Breaking
Showing posts sorted by relevance for query dpmd. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query dpmd. Sort by date Show all posts

Thursday, July 4, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Soal Komitmen Kerja, DPMD Pastikan Desa-Desa Bermasalah Ditindak Sesuai Mekanisme Hukum

sukabumiNews, SUKABUMI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi memastikan lembaganya akan menindak tegas oknum kepala desa sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, bila terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam merealisasikan dana desa (DD).

Pasalnya, saat ini banyak informasi yang bersifat kritik di media sosial mengenai pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para oknum kepala desa, khususnya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PMD, Thendy Hendrayana kepada sukabumiNews saat ditemui pada acara Bimtek Panitia Pilkades di bilangan Sukabumi Indah Selabintana, Sukabumi, Kamis (04/06/2019) petang.
Thendy mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen kerja, saat ini Dinas PMD sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk menelisik informasi terkait dugaan pelanggaran realiasasi dana desa yang menyebar di Kabupaten Sukabumi. Informasi tersebut diakuinya didapat dari media sosial, melalui pemberitaan media massa dan dari hasil investigasi dan analisis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kami mengapresiasi kepedulian semua pihak yang ikut serta untuk peduli pada sistem dan kinerja pemerintahan desa. Khususnya terhadap realisasi pembangunan di desa-desa. Jika terjadi pelanggaran, kami siap menerima aduan masyarakat dan akan menindak mereka sesuai mekanisme hukum," ungkapThendy.

Sebelumnya jelas Thendy, Dinas PMD sudah melakukan pengawasan berkala sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di desa-desa. Tentunya, tambah Dia, ada mekanisme yang harus diketahui oleh semua pihak agar tidak terjadi miskomunikasi dalam memahami tugas dan fungsi DPMD.

Lebih jauh Thendy mengungkapkan, dalam menangani desa-desa khususnya yang bermasalah, DPMD akan terlebih dulu mengklasifikasi masalah-masalah tersebut. Setelah dirasa cukup memenuhi syarat, maka akan dilakukan pemanggilan kepada desa bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Setelah itu, staf berkapasitas akan turun ke lapangan dan melakukan analisis masalah.

“Jika dugaan pelanggarannya terlihat, pihak DPMD akan membuat berkas potensi desa bermasalah untuk selanjutnya berkordinasi dengan pihak-pihak berkapasitas seperti dengan Inspektorat dan memberikan laporannya kepada Bupati Sukabumi,” terangnya.

Untuk penindakan pelanggaran hukum, tutur Thendy, semuanya akan diproses sama tanpa kecuali.

“Tapi, semua ada mekanismenya. Rekan media, LSM bahkan masyarakat sekali pun akan kami respon dengan baik bila mendapati tindakan-tindakan pelanggaran dan akan segera kami tangani secepatnya," pungkas Kadis DPMD Kabupaten Sukabumi itu.

BACA Juga:
LSM cKOMPAK Pertanyakan Komitmen Dinas PMD dan Inspektorat Soal Pemeriksaan SPJ Keuangan Desa


Pewarta: Rio BG
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, December 29, 2017

Redaksi sukabumiNews

Ahmad Mujadid : Empat Kriteria yang Harus Dipersiapkan Kades dan Stafnya Dalam Menjalankan APBDes

sukabumiNews, CIKEMBANG - Setda Kabupaten Sukabumi bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten sukabumi  dalam rangka disemenasi penyusunan APBDes dengan tema Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan untuk Sukabumi Lebih Baik.

Selain dihadiri oleh Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Mujadid, S.Ip. M.Si selaku nara sumber, acara yang dilaksanakan di aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi pada Kamis (28/12/17) itu dihadiri oleh 200 peserta, termasuk didalamnya para Kades, Sekdes dan staf Desa di Kabupaten Sukabumi.

Pada acara itu Ahmad Mujadid memberikan arahan terkait 4 kriteria yang harus dipersiapkan para Kades dan Stafnya dalam menyusunan APBDes tahun 2018, agar sesuai dengan  perdes yang telah di buat serta tepat sasaran.

"Saya di undang dalam acara ini untuk memberikan informasi dalam merangka penyusunan APBDes tahun 2018 dan memberikan arah kebijakan kepada para kepala desa jangan sampai ketika memberikan ataupun menyusun APBDes tidak berdasarkan kewenangan desa,” kata Ahmad Mujadid kepada sukabumiNews.

Ada 4 kriteria,  jelas dia, yang harus dipersiapkan para Kades dan Stafnya dalam menjalankan APBDes.  “Pertama, tepat waktu, yang kedua tepat sasaran, ke 3, tepat kegiatan, dan yang ke 4 adalah tepat anggaran dan lokasi,” terang dia.

Intinya, lanjut Mujadid,  bahwa desa sebelum menyusun APDes, harus di buat dulu perdes  kewenangan desa dan asal usul desa.

“Jadi mereka harus tahu setiap kewenangan yang di laksanakan desa tersebut. Dan segala kegiatan apa pun harus berdasarkan asal usul desa, " tutur kabid DPMD itu.


Pewarta: Aep Saepudin
Editor: A. Malik AS

Friday, September 6, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang Pilkades Serentak, Dinas PMD Adakan Rakor Tahap II

*pilkades serentak 2019 sukabumi*
Kadis DPMD Kab. Sukabumi H. Thendy Hendrayana (kiri) Asda III Ade Setiawan, Perwakilan Kodim dan Aparat Kepolisian.  
sukabumiNews, WARUDOYONG -  Menjelang Pilkades Serentak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mengadakan kegiatan Rakor tahap II guna mengevaluasi persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019. Kegiatan Rakor dilaksanakan di Aula Pendopo Jln. A Yani Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Jum'at (6/9/2019).

"Dalam tahapan kedua rakor ini kita akan memasuki pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilaksanakan pembukaannya pada tanggal 9 - 19 september 2019" kata Sekretaris Panitia Pilkades Serentak H. Dedi kepada sukabumiNews usai acara.

Selain itu kata dia, tanggal 2 September kemarin saja kita sudah melakukan pembaharuan data sampai dengan tanggal 4 November 2019 nanti, dan akan kita sahkan mulai dari daftar pemilih tetapnya (DPT).

"Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Asda I Ade setiawan Wakil Ketua H. Thendy Hendrayana, para Camat se-kabupaten sukabumi, semua panitia dari OPD, panitia tingkat kecamatan, APH, Aparatur Kepolisian, perwakilan Dandim 0607/0622, Kejari, Pengadilan, dan Dinas Instansi terkait yang lain," tutur H. Dedi.

Semoga pelaksanaan pilkades serentak tahun 2019 ini dapat berjalan dengan demokratis, lancar aman damai dan sejuk." pungkasnya.


BACA Juga:
Dinas PMD KabupatenSukabumi Mulai Sosialisasikan Tahapan Pilkades Serentak 2019


Pewarta : Azis R
Editor : Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, June 29, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

LSM KOMPAK Pertanyakan Komitmen Dinas PMD dan Inspektorat Soal Pemeriksaan SPJ Keuangan Desa

sukabumiNews, SUKALARANG – DPD LSM Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (KOMPAK) Kabupaten Sukabumi mempertanyakan profesionalisme kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) dalam menangani serta memeriksa laporan keuangan desa pada penggunaan bantuan dana desa (DD) di Kabupaten Sukabumi. Aktivis KOMPAK, juga mempertanyakan komitmen Dinas Inspektorat dalam kapasitasnya memeriksa dan mengawasi tindakan yang berpotensi melanggar aturan penggunaan dana desa.

Sekjen DPD KOMPAK Kabupaten Sukabumi, Dadang Zamaludin mengungkapkan ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala desa. Mereka kata Dadang, diduga melakukan praktek korupsi dana desa yang mengakibatkan hasil pembangunan infrastruktur desa, tidak dapat bertahan lama alias diduga dikerjakan secara asal-asalan.

Ketua LSM Kompak, Dadang Zamaludin
Dadang Zamaludin (mengenakan seragam LSM KOMPAK) saat diwawancarai awak media beberap waktu lalu.*  
Tidak hanya pada masalah pembangunan saja, menurut Ustadz Dadang, sapaan akrabnya di lingkungan aktivis, juga menyebut adanya dugaan pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala desa. Menurutnya, hal tersebut sangat mudah diketahui jika kita melihat langsung laporan keuangan desa dan mencocokannya dengan nilai pasaran harga barang yang mereka beli.

"Berdasarkan laporan tim investigasi, ada banyak pekerjaan berupa pembangunan infrastruktur jalan menggunakan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sukabumi, terlihat tampak rapuh dan rusak pasca dibangun. Selain itu, kami menemukan adanya dugaan Mark Up pada pengadaan barang dan jasa. Kami menduga ada potensi korupsi di sana," ungkap Ustadz Dadang Zamaludin kepada sukabumiNews saat ditemui di kediamannya di Kp. Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (29/06/2019) siang.

Hasil investigasi lapangan yang dilakukan aktivis KOMPAK lanjut Ustadz Dadang, awalnya karena banyak laporan warga di berbagai desa di Kabupaten Sukabumi. Setelah menerima laporan, Tim KOMPAK langsung melakukan tindakan investigasi dan analisis. Sehingga kata dia, saat ini data dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Sukabumi sudah diinventarisir dan akan segera ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada pihak berkapasitas.

Di Kabupaten Sukabumi, Aktivis KOMPAK terlebih dulu akan berkomunikasi dengan Dinas PMD dan Inspektorat untuk meminta mereka agar menindak tegas terduga pelaku pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Ustadz Dadang berjanji, pihaknya akan membeberkan data kasus itu jika pihak berkapasitas siap bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi labih baik dan terhindar dari praktek-praktek kotor oknum pejabat.

"Semua data pelanggaran sudah kami siapkan dan akan segera kami laporkan kepada pihak berkapasitas di Provinsi. Sebelumnya, kami akan mendesak Dinas PMD dan Inspektorat untuk segera melakukan audit dan memeriksa kembali desa-desa bermasalah. Jika tidak diindahkan, kami tidak akan segan-segan melakukan aksi massa," terang Ustadz Dadang.

"Saat ini kami sudah kirim surat kepada dua dinas tersebut dan alhamdulillah sudah ada appointment untuk audensi membahas desa bermasalah. Insyaallah, jika tidak ada halangan, awal bulan ini kami akan datangi dinas-dinas tersebut," jelas Ustadz Dadang.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana membenarkan informasi perihal adanya pemberitahuan audensi yang diminta DPD LSM KOMPAK kepada Dinas PMD Kabupaten Sukabumi. Thendy mengatakan, saat ini permintaan rekan-rekan KOMPAK sudah disambut baik oleh Dinas PMD dan terakhir sudah ada komunikasi dengan staff DPMD yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas.

"Pada prinsipnya, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi, kami selalu membuka ruang untuk bertemu. Hanya saja disesuaikan waktunya dengan agenda pekerjaan di kantor. Dalam membahas masalah, kita bisa ngobrol atau audensi di kantor," kata Kadis PMD saat dikonfirmasi sukabumiNews melalui sellulernya, Sabtu (29/06/2019).


Pewarta: Rio Bagja Gumilar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, August 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Dinas PMD Kabupaten Sukabumi Mulai Sosialisasikan Tahapan Pilkades Serentak 2019

pilkades serentak kabupaten sukabumi
sukabumiNews, PALABUHANRATU - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sukabumi, mulai mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkades yang akan dilangsungkan pada 2 September 2019 mendatang.

Sementara, peserta pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi berjumlah 240 desa.

"Pendaftaran peserta Pilkades dipastikan dilaksanakan pada 2 September 2019. Detailnya, sudah kita buat dalam bagan sosialisasi tahapan-tahapan pilkades," kata Kabid Adpemdes, H. Dedi Kusnadi, selaku sekretaris panitia Pilkades serentak Tingkat Kabupaten Sukabumi kepada sukabumiNews melalui sellulernya, Sabtu (24/08/2019).

H. Dedi menjelaskan, para peserta Pilkades serentak masuk kedalam 2 nominasi, yakni ada yang masuk kedalam nominatif wilayah hukum Polres Sukabumi* dan sebagiannya masuk ke dalam yuridiksi Polres Sukabumi Kota** pada pelaksanaan pilkades serentak Gelombang III di Kabupaten Sukabumi 2019.

"Kami sudah mengklasifikasi semua wilayah pemilihan. Nanti pengamanannya dari pihak kepolisian bekerja sama dengan aparat berkapasitas lainnya," jelas H. Dedi.

Berikut tahapan-tahapan Pilkades serentak yang sudah ditetapkan oleh panitia tingkat Kabupaten Sukabumi:


* Ini yang masuk ke dalam Wilayah hukum Polres Sukabumi (Klik!)

** yang masuk wilayah Polres Sukabumi Kota (Klik!)


Pewarta: Rio Bagja Gumilar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 4, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang Pilkades Serentak 2019 Dinas PMD Kabupaten Sukabumi Gelar Bimtek Panitia Pilkades Tingkat Desa

Dinas PMD Kabupaten Sukabumi
sukabumiNews, SUKABUMI – Menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan dilangsungkan pada November 2019 mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi panitia pilkades untuk tingkat desa.

Bimtek yang berlangsung sejak Senin (1/7/2019) hingga berakhir pada Jum’at (16/8/2019) mendatang itu diselenggarakan di salah satu Hotel di wilayah Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Peserta pilkades serentak nanti ada 240 desa. Untuk Bimtek panitia pilkades, ini khusus bagi panitia pilkades di tingkat desa. Pembentukan panitia tingkat kabupaten dan desa, semuanya sudah terbentuk," kata PLT Sekretaris Dinas PMD H. Dedi Kusnadi kepada sukabumiNews saat ditemui di sela-sela acara bimtek. Kamis (4/7/2019) petang.

"Hari ini pesertanya dari Kecamatan Cikakak sebanyak 8 desa dan 1 desa dari Kecamatan Bantargadung. Jadi, proses Bimteknya maraton untuk semua panitia di tingkat desa se-Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.

Dedi menjelaskan, saat ini penyelenggaraan bimtek panitia pilkades serentak baru memasuki hari ke-4. Sebelumnya, untuk panitia pilkades di tingkat desa sudah dibentuk oleh BPD masing-masing.

Selanjutnya, tambah Dedi, mereka diundang mengikuti bimtek pilkades serentak agar mereka mendapatkan kelengkapan informasi dan segala sesuatunya agar tidak kewalahan saat waktunya tiba.

Dedi juga mengungkapkan, memahami ketentuan penyelenggaraan pilkades serentak itu sangat penting, khususnya bila panitia pilkades menghadapi masalah di lapangan yang berpotensi konflik antar warga. “Dan jika suatu saat ada hasil perolehan suara yang seimbang, itu harus dilakukan pemeilihan ulang,” bebernya.

Dia menuturkan, sebagai panitia, mereka juga dituntut tegas dan profesional dalam menjalankan amanah. Apa pun syarat mutlak, semua harus dicek dan dikroscek secara matang.

"Semuanya sudah kita persiapkan. Karena sebelumnya mereka pernah menjadi panitia di beberala pemilihan seperti di Pilgub, Pileg dan Pilpres, jadi tidak terlalu sulit untuk mengarahkannya," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukabumi, H. Thendy Hendrayana mengharapkan, melalui bimtek ini, panitia pilkades di tingkat desa mampu mempersiapkan proses pemilihan kepala desa dengan sebaik mungkin.

"Semoga panitia pilkades ini mampu bekerja dengan baik dan tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya sebagai pengabdi masyarakat," ujar Thendy. 

Kompol Sumarna

Acara Bimtek hari ini dihadiri oleh Bupati Sukabumi, para kepala desa se-Kecamatan Cikakak dan satu desa dari Kecamatan Bantargadung. Sedangkan untuk narasumber yang mengisi kegiatan hari ini diantaranya, Kabag Ops Polres Sukabumi Kota, Sumarta, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintah Desa (Adpemdes).





Pewarta: Rio BG/Azis R.
Editor: Agus S.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, September 10, 2018

Redaksi sukabumiNews

Camat Cisaat Lantik Pjs Kades Cibatu

[Foto: Camat Cisaat, Budianto tengah memmandu membacakan surat pengambilan sumpah jabatan kepada Pjs Kades Cibatu, Ajat Sudrajat]  
sukabumiNews, CISAAT - Camat Cisaat, Budianto melantik Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Dedes (Kades) Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Pelantikan dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Desa Cibatu Jln. Siliwangi III, Senin (10/10).

Hadir pada acara pelantikan tersebut jajaran Muspika Cicaat, DPMD Kabupaten Sukabumi, anggota BPD, para Kades se-Kecamatan Cisaat, tokoh masyarakat, para RT/RW Desa Cibatu serta para tamu undangan lainya.

Dody Ridho Gumilar Kades Cibatu sebelumnya juga nampak hadir pada kesempatan itu. Namun entah kena apa raut Dodi terpantau sedikit berbeda saat itu, seolah ada yang tersembunyi dibalik hati dan perasaannya.

Dalam Sambutannya Camat Cisaat, Budianto menegaskan kepada Pjs Kades akan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa, terutama terkait permasalahan anggaran.

"Jka tidak bisa memenejnya dengan baik, maka akan sulit dipercaya oleh masyarakat," katanya. "Kuncinya adalah transparansi," tegas Budianto.
Dia juga menjelaskan terkait pemberhentian Kades Dodi. Dijelaskannya bahwa Dodi berhenti karena mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2019.

"Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141.1/Kep.474/-DPM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, maka hari ini pelantikan Penjabat Kepala Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dilaksanakan," jelasnya.

Sementara itu kepala BPMD selaku Kabid adm Pemdes BPMD Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang, S.IP. MM. mewakili Bupati Sukabumi mengamanatkan kepada Pjs Kades Cibatu, Ajat Sudrajat supaya bisa membawa masyarakat Cibatu ke arah yang lebih baik.

Eka juga berpesan akan pentingnya transparansi dalam melaksanakan pemerintahan desa. "Masyarakat sekarang sudah pintar. Oleh sebab itu masalah anggaran harus transparan," tutupnya. (Red*)
Serah terima Jabatan oleh Kades Dody kepada Pjs Kades Ajat (membelakangi kamera)
close
close
close