Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.
TRENDING TOPIK

Wednesday, September 30, 2020

Redaksi sukabumiNews

Para Dai Kota Sukabumi Diberi Palatihan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Wawasan

Ilustrasi: Dai 

sukabumiNews.net, LEMBURSITU – Kantor Urusan Agama (KUA) dan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Lembursitu menggelar pelatihan bagi para dai dan MC Kota Sukabumi.

 

Pelatihan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kecamatan Lembursitu pada Selasa (29/9/2020) itu dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi dai dan MC agar mampu mengikuti perkembangan zaman dalam menyebar ajakan kebaikan kepada umat.

 

“Pelatihan ini akan memperkuat kompetensi para dai dan daiah, sehingga akan menjadi dai yang luas wawasan dan pengetahuan keagamaanya,” kata Kasubag TU Kementerian Agama Kota Sukabumi Rizal Yusuf Ramdhan.

 

Hadir juga di acara ini Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Fahmi mengatakan, acara ini sangat membantu pemkot dalam mewujudkan masyarakat yang religius.

 

“Tujuan utamanya yaitu mengajak orang atau umat sehingga terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia atau hanya menghamba kepada Allah SWT,” ucap Fahmi.

 

Ditambahkan Fahmi bahwa mengajak kepada kebaikan jauh lebih berat dan butuh konsistensi terlebih dengan perkembangan zaman.

 

"Kegiatan ini dalam kerangka dai dan daiah selaras dengan perkembangan zaman dan MC mengajak sehingga senang berkumpul dalam kegiatan agama," tambahnya.

 

Dikatakan Fahmi, dalam pertemuan ulama di Jabar ada kekhawatiran umat belajar agama melalui media sosial dan hal ini tidak sesempurna ketika hadir dai dan daiah secara langsung.

 

Oleh karenanya dia berharap Kecamatan Lembursitu jadi pionir terdepan dalam proses amar ma'ruf nahi munkar.

 

Dia menjelaskan, peran dan fungsi dai adalah menyampaikan kebaikan dan kehadirannya memberikan manfaat bagi manusia di sekitar. Di sisi lain, tutur dia, kasus Covid masih cukup tinggi di Jabar.

 

"Oleh karenanya pengajian seperti ibu-ibu harus menerapkan protokol kesehatan yakni menggunakan masker dan menjaga jarak," pungkasnya.

 

Pewarta: Telly NR

Editor: AM.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Tuesday, September 29, 2020

Redaksi sukabumiNews

Acara KAMI Dibubarkan Saat Gatot Nurmantyo Sedang Berpidato

Tampak orang yang berpakaian putih menghampiri Gatot saat sedang berpidato. (Foto: Istimewa) 

sukabumiNews.net, SURABAYA – Acara yang diadakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dibubarkan oleh polisi. Pembubaran acara ini diambil karena munculnya penolakan dari sejumlah orang. Acara KAMI yang dibubarkan ini sedang berlangsung di Kota Surabaya.

 

Sebelumnya KAMI ingin mengadakan acara di Gedung Juang 45. Akan tetapi usaha KAMI untuk menggelar acara di tempat tersebut urung dilakukan karena massa menolak acara ini berlangsung sudah berada di depan Gedung Juang 45. KAMI kemudian memindahkan acara di rumah Jabal Nur di Jalan Jambangan Surabaya pada Senin (28/9/2020) siang.

 

Acara KAMI pada saat berlangsung dihadiri oleh salah satu deklatornya yaitu mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Kejadian pembubaran acara Kami ini sempat beredar video singkatnya di kalangan masyarakat.

 

Dari video tersebut terlihat pada saat Gatot masih berada di podium untuk berpidato, muncul seseorang berpakaian putih maju juga ke podium. Kepada hadirin yang hadir Gatot menjelaskan jika orang yang maju ke podium tersebut berasal dari kepolisian.

 

“Ini bapak ini dari Polda, dari kepolisian. Saya katakan KAMI ini adalah organisasi yang konstitusional,” kata Gatot.

 

Gatot mengikuti arahan dari kepolisian untuk membubarkan diri asalkan massa yang menolak acara tersebut dapat dibubarkan juga.

 

“Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar di sini bubar. Mari kita bubar ikuti apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian,” ucap Gatot kepada peserta silaturahmi.

 

Gatot Nurmantyo meminta peserta acara menghormati instruksi dari kepolisian. “Beliau petugas adalah pemerintah, kita sama-sama junjung tinggi apa yang beliau laksanakan,” tuturnya.

 

Mantan Panglima TNI itu pun meminta maaf jika acara silaturahmi KAMI ini sampai menimbulkan demonstrasi. “Mohon maaf kalau mengganggu semua sehingga ada demo di depan. Terima kasih,” ujar Gatot.


BACA Juga: Gatot Nurmantyo Sebut yang Hadang Acara KAMI Massa Bayaran

 

Pewarta: Ranch

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Redaksi sukabumiNews

Gatot Nurmantyo Sebut yang Hadang Acara KAMI Massa Bayaran

Para pendemo yang menentang dan meminta acara KAMI dibubarkan di kawasan penginapan Jabal Nur Jambangan Surabaya, Senin (28/9/2020). FOTO: Istimewa WA Grup 

sukabumiNews.net, SURABAYA – Acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Kota Surabaya dibubarkan setelah mendapat penolakan keras dari warga Kota Surabaya tergabung dalam Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA). Penyelenggara pun sampai tiga kali berpindah tempat yang semuanya mendapat penolakan.

 

Gatot Nurmantyo menyatakan, demo yang menghadang acara KAMI itu dilakukan oleh massa bayaran. Kendati demikian, Gatot menyebut bahwa KAMI harus bersyukur bisa memberikan rejeki kepada para demonstran penghadang acara KAMI.

 

“Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar,” ujar Gatot di Masjid Assalam Puri Mas Surabaya seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (28/9).

 

Hal itu diperkuat dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini sehingga sangat mudah membuat orang menerima uang untuk melakukan demonstrasi. “Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” katanya.

 

Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kondisi ekonomi anggota KAMI Jatim jauh lebih baik dibanding pada pendemo. Karena, sambungnya, mereka yang hadir di Gedung Juang 45 datang dengan biaya sendiri. Sedangkan para pendemo malah dibayar.

 

“Kalau (anggota) KAMI ke sana (menuju lokasi acara), keluar (ongkos) bensin dan sebagainya. Kondisinya (ekonomi) lebih baik,” ujarnya.

 

Karena itu, ia mengajak semua anggota KAMI Jatim mendoakan para pendemo agar bisa pulang selamat dengan membawa rejeki. “Saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabal Nur dan Gedung Juang 45 kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya,” sindirnya.

 

Karena itu, Gatot menyatakan bahwa keberadaan KAMI akan membawa berkah bagi para pendemo di Kota Surabaya. “Jadi keberadaan KAMI itu membawa berkah. Besok lagi demonya yang banyak lagi. Jadi ada rezeki buat kawan-kawan kita yang ikut demo,” sindirnya lagi.

 

Sementara, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, awalnya acara KAMI digelar di Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya Selatan. Acara yang dihadiri Gatot Nurmantyo itu dihadiri peserta kurang lebih 150 orang dengan pengurus KAMI Jatim yang menjadi penanggungjawab. “Tapi kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pengelola gedung,” ungkapnya.

 

Artikel ini telah tayang di Jawapos dengan judul “Acara KAMI Dibubarkan, Gatot Nurmantyo Sebut Pendemo Bayaran


BACA Juga: Acara KAMI Dibubarkan Saat Gatot Nurmantyo Sedang Berpidato


Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Monday, September 28, 2020

Kang Malik

Unjuk Rasa Belum Digelar, Muspika Cigombong Hingga Intel Datangi Warga Watesjaya, Ada Apa?

Muspika Cigombong dan Intel mendatangi rumah Ketua RW 06 Desa Watesjaya

sukabumiNews.net, BOGOR – Jajaran Muspika Cigombong bersama satuan intel Polres Bogor mendadak mendatangi warga Kampung Ciletuh Hilir Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/9/2020).

 

Kedatangan rombongan yang mengaku jajaran Muspika bersama intel Polres Bogor ke kediaman warga bernama Djaja Mulyana (Ketua RW 06) ini menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar untuk menyambut Hari Tani Nasional dan Hari Lahir Undang-undang RI Pokok-pokok Agraria pada Kamis (1/10/2020) mendatang.

 

“Muspika Cigombong dan Intel Polres Bogor menganjurkan kepada warga untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa tersebut mengingat situasi sedang mengalami pandemi covid 19,” kata Wahab Sunandar, ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Pakuan Bogor, yang juga selaku pendukung diadakannya aksi unjuk rasa tersebut.

 

Wahab menjelasakan, sebelumnya, aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi kepentingan yang sangat mendasar, yakni menyambut Hari Tani Nasional dan Hari Lahir Undang-Undang RI Pokok-pokok Agraria.

 

“Dan lebih mendasar lagi tentang adanya perbuatan yang menindas dari pihak perusahaan terhadap warga setempat. Bahkan penindasan oleh perusahaan terhadap warga ini disinyalir ada keterlibatan stake holder Pemkab Bogor di dalamnya,” ungkap Wahab Sunandar.

 

Dijelaskan Wahab bahwa penindasan yang dilakukannya dimulai dari perampasan hak atas garap sampai kepada ijin-ijin pertanahan yang hingga saat ini belum di tunjukan ke hadapan masyarakat.

 

“Akan tetapi pihak perusahaan MNC Land bersama investor penguasa adidaya Amerika Serikat yakni Donald Trump, yang masih asik beraktifitas, mulai lalu lalang alat-alat berat di kawasan warga sampai kepada pembangunan pagar beton yang membuat masyarakat setempat merasa terasingkan didaerahnya sendiri,” jelasnya.

 

Dari dasar itulah kata dia, warga melakukan aksi unjuk rasa guna menuntut hak-hak nya yang diduga keras telah dilanggar oleh perusahaan dan penguasa setempat.

 

Warga juga, lanjut Wahab, begitu kesepian dengan keberadaannya stake holder pemerintahan mulai dari muspika sampai muspida. Pasalnya, warga sampai saat ini belum pernah merasakan kesetiaan atas pengabdiannya sosok pemerintahan (eksekutif dan legislatif).

 

“Mereka hadir lalu seringkali menghilang, dan itu terjadi berkali-kali," ucap Ketum PMII Komisariat Universitas Pakuan Bogor itu.

 

Dengan kedatangan Muspika Cigombong beserta Satuan Intel Polres Bogor ke rumah warga, Ketum PMII ini sangat menyangkannya, lantaran menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusi warga yang telah tersurat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

 

“Hak konstitusi ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” tandasnya.

 

Dengan kedatangan anggota Muspika Cigombong dan Polres Bogor ke rumah warga, Wahab menduga telah adanya pembungkaman terhadap hak warga yang akan menyampaikan sebuah pendapat dihadapan umum.

 

“Masa iya dengan alasan pandemi covid-19 suara hati rakyat harus ikut di-lockdown. Saya akan merasa ngeri apabila hal ini terjadi di negeri demokrasi ini,” katanya.

 

Wahab berjanji, ia dan kawan-kawan yang lain dari PMII Komisaria Universitas Juanda dan Komisariat Institut Pertanian Bogor akan terus mengawal proses advokasi (pengabdian) terhadap masyarakat-masyarakat tertindas sampai tuntas, hingga nasib masyarakat Ciletuh Bogor bisa kembali utuh sebagaimana perintah konstitusi.


Pewarta: Sinwan
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Kang Malik

PKN Resmi Laporkan Gubernur Provinsi Papua Barat ke KPK

Ketua umum PKN saat berada di gedung KPK

sukabumiNews.net, JAKARTA – Pemantau Keuangan Negara (PKN) resmi melaporkan Gubernur Papua Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga telah melakukan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

 

“Laporan resmi sudah kami antarkan pada hari ini senin tanggal 28 September 2020 ke kantor KPK di Jl Kuningan Jakarta selatan,” ucap ketua umum PKN pusat, Patar Sihotang SH MH dalam press release yang diterima sukabumiNews, Senin (28/9/2020).

 

Patar mengatakan, PKN melaporkan Gubernur Papua Barat ke KPK berdasarkan hasil persidangan Pemeriksaan terdakwa Wahyu Setiawan secara virtual di pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 lalu.

 

"Adapun hasil persidangan Pemeriksaan terhadap terdakwa Wahyu Setiawan saat itu yakni Bahwa Wahyu dan Agustiani didakwa menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku,” jelasnya.

 

Lebih lanjut Patar Sihotang mengatakan, mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan juga mengakui telah menerima uang Rp 500 juta melalui melalui rekening istri adik sepupu Wahyu bernama Ika Indrayani dari Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

 

Dejelaskannya bahwa uang itu berasal dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk meloloskan orang asli Papua dalam pemilihan KPU Provinsi Papua Barat.

 

Atas bukti-bukti tersebut, Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa Wahyu terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024.

 

“Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair dan korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kedua,” jelas Patar Sihotang SH MH.

 

Atas kasus ini Patar berharap agar KPK berani membongkar kasus yang melibatkan partai politik dan elite-elite partai politik yang menurutnya jumlahnya akan cukup banyak.

 

“Kondisi ini tentu membuat kita khawatir soal kualitas demokrasi kita saat ini. Jangan-jangan, pemilu yang selama ini dikatakan demokratis, justru dikooptasi untuk kepentingan elite partai dan oligarhi,” imbuhnya.

 

Ketua umum PKN pusat ini juga berharap agar kasus ini bisa menjadi efek jera bagi para elite lit politik dan penguasa supaya tidak mengunakan uang sebagai penentu untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaaan.

 

“Demi kedaulatan dan kehormatan hukum, saya berharap kasus dugaan suap ini di proses sampai ke pangadilan Tipikor, karena kasus ini sudah menjadi sorotan publik Indonesia,” kata Patar Sihotang mengakhiri pernyataannya.

 

Pewarta: DM

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Ditetapkan TMS Kuasa Hukum Agusrin Ajukan Keberatan ke KPU

Penasehat hukum Agusrin, Zetriansyah, SH

sukabumiNews.net, BENGKULU – Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Bacagub) Bengkulu pasangan Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi bakal melakukan perlawanan secara konstitusional atas ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu.

 

Salah seorang penasehat hukum Agusrin, Zetriansyah, SH menegaskan, klien mereka merasa terzalimi atas penetapan TMS sebagai Paslon gubernur. Dijelaskannya, atas hal itu pihaknya wajib melawan secara konstitusional.

 

“Sebab sudah menjadi hak kita untuk maju sebagai Calon Gubernur Bengkulu, karena waktu tunggu 5 tahun sebagaimana dalam putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah dilewati sehingga saat ini Agusrin berhak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu, apalagi pencalonan Agusrin ini diminta oleh masyarakat dan simpatisan, sehingga kita wajib untuk memperjuangkan amanah yang diberikan tersebut,” terang Zetriansyah, seperti dikutip Bengkulutoday, Ahad (27/9/2020).

 

Dipaparkannya, upaya untuk menzalimi Agusrin ini telah dimulai dari awal tahapan Pilkada 2020 dimana Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan mantan terpidana, dikeluarkan saat masuk tahapan pendaftaran calon yaitu pada tanggal 5 September 2020, padahal diketahui pendaftaran calon sudah dimulai sejak tanggal 4 September 2020.

 

“Nah, ini ada apa kok KPU RI mengeluarkan surat setelah tahapan pencalonan berjalan, padahal kita ketahui MA telah mengeluarkan Fatwa Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 perihal jawaban atas permohonan Bawaslu, harusnya mengacu kepada fatwa saja, sehingga kita telah melakukan upaya keberatan ke KPU RI terhadap surat tersebut namun sampai sekarang KPU-RI tidak membalas surat kita, seharusnya KPU balas dong keberatan kita jangan didiamkan saja,” kata Zetriansyah mempertanyakan hal tersebut.

 

Menurut Zetriansyah, tim hukum Agusrin-Imron baik yang di Jakarta maupun Bengkulu tengah fokus untuk melakukan perlawanan.

 

“Senin selain kita memastikan teregisternya sengketa di Bawaslu Provinsi Bengkulu yang diketuai langsung oleh ketua tim hukum Agusrin-Imron. Saya juga akan memasukkan surat keberatan ke KPU Provinsi Bengkulu atas dinyatakannya Agusrin TMS dan dicoret dari daftar peserta calon Gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Tahun 2020,” tambahnya.

 

Zetriansyah juga menyampaikan sekaligus mengimbau kepada simpatisan dan pendukung untuk mempercayakan persoalan penetapan Agusrin dan Imron kepada tim hukum.

 

“Kita sudah siapkan seluruh rencana dengan matang dan sudah dapat memetakan apa yang akan jadi argumentasi pihak lawan. Ini hanya persolan waktu saja jadi tidak usah khawatir yang penting saat ini jaga kekompakan. Jangan mudah diprovokasi dan yang tidak kalah penting doa dari seluruh simpatisan sehingga upaya-upaya penzaliman ini dapat cepat berakhir dan semoga Allah SWT mentakdirkan kita sebagai pemenang nanti,” demikian Zetriansyah.


Diketahui bahwa bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamudin dan Imron Rosyadi, diusung oleh Partai Gerindra, PKB dan Perindo serta didukung dua partai non-parlemen PBB dan Gelora.

 

Pewarta: Zie/rls

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Sunday, September 27, 2020

Redaksi sukabumiNews

Jubir Habib Rizieq Menyampaikan Seruan untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Spanduk bergambar Imam Besar FPI Habib Rizieq.

sukabumiNews.net, JAKARTA – Juru Bicara Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab, Abdul Chair Ramadhan meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menonton film G30S PKI.


Menurut Direktur Habib Rizieq Shihab Center itu, semua masyakarat harus mengingat bagaimana kekejaman PKI terhadap masyarakat Indonesia.


"HRS Center memandang peringatan penghianatan G30S PKI penting untuk dilakukan," kata dia kepada JPNN.com, Ahad (27/9/2020).


Oleh karena itu, lanjut Abdul, pihaknya mengingatkan agar jangan sampai ada suatu kelompok yang melarang masyarakat untuk menonton film tersebut.


BACA Juga: MUI Serukan Masyarakat Nonton Film G30S/PKI

BACA Juga: Ustadz Syuhada Bahri: Perlu Diputar Kembali Film G30S/PKI


"Penanyangan film Penghianatan G30S/PKI menjadi kebutuhan. Generasi penerus harus mengetahui bagaimana kekejaman PKI," jelas dia.

 

Abdul menyatakan pemutaran film G30S PKI sebagai bentuk upaya meningkatkan kewaspadaan nasional.


Masyarakat harus mengenal dengan jelas sejarah bangsanya.


"Kewaspadaan nasional merupakan pilar ketahanan nasional," tegas Juru Bicara Habib Rizieq itu. (Foto: Ricardo/JPNN.com)


BACA Juga: Umat Islam Siaga Satu, PKI akan Bangkit Lewat RUU HIP


Pewarta: tan/jpnn

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

FORBAS: Gatot Nurmantyo Berhasil Memancing Neo PKI Keluar

Ketua Umum Forum Banten Bersatu (FORBAS) Rina Triningsih. (Foto: Istimewa) 

sukabumiNews.net, BANTEN –
Gatot Nurmantyo berhasil memancing Neo PKI keluar setelah mantan Panglima TNI itu menyebut dirinya diberhentikan jabatannya setelah memerintahkan nobar G30S/PKI.

 

“Setelah Pak Gatot buat pernyataan, anak DN Aidit, Ilham Aidit langsung menuding Film G30S/PKI manipulatif, muncul lagi sejarawan Asvi yang minta tak mengaitkan PKI dengan G30S,” kata Ketua Umum Forum Banten Bersatu (FORBAS) Rina Triningsih kepada suaranasional, Jumat (25/9/2020).


Menurut Rina, publik bisa melihat siapa saja Neo PKI setelah pernyataan Gatot Nurmantyo. “Pak Gatot tidak perlu menyebut, langsung muncul orang-orang yang membela PKI,” ungkapnya.

 

Kata Rina, aparat kepolisian harusnya berterima kasih kepada Gatot Nurmantyo yang berhasil memunculkan orang-orang Neo PKI. “Polisi bisa meminta keterangan orang-orang yang memberikan dukungan terhadap PKI,” jelas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.


Rina mengatakan, rakyat sangat solid mendukung langkah Gatot Nurmantyo dalam meluruskan arah negara yang sudah bengkok ini. “Arah negara yang bengkok harus diluruskan. Jangan sampai meluruskan arah negara dituding makar,” pungkasnya. (Foto: Ketua Umum FORBAS, Rina Triningsih - Dok. Suaranasional)


BACA: Soal Pencopotan Jabatan Panglima TNI Gara-gara Film 30S PKI, Gatot Nurmantyo: Itu Opini Publik


Pewarta: Suaranasional

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Saturday, September 26, 2020

Redaksi sukabumiNews

Ancaman Keras Kapolri ke Seluruh Anak Buah yang Berani Lakukan Ini

Kapolri Idham Azis

sukabumiNews.net, JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis meminta kepada seluruh anggotanya tidak boleh bermain politik praktis. Apalagi pada tahapan Pilkada 2020 yang sudah masuk masa kampanye.

 

Idham menegaskan, tugas Polri hanya mengamankan jalannya tahapan pilkada.

 

Artinya tidak boleh ada upaya dukung mendukung pasangan calon tertentu yang sifatnya memperlihakan Polri tidak netral.

 

"Kalau ada yang melanggar perintah saya maka saya akan copot dan proses melalui propam baik disiplin ataupun kode etik," ujar Idham dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).

 

Terkait dengan protokol kesehatan, Polri juga tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran.

 

Hari ini, Mabes Polri mencopot Kapolsek Tegal Selatan Joeharno terkait acara dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo di Lapangan Tegal Selatan, pada Rabu malam (23/9/2020) yang viral di media sosial.

 

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, Kapolsek Tegal Selatan Joeharno sudah dinonaktifkan dari jabatanya untuk menjalani proses pemeriksaan internal.

 

“Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam,” ujar Argo.

 

Mantan Kapolres Nunukan itu mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91/IX/2020/Jateng/Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP, karena menyelenggarakan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid-19.

 

“Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal),” tandas Argo. (Foto: Ricardo/JPNN.com)


BACA Juga: Maklumat Terbaru Kapolri Jenderal Idham Azis, Tegas!


Pewarta: Cuy/Jpnn

Editor: Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Kang Malik

Camat Surade: Surade Butuh Orang-Orang yang Memiliki Keahlian Khusus


sukabumiNews, SURARE - Camat Surade Kabupaten Sukabumi, Ukat Sukayat mengatakan, Surade saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai keahlian, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun penciptaan lapangan kerja.

 

Hal ini diungkapkan Camat Surade dalam sambutannya di acara pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) tahap ke-2 yang dilaksanakan oleh Ponpes Al-Hidayah Karetjajar Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2020).

 

"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah dimana di Kecamatan Surade telah diadakan balai pelatihan berbasis kompetensi. Saya sangat memgapresiasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pihak Yayasan Al-Hidayah," ujar Camat.

 

“Ini sangat bermanfaat bagi para peserta pelatihan buat menyongsong masa depan. Intinya nanti mereka bisa mengimpelementasikan ilmunya, baik buat dirinya sendiri maupun orang lain," tambah Ukat.

 

Dikatakan Ukat, saat ini khususnya di Surade sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, guna memajukan wilayah Surade itu sendiri khususnya, umumnya pemerintah kabupaten Sukabumi.

 

“Dengan adanya kegiatan ini, paling tidak para peserta akan dapat menghidupi dirinya sendiri, dan harapannya ke depan mereka bisa bermanfaat bagi orang lain,” harap Ukat Sukayat.

 

Sementara itu, Ketua yayasan Al-Hidayah, Kiyai Ahmad Sidiq mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini pihaknya ingin membantu menciptakan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, khusus nya buat para peserta yang mengikuti pelatihan.

 

"Hidup ini hanya sementara, maka lakukanlah dengan kebaikan yang nyata. Dengan begitu, manfaat bagi kita tentu bisa bermanfaat pula bagi orang lain," kata Kiyai Ahmad Sidiq.

 

Ahmad Sidiq juga berharap, ke depan mereka mampu berinovasi dan menjadi pribadi yang mandiri. Maka dari itu, kata dia, berbekal ilmu sangatlah penting.

 

“Tidak cuma ilmu akhirat, ilmu keduniawian pun sangat dibutuhkan, sehingga mereka mampu untuk bersaing di mana sudah terjun sebagai masyarakat pada umumnya,” jelasnya

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tambah Kiyai, kuncinya sangat sederhana. “Salah satunya kalau kita mau sukses, lakukan perintah dengan mengaplikasikan kebaikan," tandanya.


Camat Surade, Pimpinan BLK, Ketua yayasan Al-Hidayah, bersama para peserta pelatihan BLK tahap ke-2

BACA Juga: Ponpes Al-Hidayah Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi


Pewarta: AK/Red*

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
close