Moeldoko Sebut Jokowi Bakal Langsung Umumkan Kabinet Jilid II Usai Dilantik

news

Moeldoko Sebut Jokowi Bakal Langsung Umumkan Kabinet Jilid II Usai Dilantik

Redaksi sukabumiNews   October 16, 2019

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Gambar: Istimewa)  

sukabumiNews, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo kemungkinan bakal langsung mengumumkan Kabinet Kerja Jilid II usai pelantikan, Minggu 20 Oktober.

Moeldoko menyebut setelah dilantik di Gedung MPR/DPR Jokowi bersama Ma'ruf Amin akan langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

"Setelah dari sana (MPR), nanti kegiatan ada apa, kalau bapak presiden sepertinya ingin bekerja ya, bisa saja terjadi akan pengumuman (kabinet baru)," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (16/10).

Moeldoko menyebut Jokowi bersama Ma'ruf Amin juga akan menggelar doa bersama di Istana. Menurutnya, doa bersama tersebut digelar sebagai pengganti parade budaya yang dibatalkan karena Jokowi ingin acara sederhana.

"Kalau di istana, hanya nanti ada berdoa bersama, mungkin dipimpin oleh pak wapres (Ma'ruf Amin)," ujarnya.

Jokowi mengklaim telah selesai menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Namun, ia mengatakan masih mungkin terjadi perombakan. Mantan wali kota Solo itu menyebut akan banyak muka baru dalam kabinet periode keduanya.

"Ya adalah (yang dipertahankan), yang lama ada. Yang baru banyak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).

Jokowi menyatakan nomenklatur kementerian juga sudah selesai disusun. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut bakal ada nomenklatur baru dalam kabinet selanjutnya.

Menurutnya, pengumuman kabinet baru secepatnya dilakukan usai dirinya bersama Ma'ruf Amin dilantik.

"Ya secepatnya (diumumkan) setelah pelantikan," tuturnya.

Pewarta: AM

Editor: Red.

Sumber: CNN Indonesia

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

UU KPK Berlaku Besok, Mahasiswa Bakal Demo di Depan Istana

RUU KPK

UU KPK Berlaku Besok, Mahasiswa Bakal Demo di Depan Istana

Redaksi sukabumiNews   October 16, 2019

Ilustrasi aksi demonstrasi mahasiswa. (Gambar Istimewa).  

sukabumiNews, JAKARTA – Mahasiswa akan kembali turun ke jalan, Kamis (17/10) siang. Aksi unjuk rasa yang bakal digelar di depan Istana Negara tersebut bertepatan dengan berlakunya Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah.

"Iya benar," ujar Nurdiyansyah melalui pesan singkat ketika dikonfirmasi pada Rabu (16/10), dikutip dari CNN Indonesia.

Aksi mahasiswa bertajuk #TuntaskanReformasi itu akan digelar sejak pukul 13.00 WIB dimulai dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas dan berakhir di depan Istana Negara. Melalui aksi ini mahasiswa akan menuntut kembali agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.

Senin (14/10) kemarin menjadi tenggat waktu yang diberikan mahasiswa untuk Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Tenggat waktu tersebut disampaikan mahasiswa saat bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 3 Oktober lalu.

Diketahui UU KPK hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah pada 17 September lalu. UU KPK itu bakal berlaku Kamis 17 Oktober, atau tepat 30 hari setelah disahkan, jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK. Namun nyatanya hingga hari ini, Jokowi tak juga menerbitkan Perppu KPK.

Tenaga Ahli Keduputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi permintaan mahasiswa sebagai ancaman. Ia berbalik mengatakan agar mahasiswa tidak mengancam presiden.

Menurut Ngabalin, mahasiswa sebagai kelompok terdidik seharusnya membuka dialog dengan cara-cara yang menggunakan nalar.

Sementara itu, mendekati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Polda Metro Jaya menyatakan tak akan memberikan izin aksi unjuk rasa kepada siapapun terhitung sejak 15 hingga 20 Oktober 2019.

Baca: Pegiat Antikorupsi Cium Ada Persekongkolan Anggota DPR Dibalik Revisi UU KPK

Pewarta : CNN Indonesia

Editor : Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Polres Sukabumi Bersama TNI akan Lakukan Penyekatan Mobilisasi Warga

TNI

Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Polres Sukabumi Bersama TNI akan Lakukan Penyekatan Mobilisasi Warga

Redaktur   October 16, 2019

Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi.  

sukabumiNews, WARUDOYONG – Polres Sukabumi akan segera melakukan penyekatan mobilisasi warga Sukabumi yang akan berangkat ke Jakarta. Penyekatan dilakukan untuk menjaga kondusifitas jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang 2019.

Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi mengatakan, dalam operasi tersebut Polres akan berkolaborasi dengan TNI mendirikan pos di tiga titik di Sukabumi.

"Damai di Sukabumi artinya tidak ada warga Sukabumi dari segala element yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Nasriadi kepada sukabumiNews di halaman Gedung Pendopo Sukabumi Jln. A. Yani Kota Sukabumi, belum lama ini.

Nasriadi menjelaskan, menurut hasil pantauannya selama ini situasi di Sukabumi masih aman terkendali. Tidak ada warga Sukabumi yang diduga akan berangkat ke Jakarta mengganggu Kondusifitas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Meski demikian, tambah Nasriadi, penyekatan tetepa akan dilakukan mengingat dalam operasi penyekatan beberapa waktu lalu ada yang terjaring mobilisasi masa.

"Saat itu kita mengamankan beberapa adik-adik kita dari kalangan pelajar yang akan berangkat ke Jakarta namun sudah kita kembalikan ke Sekolah masing-masing untuk dibina," terangnya.

Mengingat hal tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2019 mendatang, tambah Nasriadi, Polri beserta TNI dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melakukan apel Akbar dan menjaga agar tidak ada masyarakat Sukabumi yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan hal yang tidak penting.

"Kita akan melakukan penyekatan tiga titik di jalur Sukabumi Utara yaitu daerah Karang tengah, Bojongkokosan dan di Cicurug dengan personel gabungan sebanyak 400 orang," imbuhnya.

Dandim 0607 Letkol Kav Danang bersama Dandim 0622 Letkol Arm Suyikno.  

Ditempat yang sama, Dandim 0622, Letkol Suyikno, mengatakan, TNI akan mendukung upaya-upaya polres Sukabumi dalam menyukseskan pelantikan presiden dengan melibatkan beberapa Koramil di wilayah Sukabumi Utara.

"Dalam operasi penyekatan tersebut kami akan mengerahkan personil dari Koramil Cisaat, Cibadak, Parungkuda dan Koramil Cicurug," cetusnya.

Baca juga: Pertimbangan Keamanan, Polda JabarTidak Beri Izin Persib vs Persibaya untuk Berlaga

Pewarta : Azis Ramdhani

Editor : Agus Setiawan

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Pertimbangan Keamanan, Polda Jabar Tidak Beri Izin Persib vs Persibaya untuk Berlaga

news

Pertimbangan Keamanan, Polda Jabar Tidak Beri Izin Persib vs Persibaya untuk Berlaga

Redaksi sukabumiNews   October 16, 2019

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar (Kombes) Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberi keterangan.  

sukabumiNews, BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat memutusakan tidak memberi izin kepada Persib untuk berlaga di Bandung atau di wilayah Jawa Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar (Kombes) Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, keputusan tersebut diambil berdasar aspek keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih, 20 Oktober 2019.

“Meski pertandingan sudah ditentukan, pertandingan Persib di Bandung belum memungkinkan untuk digelar. Terlebih saat ini situasi yang ada relatif kondusif,” ujar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Bandung, Rabu (16/10/2019).

Trunoyudo menambahkan, meski relatif kondusif, kepolisian belum memberikan izin agar suasana tetap terjaga. Terlebih, dari evaluasi pertandingan beberapa waktu lalu memiliki dampak negatif.

"Evaluasi pertandingan terdahulu misal dengan adanya kejadian antara dua kesebelasan bertanding berdampak. Itu jadi evaluasi dan pertimbangan juga," katanya.

Trunoyudo mengaku, pihaknya akan memberikan izin kembali setelah melihat aspek keamanan dan pertimbangan dari intelijen terkait kapan laga bisa digelar kembali di Bandung. Dia juga memohon maaf kepada panitia penyelenggara, klub, dan bobotoh atas kebijakan yang diambil pihaknya.

“Ya, menunggu analisa intelijen keamanan. Kami mohon maaf kepada penyelenggara dan penonton. Hal ini karena pertimbangan aspek keamanan,” ucapnya.

Truno menerangkan, jika kepolisian telah memberikan saran kepada panitia pelaksana maupun klub untuk menyelenggarakan pertandingan di luar wilayah Jabar.

“Kita sudah memberikan saran, silahkan (laga) dilakukan di luar wilayah Jawa Barat,” pungkas mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung ini.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Polres Sukabumi Bersama TNI akan Lakukan Penyekatan Mobilisasi Warga

Pewarta: KBRN/Novi Gumilar

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Wali Kota Medan kena OTT, Wakil Wali Kota menangis

OTT

Wali Kota Medan kena OTT, Wakil Wali Kota menangis

Redaksi sukabumiNews   October 16, 2019

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kanan) menangis saat memberikan keterangan terkait kasus OTT Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Rabu (16/10/2019). FOTO: ANTARA  

sukabumiNews, MEDAN – Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengaku terkejut saat mendengar informasi terkait Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Saat ditanya kondisi mata Akhyar yang terlihat memerah, Akhyar mengaku menangis karena kabar tersebut.

"Iya, beliau abang saya, saya hormat sama dia," ujarnya lirih dengan mata yang terlihat memerah dan berlinang air mata.

Ia juga mengaku hingga saat ini belum bisa berkomunikasi dengan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang saat ini berada di Jakarta.

"Belum bisa komunikasi sampai sekarang. Terakhir komunikasi semalam," ujarnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dari OTT yang dilakukan Selasa (15/10) malam sampai Rabu (16/10) dini hari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah/wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta

Saat ini, Wali Kota Medan sedah berada di gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut.

Pewarta: AM

Editor: Red.

Sumber: ANTARA

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Puluhan Ribu Mahasiswa Unpad Jatinangor Jadi Target Kampanye Keselamatan Berlalulintas

sumedang

Puluhan Ribu Mahasiswa Unpad Jatinangor Jadi Target Kampanye Keselamatan Berlalulintas

Redaksi sukabumiNews   October 15, 2019

Sejumlah MahasiswaUnpad Poto bersama Kapolres Sumedang, Selasa (15/10/2019).  

sukabumiNews, SUMEDANG – Sekitar 30.000 Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor jadi salahsatu target kampanye keselamatan berlalulintas di wilayah hukum Polres Sumedang, hal itu ditunjukkan Polres Sumedang berupa pemberian helm bagi mahasiswa Unpad di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo menyatakan, kegiatan pembagian helm tersebut dalam rangka kampanye keselamatan berlalu lintas di Kampus Unpad Jatinangor.

"Ini merupakan aksi Simpatik Polres Sumedang pasalnya, diwilayah hukum Polda Jabar selama satu bulan terakhir sudah terjadi sebanyak 69 kecalakaan lalulintas dan korbanya didominasi oleh usia produktif pelajar juga mahasiswa," terangnya.

Olehsebab itu, sambung Kapolres, kendati telah dua kali dilaksanakan kegiatan pembagian helm secara cuma cuma, tentu akan terus dilakukan yang ketiga dan seterusnya.

"Hari ini tak kurang dari 150 helm telah dibagikan. Kami berharap melalui kegiatan pemberian helm gratis, para pelajar mahasiswa dapat lebih memahami terkait keselamatan dan aturan berlalulintas," tandasnya.

Sementara itu, Salahsatu Mahasiswa Unpad yang juga Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Sumedang, Khalid Abdurahman mengapresiasi positif terkait aksi kampanye keselamatan Polres Sumedang.

"Senanglah dapat helm gratisan, namun yang lebih penting rekan rekan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang aturan dan keselamatan berlalulintas, mengingat keselamatan lalulintas dimulai dari dirisendiri," katanya.

Pewarta: Dadang Darajat

Editor: Red.

Sumber: rri.co

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

DPRD Kabupaten Sukabumi akan Segera Panggi PT TSS

sukabumi

DPRD Kabupaten Sukabumi akan Segera Panggi PT TSS

Redaktur   October 15, 2019

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara.  

sukabumiNews, WARUDOYONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi akan segera memanggil PT Tambang Semen Sukabumi (TSS). Pemanggilan tersebut merupakan buntut demo puluhan warga yang tergabung dalam Forum Warga Terdampak Bangkit (FWTB) yang di lakukan belum lama ini.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, tuntutan dari FWTB sudah didelegasikan kepada komisi satu dan segera akan ditindaklanjuti.

"Kita akan tindaklanjuti kira-kira keluhan apa saja yang akan difasilitasinya oleh DPRD dan kita pun akan mengirimkan surat untuk mengundang pihak perusahaan tersebut untuk berdiskusi," kata Yudha kepada wartawan, belum lama ini.

Selain itu, kata Yudha, DPRD akan mengkaji tuntutan FWTB untuk menutup perusahaan dan menghentikan aktivitas peledakan. Sebab tambah Yuda, dalam hal ini perlu dipastikan apakah perusahaan tersebut memenuhi izin peledakan atau tidak.

Baca juga: FWTB Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Sukabumi Memprotes Aktifitas Blasting PT TSS

"Kalaupun sudah memiliki izin peledakan harus dikaji SOP peledakannya sudah memenuhi sertifikat atau belum. Kalau tidak ada izin ataupun memenuhi SOP maka saya kira itu adalah peledakan liar dan harus ditindaklanjuti," terangnya.

Yudha mengaku prihatin terkait dampak ledakan yang menyebabkan beberapa warga pingsan dan diduga terkena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurutnya harus ada SOP safety dan pihak perusahaan jangan gegabah melakukan peledakan meskipun sudah mempunyai izin aktivitas tersebut.

"Saya meminta kepada korban untuk bersabar. InsayaAllah kita akan diskusikan bersama komisi I untuk menindaklanjutinya," tandasnya.

Baca : Korban Serangan Jantung Diduga Akibat Blasting Minta Tanggung Jawab PT TSS

Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi.  

Sementara itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi, mengatakan Pihaknya telah melakukan koordinasi dalam menyikapi permasalahan ini.

"Kita telah berkoordinasi dan sudah menghubungi pihak perusahaan, dalam hal ini PT TSS yang merupakan salah satu anak Perusahaan PT. Semen Jawa, agar melakukan evaluasi kembali mengenai cara penggunaan handak (bahan peledak) tersebut," ujar Nasriadi kepada sukabumiNews di Pendopo Selasa.

Kapolres Nasriadi, pihkanya saat ini masih menahan untuk sementara agar tidak melakukan blasting, hingga PT TSS melakukan evaluasi. “Apabila ada masalah mereka yang dirugikan agar segera di akomodir, lantaran warga juga saat ini ada yang pro dan kontra," tutup AKBP Nasriadi.

Baca juga: Anggota DPRD F PD Berjanji akan Tindaklanjuti Aspirasi FWTB PT TSS ke PT SCG

Pewarta : Azis Ramdhani

Editor : Agus Setiawan

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Dewan Pengupahan

sukabumi

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Dewan Pengupahan

Redaktur   October 15, 2019

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh saat menggelar Rapat di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/19/2019). (FOTO: Azis R/sukabumiNews)

sukabumiNews, LEMBURSITU – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat Dewan Pengupahan di Aula Disnakertrans Jln. Pelabuhan II KM 5 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Selasa (15/19/2019).

Rapat tersebut membahas tentang penetapan sektor unggulan yang akan diajukan untuk upah minimum kabupaten di tahun 2020.

"Kita harus menggunakan peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No.15 tahun 2018 tentang Upah, tapi kita juga perlu untuk pencerahan tentang penerapan Permenaker ini," jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Ahmad Muladi, SH., kepada sukabumiNews Selasa.

Ahmad Muladi juga mengatakan, setelah pejelasan Permennaker ini pihaknya akan membuat indikator untuk menentukan apa saja saja yang termasuk kategori sektor unggulan itu.

Berdasarkan indikator yang disusun dan diajukan Disnakertrans kepada Dewan Pengupahan, jelas dia, Dewan Pengupahan yang kemudian akan menentukan sektor mana akan diunggulkan.

"Untuk menentukan upah minimum  sector tahun 2020, nanti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh akan membahasnya. Kalau Upah minimum Kabupaten (UMK) sekarang 2, 791 juta bukan upah sector,” jelasnya.

Ahmad Muladi menambahkan, dari hasil kegiatan rapat ini akan ditindaklanjuti dengan rapat tim kajian Dewan Pengupahan pada hari kamis pekan depan. “Kalau upah minimum sektor kabupaten (UMSK) belum ada, yang ada saat ini hanya sektor unggulan Air Minum Dalam Kemasan dan Makan Minum (AMDK)," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua Buruh Dadeng menuturkan Dewan Pengupahan mengundang dari Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi terkait penjelasan Permen No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum mengingat dengan peraturan baru yang akan dilaksanakan.

"Intinya menjelaskan persoalan upah minimin dan yang paling mendasar bagi Dewan Pengupahan adalah upah minimum sektoral, karena untuk upah kabupaten masih mengacu kepada Peraturan pemerintah No. 78 yang hitungannya jelas merumuskan kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara Nasional," ungkapnya.

Dengan begitu kata dia, kalau upah minimin sektoral klasifikasi atau tahapannya dilalui pertama jenis perusahaan unggulan adapun jenis perusahaan unggulan terdapat empat variabel yang akan menentukannya.

"Kita tadi meminta penjelasan kepada kementerian dari empat variabel jenis perusahaan unggulan, termasuk di KBLI 5 digit, nilai lebih dan produktifitas," terangnya.

Mewakili Buruh, Dadeng meminta agar semua jenis usaha supaya dibuat sektoral. “Kami juga meminta kepada Dewan Pengupahan agar menentukan perusahaan yang masuk dalam kategori empat kriteria yang dijelaskan tadi,” tandas Dadeng.

Rencananya kata Dadeng, tanggal 17 dan 22 Oktober nanti akan ditetapkan klasifikasi, apakah Kabupaten Sukabumi kriterianya akan dijelaskan lagi di internal dewan pengupahan secara gambling.

Pihak buruh mengingikan agar jika kemapuan perusahaan sudah diatas minimum maka harus diberlakukan upah sektoral, tidak menggunakan upah minimum. “Akan tetapj tidak berarti menyamaratakan jenis usaha itu. Jika perusahaan besar yang kemampuannya besar maka harus membayar upah terhadap buruh harus lebih besar,” tegas Dadeng.

Dadeng menyebut, bahwa BPS belum mengeluarkan secsra resmi dan Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi memang belum mengumumkan secara resmi juga berapa nilai inflasi dan PDB.

“Kalau dilihat informasi di internet inflansi jatuh di angka 3,35 persen dan PDB 5, 09 persen jadi jumlah seluruhnya berkisar 8,44 persen. Kalau di kalikan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 diperkirakan 3 juta lebih," terang Dadeng mengakhiri perbincangan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh.

Pewarta : Azis R

Editor: AM.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

PKS Dukung Aturan Pemabuk Dilarang Menjadi Pemimpin

politik

PKS Dukung Aturan Pemabuk Dilarang Menjadi Pemimpin

Redaksi sukabumiNews   October 15, 2019

Foto: Anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi PKS, Ahmad Syaikhu.  

sukabumiNews, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung rencana revisi Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 Pasal 4 tentang tambahan syarat calon kepala daerah tidak boleh pernah melakukan perbuatan pidana diantaranya judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.

“Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini,” kata anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi PKS, Ahmad Syaikhu di Jakarta pada Senin (14/10/2019).

Menurut Syaikhu, setidaknya ada beberapa alasan kuat kenapa ia mendukung wacana revisi PKPU tersebut. Diantaranya karena negara Indonesia berlandaskan Pancasila yang mengusung ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

“Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk,” tuturnya.

Baca: Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Ia menambahkan, setiap perhelatan Pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Sebagai gambaran, untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018 lalu menghabiskan Rp.20 Triliun. Syaikhu menilai, akan sangat menyedihkan jika anggaran sebesar itu tidak melahirkan pemimpin yang bermoral.

“Rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik tanpa cacat. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan panutan atau teladan. Juga mampu membawa kemaslahatan,” ujar Syaikhu.

Ia pun menyebut bahwa dalam Islam, minuman keras dipandang sebagai induk dari segala keburukan.

“Pemimpin yang suka mabuk akan sangat mudah melakukan tindakan kejahatan lainnya,” pungkasnya.

Baca juga: Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Pewarta: AM.

Editor: Red.

Sumber: KIBLAT.net

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019