Breaking
SUKABUMINews menyajikan berita terpenting tentang berbagai peristiwa dan Dunia Islam yang terjadi di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas dilapangan selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan serta fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun berita (pendidikan, politik, hukum) Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria akan kami muat dan undang.

Saturday, March 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Lagi-Lagi Direktur BUMN Krakatau Steel Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 22 Maret 2019. Dalam operasi senyapnya kali ini KPK berhasil menangkap seorang Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni perusahaan pelat merah Krakatau Steel.
FOTO: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
sukabumiNews, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 22 Maret 2019. Dalam operasi senyapnya kali ini KPK berhasil menangkap seorang Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni perusahaan pelat merah Krakatau Steel.

"Ya benar, tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu Direktur BUMN dari pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Jumat malam seperti dikutip Tempo.

Basaria mengatakan sebelumnya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat ada rencana pemberian uang dari pihak swasta yang berkepentingan dengan proyek di BUMN tersebut.

KPK menduga sebagian uang telah diberikan secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan. "Sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar," kata Basaria.

Basaria mengatakan sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang dalam OTT tersebut dan kini sudah berada di Gedung KPK. Mereka akan diperiksa untuk klarifikasi lebih lanjut. KPK berencana mengumumkan detail kasus ini esok sore. (Red*/)
Redaksi sukabumiNews

Reni Marlinawati : Kasus Rommy Pelajaran Bagi PPP

sukabumiNews, CISAAT – Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DR. Hj. Reni Marlinawati menanggapi peristiwa yang menimpa Romahurmuziy Ketua Umum Partainya yang terkena OTT oleh KPK belum lama ini.

“Saat kita kemarin melakukan rapat harian, Romahurmuziy sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP dan kita sudah mengukuhkan PLT Ketua Umum PPP dijabat oleh Suharso,” terang Reni kepada sukabuminews.net di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jum’at (22/3).

Reni yang juga selaku anggota Komisi X DPR RI saat itu hadir di Sukabumi dalam kesempatan menedampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/3).

Menurut Reni, jika memang kasus Rommy ini benar seperti yang diberitakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentunya sebagai sorang politisi muda, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga baginya.
“Yang paling terpenting bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini adalah Partai tertua yang nyaris saat menjelang Pemilu Partai selalu diterpa badai,” tambah Reni.

Reni juga bersyukur karena selama badai datang, selama itu pula ia akan terus menghadangnya.

“Kalau Lembaga Survei menggiring bahwa PPP ini tidak akan lolos 4 persen dari ambang batas perolehan suara minimal (parliamentary threshold) tidak akan membuat kami kaget karena nyaris di setiap ajang pesta demokrasi kami selalu diprediksi oleh pengamat Politik dari dalam dan luar negeri Partai yang tidak akan lolos,” ucap Reni.  

Tak hanya itu Reni Marlinawati juga mengaku, pihaknya sudah terbiasa berhadapan dengan badai. "Kami sudah dilatih untuk menjadi kader PPP yang tahan banting," imbuhnya.

“Dengan adanya musibah ini sama sekali tidak mendownkan kami, justru dengan musibah ini malah akan menguatkan kami." tegasnya.


Pewarta: Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mendikbud Muhadjir Effendy: Tahun 2023 Pengangkatan Guru Honorer akan Terselesaikan

sukabumiNews, CISAAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy MAP. melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/3).

"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada publik mengenai kinerja apa saja yang sudah dilakukan Kabinet Kerja selama 4 tahun terakhir ini," terang Muhadjir kepada sukabuminew.net.

Muhadjir juga mengatakan bahwa ia akan mensosialisasikan program-program kerja di era Kabinet Bekerja yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Disinggung mengenai permasalahan guru honorer yang selama ini seolah tidak mendapat perhatian yang  serius dari pemerintah, ia berjanji akan terus melakukan usaha agar para guru honorer mendapatkan hak sesuai dengan harapan mereka.

"Kita menargetkan, pada tahun 2023 pengangkatan Guru Honorer akan terselesaikan. Pada akhir tahun lalu saja kita sudah merekrut sebanyak 1.17. 000 guru, yakni 90.000 untuk Guru sekolah dan sisanya untuk Guru Madrasah di bawah kementerian Agama," terang Muhadjir.

Dia juga mengklaim, di tahun ini tepatnya bulan Februari, pihaknya telah merekrut tenaga guru khusus untuk K2 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). "Dan sekarang sudah ada pengumuman, mestinya target kita 155.000 orang,  sedangkan yang ikuti tes hanya 75.000 orang," akunya.
Maka dengan itu lanjut dia, pada tahun ini ia akan mengusahakan guru baru melalui jalur PPPK, khususnya untuk Guru Honorer K2 yang masa kerjanya di atas 15 tahun. "Kemudian, nantinya akan di rekrut kembali yang di bawah 15 tahun sampai selesai," imbuhnya.

Dilain pihak di soal mengenai permasalahan Jual Beli Bangku Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, dengan tegas ia menjawab akan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang terlibat.


Pewarta : Azis R./Rudi S.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Bisa Jawab Rukun Iman dan Rukun Islam, Siswa SMAN 1 Jampang Tengah Ini Dapat Hadiah Motor dari Bupati Sukabumi

sukabumiNews, CISAAT - Agus Mulyana, Siswa SMAN 1 Jampangtengah terlihat bangga dan bahagia. Pasalnya ia beserta teman-temannya tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapat hadiah sepeda motor dari Bupati Sukabumi, H Marwan Hamami saat kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof, Dr Muhadjir Effendy MAP pada acara Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/03).

"Kami dan teman teman disuruh oleh guru untuk mengikuti kegiatan bapak Menteri,  banyak anak sekolah yang dapat doorprize, namun pas giliran pak Bupati yang memberikan pertanyaan Rukun Iman dan rukun islam, saya mengangkat tangan, dari ribuan siswa lainnya, alhamdulillah Pak Bupati menunjuk saya, langsung saya lari kedepan dan membacakan rukun Iman dan Islam, dan akhirnya dapat motor ini" terangnya seperti dikutip Diskominfo Persandian Kabupaten Sukabumi.

Agus yang tinggal di Kampung Gunung Hanjuang RT 21 RW 06 Desa Sindang Resmi Kecamatan Jampang Tengah mengaku bangga dan bahagia atas apa yang di dapatkannya.

"Bersukur banget hari ini saya dapat motor, semoga pak Bupati sehat terus, amin," ungkapnya.

Agus mengaku akan memanfaatkan motornya untuk pergi kesekolah dan segera mengurus Surat Ijin mengemudi kendaraan ke Polres setempat. (Red/*)

Thursday, March 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota DPR RI Komisi XI Heri Gunawan Adakan Sosialisasi Edukasi Uang Rupiah di SMK Persada Sukabumi

FOTO : Heri Gunawan saat melakukan Sosialisasi Edukasi di SMK Persada Kota Sukabumi, Kamis (21/3/2019).
sukabumiNews, CIKOLE - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengadakan sosialisasi dan edukasi uang rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi di gelar di Aula SMK Persada Subang jaya Kota Sukabumi, Kamis (21/3/2019).

Pada kesempatan itu Heri menghimbau kepada generasi milenial untuk bijak dalam memperlakukan Rupiah. Pasalnya biaya untuk mencetak uang baru cukup besar dan biaya tersebut bisa membebani Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).

"Kita melakukan sosialisasi di beberapa sekolah agar masyarakat paham, khususnya anak-anak muda supaya lebih mengerti mengenai masalah uang agar bisa mencintai Rupiah," kata Heri Gunawan kepada sukabumiNews, Kamis.

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Gerindra itu mengaku miris ketika melihat generasi muda sekarang yang dianggapnya kurang baik memperlakukan Rupiah, sehingga menyebabkan kerusakan pada uang tersebut. Sementara menurutnya perlakuan mereka terhadap mata uang asing terlihat begitu diistimewakan.

"Kadang-kadang sisa dari uang jajan mereka di kepal-kepal sampai kucel, sementara mata uang asing di elus-elus sampai rapi," ucapnya.

Heri meminta agar masyarakat menjaga Rupiah, jangan sampai rusak ataupun basah, karena secara tidak langsung ongkos pencetakan uang itu relatif tinggi dan mahal.

"Jadi jika ada uang jelek maka akan di destroy (dihancurkan) sampai dicetak kembali, ini mengeluarkan biaya yang cukup besar dan biayanya bisa membebani APBN kita," jelas Heri, seraya berharap kepada anak-anak muda Sukabumi untuk bisa mengerti dan bijak memperlakukan Rupiah.

Dia juga menghimbau kepada generasi milenial untuk waspada terhadap uang palsu, pasalnya dimasa pemilu 2019 ini tidak menutup kemungkinan akan beredar uang palsu.

"Intinya kita ajak masyarakat agar waspada, apalagi ini tahun Pemilu tidak ada salahnya kita menghimbau anak-anak kita, karena mereka ini kita harapkan sebagai Agen of Development kedepannya, sehingga bisa membantu menularkan kepada lingkungan keluarganya, tentang pengetahuan yang mereka dapatkan dari sosialisasi ini," beber Heri Gunawan.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Belasan Kades Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01, Bupati Sukabumi: Itu Sah-Sah Saja

sukabumiNews, CISAAT - Mencuatnya video deklarasi dukungan para Kepala Desa (Kades) aktif di Kabupaten Sukabumi kepada Paslon Persiden dan Wakil Presiden no urut 1 yang dibuat oleh belasan Kades di Kecamatan Warungkiara dan Bantar gadung, Kabupaten Sukabumi mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menegaskan, keberadaan Kades itu tidak terlepas dari dorongan Partai Politik untuk bisa berdiri menjadi Kades, meskipun, dalam Undang-undang tidak di perbolehkan berkencimpung di dalam Politik.

"Tapi saya yakin mereka (Kades) adalah para kader-kader Politik, dan kalo hari ini video tersebut diyakinkan diluar tugas dinas mereka, itu sah-sah saja," ucap Marwan di sela-sela acara Musrembang RKPD Kabupaten Sukabumi 2020 yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Cisaat, Kamis (21/03/19).

BACA: Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

Marwam menegaskan, memang secara pisikologis sebagai pimpinan seharuanya mereka normatif dalam mendukung Paslon mana saja. "Akan tetapi, ini saya nilai sebagai pertanggungjawaban sebagai kader," tambahnya.

Marwan mengaku, Sebagi kepanjangan tangan partai politik, yang dalam hal ini selaku ketua partai Marwan juga memiliki pemikiran yang sama. "Akan tetapi sebagi Ketua Partai harus bisa menyesuaikan waktu, dan saya nilai ini sah-sah saja. Meski dalam satu minggu, misalkan melakukan kampanye politik, siapa yang mau ngomong, asal itu diluar waktu tugas sebagai Kepala Daerah," kata dia.

Terkecuali, lanjut Marwan, orang yang tidak boleh ikut berpolitik diantranya ASN, mulai dari Camat, Kepala Dinas dan Kabid-kabidnya yang berstatus ASN.

"Makanya, bila ada ASN yang pulgar dalam berpolitik, dengan sengaja menonjolkan, dengan mengacungkan atau bentuk apapun itu, baru silahkan boleh di sikapi," jelas Bupati yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Sukabumi itu.

Sekedar diketahui, Dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

Kepala Desa maupun Lembaga Hukum, Itansi Pemerintahan yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

BACA Juga: Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta TegakkanAturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu


Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Bupati Sukabumi Ajak Semua Usur Bangun Ekonomi Berbasis Wawasan

FOTO: Para Jajaran Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Sukabumi 2020.
sukabumiNews, CISAAT - 
Untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten, Bupati Sukabumi H Marwan Hamami mengajak kepada semua unsur untuk membangun ekonomi berbasis wawasan.

Ajakan ini disampaikan Bupati saat sambutan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 2020 di Gedung Olah Raga (GOR) Gelanggang  Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kamis (21/03/19).

Dikatakan Bupati, penyelenggaraan Musrenbang oleh satuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 2020 ini sesuai dengan yang diamanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi.

Selain dihadiri oleh Bupati Sukabumi, Hadir dalam Musrembang RKPD Kabupaten Sukabumi 2020 ini Gubernur Jawa Barat yang di wakili Stap Ahli Pemerintahan Dr. Dadi Iskandar, Ketua DPRD H Agus Mulyadi,
semua Kepala Dinas Pemkab Sukabumi, 47 Kepala Kecamatan, Kepala Desa, unsur legislatif, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

"Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2020, kali ini mengusung tema Membangun Ekonomi Berbasis Wawasan, dimana melalui Musrembang, pembangunan sarana pemerintahan dan penataan kawasan Slstrategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri," terang Marwan.

Marwan berharap, perencanaan pembangunan di 2020, bisa terealisasi sesuai harapan semua pihak, dengan segala persiapan, baik dari segi cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan  dilaksanakan dengan baik.

"Saya berharap semua stekolder Pemerintahan, bisa menjalankan pembangunan sesuai yang sudah di rencakan dalam Musrembang RKPD 2020," harapnya.


Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Camat Sukabumi Lantik Pengurus BPD Parungseah

sukabumiNews, SUKABUMI - Camat Sukabumi, Heri Sukarno melantik kepengurusan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi masa bhakti 2019-2024 bertempat di Aula Desa pada Kamis 21/3/2019.

Dalam sambutannya Sukarno mengatakan, BPD adalah salah satu wadah aspirasi bagi seluruh warga masyarakat desa.

Heri juga menjelaskan, sesuai amanah dan mandat dari Bupati, camat diberi kewenangan untuk melantik pengurus BPD. 

"Saya ucapkan selamat dan terimakasih kepada pengurus BPD Desa Parungseah yang sudah dilantik, semoga anggota BPD yang baru akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi diwilayahnya," ucap Sukarno kepada sukabumiNews di sela-sela acara pelantikan. 

Ditempat yang sama Kepala Desa Parungseah Asep Ismail mengucapkan selamat kepada jajaran BPD Desa Parungseah, saya berharap dengan dilantiknya kepengurusan BPD yang baru agar supaya bisa lebih maju serta bersinergi dengan pemerintah Desa. Parungseah Kec. Sukabumi."jelasnya"

Sementara itu Ketua BPD Parungseah yang baru saja dilantik, melalui Ketua Bidang Pemerintahannya Karim Ruspiandi SE, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengemban amanah sebagai ketua BPD.

"BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan desa itu sediri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa," tegas Karim.

Dijelaskan Karim, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

"Nah, dari ketiga tugas ini sudah jelas bahwa BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa." tuturnya.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Nyaris Ambruk, Rumah Kakak Beradik di Kebon Manggu Sukabumi Ini Butuh Bantuan Pemerintah

sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Salah satu rumah warga di Kampung Cipeundeuy RT.002/008 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ini sangat memperihatinkan. Pasalnya, selain dindingnya yang terbuat dari bilik bambu dan sudah bolong-bolong, rumah panggung berukuran 6X6 meter persegi milik kakak beradik bernama Dase Hendra (44) dan Ence Bayu (30) ini juga terlihat sudah lapuk dan hampir roboh.

Jangankan memiliki kamar mandi, kamar tempat tidur juga tidak ada. Bahkan penerangannya pun masih nyantol listrik ke rumah tetangga.

Kondisi ruang tengah rumah Dase dan Ence
Menurut Dase, rumah yang ditempati bersama adik kandungnya ini adalah peninggalan dari kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Dase beserta adik yang dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu dan kerap tidak mendapatkan uang ini memohon kepada pemerintah setempat untuk membantu agar dia bisa merenovasi rumahnya yang sudah hampir roboh ini.

Dase dan Ence mengaku bahwa 3 tahun yang lalu ia pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa (Pemdes) setempat sebesar Rp4 juta. Itu pun kata Dase, uang bantuan tersebut tidak diterimanya secara utuh. “Saya hanya memerimanya sekitar Rp3,5 juta,” kenang Dase kepada sukabuminews.net di kediamannya, Rabu (20/3/19). 
"Tapi alhamdulilah uang tersebut sudah saya terima dan langsung saya belikan kepada bahan bangunan secukupnya, seperti batu bata, genteng dan kayu, meski sebelumnya saat itu saya sempat bingung karena dengan nilai uang segitu bagaimana mungkin bisa cukup untuk merenovasi rumah.Belum lagi untuk upah kerja tukang,” jelasnya.

Sementara itu, Rasmita Kades Kebonmanggu saat dikonfirmasi terkait keberadaan tempat tingga kedua orang kaka beradik ini mengaku bahwa pihaknya sudah mengajukan kepada pemerintah melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 80 rumah.

“Tak hanya itu, kita sudah melaksanakan program sesuai dengan surat edaran Kementerian ESDM dengan mengutus dua orang petugas desa untuk mencari warga yang tidak mampu yang belum mempunyai KWH Listrik secara gratis. Dan kami mengajukan ada 36 rumah yang belum mempunyai KWH listrik. Yang sudah di realisasi baru satu rumah,” papar Kades.

“Saya menghimbau kepada warga masyarakat Desa Kebon manggu agar bersabar, sebab pemerintah Desa Kebonmanggu sudah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, " akunya.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
loading...
Loading...
close
close