Breaking
SUKABUMINews menyajikan berita terpenting tentang berbagai peristiwa dan Dunia Islam yang terjadi di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas dilapangan selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan serta fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun berita (pendidikan, politik, hukum) Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria akan kami muat dan undang.
loading...

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres Jadi 27 Juni

sukabumiNews, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.

Sidang sengketa hasil pilpres 2019 di MK (FOTO: dok. Tagarnews)
"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Hakim diketahui telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini untuk menentukan putusan. Dalam RPH dibahas pendapat hukum dari masing-masing hakim.

Pemberitahuan kepada sejumlah pihak juga telah disampaikan baik bagi tim Prabowo-Sandiaga Uno, tim termohon KPU, pihak teekait Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu.

"Sesuai ketentuan minimal tiga hari sebelum pembacaan putusan sudah disampaikan pemberitahuan ke pihak-pihak," katanya.

MK sebelumnya telah menggelar sidang sengketa pilpres yang diajukan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sidang digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej Ahli 01 Cukup Memukau

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej cukup gemilang. Meskipun sempat gagal masuk UGM, ia justru menjadi guru besar dalam usia 37 tahun.

Pentolan tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto (BW), mempertanyakan kapabilitas Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019) lalu. Ahli dari tim kuasa hukum paslon 01 selaku pihak terkait ini ternyata punya sejarah keilmuan yang memukau kendati awalnya sempat gagal masuk UGM.

Profesor Eddy Hiariej dan Bambang Widjojanto (Foto: dok. inisiatifnews.com)
Di persidangan, BW semula menyinggung tentang ahli yang dihadirkan paslon 02, Jaswar Koto, yang kapabilitas keilmuannya dipertanyakan. Kepada Eddy Hiariej, mantan Wakil Ketua KPK ini berbalik menanyakan keahliannya dalam konteks politik, khususnya pemilu.

"Sekarang saya ingin tanya. Saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM [Terstruktur, Sistematis, dan Masif]?" tanya BW.

 "Tunjukkan kepada kami bahwa Anda benar-benar ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis," cecarnya.

BW melanjutkan, "Kalau itu sudah dilakukan, kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B tapi tetap ngomong ahli. Ini, kan, berbahaya."

"Jadi, bagian kedua ini, beri kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak yang khusus sudah mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli?" tambahnya.

Lantas, apa jawaban Eddy Hiariej?

"Saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang harus pertama harus dikuasai itu adalah asas dan teori, karena dengan asas dan teori itu, dia bisa menjawab semua persoalan hukum," bebernya.

Eddy Hiariej mengakui dirinya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu. Namun, "Kalau saudara tanya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV [curriculum vitae]."

"Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional. Silakan. Nanti bisa diperiksa. Kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," tandas Eddy.

Termasuk Profesor Termuda

Profesor Eddy Hiariej (Foto: dok. reqnews.com)
Eddy Hiariej adalah salah satu profesor termuda di Indonesia, ia guru besar ilmu hukum pidana. Hikmahanto Juwana, sebagai perbandingan, menjadi guru besar termuda Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) saat 38 tahun. Sedangkan Eddy meraih gelar sejenis dari UGM setahun lebih muda.

"Saat SK [Surat Keputusan] guru besar saya turun, 1 September 2010, saya berusia 37 tahun. Waktu mengusulkan umur 36," kata Eddy Hiariej dalam wawancara yang dikutip dari portal HukumOnline (10 Agustus 2015).

Sebelumnya, Eddy Hiariej juga menorehkan pencapaian yang tak kalah gemilang. Ia merengkuh gelar doktor hanya dalam waktu 2 tahun.

"Orang biasanya begitu sekolah doktor baru mulai riset, saya tidak. Saya sudah mengumpulkan bahan itu sejak saya short course di Perancis," ungkapnya.

Eddy Hiariej terdaftar sebagai mahasiswa magister hukum UGM sejak 7 Februari 2007. Maret 2008, ia menuntaskan draf disertasi pertamanya tentang penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa bulan berselang, Eddy menjalani ujian terbuka doktoralnya. Dan akhirnya, ia merengkuh gelar doktor di bidang hukum pada 7 Februari 2007 sekaligus mencetak rekor. "2 tahun 20 hari, dan memang Alhamdulillah rekor itu belum terpatahkan," tuturnya.

Kegagalan Jadi Lecutan

Lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973, jalan impian Eddy Hiariej ternyata tidak selalu mulus. Ia bahkan tidak lolos Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di FH UGM pada 1992. Eddy sempat mengalami depresi lantaran kegagalan itu.

"Saya stres enam bulan. [Karena] saya stres, saya liburan ke mana-mana saja sudah," kenangnya.

Namun, Eddy tidak ingin semakin terpuruk. Ia termotivasi pesan mendiang ayah yang melihatnya berbakat di bidang hukum. Ayahnya pernah berkata, "Kalau saya lihat karakteristikmu, cara kamu berbicara, kamu itu cocoknya jadi jaksa."

Menjelang akhir hayat, sang ayah kembali meninggalkan pesan, jika Eddy memang hendak berkuliah di Fakultas Hukum, maka janganlah menjadi pengacara setelah lulus nanti. Eddy mengaku cukup terkejut mendengar wasiat ayahnya itu.

"Mungkin ia tahu kalau saya jadi pengacara, nanti orang yang salah dan saya bela bisa bebas. Itu juga mengapa ia bilang saya untuk jadi jaksa," ucap Eddy mengingat pesan sang ayah yang disampaikan saat ia duduk di bangku SMA.

Kegagalan di kesempatan pertama membuat Eddy semakin terlecut dan akhirnya ia berhasil menjadi mahasiswa hukum di salah perguruan tinggi terbaik di tanah air.

"Saya betul-betul intens belajar sampai UMPTN berikutnya. Barulah kemudian saya lolos, masuk FH UGM," ucapnya.

Eddy Hiariej nantinya memang tidak menjadi pengacara, namun ia juga bukan berprofresi sebagai jaksa. Ia memilih menjadi akademisi atau dosen hukum karena menurutnya, ia dapat berinteraksi dengan banyak orang. Menjadi dosen, kata Eddy, harus terus belajar.

"Katanya, sih, 7 golongan yang masuk surga itu salah satunya adalah golongan yang selalu memberikan ilmunya kepada orang lain," ujar Eddy.

Sebelum menjadi saksi ahli untuk paslon 01 di Sidang MK, Eddy Hiariej menjadi ahli pula bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang terseret dalam kasus dugaan penodaan agama dan disidangkan pada 2017.

Eddy Hiariej juga hadir sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa dalam sidang kasus kopi sianida pada 2016. Perkara yang menjadi sorotan publik itu mendudukkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa atas dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Yang lebih menarik, Eddy Hiariej pernah bakal dihadirkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam perkara pembayaran elektronik untuk pengurusan paspor di keimigrasian pada 2015. Akan tetapi, saat itu Eddy tidak bisa hadir.

Kini, di Sidang MK dalam perkara gugatan sengketa Pilpres 2019, Denny berada di tim kuasa hukum 02 Prabowo-Sandiaga, sedangkan Eddy Hiariej adalah salah satu ahli dari tim kuasa hukum 01 Jokowi-Ma'ruf.

Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan Judul "Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej: Ahli 01, Pernah Gagal Masuk UGM"


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Pabrik Sabu Rumahan di Kalideres Jakbar Digerebek Polisi

sukabumiNews, JAKARTA – Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggerebek pabrik sabu rumahan di daerah Kalideres Jakarta Barat (Jakbar). Polisi mengerebek pabrik sabu rumahan ini setelah diketahui bahwa tempat ini merupakan jaringan dari pabrik sabu di kawasan Perumahan Metland Cipondoh Kota Tangerang yang pernah digerebek Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya.

"Ini merupakan pengembangan dari penggerebekan pabrik sabu di Cipondoh Tangerang,” jelas Kapolres Metro Jakarta Barat melalui Kasat Narkoba AKBP Erick Frendriz dalam Konferensi Persnya, Senin (24/06/19).

Pabrik tersebut diketahui sudah beroperasi sejak 2018. Dalam penggerebekan kali ini polisi mengamankan satu tersangka berinisial MS (42).


Erik menjelaskan, tersangka (MS) belajar membuat sabu dari tersangka sebelumnya berinisial PC. “Pembuat sabu ini sudah membuat sabu sejak tahun 2018 dimana MS diketahui Lebih Mahir dan mampu membuat / memproduksi lebih banyak daripada PC dimana MS belajar Membuat narkoba jenis sabu dari tersangka PC ," terangnya.

Erick menuturkan, sebelum dilakukan penggerebekan, polisi telah melakukan penyelidikan sejak dua bulan yang lalu. Setelah petugas mengintai dan memastikan bahwa ada kegiatan pembuatan barang haram yang sedang berlangsung dalam rumah tersebut, petugas kemudian bergerak dan menggerebek rumah tersebut.

"Setelah dipastikan bahwa tersangka sedang melakukan pembuatan sabu, Satresnarkoba Jakarta Barat yang dipimpin AKP Arif Oktora langsung melakukan penangkapan,"tuturnya.

Masih kata Erik, tersangka MS diamankan karena tertangkap basah sedang memproduksi atau memasak sabu-sabu.

Selain menangkap MS, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni bahan-bahan pembuat sabu, salah satu diantaranya adalah prekursor dan 1 kg Narkoba Jenis sabu dari hasil produksi.

"Barang bukti yang kita amankan ada juga sabu-sabu  yang sudah jadi seberat 1 Kg,  kemudian sabu yang masih setengah jadi, dan bahan baku pembuat sabu. Tersangka ini membeli bahan baku melalui media sosial online," tandas AKBP Erick Frendriz.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

KPK Periksa Melchias Mekeng Terkait Kasus KTP Elektronik

sukabumiNews, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, Senin (24/6/2019).

Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP elektronik).

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MN [Markus Nari]," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati, Senin (24/6/2019).

Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019)./ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Selain Mekeng, tim penyidik juga secara bersamaan memanggil anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan mantan anggota DPR Chairuman Harahap sebagai saksi untuk Markus Nari.

Dilansir dari laman Bisnis.com, nama Mekeng sebelumnya disebut-sebut menerima aliran dana proyek KTP-el menyusul dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Mekeng yang saat itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI disebut menerima sejumlah US$1,4 juta.

Dalam kasus ini, tersangka Markus Nari dijerat dengan dua sangkaan sekaligus yaitu kasus dugaan korupsi proyek KTP-el dan dugaan merintangi penyidikan.

Mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar itu diduga meminta uang sebanyak Rp5 miliar kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. Dia sudah menjadi terpidana dalam kasus ini.

Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada Markus Nari.

Saat ini, memang tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017.

Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dengan hukuman pidana yang bervariasi.

Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Narogong, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

Ketujuh orang itu terbukti melakukan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el sebesar Rp5,9 triliun.


Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Partai Gerindra akan Usung Kader Sendiri di Pilbup Sukabumi 2020

sukabumiNews, GUNUNG PUYUH - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Yudha Sukmagara memastikan, Gerindra akan mengusung kader partainya di ajang pemilihan bupati (pilbup) Sukabumi 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Yudha saat sambutan pada acara Halal Bihalal Forum Relawan Prabowo Sandi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jln. Bhayangkara, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Ahad (23/6/2019) malam tadi.

BACA:

“Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, Jadi cukup jika kita mengusung kader sendiri sebagai calon bupati pilbup Sukabumi 2020 mendatang,” ucap Yudha.

Adapun mengenai siapa yang akan diusung,Yudha belum memastikan lantaran partainya belum melakukan penjaringan untuk nantinya bisa menghasilkan seorang figur kandidat kontestasi pilkada.

Pastinya jelas Yudha, partai Gerindra ingin mempunyai calon yang terbaik untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada.

Yudha menjelaskan, pada pileg 2019 lalu Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 1 kursi DPR RI.

"9 kursi diraih oleh Partai Gerindra, berarti sudah dipastikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi akan di pimpin oleh Partai Gerindra,” katanya.

Karena 72 persen ini milik kita semua, tambah Yudha, dan ada bentuk dukungan dari semua relawan akan berapiliasi kepada pasangan 02, maka Partai Gerindra  mengaku merasa terhormat menjadi bagian dari apiliasi dari para semua relawan ini.

“Semua ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Swt bahwa masyarakat kabupaten sukabumi menginginkan kita, Alhamdulilah !,” ungkap Yudha. 

“Kami berkomitmen kami adalah milik bapak dan ibu, dan akan mendengarkan aspirasi semua masyarakat,” tandasnya.


Yudha mengaku, pihaknya mendengar bahwa semua para relawan pendukungnya akan terus bersama-sama untuk menciptakan kondisi politik di Kabupaten Sukabumi.

"Pemilihan bupati tahun 2020 ini merupakan strategi besar yang kalau saja orang mendengar pasti semua akan merinding." Tutupnya.

Di akhir sambutannya, Dia mohon do'a dan restu supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sukabumi dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Forum Relawan Probowo Sandi Sukabumi Raya Gelar Halal Bihalal Syawal 1440 H

sukabumiNews, GUNUNGPUYUH - Forum Relawan Sukabumi Raya menggelar silaturahmi dan Halal Bihalal Syawal 1440 Hijriyah. Acara yang mengambil tema “Satukan Tekad untuk Rakyat Berdaulat” ini digelar di salah satu Hotel yang berlokasi di Jln. Bhayangkara Kelurahan Keramat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Ahad (23/6/2019) sore.

"Halal Bihalal antar semua relawan Prabowo Sandi Sukabumi Raya ini tidak lain untuk mempererat tali silaturahmi, dimana semua relawan bisa bersatu dalam pemikiran yang sama dalam kontek kebersamaan dan turut serta dalam membangun demokrasi yang adil, baik secara nasinal maupun di setiap daerah," ucap Ketua Panitia Yana Sam, SE., kepada sukabumiNews usai acara.

Yana Sam mengatakan, relawan 02 ini sudah saatnya memberikan eksistensi atau gairah yang menggelora demi mendukung pemerintah berdaulat pro rakyat seperti yang tertuang dalam tema Halal Bihalal tersebut.

Yana juga berpesan kepada para relawan agar relawan ini jangan sampai seolah tidak nampak atau organisasi tanpa bentuk. “Kita harus tunjukkan bahwa kita masing-masing mempunyai atribut serta kita tetap eksis untuk membangun Kota dan Kabupaten Sukabumi," tegas Yana.

Ketua DPD Sang Prabu E. Ruhyana saat menandatangani Fakta Integritas.
Pada Kesempatan itu Forum Relawan Sukabumi Raya juga menandatangani dan membacakan Pakta Integritas sebagai bentuk kebersamaan untuk menjalin lebih erat antar sesama relawan guna mendukung kemajuan dan pembangunan di sukabumi. Semua relawan juga menyatakan bahwa mereka bersedia mendukung serta menyukseskan Pilbup atau pun Pilkot yang akan datang.

BACA Juga:
PartaiGerindra akan Usung Kader Sendiri di Pilbup Sukabumi 2020

Sementara itu terkait permasalahan gugatan keberatan atas hasil pilpres 2019 oleh pasangan 02 (Prabowo-Sandi) yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), para relawan sepakat akan menerima hasil keputusan akhir yang diputuskan olah MK.

“Apabila MK memberikan keputusan yang tidak berdasar dan keberpihakan kami pun pastinya merasa kecewa,” ungkap Ketua DPP Relawan Sang Prabu E. Ruhyana.

Meski pada intinya, tambah E Ruhyana, pihaknya akan taat pada aturan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Turut hadir pada acara Halal Bihalal tersebut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dan Anggota Dewan dari Parta Gerindra terpilih pada pileg 2019.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ini Prediksi Waktu Rilis dan Harga iPhone 11

sukabumiNews – APPLE diprediksi akan mengumumkan smartphone terbarunya yaitu, iPhone 11 pada September, dan peluncuran dimulai pada Oktober 2019. Informasi mengenai smartphone tersebut semakin banyak bermunculan di internet mendekati waktu kehadirannya.

Prediksi tersebut semakin kuat diyakini karena berdasarkan kalender pemasaran Verizon Wireless untuk 2019, yang baru-baru ini dibocorkan oleh Evan Blass, terlihat keterangan bahwa ketiga iPhone terbaru yakni iPhone 11, iPhone 11 Plus, dan iPhone 11R diprediksi akan diumumkan pada September 2019. Sementara waktu peluncuran sekitar awal hingga pertengahan Oktober 2019.

Berikut adalah daftar semua pengumuman dan peluncuran iPhone sebelumnya, termasuk tanggal yang diharapkan untuk iPhone 11, iPhone 11 Plus, dan iPhone 11R.


Prediksi Harga iPhone 11, iPhone 11 Plus, dan iPhone 11R
Dilansir Teknologi.id dari laman Phone Arena, Jumat (21/6/2019), harga jual iPhone dalam beberapa tahun terakhir semakin tinggi. Untuk iPhone 11 pun diyakini akan dijual tidak kurang dari USD 1.000.

iPhone 11 diprediksi bakal dibanderol dengan harga mulai dari USD 1.000 atau sekitar Rp 14.2 Juta (kurs: 14.168 rupiah) untuk varian memori internal 128GB. Sementara varian 256GB dan 512GB dibanderol masing-masing USD 1.100 (Rp 15.6 Juta) dan USD 1.200 (Rp 17 Juta).

iPhone 11 Plus kemungkinan akan dijual dengan harga mulai USD 1.100 ((Rp 15.6 Juta) untuk varian memori internal 128GB. Untuk versi 256GB dan 512GB dijual dengan harga masing-masing USD 1.200 (Rp 17 Juta) dan USD 1.300 (Rp 18.4 Juta).

iPhone 11R akan menjadi versi paling murah. Harga jual versi memori internal paling kecilnya nanti, diprediksi dibanderol USD 750 (Rp 10.6 Juta).


Pewarta: Tid
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 690 Ribu Rumah akan Teraliri Jaringan Gas

sukabumiNews, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Rencananya, pada tahun 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, usulan dana APBN tersebut naik dari anggaran tahun ini. "Usulan ini naik 4 kali lipat dari pagu jargas tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 799,96 miliar. Dengan tambahan ini total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas di 2020," kata Agung dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (22/6).

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2019 ini Pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020 maka total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Pembangunan jargas, imbuh Agung, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami asumsikan satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT)," jelas Agung.

Agung menguraikan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik. "Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG," tandas Agung


Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Puluhan Warga Cianjur Mengalami Keracunan Ikan Pindang, 2 Orang Lainnya Meninggal Dunia

sukabumiNews, CIANJUR – Puluhan warga Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan dan dua orang lainnya meninggal dunia usai menyantap ikan pindang yang dibeli saat acara perpisahan dan kenaikan kelas.

Seorang korban keracunan makanan yang dirawat di Puskesmas Sindangbarang, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (22/6/2019). Ada 70 orang yang dirawat dan 50 diantaranya diperbolehkan pulang. (ANTARA FOTO)
Tercatat 70 warga Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, menjalani perawatan di puskesmas setempat setelah mengkonsumsi ikan pindang yang mereka beli di halaman SDN Ciseureuh saat ada acara perpisahan.

"Dua orang diantaranya meninggal dunia dan beberapa orang harus dirawat secara intensif di Puskesmas dan di rumah. Keracunan massal tersebut pertama kali diketahui setelah beberapa orang warga mengeluhkan pusing, mual dan muntah-muntah," kata Kapolsek Sindangbarang AKP Nandang, Sabtu, (22/6/2019), dikutip dari laman ANTARA.

Ia menjelaskan, awalnya warga menduga hal tersebut karena kondisi tubuh yang berubah akibat cuaca yang memasuki peralihan musim, namun jumlahnya terus bertambah, hingga sore tercatat 20 orang masih menjalani perawatan intensif di Puskemas setempat.

Sedangkan dua orang warga meninggal akibat keracunan makanan yaitu Ahmad Sadili (56) dan Rindi (11) yang sempat dibawa ke Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong.

"Penyebab keracunan diduga dari ikan pindang yang dijual pedagang keliling saat acara perpisahan sekolah SDN Ciseureuh di Desa Jayagiri," katanya.

Sementara beberapa orang korban mengeluhkan hal yang sama, merasakan pusing, mual-mual dan muntah selang beberapa saat setelah mengkonsumsi ikan pindang.

"Sekitar setengah jam setelah mengkonsumsi ikan pindang, tiba-tiba kepala menjadi pusing, perut mual-mual dan muntah. Perut seperti dikuras, sehingga kami membawa anak dan istri yang mengalami keracunan ke Puskesmas," kata Iman keluarga korban keracunan.


Pewarta: Antara
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
loading...
close
close
close