Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.
TRENDING TOPIK

Wednesday, October 21, 2020

Redaksi sukabumiNews

Jika Perppu Tak Diterbitkan, Mahasiswa: Tanggal 28 Kita Tantang Jokowi Lagi

Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai membubarkan diri. Mereka menyudahi orasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat usai mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Jokowi. (Foto: Sabik/Jawapos.com)  

sukabumiNews.net, JAKARTA – Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai membubarkan diri. Mereka menyudahi orasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat usai mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Jokowi.


Kendati demikian, para mahasiswa menegaskan akan kembali turun ke jalan pada 28 Oktober 2020 atau bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda apabila Jokowi mengabaikan ultimatum tersebut.

“Tanggal 28 kita kembali lagi. Kita tantang Joko Widodo,” kata orator massa di lokasi demo, Selasa (20/10/2020), dikutip dari JawaPos.com

Sebelumnya, BEM SI mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Jokowi. Mereka menuntut agar kepala negara segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

“Mendesak presiden untuk segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut” ujar Koordinator BEM SI Remy Hastian di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Remy mengatakan, ultimatum ini harus dilaksanakan oleh Jokowi maksimal 8×24 jam. Apabila setelah batas waktu tersebut Perppu tidak diterbitka, maka mahasiswa akan membuatal gerakan lebih besar.

“Kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia yang membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020,” tegasnya.

BACA Juga: BEM Seluruh Indonesia Demo, Kesal Upaya Penyadapan Aktivis dan Mahasiswa

Pewarta: JP/SN
Editor: Red
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Red1

Pemdes Cibodas Berniat Jadikan Puncak Pantun Sebagai Agribisnis dan Agrowisata

Lokasi Puncak Pantun yang terletak di Desa Cobodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, Jabar. (Foto: My Kuncir/sukabumiNews)  

sukabuminews.net, PAJAMPANGAN – Pemerintah Desa (Pemdes) Cibodas Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berniat menjadikan Puncak Pantun sebagai sektor agribisnis dan agrowisata.

 

Berkomitmen untuk mengembangkan inovasi sektor tersebut, pemdes Cibodas bekerjasama dengan pengurus karang taruna Pandawa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para RT, menanam ribuan jenis pohon, buah-buahan serta palawija.

 

Tidak hanya merawat tumbuh-tumbuhan berupa kayu dan dan buah-buahan, dibantu oleh Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) dan Komunitas Rimbun Hijau, di atas lahan seluar 15 Ha tersebut mereka juga menyediakan pasilitas kolam yang ditanami ikan mujaer dan lele.

 

Pemdes Cibodas, Hikmat Ginanjar kepada sukabumiNews melalui sellularnya mengatakan, hal tersebut dimaksudkan guna mendorong daya saing bisnis serta meningkatkan tarap hidup masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

 

“Kami juga ingin mendorong dan menumbuh kembangkan perekonomian kerakyatan, serta menjaga dan melestarikan alam melaui penghijauan,” ucap Hikmat Ginanjar, Selasa (20/10/2020).

 

Dengan begitu, kata dia, ke depan, nama Puncak Pantun ini dapat dijadikan agrowisata lokal yang mampu bersaing sejajar dengan agrowisata internasional.

 

“Tentunya keinginan ini akan bisa terwujud bila didorong dengan inovasi yang kuat serta kemauan yang tinggi dari masyarakat dan pengelola. Dan ini akan menjadi daya saing dalam program agrowisata serta daya tarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” tutupnya.


BACA Juga: Karang Taruna Desa Talaga Murni Siap Jadikan Gunung Bulistir Penopang Wisata Geopark Ciletuh

 

Pewarta: My Kuncir

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Tuesday, October 20, 2020

Red1

Kasus Covid-19 Kabupaten Sukabumi Terus Bertambah, 30 Warga Terkonfirmasi Positif


sukabumNews.net
, KABUPATEN SUKABUMI Tiga puluh warga Kabupaten Sukabumi dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 seusai menjalani pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).

 

Akibatnya, jumlah warga yang positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Sukabumi terus mengalamai penambahan dari semula berjumlah 381 menjadi 411 orang, dengan rincian 20 orang dalam isolasi, 65 orang isolasi mandiri, 4 orang meninggal dunia dan 322 orang sudah dinyatakan selesai sembuh.

 

"Ketiga puluh orang tersebut berasal dari 14 Kecamatan yakin Kecamatan Nagrak, Ciambar, Parakansalak, Cibadak, Cicantayan, Caringin, Cisaat, Cikembar, Simpenan, Cidadap dan Cisolok," ungkap Petugas Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi Eneng Yulia dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

 

Dikatakan Eneng semua pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut masing-masing mempunyai riwayat seperti kontak erat dengan pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid-19, perjalanan ke luar kota, tenaga kesehatan (nakes) kontak erat dengan pasien positif, pindah statsus dari suspect dan juga tanpa adanya riwayat orang tanpa gejala (OTG).

 

Eneng juga mengatakan, selain adanya penambahan pasien positif, terdapat pula pasein positif Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh yaitu sebanyak 27 orang  yang berasal dari 10 Kecamatan, yakni Kecamatan Cicurug, Nagrak, Cibadak, Parakansalak, Ciambar, Cisaat, Cicantayan, Sukabumi, Sukaraja, Cisolok.

 

Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan dan menggunakan masker bila keluar.

 

Pewarta: My Kuncir

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Red1

Polisi 'Bungkus' 28 Unit Kendaraan Roda Dua Calon Geng Motor di Sukabumi

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni didampingi Kapolsek Sukabumi AKP Dodi Mashadi memperlihatkan STNK dan dan Kunci Motor pemilik kendaraan yang dicuri. (Foto: sukabumiNews/Azis R)


sukabumiNews.net, KOTA SUKABUMI – Polres Sukabumi Kota kembali mengungkap kasus geng motor yang kerap meresahkan warga masyarakat di wilayah hukum Sukabumi. Kali ini polisi mengamankan sekelompok pemuda beserta 28 unit kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan.


"Puluhan kendaraan motor ini berhasil kita amankan sejak tanggal 5 september 2020 yang lalu, saat itu Jajaran Polsek Sukabumi melakukan penertiban dan membubarkan anak-anak yang akan direkrut menjadi salah satu kelompok genk motor di wilyah hukum polsek sukabumi," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni kepada wartawan di Mako Polres Sukabumi Kota, Selasa (20/10/2020).


BACA Juga: Polres Sukabumi Kota Ringkus 7 Geng Motor XTC yang Kerap Resahkan Warga


Dari 28 unit kendaraan roda dua tersebut, sebanyak 25 unit telah diambil kembali oleh pemiliknya dengan memperlihatkan tanda bukti kelengkapan kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya yakni 3 unit diketahui hasil dari tindak pidana pencurian. 


"Ketiga unit motor tersebut sudah dilaporkan ke polsek Cikole, polsek Tanggeung Cianjur dan satunya lagi belum bisa di identifikasi lantaran perbedaan antara nomer mesin dan nomer rangka tidak sama jadi kita belum bisa untuk menelisuri kepemilikannya," jelas Sumarni. 


Selain itu Sumarni menjelaskan bahwa ketiga unit kendaraan yang merupakan hasil pencurian yang sudah dilaporkan kedua polsek itu, dua unit kendaraan motor kini sudah diketahui oleh pemiliknya. 


"Ya kita sudah mengetahui pemilik motor hasil dari tindak pidana pencurian ini, kemudian hari ini kami akan menyerahkan langsung  kepada pemeliknya atas nama Sudrajat (39) warga Gunungjaya Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan milik Miftah (30) warga Kecamatan Pasir Kuda Cianjur Selatan." Pungkasnya.


BACA Juga: Ingatkan Warga Pakai Masker, Polres Sukabumi Kota Pasangi Angkot dengan Stiker


Pewarta : Azis Ramdhani 

Editor : Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020 

Redaksi sukabumiNews

BEM Seluruh Indonesia Demo, Kesal Upaya Penyadapan Aktivis dan Mahasiswa

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10), guna menolak Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto: Ricardo/JPNN)


sukabumiNews.net, JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), kembali menggelar unjuk rasa atau demo menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

 

Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian mengatakan, aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB.

 

“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia.,” kata Bagas dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

 

Tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini masih sama seperti aksi sebelumnya, yakni menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

 

“Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujar Remy.

 

Remy menambahkan, pihaknya juga menyayangkan dengan adanya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja.

 

“Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja, serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja,” ujar Remy. (jpnn/sn)




Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

MUI Tetap Tolak Ciptaker Bila tak Sesuai Konstitusi

Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. (Foto: Net)   


MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Jokowi.

 

sukabumiNews.net, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan tetap menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) apabila dalam kajian yang dilakukan MUI, UU itu tetap melanggar konstitusi UUD 1945. MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Presiden Jokowi.

 

"MUI tetap pada prinsip awal menolak apabila Omnibus Law melanggar kedaulatan dan UU. Sekarang kami minta win win solution seperti apa. Kami kan sudah kasih saran, bangun komunikasi yang lebih intensif," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Senin (19/10/2020).

 

MUI bersama sejumlah ormas lain telah meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun pemerintah tak mau, karena UU Ciptaker itu merupakan usulan pemerintah sendiri.


BACA Juga: MUI : Kami Bukan Juru Bicara Pemerintah, Tapi Juru Bicara Umat Islam

 

Maka MUI meminta naskah asli terakhir yang diberikan DPR ke Jokowi. Setelah dibedah, maka MUI akan memberikan kembali pandangan dan sikapnya pada Jokowi terkait UU kontroversial itu.

 

"MUI membahas ini dan nanti mempresentasikan hasil konsenyering kami kepada presiden, kepada DPR, ini masih ada waktu sebulan. Presiden bisa menolak UU yang ditandangani atau presiden mengatakan, oke kami sempurnakan di sisi ini," kata Muhyiddin.

 

Dikutip dari Republika.co.id, sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Ahad (18/10/2020).menemui pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

Saat itu Pratikno menyerahkan langsung naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR pada 5 Oktober lalu kepada Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Naskah yang diserahkan adalah dokumen final yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi, melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu.

 

Tujuan pertemuan itu, pemerintah pusat ingin menjaring masukan dari pemangku kepentingan, termasuk NU dan MUI, untuk menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sesuai arahan Presiden Jokowi, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) segera diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

 

"Untuk menjaring masukan pemangku kepentingan, karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. (ROL/SN)


BACA Juga: Orator Aksi 1310 ANAK NKRI: Kami akan Membubarkan Ketidakadilan


Editor: Red 

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Juknis Dana BOS untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Madrasan dan Pesantren

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani. (net)   

sukabumiNews, JAKARTA – Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencairan dan penggunaan dana BOS Madrasah dan Pesantren. Juknis tersebut antara lain mengatur penggunaan dana BOS dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

 

“Juknis misalnya mengatur bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan, atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” terang pria yang akrab disapa Dhani ini.

 

Pembelian yang diperbolehkan antara lain sabun cuci tangan, antiseptic, masker, dan sarana lainnya yang dapat menunjang pencegahan Covid-19. Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pengadaan bahan kimia lainnya yang berfungsi untuk pencegahan Covid-19.

 

“Boleh juga untuk biaya transportasi dan honor bagi petugas kesehatan/petugas lain yang kompeten dalam rangka melakukan kegiatan pencegahan Covid-19,” jelasnya, dinsir Gontornews.

 

“Atau, untuk membiayai sewa peralatan untuk kegiatan yang mendukung pencegahan Covid-19, dan membiayai kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19,” lanjutnya.

 

Dana BOS ini, kata Dhani, juga boleh digunakan untuk pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar-mengajar baik di madrasah maupun di rumah.

 

Hal itu antara lain berupa penambahan alokasi kuota internet bagi RA dan madrasah yang memakai fixed-modem atau paket internet lainnya yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh. Termasuk juga untuk pembelian/sewa Mobile Modem (termasuk kuota internet) berupa USB Modem atau paket data yang diperuntukkan bagi guru dengan jumlah modem dan paket data internet sesuai dengan kebutuhan.

 

“Boleh juga untuk pembelian/sewa Mobile Modem (termasuk paket data internet) berupa USB Modem bagi siswa tidak mampu sesuai dengan kebutuhan,” urainya.

 

“Juga pembelian laptop atau Personal Computer (PC) sebatas untuk keperluan server e-learning yang diimplementasikan oleh madrasah,” sambungnya.

 

Dhani menambahkan, dana BOS Madrasah juga bisa digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan madrasah dan pesantren.


BACA Juga: Alhamdulillah, Dana BOS Madrasah dan Pesantren Segera Cair

 

Pewarta: Fathur

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Alhamdulillah, Dana BOS Madrasah dan Pesantren Segera Cair

Ilustrasi: Santri Madrasah dan Pondok Pesantren. (Net)  

sukabumiNews.net, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan, bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa madrasah dan santri pesantren 2020 tetap naik sesuai rencana awal.

 

Meski sempat tertunda, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, kenaikan BOS 2020 sebesar Rp100 ribu per siswa atau santri akan sesuai rencana awal.

 

"Alhamdulillah, dana BOS Madrasah dan Pesantren 2020 tetap naik Rp100 ribu per siswa atau santri," tegas Menag Fachrul Razi di Jakarta, Senin (19/10/2020).

 

Menurut Fachrul, Kepastian kenaikan anggaran ini diperoleh setelah mendapat persetujuan oleh kementrian keuangan.

 

"Kepastian kenaikan anggaran BOS 2020 ini diperoleh setelah usulan Kementerian Agama terkait tambahan anggaran BOS disetujui oleh Kementerian Keuangan," lanjutnya.

 

Menurut Menag, tambahan anggaran yang diusulkan dan disetujui sekitar Rp890 miliar. Anggaran ini akan didistribusikan untuk BOS 3.894.365 siswa MI, 3.358.773 siswa MTs, dan 1.495.294 siswa MA. Selain itu, tambahan BOS juga akan diberikan untuk kebutuhan pembelajaran 27.540 santri PP Salafiyah Ula, 114.517 santri PP Salafiyah Wustha, 18.562 santri PP Salafiyah Ulya.

 

"Juknis pencairan kenaikan anggaran dana BOS ini sudah selesai dan akan segera dilakulan proses pencairan," jelas Menag.

 

Kenaikan dana BOS Madrasah dan Pesantren sebenarnya sudah dialokasikan dalam anggaran Kemenag 2020. Namun, alokasi kenaikan ini sempat tertunda karena adanya penghematan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

 

Dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR tanggal 8 September 2020, penundaan ini dibahas bersama. Raker menyepakati rencana kenaikan dana BOS madrasah dan pesantren tetap dilanjutkan. Menindaklanjuti kesepakatan ini, Menag bersurat ke Menteri Keuangan pada 10 September 2020 dan usulan tersebut disetujui.

 

“Saya berharap kenaikan anggaran sebesar Rp100 ribu per siswa atau santri ini bisa dimanfaatkan madrasah dan pesantren untuk optimalisasi pembelajaran jarak jauh dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan,” harap Menag.


BACA Juga: Juknis Dana BOS untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Madrasan dan Pesantren


Pewarta: DM
Editor: Red
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Kang Malik

Ini Harta Kekayaan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pilkada 2020


sukabumiNews.net, KABUPATEN SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi secara resmi mengumumkan harta kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang mengikuti ajang kontestasi Pilbup Sukabumi Tahun 2020.


Berdasarkan rilis yang diterima sukabumiNews dari KPPU, sesuai Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nomor: 395/PL.02.2-Pu/02/3202/KPU-Kab/X/2020, diketahui bahwa Marwan Hamami (calon nomor urut 2) merupakan calon pemilik harta terbanyak yakni senilai Rp. 50.480.410.198.

Sedangkan harta kekayaan calon Wakil Bupati pasangan Nomor urut 2 yaitu Iyos Somantri tercatat senilai Rp. 4.360.777.507.

Sementara paslon Nomor urut 1 yakni Adjo Sardjono dan Iman Adinugraha masing-masing memiliki harta senilai Rp. 2.096.724.214 dan Rp. 9.958.444.678.

Kemudian pasangan calon Nomor urut 3, Abu Bakar-Sirodjudin masing-masing memiliki harta senilai Rp. Rp. 1.152.560.946 dan Rp. 949.000.000.

Pewarta: Abdullah Mujib
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Monday, October 19, 2020

Redaksi sukabumiNews

Ketua YNHB Minta Klarifikasi dan Memohon Bulog Subdrive Lebak-Pandeglang Tarik Kembali Bantuan Beras KPM 15 Kg

Ilustrasi: Bantuan beras yang diterima KPM beraroma tidak sedap (Foto: WhatsApp)  

sukabumiNews.net, LEBAK – Ketua Yayasan Naga Harapan Banten (YNHB) Raksa A Sagara meminta klarifikasi Kepala Divisi Regiobal (Sub Drive) Perum Bulog Lebak-Pandeglang terkait informasi adanya masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya yang mengalami sakit perut dan diare.

 

Diduga, mereka mengalami sakit perut dan diare setelah mengonsumsi beras yang diterima dari Perum Bulog Sub Drive Lebak-Pandeglang, Banten belum lama ini.

 

“Saya sebagai masyarakat Lebak melalui pesan singkat ini bermaksud memohon “Klarifikasi" dari kepala Perum Bulog subdrive Lebak-Pandeglang, prihal bantuan beras keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lebak sebanyak 15 Kilogram,” tulis Raksa A Sagara, dikutip sukabumiNews dari pesan WhatsAppnya, Senin (19/10/2020).

 

Menurut Raksa A Sagara, permohonannya tersebut disampaikan usai ia mendapat informasi berupa laporan yang diterimanya langsung dari berupa pengiriman alat bukti elektronik/video yang isinya adalah keluhan dari masyarakat soal beras yang diterima mereka beraroma tidak sedap. Dan setelah di konsumsi, lanjut dia, mereka mengalami gejala sakit perut/diare.

 

“Adapun data yang ada siap dipertanggung jawabkan secara hukum,” ucap Ketua YNHB yang juga Tokoh Masyarakat Lebak itu.

 

Dalam pesannya tersebut Raksa A Sagara juga mengharapkan kepada semua pihak terutama pihak terkait agar ke depan lebih arif dan bijaksana serta penuh kehati-hatian dalam menyikapi masalah menyangkut keberlangsungan hidup halayak.

 

“Bukan lagi hanya kepentingan masyarakat yang bersifat biasa tapi ini urgensi kemanusiaan berupa konsumsi langsung,” kata Raksa.

 

“Selanjutnya kami meminta Aparat Penegak Hukum dengan tegas dan tanpa Tebang pilih untuk menindak siapapun oknum yang terlibat merugikan masyarakat banyak,” pungkas Raksa A Sagara.

 

Adapun pesan yang disampaikan Ketua YNHB atas nama masyarakat yang ditanna tanganinya pada Senin 19 Oktober 2020 dengan tembusan kepada Kasi Intel, Kejari Lebak, dan Pers tesebut yaitu:

 

1. Memohon untuk segera melakukan penarikan kembali bantuan beras yang sudah di berikan ke pihak penerima manfaat.

 

2. Segera gantikan dengan beras berkualitas yang layak untuk dikonsumsi.

 

3. Meminta dengan sangat agar adanya pertanggung jawaban penuh dari pihak terkait.

 

4. Supaya selaras dengan harapan atau Rencana strategis dari pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Yang terkena dampak pandemi covid-19 untuk menyalurkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM - PKH).

 

5. Diharapkan Perum BULOG dapat mengatasi kendala lainnya, adapun saya sebagai masyarakat siap bersinergis untuk ikut berperan serta bersama Pemerintah,TNI/POLRI, Kejaksaan, Swasta, Akademisi, LSM maupun Ormas lainnya agar kedepanya lebih baik.


BACA Juga: Bulog Lebak-Pandeglang Bentuk Satgas Pangan


Pewarta: Jahrudin

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
close