Breaking
SUKABUMINews menyajikan berita terpenting tentang berbagai peristiwa dan Dunia Islam yang terjadi di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas dilapangan selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan serta fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun berita (pendidikan, politik, hukum) Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria akan kami muat dan undang.
loading...

Sunday, June 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Profil Singkat 9 Hakim Konstitusi yang Menangani Gugatan Pilpres 2019

Siapa saja sembilan hakim konstitusi tersebut? Berikut ini profil singkat dari para hakim konstitusi yang menangani gugatan pilpres 2019

1. Dr Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2 April 2018-2 Oktober 2020 ini mengawali kariernya sebagai guru honorer hingga enam tahun lamanya. SD Kalibaru menjadi persinggahan terakhirnya sebagai pendidik. Meskipun tidak pernah terbayang untuk menjadi hakim konstitusi, ia memberanikan diri banting setir untuk melanjutkan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Pria berkelahiran Bima, 31 Desember 1956 itu melanjutkan pilihannya sebagai sarjana hukum dengan mendaftar sebagai calon hakim. Pada 1985 ia lulus tes dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor. Anwar juga melanjutkan pendidikannya di Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta pada 2001 dan Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2010.

Sosok yang mencintai teater ini memiliki segudang prestasi di dunia peradilan. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung pada 1997-2003. Selanjutnya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003-2006. Kemudian Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Aswanto juga mengabdikan diri selama bertahun-tahun sebagai pendidik. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin dan menjadi dosen untuk mahasiswa S1 hingga S3. Kiprahnya sebagai hakim tidak selalu berjalan mulus.Selain latar belakangnya sebagai pendidik, Aswanto juga harus banting setir mempelajari kembali seluk-beluk dunia hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena sebelumnya ia adalah ahli hukum pidana.

Selain itu, latar belakang pendidikan Aswanto juga tidak sejalan satu sama lain. Aswanto meraih gelar sarjana hukum pidana dari Universitas Hasanuddin. Pendidikan selanjutnya ia tempuh di UGM dengan program pascasarjana Ilmu Ketahanan sedangkan gelar doktor diperolehnya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan disertasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Saat mencalonkan menjadi hakim konstitusi, ada surat kaleng yang menolak pencalonan Aswanto. Ia mengklarifikasi tulisan ini dengan mengucap sumpah. Pria kelahiran Palopo ini juga memberikan tanggapan mengenai latarnya sebagai ahli hukum pidana. Disertasinya tentang HAM berkaitan dengan konstitusi, ia juga memiliki nilai tambah dari pengalamannya sebagai ketua Panwas.

“Orang mengatakan MK lebih kepada persoalan ketatanegaraan, tapi kan tidak melulu selalu berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara," kata Aswanto, seperti dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, persoalan ketatanegaraan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Arief yang lahir di Semarang, 3 Februari 1956 ini juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Ia merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro pada 2008. Arief juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Undip.

Kaderisasi merupakan caranya untuk menularkan virus-virus penegakan hukum kepada anak didiknya. Hal ini juga diterapkan Arief saat menjadi anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Pilihannya menjadi hakim konstitusi didukung oleh berbagai pihak, termasuk akademisi di Fakultas Hukum Undip, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, dan pusat studi konstitusi dari berbagai perguruan tinggi. Ia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR dan mengusung makalah bertajuk “Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945”. Arief pun menang dengan dukungan 42 suara dari 48 anggota Komisi III DPR.

Kapabilitas Arief tidak perlu diragukan karena sejak lama ia telah berkiprah di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Ia pernah menjadi Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, dan Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

4. Dr. Wahiduddin Adams, S.H, M.A

Wahiduddin mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selayaknya hakim konstitusi sebelumnya, Wahid berencana untuk menghabiskan masa purnabaktinya dengan menjadi dosen, bahkan SK PNS-nya telah dipindahkan menjadi pendidik di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum. Namun, ia terpanggil untuk mengabdi lebih jauh dibidang hukum saat DPR membuka kesempatan untuk menjadi hakim konstitusi.

Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan mengantarkannya meraih kursi hakim konstitusi. Menteri Hukum dan HAM kerap membawa Wahid untuk memberikan otoritas kepadanya sebagai wapres pada sidang pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Wahid juga pernah menjadi pemohon mewakili Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dengan DPR dan BPK.

Sedari kecil Wahid dikenal dengan sosok yang religius dan sederhana. Orang tuanya mengarahkan untuk menempuh pendidikan di madrasah Tsanawiyah hingga Aliyah di Salatiga. Ia melanjutkan pendidikannya di S1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1979 dan De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda (1987). Selanjutnya Wahid melanjutkan program magister dan doktor di Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dari 1991-2002. Terakhir, ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah untuk jenjang S1 pada 2005.

5. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Hakim kelahiran Sleman, Yogyakarta pada 15 November 1959 ini mengawali kariernya sebagai hakim di Pengadilan Negeri. Sarjana hukum lulusan Universitas Islam Indonesia 1983 ini memulai kiprahnya sebagai calon hakim di PN Bandar Lampung pada 1986. Tiga tahun kemudian, ia menjadi hakim PN Curup 1989, PN Metro pada 1995, hingga menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kariernya terus berlanjut sebagai hakim PN Tangerang 2001, Ketua PN Praya 2004, lalu kembali ke Jawa sebagai  hakim PN Bekasi pada 2006. Ia lantas menjabat sebagai wakil ketua PN Pontianak pada 2009 hingga menjadi ketua di sana setahun setelahnya. Satu tahun kemudian Suhartoyo menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Timur lalu menjadi Ketua PN Jakarta Selatan pada 2011. Jabatan terakhirnya sebelum di MK adalah hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hingga 2015.

Suhartoyo mendapatkan gelar S2 dari Universitas Tarumanegara pada 2003 dan gelar doktor dari Universitas Jayabaya pada 2014. Saat pencalonan sebagai hakim konstitusi, Suhartoyo pernah tersandung penolakan Komisi Yudisial. Pasalnya, ada dugaan pelanggaran etik pada perkara buron Sudjiono Timan dalam kasus Peninjauan Kembali perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KY menyebut Suhartoyo bolak balik ke Singapura 18 kali pada 2013 atau pada periode PK tersebut. Ia juga membantah bertemu adik Sudjiono di Singapura. “Saya hanya satu kali terbang ke Singapura,” kata dia.

6. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim konstitusi kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini merupakan alumni Fakultas Hukum UGM 1981. Hakim yang dilantik menggantikan Maria Farida Indrati ini lama bergelut dengan urusan akademi pada Hukum Tata Negara di FH UGM. Lulusan S2 Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran dan S3 Hukum UGM ini bersama mantan ketua MK Mahfud M.D. sempat membuat Parliament Watch pada 1998.

Enny pernah menjadi tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta. Ia juga turut membuat aturan Pemilihan Walikota Yogyakarta pada 2006. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi hakim MK adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat dilantik, Enny mengatakan akan independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjawab pertanyaan para wartawan terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hal Azasi Manusia (Kumham) yang bertugas merumuskan Undang-Undang. Menurutnya, independensi merupakan kunci dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. "Kalau bisa melakukan itu, kita bisa menanggalkan posisi di mana kita berada," kata Enny saat itu.

7. Dr. Manahan M.P. Sitompul S.H., M.Hum.

Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini sempat berkarir di dunia penerbangan dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Keselamatan Penerbangan di Bandara Polonia, Medan. Namun belakangan ia banting setir lantaran mengambil kuliah jurusan Hukum Internasional di kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus 1982.

Setelahnya ia memulai karier di dunia pengadilan dengan dilantik menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Karier Manahan banyak berputar-putar seputaran Sumatera Utara hingga tahun 2002 dilantik menjadi Ketua PN Simalungun, hakim di PN Pontianak tahun 2003, Wakil Ketua PN Sragen tahun 2005, hingga 2007 dipercaya menjadi Ketua PN Cilacap. Usai menjabat di sejumlah PN daerah, Manahan lantas menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010.

Tahun 2013, ia sempat mengikuti tes sebagai calon hakim agung di Mahkamah Agung namun gagal saat uji kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Manahan akhirnya dipanggil ikut uji kepatutan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang dan lolos. Tahun 2015, suami dari Hartaty Malau ini ikut fit and proper test sebagai hakim konstitusi di MK dan lolos.

Manahan juga mendapatkan seluruh gelar akademiknya dari USU. Pada tahun 2001, ia meraih gelar magister dari jurusan Hukum Bisnis di 2001, menyusul tahun 2009 mendapatkan gelar Doktor dari jurusan yang sama.

8. Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.

Nama terakhir ini sebelum dilantik di MK dikenal sebagai pengamat hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini awalnya bekerja sebagai dosen Universitas Bung Hatta, Padang pada 1995. Tidak berapa lama di tahun yang sama, Saldi kembali ke almamaternya untuk mengajar selama 22 tahun.

Pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini juga sempat kuliah di Universiti Malaya dan mendapat gelar Master of Public Administration pada 2001. Ia meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2009 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas setahun kemudian.

Saldi sejak lama memimpikan karier sebagai hakim konstitusi. Ia semakin mantap mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi pada 2017 setelah berdiskusi dengan Mahfud M.D.  Saat itu Mahfud mengatakan, apabila Saldi tak mau mendaftar sama saja dengan menutup peluang generasi baru di MK. Setelah menyisihkan dua orang kandidat lain, Saldi akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo menjadi hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. "Itu beberapa pertimbangan saya," kata Saldi seperti dikutip dari situs MK.

9. Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

Palguna sempat menolak saat ditawari menjadi hakim konstitusi untuk kedua kalinya. Pertama kali tawaran untuk melanjutkan profesi yang pernah digelutinya selama lima tahun tersebut datang dari Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjabat ketua MK. Palguna menolak secara halus tawaran ini karena ingin melanjutkan studi S3-nya.

Pada 2013, ia kembali menerima tawaran untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi dari anggota DPR. Palguna lagi-lagi menolak dengan alasan ingin fokus di ranah akademis dan membantu almamaternya untuk proses akreditasi.

Permintaan terakhir pada 2014 datang dari Presiden Joko Widodo. Palguna sungguh tidak menyangka presiden akan memilihnya. Pria yang pernah bercita-cita menjadi tentara ini akhirnya menerima tawaran menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua. Sebelumnya pada 1999-2004, Palguna pernah menjadi anggota MPR RI sebagai utusan daerah. Ia merupakan salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Palguna menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara pada 1987. Ia mendapat gelar master pada Program Pasccasarjana Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum Internasional pada 1994. Program doktoral ia tempuh linier di bidang hukum, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Bidang Kajian Hukum Tata Negara pada 2011.


Sumber: Katadata
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Profil 9 Hakim Konstitusi yang Mengadili Gugatan Pilpres 2019

Gedung Mahkamah Konsitusi  
Para hakim konstitusi yang memimpin persidangan PHPU perkara Pilpres 2019 telah puluhan tahun berkarier di dunia hukum dan menguasai hukum tata negara.

sukabumiNews, JAKARTA – Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi telah digelar Jumat (14/6). Kubu calon presiden dan calon wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi pihak pemohon dalam sidang tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon sedangkan capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait.

Sidang sengketa PHPU ini memiliki sejumlah tahapan. Sidang 14 Juni 2019 merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Pada 17-24 Juni 2019 merupakan tahap pemeriksaan persidangan. Tahap selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim pada 25-27 Juni 2019.  Sidang pengucapan keputusan akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019. Setelah itu, pada 28 Juni-2 Juli akan diserahkan salinan putusan dan pemuatan laman.

Putusan perkara perselisihan sengketa Pilpres 2019 akan berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Juru Bicara MK Fajar Laksono menyebutkan, hakim konstitusi memutus perkara sengketa berdasarkan tiga hal, yaitu fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim.

Siapa saja sembilan hakim konstitusi tersebut? Berikut ini profil singkat dari parahakim konstitusi.

Saturday, June 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mulai Hari Ini Penerbangan Jet Komersial Bandung Dialihkan ke Kertajati

sukabumiNews, BANDUNG – Penerbangan komersial pesawat jenis jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, dialihkan ke Bandar Udara Internasional Kertajati-Majalengka (KJT) Jawa Barat. Pengalihkan mulai berlaku pada Sabtu (15/6/2019), hari ini.

Pengumuman atas pengalihan ini telah diinformasikan oleh Kementerian Perhubungan kepada para maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan lain sejak jauh-jauh hari. 

Oleh karena itu, Direktur Jendreal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti meminta kepada semua pihak untuk bergerak cepat supaya penataan itu berjalan optimal.
“Kami telah mengirimkan surat kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terkait untuk bergerak cepat melakukan hal-hal yang bisa memperlancar pengalihan dan penataan tersebut berjalan dengan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

Dalam surat bernomor AV.004/0274/KUM/DRJU/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 itu, ia meminta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat segera menyiapkan fasilitas pokok maupun fasilitas pendukung di bandara sesuai peraturan keselamatan penerbangan.

Ia juga mengimbau keduanya melakukan sosialisasi intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan.

“Untuk maskapai berjadwal agar menyesuaikan seluruh perizinan yang diperlukan dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia agar menyiapkan publikasi penataan rute tersebut. Airnav harus segera menyiapkan fasilitas teknis untuk pelayanan navigasi penerbangan internasional bandara bersama dengan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Kertajati.

Selain itu ia meminta Indonesia Airport Slot Management (IASM), supaya mengkoordinasikan perubahan slot dengan maskapai di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara dan bandar udara koneksi (pairing) terkait pertukaran dan pemindahtanganan slot serta penambahan atau pengurangan slot penerbangan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak diresmikan pada Juni 2018 lalu, terdapat lima maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari dan ke Bandara Kertajati yaitu Garuda Indonesia (Kertajati-Balikpapan, Kertajati-Lampung), Citilink (Kertajati-Surabaya, Kertajati-Medan), Transnusa (Kertajati-Lampung, Kertajati-Semarang), Lion Air (Kertajati-Balikapapan, Kertajati-Meddinah), dan Wings Air (Kertajati-Yogyakarta, Kertajati-Halim).

Dengan menelan investasi senilai Rp2,6 triliun, bandara ini memiliki kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun.


Pewarta: Ak/Novi Gumilar
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Lagi, Satreskrim Polres Jakbar Bekuk 4 Pelaku Pengrusakan, Pembakaran dan Penjarahan Kendaraan Operasional Brimob

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK. MH., saat Konferensi Pers.  
sukabumiNews, JAKARTA - Empat Perusuh sekaligus pelaku perusakan dan pembakaran mobil Operasional Brimob yang terparkir di jalan Tali Kota Bambu palmerah Jakarta Barat dan di Jalan Brigjen Katamso dekat Flyover Slipi Jakarta Barat pada 22 Mei 2019 lalu, berhasil di bekuk Team Gabungan Polres Metro Jakarta Barat.

Tak hanya itu, pelaku yang berinisial SL alias JL juga mencuri tas yang berisi senjata api dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK. MH., mengatakan, pihaknya Telah melakukan penangkapan  terhadap empat orang tersangka yakni SL, DI, WN, dan DO.

Empat orang tersangka yakni SL, DI, WN, dan DO, diamankan Polisi
"Para pelaku yang kami amankan ini merupakan Kelompok Kejahatan yang dalam aksinya selain melakukan kerusuhan, mereka juga melakukan penjarahan," ujar Kombes Hengki, kepada sukabumiNews, Jumat (14/06/19).

Hengki mengungkapkan bahwa kronologi penangkapan keempat tersangka tersebut berawal dari informasi yang didapat berdasarkan hasil penyelidikan Tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat melalui analisis CCTV bahwa SU merupakan pelaku yang memecahkan kaca mobil Brimob dan mencuri tas yang berisikan Senjata api jenis Glock 17 dan tas merk Tumi di Slipi Jakarta Barat saat kerusuhan tanggal 22 Mei 2019.

"Ini kita tangkap 4 orang karena ada properti Brimob yang dicuri sampai sekarang harus kita amankan. Ada beberapa (properti) seperti senjata api dan sebagainya," ungkap Dia.

Masih kata Dia, pelaku mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil tas yang berisi uang 50 juta, STNK motor, kartu ATM, kartu anggota dan senjata api dari mobil Brimob yang telah dirusak pelaku dan massa.

Dari hasil penangkapan tersebut petugas mengamankan 1 pucuk senjata api jenis Glock 17,  1 unit honda Vario hitam, 1 unit HP samsung,  1 unit HP xiomi,  1 unit hp xiomi ,1 unit hp vivo,  13 butir peluru,1 buah jaket,b1 buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas, 1 buah celana, 1 pasang sepatu, uang sejumlah  Rp 1.135.000

"Uang yang dicuri dipakai pelaku untuk membeli burung, bayar utang dan beli emas. Sedangkan untuk barang bukti tas, kartu ATM dan kartu anggota, ia bakar untuk menghilangkan barang bukti," terang Kombes Hengki.

Dengan ditangkapnya ke-empat orang tersebut, sudah sejumlah 189 tersangka yang diamankan oleh polisi dari Polres Metro Jakarta Barat.

Sekedar diketahui, pada kerusuhan 22 Mei 2019, di Sekitar Flyover Slipi, tepatnya di samping pintu masuk Wisma BCA, dua bus milik Brimob dibakar oleh massa yang melakukan kerusuhan.

Sementara itu, beberapa bus dan sejumlah kendaraan lain rusak dan kacanya pecah.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Puluhan Hektar Sawah Dilanda Kekeringan, Petani di Pajampangan Terancam Gagal Panen, Pemdes Diharap Segera Antisipasi

sukabumiNews, PABUARAN – Memasuki musim kemarau, puluhan hektar lahan  pesawahan di Wilayah Selatan Sukabumi, tepatnya blok Pamijahan Kampung Citaritih, Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilanda kekeringan.

Pantauan sukabumiNews dilapangan, Jumat 7 juni 2019 kemarin, sebanyak kurang lebih 40 hektar sawah di blok Pamijahan yang baru ditanami padi seumur seminggu hingga paling lama satu bulan itu mulai dilanda kekeringan, sehingga petani dipastikan terancam gagal panen dan merugi.

"Karena kekeringan ini, tanaman padi tumbuh tidak sempurna, bahkan banyak tanaman yang mati. Tanah pun mulai mengalami retak-retak karena tidak ada pasokan air. kalau begini terus di pastikan kami akan mengalami gagal panen,” ungkap salah seorang petani RL (inisial) saat ditemui di area persawahan, Jumat (07/06).

“Jika dalam satu bulan kedepan keadaan area pertanian masih mengalami kekeringan, maka kami akan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dan kami (para petani) di blok Pamijahan Kp. Citaritih hanya bisa pasrah,” tambahnya.

Para petani berharap pemerintah segera menanggulangi kekeringan yang setiap tahunnya terjadi dan melanda petani di blok Pamijahaan. Sayangnya, tambah RL, dalam hal ini pemerintah desa hanya memperhatikan area sawah di lingkungang dekat rumah kadesnya.

“Sedangkan sawah yang berada di lokasi Citaritih seolah -olah di sisihkan tidak di perhatikan," tuturnya.

Petani di daerah tersebut juga berharap agar kedepan pemerintah membangun saluran irigasi yang memadai, supaya sawahnya kecukupan air hingga di kemudian hari tidak akan mengalami kekeringan dan gagal panen.


Pewarta: Karim R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Geger, Seorang Satpam Tewas Gantung Diri di Cikembar

Korban tergantung di dahan sebuah pohon (kiti). Korban saat ditolong untuk diturunkan oleh aparat dibantu oleh warga. (foto: Azis R/sukabumiNews)   
sukabumiNews, CIKEMBAR – Geger, seorang pria ditemukan tewas tergantung di ketinggian lebih kurang 1 meter di dahan sebuah pohon dengan leher terjerat seutas tali tambang. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilaksana Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sekira pukul 07.00 Wib, Jumat (14/6/2019) pagi.

"Sekitar pukul 07.00 Wib pagi tadi kami menerima laporan dari warga telah ditemukan sesosok pria tergantung di pohon, kita langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP). kemudian kami membawa ke puskesmas dahulu untuk memastikan apakah masih bernyawa, dan ada luka lainnya atau tidak," ujar Kapolsek Cikembar, AKP. I. Djubaedi kepada sukabumiNews dikantornya, Jum'at.

AKP. I. Djubaedi mengungkapkan, korban diketahui bernama Eda Afriansyah (45) tahun, warga Kp. Cipanas Cikundul Rw. 006 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Menurut Informasi yang dihimpun, sebelum kerjadian, korban mengalami cekcok (perselisihan) dengan istrinya. Setelahnya, korban pergi ke rumah saudaranya di Kp. Cilaksana, Bojongkembar untuk menghadiri acara syukuran.

“Ke-esokan harinya korban sudah tergantung dengan kondisi tali terjerat di lehernya dengan lidah menjulur," terang AKP. I. Djubaedi.


Kapolsek menjelaskan, menurut warganya korban merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul, akrab dengan masyarakat. Selain itu, tambah Kapolsek, dia bekerja sebagai Satpam di tempat pemandian Air Panas Cikundul.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak Polsek Cikembar belum bisa memastikan penyebab pasti dari kejadian ini. Pihak keluarga korban  pun tidak menginginkan untuk dilakukan Otopsi, bahkan saat instri korban dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian, ia malah tidak sadarkan diri.

“Dugaan sementara, korban melakukan gantung diri akibat depresi lantaran tuntutan ekonomi," tutup Kapolsek.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

sukabumiNews, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Kabupaten Sukabumi tengah membidik sedikitnya 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang diduga tersangkut kasus penyelewengan anggaran. Kejari mengetahui hal tersebut atas adanya laporan dari masyarakat.

"Ya saat ini kami masih melakukan pengumpulan data, jadi kita menerima laporan terus, kamudian kami telisuri kebenarannya apakah betul ada penyimpangan Dana. Kalaupun betul ya kita pastinya akan menindak lanjuti," beber Kepala Kejari Cibadak, Alex Sumarna, SH.,MH., kepada sukabumiNews di Aula Pendopo Kabupaten Subumi, Rabu (12/6/19) malam.

Namun terkain daftar nama-nama Kepala Desa di 6 desa yang kini tengah dibidiknya atas laporan dugaan adanya tindak penyelewengan anggaran tersebut Kajari belum bisa menyebutnya.

"Itu rahasia, tidak boleh ada yang tahu, nanti mereka orang malu, apalagi (ditanya) namanya siapa, jenis kelaminnya apa, desa mana," tegas Alex.

Kendati demikian, Alex memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menintindak lanjutinya dengan proses penyidikan dan penyelidikan.

"Secepat mungkin kita akan menggarapnya, selagi tenaganya masih ekstra kuat usai satu bulan menjalankan ibadah puasa," pungkas Alex.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Polres Sukabumi Tetap Siaga Lakukan Pengamanan Pasca Idul Fitri 1440 H dan Libur Panjang

sukabumiNews, WARUDOYONG - Aparat Polres Sukabumi melakukan pengamanan di sekitar Simpang Traffic Management Centre (TMC) ataupun Simpang Ratu. Hal itu dilakukan karena sampai saat ini masih banyak wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

"Perkiraan Hari Minggu lalu sudah selesai, tetapi sampai saat ini masih berjalan, karena anak-anak sekolah masih libur, sampai detik ini kita masih melakukan pengamanan," ucap Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi usai acara halal bihalal di Pendopo Sukabumi, Jln. A Yani Kel. Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Rabu (12/6/19) kemarin.

Nasriadi menambahkan, sampai saat ini tidak ada gangguan Kamtibmas yang menonjol, namun kata Nasriadi untuk lakalantas terjadi kecelakaan pengguna kendaraan roda dua yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia. Tempat kejadian perkara (TKP) di puncak Aher, Ciletuh Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

"Peristiwa terjadi saat satu keluarga yang berjumlah lima orang menggunakan 1 unit kendaraan bermotor, sehingga kendaraan tersebut tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan meninggalnya satu orang anaknya akibat terjatuh ke pinggir jalan," terang Nasriadi.

Sementara tentang laka laut, Nasriadi mengungkapkan, pihaknya telah menyelamatkan sebanyak 48 anak-anak dan remaja yang mengalami kecelakaan. Selain itu ada sekitar 130 warga yang terserang ubur-ubur beracun.

"Ratusan korban tersebut langsung di tangani dan ada pula yang diberi suntikan penghilang nyeri, karena racunnya sampai menyusup kedalam organ tubuh. Itu merupakan fenomena luar biasa. Hal itu pernah terjadi sebelumnya pada Tahun 2014 lalu," jelasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
loading...
close
close
close