Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.
TRENDING TOPIK

Saturday, November 28, 2020

Redaksi sukabumiNews

Ketum LSM GAPURA RI: Kepala Desa 'Aktor' Korupsi Duit Desa

Ketua Umum LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Nedara (GAPURA) RI, Hakim Adonara (kata mata kaos hitam) di ruang Reskrim Polres Palabuhanratu, Rabu (25/11/2020) lalu.  

sukabumiNews.net, KABUPATEN SUKABUMI - Sebagaimana diketahui, bahwa anggaran dana desa (ADD), diprioritaskan untuk operasional perkantoran seperti pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta gaji perangkat desa. Sedangkan DD (Dana Desa) itu sendiri adalah diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI Hakim Adonara kepada sukabumiNews, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (28/11/2020).


"Meskipun dalam realisasi anggarannya penggunaan ADD dan DD itu bisa berbeda-beda di setiap desa, tergantung prioritas pengembangan desanya masing-masing," kata Hakim.


Hakim menilai, Kepala Desa (Kades) menjadi aktor utama rasuah yang paling banyak, dibandingkan perangkat desa lainnya atau pihak rekanan. Pasalnya dalam beleid UU Desa, lanjut Hakim, pengelola dana desa itu adalah Kepala Desa.


“Artinya bahwa Kades punya kuasa penuh atas penggunaan uang dengan pengawasan dari Badan Pemberdayaan Desa (BPD) setempat, karena kekuasaan Kades sangat besar dalam pengelolaan dana desa, sehingga mekanisme penggunaannya juga harus terbuka," terang Hakim.


Selama ini, lanjut Hakim, mereka (Kades) tidak terbuka karena takut ketahuan. "Jadi jangan pernah menyebutkan kehadiran LSM dan Media untuk mengetahui anggaran desa itu dengan bahasa ‘mengobok-obok’, kalimat itu juga menjadi pidana jika dikaitkan dengan UU KIP dan UU Pers,” tegas Hakim.


Tokoh pergerakan anti rasuah ini meminta kesadaran secara kolektif kepada pemerintah termasuk seluruh perangkat Desa. Sebab kata dia, minimnya pengawasan dan pelibatan masyarakat, baik LSM dan Media dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, itu membuka peluang besar terjadinya Korupsi.


"Mulai dari proses perencanaan, kemudian pengadaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang selama ini oleh Pemerintah Desa tidak pernah melibatkan LSM dan Media. Lembaga desa sendiri seperti BPD toh pada faktanya belum mampu menjalankan tugasnya untuk mengawasi anggaran desa, di sejumlah kasus. Pelaku korupsi justru dilakukan oleh BPD sendiri atau bersama dengan Kepala Desanya, itu kan konyol,” paparnya.


Bahkan, lanjut Hakim, UU Desa sudah mengamanatkan penggunaan dana desa secara detail harus dipublikasikan ke masyarakat, tidak cukup dengan memampang baligho tapi lebih daripada itu butuh penulisan laporan kegunaan dana desa secara jelas untuk disajikan kepada publik, menyakngkut prospek pembangunan apa saja dan sejauhmana realisasi akuntabilitas penggunaan anggarannya.


"Disanalah pemerintah butuh hadirnya LSM dan Media. Selain itu Kepala Desa dan aparat desa juga perlu memiliki kemampuan pengelolaan anggaran dan penulisan laporannya, jangan LPJ Desa itu hanya jadi proyek bancakan konsultan atau pejabat kecamatan dengan tujuan Asal Bapak Senang,” tandas Hakim.


Hakim mengingatkan bahwa kehadiran LSM dan Media di Desa itu membuka ruang untuk meningkatkan adanya keterbukaan dan partisipasi publik, disamping turut membangun integritas bagi seluruh perangkat desa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi.


“Ya, sebaliknya jika Kepala Desa melawan LSM dan Media maka itu sama halnya dengan membuka jalan untuk masuk penjara,” pungkasnya.


Pewarta: Abdullah Mujib
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Friday, November 27, 2020

Redaksi sukabumiNews

Kata Jokowi Sertifikasi Tanah Gratis, Kok Masih Ada Warga yang Harus Bayar Rp 4 Sampai 5 Juta?

Ilustrasi: Program Tanah Sistematis Lengkap. (Foto: Google Pencarian)  

sukabumiNews.net, LEBAK – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertimpa kabar negatif.

 

Pasalnya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya tanpa biaya ini disinyalir dijadikan ladang bisnis oleh sejumlah oknum, sehingga ada masyarakat yang harus membayarnya dengan jumlah cukup pantastis.

 

Bahkan dikabarkan ada masyarakat yang harus membayarnya sebesar Rp 4 juta hingga sampai Rp 5 juta per sertifikat tanah.

 

Salah seorang warga kampung Cilograng, sebut saja AN, menuturkan, ia harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 5 juta untuk menebus sertifikatnya. Padahal kata AN, informasi yang didapatnya sejak awal, pembuatan sertifikat gratis itu hanya membutuhkan biaya sebesar Tp 150 ribu.


BACA Juga: Pemdes Pasir Panjang Ciracap Gelar Penyuluhan bagi Warga yang Ingin Memiliki Sertifikat Tanah


“Dan saya pun sudah membayarnya sebesar Rp 150 ribu tersebut, bahkan dengan ikhlas kami memberinya lebih dengan membayarnya Rp 200 ribu,” ujar AN kepada kontributor sukabumiNews di wilayah Cilograng, belum lama ini.


Bahkan menurut AN, warga ada yang memberinya lebih dari Rp 200 ribu dengan iklash, asal sertifikatnya jadi, dan diterima. “Namun hingga saat ini, sertifikat yang dibuatnya masih juga belum diterima,” tambahnya.

 

Tidak hanya di wilayah Cilograng, kejadian serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain. Mereka pun disebut-sebut harus membayarnya untuk mengikuti PTSL tersebut. Namun rata-rata, pembayarannya tidak sebesar di wilayah Desa Cilograng.

 

Mengenai kabar adanya biaya yang harus dibayar sebersar Rp 4 juta hingga mencapai Rp 5 juta oleh para pembuat sertifikat gratis di wilayah Cilograng, Kepala Desa (Kades) Cilograng Sudarya, S.A.P mengatakan, pembayaran sebesar itu mungkin terkait pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang luas tanahnya satu hektar ke atas.

 

“Bukan bayar sertifikat. Jadi yang memiliki tanah satu hektar ke atas kena BPHTB, itu menurut aturan. Tapi nilainya kami juga tidak tahu persis,” ucap Suryadi kepada sukabumiNews, saat dikonfirmasi melaui Sellularnya.


BACA Juga: Program PTSL, Lurah Lembursitu: 1000 dari 1400 Bidang Sudah Terealisasi


“Yang tahu hanya orang BPN dan BPHTB, kami pemerintah desa tidak tahu nilainya,” tuturnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, masih melaui sellularnya, tim satu PTSL BPN Lebak, Evi menjelaskan bahwa yang terkena BPHTB sebanyak 6 orang yang luas tanahnya di atas satu hektar setengah ke atas.

 

“Jadi, begini pak, untuk yang luas tanahnya di atas 1 hektar kita tahan dulu, kita lihat dari PPHTB-nya dulu, apakah kena PPHTB atau tidak. Kalau tidak, kita bagikan begitu saja,” terang Evi.

 

“Kita juga harus menghitungkan dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) juga. Pasti kita bagikan pak, Cuma kita lihat nilai PPHTB-nya,” tuturnya.

 

Tim satu PTSL itu memohon kepada para pemohon pembuat sertifikat untuk bersabar, karena bukan bermaksud untuk tidak dibagikan. “Tapi kita takut kecolongan masalah PPHTB, pak.” Pungkasnya.


BACA Juga: BPN Kota Sukabumi Adakan Penyuluhan PTLS Kepada RT dan RW Kelurahan Benteng

 

Pewarta: Jahrudin Albantani

Editor: AM.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Jumah Barokah, ACT Sukabumi Bagi-Bagi Rezeki kepada Sejumlah Pemulung dan Anak-anak Pemulung di TPSA Cikundul


sukabumiNews.net, KOTA SUKABUMI – Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kantor Cabang Sukabumi Jawa Barat membagi-bagikan rezeki berupa Nasi Box kepada sejumlah pemulung di sekitar lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Cikindul Kota Sukabumi, Jum’at (27/11/2020).

 


Meski dibilang sederhana, kegiatan Jum’ah Barokah yang dicanagkan di setiap hari Jum’ah oleh ACT Sukabumi berkolaborasi dengan Rumah Sodakoh Sukaraja dan Mitra Bungasari Sukabumi (MBS) cukup mendapat sambutan baik dari para pengais rizki di dikasi TPSA Cikundul.

 

Kami semua turut mendoakan, semoga kebaikan yang disampaikan ACT dan rekan di hari Jum’ah barokah ini mendapat balasan yang lebih disisi Allah,” ucap salah seorang pemulung yang enggan disebut namanya seperti disampaikan bidang publikasi ACT Sukabumi, Malsi Abadi melalui pesan WhatsApp kepada sukabumiNews, Jum’at.

 

Sementara salah seorang tim relawan ACT, Resdiana Pratama berharap, semoga sedekah yang diberikan dari para dermawan melaui ACT Sukabumi ini menjadi penggugur dosa bagi yang bemberikannya.

 

“Dan semoga juga shadaqoh cepat saji ini bisa sedikit membantu meringankan beban para dhuafa yang hidupnya tidaklah seberuntung kita saat ini,” singkatnya.

 


Disaat yang sama, Aldiansyah, bocah berusia 10 tahun penjual telur asin yang sering mangkal di sekitar Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi, juga mendapat barokah yang sama dari ACT.


BACA Juga: Bercita-Cita Ingin Jadi TNI, Bocah Kelas 5 SD Ini Harus Berusaha Keras Jualan Telor Asin

 

Salah satu tim giat Jum’ah Barokah yang juga tengah melaksanakan kegiatannya di seputar kawasan Kantor ACT Jalan Taman Bahagia Nyomplong Sukabumi, Muhlis menyampaikan rasa syukurnya bisa memantu orang-orang yang dinilainya kurang beruntung.

 

“Melalui Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) sebagai bagian dari ACT ini kami merasa bersyukur bisa membantu meringankan beban para dhuafa. Meski sederhana tapi mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan buat mereka,” pungkasnya.


BACA Juga: ACT Sukabumi Bagikan 120 Nasi Kotakdi Sekitar Jalan A Yani, Sudirman, dan RE Martadinata

 

Pewarta: Telly NR.

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Thursday, November 26, 2020

Red1

Lagi, Polres Sukabumi Kota Amankan Ribuan Botol Miras yang Diangkut Dalam Mobil Box

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni didampingi jajaran memperlihatkan Barang Bukti miras yang hasis operasinya. (Foto: Dok. Azis R)  

sukabumiNews.net, KOTA SUKABUMI  Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota kembali berhasil menjaring dan menggagalkan ribuan botol minuman keras (miras) yang diangkut menggunakan mobil box.


Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni mengatakan, miras berbagai merk itu diamankan oleh petugas di Perumahan Pesona Pangrango Blok A8 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Rabu (25/11/20) malam.


"Adapun tersangka pelaku yang diamankan sebanyak tiga orang. Salahsatunya berinisial J yang merupakan warga Jalan Pelabuhan II, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Sedang dua sisanya berinisial N dan Di tinggal di kota Bandung," beber Sumarni dalam Konferensi Pers yang dilakukan di Mako Polres Sukabumi Kota, Kamis (26/11/2020).


Kapolres Sukabumi menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya mobil box merk Mitsubishi type L300 bernopol D 8918 FD sedang melakukan bongkar muat dus yang diduga berisi minuman keras.


"Setelah mengecek ke lokasi, ternyata benar ribuan botol miras itu sedang dalam proses bongkar dari satu unit mobil pickup," ungkapnya.


Sumarni mengatakan, ketiga tersangka mengakui, mereka tengah menurunkan muatan berisi minuman beralkohol. Jumlahnya mencapai 1.304 botol yang terdiri dari berbagai item," tuturnya.


Dijelaskan Sumarni, ribuan minuman beralkohol itu terdiri dari merk intisari sebanyak 45 dus yang mana setiap dus nya berisi 12 botol, anggur merah gold 8 dus, anggur ketan hitam 6 dus, anggur putih 7 dus, arak cap orang tua, bear frost, bear Soju dan ice land.


"Semuanya terdapat dalam satu unit mobil pickup bok dengan nomor polisi D 8918 FD," sebutnya.


Diinformasikannya bahwa tersangka kini ditahan di Polres Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun pasal yang dikenakan untuk ketiganya, sambung Sumarni, yakni pasal 1 ayat 5 junto pasal 5 ayat 1 perda Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2015.


"Ketiganya di ancam maksimal paling lama 5 bulan atau Pidanan denda paling banyak Rp 40 juta," pungkasnya.


Pewarta: Karim R

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Red1

Kisruh Antara Apdesi dan LSM Berakhir Islah

Pjs Bupati Sukabumi bersama Kapolresta, Kapolres Sukabumi, Apdesi, DPMD, Kesbang Pol, LSM dan Media di depan Gedung Pendopo Sukabumi. (Foto: Azis R)  

sukabumiNews.net, KABUPATEN SUKABUMI  Polemik antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, akhirnya berakhir islah.


Proses islah ini terjadi setelah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi bersama Kapolres Sukabumi Kota dan Kapolres Sukabumi beserta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukabumi memfasilitasi APDESI supaya duduk bersama dengan LSM dan media guna mencari solusi yang terbaik dengan kedua belah pihak.


Acara islah yang dihadiri oleh perwakilan dari PWRI, PWI, FPII, LSM GAPURA dan LSM Maung Sagara itu dilaksanakan di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Kamis (26/26/2020).


Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan, video viral deklarasi oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) Kabupaten Sukabumi yang menyatakan 'perang' melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa yang disampaikan di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Raya Bhayangkaram Nomor Kilomoter I, Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu pada Selasa (24/11) lalu, akhirnya dapat diselesaikan melalui musyawarah.


LIHAT: Video Viral, Sejumlah Kades Nyatakan Sikap Lawan LSM dan Media yang Dianggap Telah Bersikap Tidak Wajar


"Alhamdulillah pertemuan silaturahmi ini, dengan melibatkan seluruh komponen dan rasa kekeluargaan. Iya, dari pertemuan ini dihasilkan kesepakatan adanya kesamaan dan pemahaman komitmen untuk menghentikan permasalahan dari kedua belah pihak," terang R Gani kepada sukabumiNews, Kamis. 


Walaupun demikian, menurutnya yang terpenting ini menjadi pembelajaran bagi Apdesi Kabupaten Sukabumi untuk tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Karena dampaknya sangat mengganggu sendi-sendi kehiduapan masyarakat yang lain. 


"Dalam pertemuan ini, semua komponen masyarakat baik LSM maupun pemerintah desa akan berkomitmen menjaga kondusifitas Kabupaten Sukabumi," ujarnya. 


R Gani menambahkan, dalam pertemuan tersebut, intinya semua pihak akan menahan diri dan tidak akan melakukan pengerahan massa. Karena, bila tidak dilanjutkan dengan tindakan kongkrit pada pertemuan ini, akan sia-sia. 


"Maka dengan cara ini, kesepakatan tadi akan menjadi tindak lanjut semua pihak untuk bisa menahan diri," jelasnya.


BACA Juga: APDESI Kabupaten Sukabumi Sampaikan Permohonan Maaf kepada Awak Media dan LSM


Sementara itu, ketika disinggung mengenai persoalan tindak lanjut ke ranah hukum, dirinya menjwab. Karena Apdesi Kabupaten Sukabumi sudah melakukan klarifikasi dan memohon maaf sehingga dalam pertemuan ini terjadi islah (damai). 


"Saya harapkan meskipun itu hak hukum dari para pihak, tetapi karena semangatnya kekeluargaan. Maka saya berharap besar, para pihak bisa menarik semua tuntutan itu," tutupnya.


Di tempat yang sama Kapolres Sukabumi, AKBP Mokhamad Lukman Syarif mengatakan, hasil dari pertemuan ini, semua pihak telah islah sehingga tidak ada lagi permasalah. 


"Iya, dari Apdesi Kabupaten Sukabumi sudah meminta maaf dan melakukan klarifikasi maksud dari video itu seperti apa," katanya. 


Kapolres Sukabumi menilai, apabila semua pihak memiliki rasa sebagai warga negara yang baik, khususnya warga Sukabumi. Maka semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. 


"Alhamdulillah, setelah kita fasiltiasi untuk musyawarah, semua pihak dapat menerima keadaanya. Sehingga persoalannya tidak berkelanjutan karena sudah islah," pungkas Kapolres Sukabumi.


BACA Juga: Sekjen APDESI Sayangkan Pernyataan Sikap Sejumlah Kades Lawan Perlakuan Tak Wajar LSM dan Media Tanpa Sebut ‘Oknum’


Pewarta: Azis Ramdhani 

Editor: Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020 

Redaksi sukabumiNews

Kedua Jenazah Korban Tenggelam di Bendungan Cikanteh Telah Ditemukan

Tim SAR gabungan saat mengevakuasi korban dari tengah bendungan, Kamis (26/11/2020). (Foto: Dok. Istimewa)  

sukabumiNews.net, CIEMAS - Dua orang korban yang dikabarkan hilang tenggelam di Bendungan sungai Cikanteh, Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Rabu (25/11/2020) sekitar pukul 13.00 Wib kemarin, hari ini telah ditemukan.


Kedua remaja tersebut yakni Ramdan (13 tahun) dan Saepul Alam (18). Keduanya merupakan warga Kampung Cipanengah Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.


BACA: Berenang di Bendungan Cikanteh, 2 Orang Tenggelam Belum Ditemukan


Keduanya telah ditemukan berkat upaya intensif Tim SAR gabungan dibantu masyarakat setempat, stelah korban pertama Saepul Alam lebih dulu ditemukan pada pencarian sebelumnya. Pencarian saat itu kemudian dihentikan sementara mengingat kondisi dan situasi.


BACA Juga: Satu dari Korban Tenggelam di Bendungan Cikanteh Dotemukan Sudah Tak Bernyawa


"Alhamdulillah berkat kerjasama TIM SAR Gabungan, Jenazah Korban ke 2 atas nama Saepul Alam (18 tahun) hari ini, Kamis (26/11/2020) sudah ditemukan pada pukul 09.12 Wib, masih di dasar sungai diantara bebatuan, tidak jauh dari penemuan jenazah korban pertama," ungkap Ketua tim Sarda Kabupaten Sukabumi, Okih Fajri kepada wartawan, Kamis.


Dengan telah ditemukannya kedua Jenazah korban, tambah Okih, Operasi SAR resmi ditutup.


Tim SARDa Kabupaten Sukabumi juga menyampaikan ucapan termakasih kepada jajaran Koorpos SARDa Ciracap, Surade, dan anggota, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), serta semua pihak potensi SAR yang terlibat oprasi SAR tersebut.


"Teiring doa Jazaakumullaahu khairan katsiro," ucapya.


Kontributor: MRI
Edotor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Wednesday, November 25, 2020

Red1

Satu dari Dua Korban Tenggelam di Bendungan Sungai Cikanteh Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Satu korban tenggelam sudah ditemukan Petugas Tim Gabungan. (Foto: Dok. sukabumiNews/Azis R)

sukabumiNews.net, CIEMAS
  Salah satu dari dua remaja yang dikabarkan hilang tenggelam di Bendungan Sungai Cikanteh yang terletak di Kampung Cikanteh RT 02 RW 01 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, berhasil ditemukan. Namun dalam keadaan sudah tak bernyawa.


Menurut Camat Ciemas Akhmad Gangga, korban yang ditemukan sudah tak benyawa itu adalah Ramdan (13 tahun).


BACA Juga: Berenang di Bendungan Cikanteh, 2 Orang Tenggelam Belum Ditemukan


"Dari dua orang remaja yang dinyatakan hilang, satu orang diantaranya yaitu Ramdan, sudah berhasil ditemukan oleh petugas gabungan dari Muspika Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi Sosbud, Kasi Trantib, Babinsa Ciwaru, Bhabinkamtibmas Ciwaru bersama warga setempat," kata Akhmad Gangga kepada sukabumiNews melalui Telepon sellularnya, Rabu (25/11/2020).


Sementara Sambung Ahkmad, satu orang lagi yang bernama Saepul Alam (18) hingga saat masih belum ditemukan sebab pencarian dihentikan sementara karena melihat situasi dan kondisi, serta atas persetujuan keluarga korban. Dan rencananya pencarian akan dilanjutkan besok pagi pukul 07.00 WIB.


Dengan adanya peristiwa tersebut, Camat Ciemas mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga anak-anaknya untuk tidak berenang di aliran sungai Cikanteh.


"Hal ini demi mengantisipasi kejadian serupa, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan," katanya.


"Dan bagi yang akan berkunjung, untuk tetap waspada, dan apabila terdapat kejadian serupa atau pun lainnya agar secepatnya menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik ke Desa maupun yang ada di Kecamatan," pungkasnya.


BACA Juga: Kedua Jenazah Korban Tenggelam di Bendungan Cikanteh Telah Ditemukan


Pewarta : Azis R/My Kuncir 

Editor : Red* 

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Redaksi sukabumiNews

Ini Buntut Video Viral oleh Sejumlah Kades yang Dinilai Cemarkan Nama Baik Media dan LSM

Insan pers dan LSM di depan Mapolres Sukabumi, Jalan Sudirman Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. (Foto: Dok. Istimewa)  

sukabumiNews.net, KABUPATEN SUKABUMI – Video viral oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, berujung ke ranah hukum.

 

Diketahui, dalam video berdurasi 26 detik salah satu kades diduga bernama Ojang Afandi mengajak para kepala desa untuk melakukan perlawanan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media yang dianggapnya selalu mengobok-obok Kepala Desa.

 

“Kami seluruh Kepala Desa yang tergabung APDESI Se-Kabupaten Sukabumi menyatakan, melawan kepada LSM dan Media yang selalu mengobok-obok Kepala Desa. Merdeka…. Merdeka….!” Ujarnya.


LIHAT: Video Viral, Sejumlah Kades Nyatakan Sikap Lawan LSM dan Media yang Dianggap Telah Bersikap Tidak Wajar

 

Sayangnya, ujaran yang dilontarkan malah menimbulkan kecaman sejumlah media, insan pers dan LSM, lantaran tidak menyebutkan nama ‘oknum’.

 

Ketua Kowasi (kemeja merah) menunjukkan berkas laporannya di Mapolres Sukabumi.

“Saya mewakili teman-teman wartawan yang mencederai nama media se Indonesia. Sebab, video yang dilontarkan Wakil Ketua 1 Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi sekaligus Kades Jambe Nenggang, Kecamatan Kebonpedes itu jelas merugikan,” ujar Wakil Ketua Komunitas Wartawan Sukabumi (Kowasi), Yudi Suyudi.

 

Hal ini disampaikan Yudi usai, usai melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik insan pers dan LSM ke Polres Sukabumi, di Jalan Sudirman No.12, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Rabu (25/11/2020).

 

Yudi melaporkan oknum kades tersebut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.

 

“Ini jelas merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Dan kita serahkan kepada pihak berwajib untuk prorses selanjutnya bila mana masih tidak ada tindakan kami akan teruskan juga laporan ke Polda,” tegasnya.

 

Laporan serupa juga dilakukan LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI yang secara langsung datang ke Mapolres Sukabumi.

 

Sekjen LSM Gapura RI, Bulderi, menunjukan berkas laporannya.

Ketua LSM Gapura, Hakim Adonara menilai, tindakan yang dilaukan oleh Ojang dan sejumlah Kades lain yang tergabung dalam Apdesi itu sudah masuk pada tindak pidana murni karena tentang ujaran kebencian.

 

“Ini resmi tindak pidana murni karena tentang ujaran kebencian bukan Tipiring. Kami menuntut Sodara Ojang dan Kades yang sudah bikin onar dan melecehkan kami LSM dan Media. Hari ini, jika Polres Sukabumi tidak bisa menangani, kami akan tembuskan ke Polda, dan jika tidak bisa juga, kami akan kepung Mabes Polri,” tegasnya.

 

Tidak hanya LSM Gapura, sebagai buntut dari video viral yang dinilai merugikan itu, sejumlah LSM lain juga nampak mendatangi Mapolres sambil membawa berkas laporannya maasing-masing.



Pewarta: Abdullah Mujib

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Berenang di Bendungan Cikanteh, 2 Orang Tenggelam Belum Ditemukan

Petugas dibantu warga setempat sedang melakukan pencarian kedua korban yang tenggelam di bendungan Cikanteh Desa Ciwaru, Rabu (25/11/2020). (Foto: dok. sukabumiNews/MRI Sukabumi)  

sukabumiNewa.net, CIEMAS - Dua orang anak yakni Saepul Alam (18 tahun) dan Ramdan (13 tahun), warga Kampung Cipanengah Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tenggelam saat sedang berenang.


"Keduanya tenggelam saat berenang di Bendungan Cikanteh Kp Cikanteh RT 02/01 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sekitar pukul 13.00 Wib," ujar salah satu Relawan MRI Sukabumi, Maman Matayan di lokasi kejadian kepada sukabumiNews, Rabu (25/11/2020).


Hingga berita ini dipublikasikan, tim SAR dari Basarnas Ciemas dbantu masyarakat setempat masih sedang melakukan pencarian.


Sementara itu, di tempat yang sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciemas melalui anggotanya Abdah Aziz mengimbau kepada pada masyarakat, apabila terdapat kejadian serupa atau pun lainnya dapat menghubungi call center di (0266) 6323717.




Kontributor: MRI Sukabumi
Editor: Red
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Redaksi sukabumiNews

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK terkait Benur


sukabumiNews.net, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.



"Benar," kata Ghufron kepada BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal penangkapan Edhy.


Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (25/11/2010) sekitar pukul 01.23 dini hari WIB.


Dalam wawancara dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengatakan ada lima pejabat negara yang ditangkap, termasuk Edhy Prabowo dan dua pejabat tinggi KKP.


Ditanya apakah itu berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, Ghufron mengamininya.


"Benar berkaitan dengan ekspor benur," ujarnya, seraya mengatakan bahwa rincian terkait penangkapan akan disampaikan resmi oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).


Red*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
close