Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Kontributor/wartawan SUKABUMI news dalam melaksanakan tugas dilapangan selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan serta fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel maupun berita (pendidikan, politik, hukum) Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria akan kami muat dan undang.

Sunday, November 18, 2018

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz.
Jakarta, SUKABUMINEWSW.net - Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

"Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, belum lama ini, dikutip sukabumiNews dari Tempo.co, Ahad (18/11/2018).

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan adanya relakasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Adapun berikut daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain
3. Industri kain rajut khususnya renda
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: Platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
35. Galeri seni
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet
45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel


Sumber: Tempo.co

Saturday, November 17, 2018

Redaksi sukabumiNews

Beredar Draf Aliansi Keumatan Koalisi Prabowo dengan PBB

Photo : ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
[Photo : ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Beredar sebuah draf partai politik aliansi keumatan dan kebangsaan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam draf tersebut, muncul kolom tandatangan untuk Partai Bulan Bintang (PBB). Tak ada kolom untuk Partai Demokrat.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PBB, Sukmo Harsono mengatakan itu merupakan draf baru. Tapi, ia mengaku tak dapat memastikan siapa pembuatnya dan asal usulnya.

"Saya kira ada semacam upaya agar PBB ditarik masuk ke dalam bagian aliansi yang mendukung capres 02. Maka saya tegaskan kami tak terlibat dan menjadi bagian membuat draf tersebut," kata Sukmo, seperti dikutip sukabumiNews dari VIVA, Jum’at 16 November 2018.

Ia memastikan sikap PBB tetap fokus pada pemenangan Pemilu Legislatif 2019. Sementara, posisi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra secara pribadi menjadi kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.

"Bahkan saya dapat 2, satu berisi MOU dan satu berisi kesepakatan dengan isi yang serupa tapi tak sama. Saya kira ini upaya untuk menarik-narik PBB ke dalam salah satu paslon di mana sikap PBB tetap netral hingga menunggu rakornas," lanjut Sukmo.

Terkait hal ini, Sekjen PBB Afriansyah Fery Noer mengatakan, draf tersebut baru muncul setelah Yusril bersedia menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. Hingga kini bahkan belum ada komunikasi ke PBB terkait draf tersebut.

"Setelah Yusril ke Jokowi, baru Prabowo kasak kusuk," kata Afriansyah saat dihubungi, Kamis 15 November 2018

Ia mengaku dari dulu sudah menawarkan diri pada koalisi Prabowo-Sandiaga. Tapi PAN, Gerindra, dan PKS dianggap cuek.

"Sampai tanggal 5 November. Kami masih menunggu, diundang saja tidak. Jadi sekarang kami mau rakornas dulu, biarkan PBB nanti bersikap," kata Afriansyah.

Ia menjelaskan arah koalisi partainya akan diputuskan saat mendengarkan suara DPW dan DPC. Sehingga masih menunggu keputusan dan masukan dari rakornas. "Sampai sekarang PBB masih belum bersikap," kata Afriansyah.
Redaksi sukabumiNews

Prabowo-Jokowi, Partai Islam dan Politik Kebohongan

Ada potensi politisasi agama di tiap calon. rakyat harus jernih melihatnya
Jejak partai islam harusnya menghindari diri dari kebohongan, lalu bagaimana kubu Prabowo dan Jokowi bekerja?

SUKABUMINEWS.net – Kondisi politik menjelang tahun 2014 terulang kembali saat ini. Hal ini dikarenakan pada Pilpres tahun 2019 besok menampilkan dua calon presiden yang sama, yaitu Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebagian besar kekuatan yang berada di balik mereka pun masih sama. Kalangan yang mengeklaim sebagai kelompok partai Islam ada di kubu Prabowo Subianto, seperti PAN dan PKS. Bahkan, calon wakil presiden dari kubu Prabowo Subianto, yaitu Sandiaga Salahudin Uno, dinobatkan menjadi santri meski tidak memiliki rekam jejak belajar di pesantren secara berkesinambungan dan intensif.

Dalam setiap perhelatan politik, selalu ada manuver atau pola perilaku yang bertujuan menarik simpati masyarakat. Tak terkecuali dari Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto. Kita masih ingat beberapa pernyataan Sandiaga Uno yang mengejutkan, misalkan tempe setipis kartu ATM dan makan siang di Indonesia lebih mahal dibanding di Singapura.

Ketika menilik data faktual, jelas pernyataan ini salah besar. Seperti diungkap Tirto, biaya hidup di Singapura 130 persen lebih mahal dibanding di Jakarta. Lebih spesifik lagi, biaya makan siang di Singapura berada di harga Rp 134.000,00 atau SGD 12, sedangkan di Jakarta seseorang bisa makan siang dengan harga Rp 87.000,00.

Begitu pula pernyataannya tentang tempe setipis kartu ATM. Menurutnya, untuk menjaga harga agar harga tidak meningkat akibat harga bahan tempe meningkat, maka ukuran tempe ditipiskan menjadi setipis kartu ATM. Sama halnya tahu, katanya tahu sekarang ukurannya semakin kecil karena untuk menjaga harga tidak naik sedangkan harga bahan untuk membuat tahu meningkat.

Faktanya, tahu dan tempe yang besar dan tebal masih banyak ditemui di pasar. Pernyataan tak kalah mengejutkan pun pernah dilontarkannya tentang uang Rp 100.000,00 yang hanya bisa digunakan untuk membeli bawang dan cabai, meski pada faktanya uang Rp 100.000,00 bisa membeli lebih dari itu.

Pernyataan-pernyataan Sandiaga Uno ini, meski mengaku tidak ada kaitannya dengan politik praktis, tetapi tetap saja ada muatan untuk mengkritik pemerintah dan menarik simpati masyarakat. Pernyataan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa kubu Prabowo-Sandiaga memperhatikan keluhan rakyat kecil. Meski demikian, apakah memperhatikan keluhan rakyat kecil harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang hiperbola dan tak berdasar?

Seperti yang telah diulas oleh Tirto, menyebut dengan mengutip pendapat Orwell dalam esainya yang berjudul Politics and the English Language bahwa bahasa politik Sandiaga Uno jauh dari kebenaran. Lebih lanjut, Tirto menganalisis sikap Sandiaga dengan ilmu retorika dan mengutip bab The Range of Rhetoric dari buku Modern Rhetorical Critism. Bahwa pernyataan-pernyataan Sandiaga tersebut tidak memenuhi empat aspek retorika, yaitu tak berbasis fakta, pernyataannya cenderung tidak bernilai, tidak memperhatikan fondasi moral, dan tidak bermanfaat memecahkan kermaslahatan bersama.

Menarik mencermati fenomena Sandiaga dan siapa saja yang mendukungnya. Partai yang mengeklaim partai Islam seperti PAN dan PKS berada di belakang Sandiaga. Bahkan, dirinya dinobatkan menjadi santri milenial. Namun, sikapnya pun menunjukkan tidak berdasar nilai Islam. Tidak ada korelasi positif antara klaim partai Islam dengan sikap orang-orang yang berada di lingkarannya. Termasuk, Sandiaga yang kerap melontarkan pernyataan unik namun tidak berdasarkan data faktual, alias bohong.

Maka dari itu, Nurcholis Majid pernah mengatakan bahwa Islam Yes, Partai Islam No. Meski sempat mengoreksi pernyataannya pada 2004, namun pernyataan itu kembali relevan di saat partai yang mengeklaim sebagai Partai Islam tidak bisa merepresentasikan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan adanya kerentanan mereduksi Islam menjadi sebatas alat untuk mencapai kepentingan kelompok. Padahal, Islam atau Partai Islam bukan soal klaim, tetapi soal bagaimana orang-orang yang berada di dalamnya memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, jika ada klaim Partai Islam namun perilaku oknum tidak sesuai dengan nilai Islam, maka yang tercoreng bukan hanya partai tersebut tetapi juga Islam itu sendiri. Sehingga, klaim Partai Islam ini menjadi sikap buruk dalam politik di Indonesia. Terlebih lagi ketika muncul perilaku-perilaku yang mengindikasikan kurang paham agama dari unsur Partai Islam itu. Belum lama ini, lagi-lagi Sandiaga Uno membuat ulah dengan melangkahi atau melompati makam KH. Bisri Syansuri, seorang ulama besar Nusantara yang juga pendiri Nahdlatul Ulama.

Menata dirinya memenuhi nilai-nilai Islam saja masih kerepotan, bahkan cenderung mereduksi Islam sebagai alat politik. Peristiwa ini pun juga memperlihatkan bahwa tidak perlu menjelek-jelekkan kompetitor politik karena kejelekan itu sangat mungkin terjadi pada dirinya. Tinggal tunjukkan saja prestasi dan rencana pembangunan, tanpa harus merendahkan. []


Sumber: Islami.co

Wednesday, November 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ustadz Abdul Somad Tolak Undangan Dakwah yang Dihadiri Pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Prabowo

Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Ustaz Abdul Somad (UAS) menegaskan bahwa dirinya tidak akan memenuhi undangan dakwah yang menghadirkan pasangan capres-cawapres untuk Pemilu 2019.

Keputusan tersebut diambil UAS setelah melewati proses perenungan yang panjang hingga akhirnya dapat ditarik satu kesimpulan.

“Setelah penetapan capres dan cawapres pada tanggal 20 September 2018, maka saya tidak akan hadir, baik itu acara yang diselenggarakan oleh Pemko, Pemda, Ormas, apapun namanya, yang menghadirkan capres-cawapres,” ujar Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam video yang diunggah akun Instagram @indonesiamengaji.id, beberapa waktu lalu.

Hal itu dilakukan UAS sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang rawan akan terjadi gesekan seiring dengan semakin memanasnya situasi politik jelang Pemilu 2019.

“Untuk menjaga netralitas agar tidak tersebarnya hate speech, ujaran kebencian, hoax. Untuk menjaga Pilpres dan Pileg yang aman, damai, sejahtera. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Terimakasih,” tutur Ustaz yang memiliki nama pendek UAS itu.



Sumber: Abadikini
Redaksi sukabumiNews

Heboh Poster 'Raja Jokowi', Gerindra Curiga Maling Teriak Maling

Partai Gerindra Jawa Tengah mencurigai permainan politik atas beredarnya poster bergambar 'Raja Jokowi' di sejumlah wilayah di provinsi itu
[Ilustrasi/Simpatisan dan kader Partai Gerindra]
Jawa Tengah, SUKABUMINEWS.net – Partai Gerindra Jawa Tengah mencurigai permainan politik atas beredarnya poster bergambar 'Raja Jokowi' di sejumlah wilayah di provinsi itu. Gerindra juga membantah tuduhan PDIP yang menyebut poster itu dipasang oleh pihak oposisi.

"Kami justru heran dan malah geli, kita tidak tahu-menahu dan tidak pernah punya cara-cara picik seperti itu, kok tiba-tiba dituduh," kata Sekretaris Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, pada Rabu, 14 November 2018.

Menurut Sriyanto, banyak kejanggalan dalam mendadak hebohnya pemasangan poster bergambar Jokowi yang berbusana raja itu. Mulai dari pemasangan poster atau rontek yang tersebar masif di hampir seluruh Jawa Tengah serta juga banyak dipasang di sejumlah angkutan kota.

Kecurigaan lain, kata Sriyanto, juga kenapa PDIP Jawa Tengah justru mencopot sendiri sejumlah alat peraga kampanye dan tidak segera melaporkan kasus itu ke lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

"Katanya sudah tahu namanya (pelakunya) alangkah baiknya di laporkan ke. Daripada mengumbar suara dan menuduh seperti itu. Harusnya elite politik bisa memberi contoh santun dan tidak manas-manasi," ujarnya.

Gerindra sebagai pengusung capres dan cawaspres Prabowo-Sandi, Sriyanto menegaskan, tidak akan ikut larut dan emosional terkait isu serta tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Gerindra tetap fokus melakukan sosialisasi calon dengan cara santun bersama para kadernya.

"Saya tidak mau terlalu curiga, karena enggak baik. Tapi dalam politik memang ada istilah lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling juga ada, " ujarnya.

Peristiwa serupa, menurut anggota DPRD Jateng itu, pernah terjadi pada Pilgub Jateng 2008. Kala itu Sriyanto mengaku masih menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pilgub Jateng.

"Dulu saat saya Ketua Panwas ada aduan, ada pamflet yang menuduh cagub Bibit Waluyo, tapi setelah ditelusuri, yang membuat bukan rival Bibit waluyo. Jadi bukan selalu rival atau kompetitornya. Ketika kandidat ada dua, kok yang dituduh lawan politik. Ini kan aneh," katanya.

Gerindra menyayangkan sikap saling tuduh dalam rangkaian pemilu yang dicita-citakan berjalan tenang dan tertib. Ia kembali menyarakan PDIP segera melaporkan kasus itu ke Bawaslu, apalagi kalau memang bukti dan tersangka pelakunya sudah ada.

Gerindra akan mengapresiasi kalau memang PDIP mau melaporkan kasus itu kepada lembaga berwenang. "Kalau instruksi mencopot itu wajar, tapi tuduhan ke pihak lain itu yang enggak pas," katanya.

PDIP Jateng menerbitkan perintah kepada pimpinan partai di bawahnya untuk mencopot poster bergambar 'raja Jokowi' di sejumlah daerah. PDIP menegaskan bahwa poster itu bukan buatan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Juga mengklaim mengantongi nama pelaku dan mencurigai bahwa penyebaran poster itu sengaja dilakukan pihak oposisi untuk menggerus suara Jokowi di Jateng.


Sumber: VIVA

Tuesday, November 13, 2018

Redaksi sukabumiNews

KB FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja Ikuti Upacara Penutupan TMMD ke-103

Kadudampit, SUKABUMINEWS.net – Keluarga Besar (KB) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Rayon X. 06.01 Sukaraja Kabupaten Sukabumi mengikuti upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 tahun 2018.

Ketua Rayon X. 06.01 Sukaraja KB FKPPI  kepada sukabumiNews mengungkapkan, pihaknya ikut andil pada upacara yang dilaksanakan di lapangan Cijagung Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi pada Selasa 13 November 2018 tersebut atas undangan Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi.

“Saya sangat berterima kasih kepada Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi yang sudah mengundang kami dalam acara TNI TMMD ke-103 bersama Gubernur Jawa Barat dan Pangdam III Siliwangi ini,” ucap Taufik.

Sementara di luar lapangan warga masyarakat setempat terpantau sangat antusias dan membludak saat acara kegiatan upacara penutupan berlangsung. Nampak beberapa stand yang berada dilokasi sebagai pelengkap acara penutupan.

Selain di ikuti TNI, ikut hadir pada acara penutupan TMMD yang ke-103 ini Kepolisian, Muspika, para pelajar, tokoh masyarakat, Paguyuban Sunda setempat, Pemuda Panca Marga (PPM), dan Ormas lainnya.

Pewarta: Azis. R.
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Sejumlah Warga Pasar Suboh Luengputu Kehausan Buah Naga

Pidie Jaya, SUKABUMINEWS.net – Sejumlah warga Luengputu Bandar Baru kehausan buah naga. Karena jarang di dapat, akhirnya mereka berebut buah yang memiliki multi obat itu ketika di dapatinya di pasaran. Warga Luengputu sangat membutuhkan buah naga untuk dikonsumsi debagai obat-obatan.

Seorang pemburu buah naga menyebutkan, dirinya sangat membutuhkan buah naga untuk di jadikan obat penyakit seperti jantung, kolestrol, kanker dan yang lainnya.

Salah seorang pedagang buah naga asal Medan, Tarigan kepada sukabumiNews menuturkan, buah naga yang didapatkannya berasal dari Bayuwangi, Jawa Timur. 

Sementara harga beli dari Bayuwangi sampai ke Medan per kilo gram (/kg) mencapai Rp16 ribu dan di jual di Medan seharga Rp20 ribu. “Dari Medan sampai ke Aceh dijual kepada warga seharga Rp20 ribu/kg,” ucap Tarigan, Selasa (13/11).

“Jadi harga jual di Medan dengan di Aceh sama walaupun beda daerah,” tambah Tarigan.

Mengingat keberadaan buah naga yang jarang di pasaran Luengputu Bandar Baru saat ini, Tarigan berharap kepada penerintah Sumatra dan Aceh agar lebih cerdas melihat potentensi berbudidaya buah yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini untuk memudahkan warga yang benar-benar membutuhkan.

Pewarta: Zoni Jamil.
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Pesan Kasad pada Upacara Penutupan TMMD ke-103 Kodim 0102 Pidie Jaya

Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Nav Indrastanto Setiawan, S.Sos membacakan pesan Kasad pada Upacara Penutupan TMMD ke-103 Kodim 0102 Pidie Jaya
Aceh Pidie Jaya, SUKABUMINEWS.net – Semangat kebersamaan serta gotong royong yang terpancar di setiap wajah sekaligus cucuran keringat masyarakat dan aparat dalam membangun, menjadi refleksi kekuatan yang sangat besar dari segenap komponen bangsa, yang memiliki visi, misi, dan tujuan bersama guna mengatasi berbagai persoalan pembangunan serta problematika kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dalam pesan pidato yang dibacakan oleh Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Sultan Iskandar Muda, Kolonel Nav Indrastanto Setiawan, S.Sos. selaku Ispektur upacara pada penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 103, Selasa (13/11/2018).

“Semangat kebersamaan seperti inilah yang sebenarnya merupakan hakikat dari kemanunggalan TNI dengan rakyat, yang merupakan roh perjuangan bangsa dan akan terus kita bangun serta pelihara,” jelasnya.

Baca: Hujan Deras Tak Surutkan Satgas TMMD Kodim0102/Pidie untuk Rampungkan Pengerjaan Pembangunan Box Caulvert

Kemanunggalan ini merupakan aktualisasi peran TNI dalam mewujudkan seluruh potensi wilayah dan masyarakat sebagai pendorong kemajuan bangsa, yang bermuara pada terbentuknya kekuatan pertahanan nasional yang kokoh,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pada kesempatan yang sangat baik ini selaku penanggung jawab operasional (PJO) TMMD ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Gubernur, Bupati, Walikota, Instansi Kementrian terkait, khususnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu bersama prajurit TNI dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan TMMD Ke-103 ini.

Dijelskannya bahwa pada pelaksanaan TMMD kali ini pihaknya mengangkat tema "TNI Manunggal Rakyat Dalam Mewujudkan Desa Yang Maju, Sejahtera, dan Demokratis". Menurutnya, tema ini sejalan dengan visi pemerintah pusat melalui kebijakan "Membangun Indonesia Dari Pinggiran".

“Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk membantu daerah-daerah yang belum tersentuh pembanguanan secara merata, sekaligus sebagai momentum untuk menggelorakan kembali semangat gotong-royong serta memantapkan apa yang saya sebut sebagai Imunitas Bangsa,” papar Danlanud Sultan Iskandar Muda itu.

Dia juga berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada anggota satgas TMMD bahwa dengan telah berakhirnya TMMD Ke -103 ini supaya tetap mempertahankan kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dan Rakyat yang telah dirasakan selama kegiatan TMMD.

Kolonel Nav Indrastanto Setiawan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan TMMD terdapat perilaku atau tutur kata prajurit yang kurang berkenan di hati masyarakat.

“Dan kepada para prajurit yang tergabung dalam satgas TMMD pada saat pergeseran pasukan agar selalu perhatikan faktor keamanan saat kembali ke induk pasukan,” tegasnya.

Turut hadir pada kegiatan Upacara tersebut LO Angkatan Udara Kodam IM Kolonel Nav Chaeruman, Kabaminvecad Kodam IM Kolonel Inf Teguh Wiyono, Kabintal Kodam IM Kolonel Inf Fajar, Dandim 0111/Bireun Letkol Inf Amrul Huda, Kasdim 0103/Aut Mayor Inf Jumiin, Wakapolres Pidie Kompol Iskandar, Asisten II Pemda Pidie Jaya Ir. Jailani, Dansubpom Sigli Lettu Cpm Ahmadi, Tokoh Masyarakat Pidie,  H. Jamal, Tokoh masyarakat Pidie Jaya,  H. Jibran mayasyik, Para SKPK Pidie Jaya, Para Danramil dan Pasi Kodim 0102/Pidie, Para kapolsek wilayah Pidie Jaya, Para ibu persit dan ibu bayangkari dan Toga, Toda, Tomas Pidie Jaya.



Pewarta: Zoni Jamil
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Wakil Bupati Sukabumi Buka Secara Resmi Dimulainya Program Sipades

Wakil Bupati Sukabumi pada Acara Lounching dan pengenalan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades)
Selabintana, SUKABUMINEWS.net – Wakil Bupati Sukabumi,  H. Adjo Sarjono menghadiri acara louncing program Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) yang di selenggarakan di Hotel Pangrango Selabintana, Kabupaten Sukabumi pada Senin (12/11/2018).

Pada kesempatan itu Wakil Bupati juga sekaligus membuka secara resmi atas dimulainya program Sipades tersebut.

Sipades merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan amanat dari Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penata usahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi dengan kodefikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

Aplikasi Sipades dalam pengoperasiannya menggunakan basis data access, bekerja dengan sistem desktop-base, tanpa memerlukan koneksi internet dan bantuan browser, cocok dengan berbagai sistem operasi komputer.

Dalam sambutannya,  H. Adjo Sarjono mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung adanya peluncuran layanan program Sipades ini.

“Semoga dengan Program Sipades ini pihak desa mampu menertibkan kepemilikan aset sesuai dengan perundanh-undangan yang berlaku, meminimalisir resiko hilangnya aset desa, dan mempermudah Kepala Desa untuk memberikan laporan kekayaan milik desa,” harap Adjo.

“Hal ini sesuai dengan moto Sipades yaitu transparansi, akuntabilitas, pengelolaan aset desa untuk kemajuan desa serta untuk kesejahteraan desa,” ucap Adjo.

Untuk itu lanjut Adjo, ia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung program peluncuran layanan Aplikasi berbasis online ini. “Aplikasi ini akan digunakan di setiap desa se-kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Selain dihadiri para kades se-Kabupaten Sukabumi louncing pengenalan program Sipades ini juga dihadiri oleh para Kabid dan para Kasi, serta Muspika dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Sukabumi, Ade Irawan.
Wakil Bupati Sukabumi bersama para Kadis dan Kades di acara Louncing Program Sipades di Kabupaten Sukabumi

Hadir juga dari Kementerian Dalam Negeri.selaku narasumber pada acara louncing pengenalan program Sipades yang mengambil tema "Penguatan peran dan Fungsi Operator SIPADES dalam rangka meningkatkan administrasi pengelolaan aset desa yang akuntabel” itu.

Sementara terkait dengan program Sipades ini, Ade Irawan mengaku bahwa pengelolaan keuangan DPMPD sampai saat ini masih berjalan. Bahkan menurutnya sudah bisa dilihat secara online karena dalam neraca keuangan didalamnya ada aset. “Jadi ini adalah salah satu bagian dari aset,” ungkap Ade.

Program ini juga tutur Ade sangat bermanfaat saat bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Misalnya penggunaan atau pengalokasian dana untuk pembangunan jalan, kita tinggal lihat saja pada aplikasi ini,” tambah dia.

Insya Allah di tahun 2019 aplikasi ini sudah bisa di download melalui playstore karena kita saat ini masih dalam tahapan pengenalan. Dan saya berharap ketika Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes) sudah berjalan 100 persen, tahun depan kita bisa mengakses aplikasi Sipades,” ucap Ade.

Ade juga menambahkan bahwa aplikasi Sipades ini adalah yang pertama kali di operasikan di Kabupaten Sukabumi. “Atau bahkan mungkiin di Indonesia,” imbuhnya.

Pewarta: Azis. R/Karim. R
Editor: Red.
loading...
Loading...
close