sukabumiNews.net, CIBADAK – Alumnus SMPN 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi  kelas D, angkatan 1986 (D ’86) komitmen untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya sesama kelas se-angkatan, umumnya warga di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini menjadi perbincangan dan diskusi utama pada acara Temu Kangen antar rekan sesama alumni D ‘86 yang digelar di salah satu rumah di Kp. Bantarmuncang, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (15/7/2017) lalu.

“Tidak hanya itu, kami pun ingin memberi sumbangsih kepada mereka yang serba kekurangan, dalam sekup yang lebih luas, khususnya  masyarakat di sekitar lingkungan dimana kami dulu bersekolah,” ujar wakil ketua Alumni D ‘86, Yayan Yandi kepada sukabumiNews, disela-sela acara pertemuan.

Yayan Yandi yang kini menjadi guru di SMAN 1 Cicurug Kabupaten Sukabumi itu pun mengungkapkan rasa syukur dan bangganya karena saat itu ia dapat berkumpul dengan rekan-rekannya yang kini dianggapnya sudah pada sukses. “Ada yang bekerja di luar kota, bahkan di luar pulau. Ada yang menjadi pengusaha besar, jadi guru, bekerja di bank swasta dan ada pula yang memiliki profesi lain, yang dia sendiri merupakan pemimpin-pemimpin di dunia profesinya,” kata Yayan.

Dijelaskan Yayan, meski pertemuan dengan alumnus rekan sekelasnya kali pertama ini hanya dihadiri oleh 20 orang dari 42 rekan sekelas SMPnya dulu, namun hal ini tidak menyurutkannya untuk terus mencari informasi tentang keberadaan rekan-rekan sekelasnya yang lain. Karena memang menurutnya, cukup sulit untuk melacak dimana keberadaan rekan-sekan D 86 saat ini. “Merki hanya 20 orang, namun ini adalah momen pertemuan yang cukup penting untuk merencanakan program D 86 kedepan,” kata Yayan.

“Kami punya niat dan cita-cita, bahwa alumni D ‘86 nantinya harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan bagi alumni-alumni sekolah lain dalam hal kebaikan atau ibadah, baik dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Dan Isnya Allah D ‘86 kedepan akan diperhitungkan karena kontribusinya kepada khalayak dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama,” tegas Yayan. (Red*)

sukabumiNews.net, BATAM - Bukit Abdullah Jalil yang dulunya rimbun dan asri yang menghiasi daerah Nagoya sekarang tandus. Tampaknya para petinggi negri ( pejabat ) Kota Batam sudah tidak menghiraukan lagi betapa pentingnya udara yang segar ditengah padatnya lalu lalang kendaraan yang melepaskan karbondioksida dari knalpot. Yang mereka pikirkan hanyalah berapa uang yang harus masuk ke kocek pribadi.

Aktifitas Truk Fuso terlihat lalu lalang  mengangkut tanah dari pemotongan lahan (cut and fill) disimpang BNI nagoya tepatnya dibukit abdullah Jalil. Pantauwan sukabumiNews di lapangan, suasana ini terlihat dimalam hari mulai sekitar pukul 19.00 Wib. Dan sepertinya ini sudah diatur sedemikian rupa karena didukung oleh padamnya lampu penerangan jalan.

Hal ini menimbulkan polemik yang berdampak pada polusi udara akibat debu tanah yang menganggu pernafasan serta lumpur yang jatuh saat pengangkutan, membuat aspal jalan licin ketika hujan turun.

Alhasil, sejumlah pihak menyoalkan legalitas ijin cut and fill dan penimbunan ( reklamasi ) kawasan pantai itu, yang diduga ilegal karena pihak yang berwenang tidak pernah mengeluarkan ijin tersebut.

Saat sukabumiNews mendatangi lokasi Bukit Abdulah Nagoya dan menanyakan keberadaan ini ke salah satu karyawan kontraktor yang namanya minta di rahasiakan (sebut saja WD), sambil kesal seraya pergi, ia menyebutkan bahwa lokasi lahan ( cut and fill ) ini milik pak MENPAN- RB.

Hari berikutnya, sukabumiNews mengkonfirmasi langsung ke BP Batam dan bertemu dengan deputi IV BP Batam, Robet. Ia menegaskan bahwa saat ini cut and fill ( pemotongan lahan, red) hanya diberikan untuk pematangan lahan daerah itu saja bukan untuk dibawa keluar. “Apalagi untuk menimbun bibir pantai,” tegas Robert.

“Jika pengusaha ingin membawa tanah material keluar dari kawasan tersebut harus mengantongi ijin dari Direktur Sarana dan Prasarana (BP Batam),” jelas nya. “BP Batam akan mengevaluasi dari mana sumber tanah tersebut, berapa kubik yang dipotong, tanahnya dipakai untuk apa, dan kemana lokasi pemindahannya,” tambah Robert.

Beberapa sumber sukabumiNews menyebutkan bahwa kebanyakan pihak pengusaha yang melakukan reklamasi mengklaim sudah mengantongi ijin cut and fill dari BP Batam. “Mengenai hal ini saya tak bisa memberikan komentar silahkan ditafsirkan sendiri,” kata Robert.

Disinyalir proyek reklamasi pantai ocarina yang berbentuk pulau P  merupakan Mega Proyek Eksklusif yang akan diperuntukan sebagai Apartemen Elit nantinya merupakan milik PT. PSM.

Sangatlah mengejutkan walaupun proyek ini dilarang karena perijinan belum keluar PT. PSM tetap menjalankan misinya dengan memakai jasa kontraktor lokal untuk penimbunan lahan tersebut.

Sementara, salah seorang dari pihak manager PT. PSM yang tidak mau menyebutkan namanya membenarkan adanya penimbunan tersebut. “Tapi off the record ya mas,” pintanya kepada sukabumiNews. “Kalau masalah perijinan kita sudah ajukan, tetapi belum ada tanggapan.” Jelas dia. (N. Gulo)

sukabumiNews.net, SUKABUMI - Tenaga honorer seharusnya segera menyadari bahwa dirinya jangan terlalu berharap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan harus segera mencari alternatif lain dalam mencari penghidupan. Sebab menjadi honorer itu adalah pilihan, dan menjadi PNS itu adalah nasib. Hal ini dikatakan Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI), Nanan Surahman, M.Pd., kepada sukabumiNews, di kediamannya, Jalan Kp. Inggir, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Menurut Nanan, kalaupun tenaga honorer beralih profesi menjadi karyawan atau berwira usaha, kemudian suatu hari masih punya keinginan untuk menjadi PNS/ASN, mereka masih bisa mengikuti seleksi CPNS dari katagori umum, asalkan usia mereka masih dibawah 35 tahun.

“Ingat Kita ini Sarjana kawan ! Masa kita akan terus terpuruk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Segeralah mencari alternative-alternatif lain dalam mencari penghidupan. Ingat Honorer itu pilihan dan menjadi PNS itu nasib,” tegas Nanan.

Nanan menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh tenaga honorer dan calon tenaga honorer bahwa ada hal yang sangat mengerikan dari hasil audensi antara FHI dengan Komisi II DPR RI (Fraksi PKS) beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI. Menurutnya, Komisi II ini mengungkapkan bahwa pemerintah mau mengangkat honorer menjadi PNS bagaimana, sementara FHI tidak memiliki data yang real, berapa jumlah honorer se Indonesia sesungguhnya.

“Berbeda dengan honorer katagori  K2, kami baik Komisi II DPR RI,BKN dan Kemenpan-RB telah mengantongi jumlah keseluruhan dari mereka,  karena mereka sudah masuk database. Tinggal ada revisi Undang-Undang ASN terkait batasan usia diatas 35 tahun bagi honorer untuk menjadikan mereka PNS.” Ungkap Nanan, meneruskan ungkapan yang dikatakan Komisi II DPR RI itu.

“Berbeda pula dengan Jumlah honorer di luar HK2, yang jumlahnya tidak pasti, karena data selalu berubah-ubah,” tambah Nanan. ‘Oleh karenanya kami menghimbau agar organisasi Honorer bersatu mengkawal pemerintah dalah hal ini BKD dalam mem verval data keseluruhan Honorer,” lanjut Ketua Umum Forum Honorer Indonesia asal Sukabumi itu.

Lebih lanjut Nanan menjelaskan, tenaga Honorer  dalam menjalankan pekerjaannya memiliki tugas dan kewajiban yang sama dengan PNS ( ASN ). Akan tetapi, lanjut Nanan, ada jurang kesenjangan yang dalam antara PNS dan honorer. Dalam hal ini Ketua Umum FHI itu menceritakan tentang kejadian yang belum lama ini terjadi. Menurutnya, belum satu bulan merayakan Idul Fitri ada kisah yang pilu yang tidak perlu yang dialami dan hal ini tidak perlu terjadi lagi kedepannya, dimana teman sejawat yang PNS bergelimpangan dengan gaji ke 13(THR) dan gaji ke 14 sementara Honorer tidak dapat apa-apa.

“Gaji bulanan pun yang tak seberapa yang biasa diterima, luput tidak dibayarkan dengan alasan BOS belum cair, dimana letaknya keadilan di Negeri ini. Tentunya  hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial,” papar Nanan.

Dijelaskan Nanan, tenaga Honorer mayoritas bekerja pada satuan pendidikan di berbagai Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, honorer itu terdiri dari Pegawai Harian Lepas ( PHL ), Honorer Daerah ( HONDA ), Honorer Kategori 1( HK 1), Kategori 2 (HK2), Tenaga Honorer Non Kategori (Non K), dan lain-lain. Hal ini menimbulkan kerancuan dan kecemburuan sosial karena status dan kesejahteraan mereka berbeda.

“Belum maksimalnya  sistem pengelolaan guru honorer dan tenaga honorer di berbagai Instansi Pemerintah Daerah maupun Pusat tentunya dalam hal ini, menimbulkan kesenjangan Status dan Kesejahteraan berbeda.ditambah lagi tidak memiliki payung hukum untuk memperoleh kesempatan dan Peningkatan status dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas dan profesinya.” tuturnya

Nanan menambahkan, Pemerintah belum mengadakan standarisasi dalam rekruitmen  penerimaan Tenaga Honorer. Sehingga tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  antara penyelenggara pendidikan atau di Instansi  tempat mereka  bekerja. Termasuk dengan Organisasi Honorer/Organisasi Guru Honorer yang berfungsi sebagai wadah tenaga honorer untuk menjadi mitra pemerintah.

Lebih jauh Nanan mengatakan, bahwa tidak semua daerah mempunyai aturan atau payung hukum  yang dapat melindungi Tenaga Honorer dalam melaksaanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sehingga, jelas dia, tenaga honorer rawan terjadi pemutusan hubungan kerja atau pemecatan secara sefihak. “Hal ini dapat kita lihat adanya beberapa daerah yang sudah melakukan PHK terhadap Tenaga Honorer secara sefihak tanpa adanya kompensasi sebagai penghargaan atas pengabdian  Tenaga Honorer selama bertahun tahun kepada Negara,” papar Nanan.

“Tentu nya dalam hal ini pemerintah telah mengabaiakan Pancasila dan UUD 45 yakni sila ke 5 dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan UUD 45 Pasal 27 ayat 2  yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak.” Tegasnya.

Sementara, tambah Nanan, gaji yang peroleh honorer jauh di bawah UMR tidak sedikit. Mereka hanya di gaji Rp150.000 dan Rp500.000. “Hanya sebahagian kecil daerah yang bisa memberikan upah setara UMK/UMR serta tidak ada standarisasi upah/gaji Tenaga  Honorer di Indonesia sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat,” keluhnya

Ditemui terpisah, Kepala UPT Pendidkan dan Kebudayaan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi  H. Asep, MM., beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa ia merasa heran dengan kebijakan Pemerintah, mengapa pengangkatan CPNS guru di abaikan padahal keberadaan guru tidak  kalah pentingnya dengan pengangkatan anggota TNI ataupun POLRI yang sama-sama menjadi pertahanan  dan keamanan Negara. “Bisa dibayangkan, apa jadinya negara ini kedepan kalau tidak ada guru.” Pungkasnya. (Red*).

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya norma atau aturan tentang berbagai hal tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu ini berlaku umum terhadap ormas apapun juga di negara kita ini.

Perpu No. 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini.

Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya. Sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpu ini adalah "pencabutan status badan hukum" oleh Menkumham. Pencabutan status badan hukum tersebut, menurut Pasal 80A Perpu ini sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut.

Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkumham tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU No. 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkumham untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan.

Dengan Perpu yang baru ini, Menkumham dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden.

Selain sanksi administratif seperti di atas, diberi sanksi pidana dapat dikenakan kepada "setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) tadi dapat "dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun" dan dapat pula dikenai dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3).

Ketentuan seperti ini sebelumnya tidak ada dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Ormas.

Jadi kalau ormas itu punya anggota 1 juta orang, maka karena organisasinya dianggap bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Perpu ini, maka 1 juta orang itu semuanya bisa dipenjara seumur hidup atau paling minimal penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini.

Terhadap parpol yang dibubarkan di zaman Orla seperti Masyumi dan PSI, atau PKI yang dibubarkan di awal zaman Orba, ketentuan untuk memenjarakan semua anggota parpol yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila itu, tidak pernah ada. Kalau kepada partai yang dibubarkan saja, anggota-anggotanya tidak otomatis dipidana, apalagi terhadap anggota ormas yang dibubarkan di zaman Orla dan Orba.

Karena itulah saya mengingatkan ormas-ormas Islam yang sangat antusias dengan lahirnya Perpu ini, karena mengira Perpu ini adalah Perpu pembubaran HTI atau ormas-ormas Islam "radikal" agar hati-hati dalam mengambil sikap. Sebab, dengan Perpu ini, ormas manapun yang dibidik, bisa saja diciptakan opini negatif, lantas kemudian diberi stigma sebagai ormas "anti Pancasila" untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh Pemerintah.

Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perpu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional. Kepada partai-partai politik yang punya wakil di DPR, saya berharap mereka akan bersikap kritis terhadap Perpu ini. Telaah dengan mendalam isi beserta implikasi-implikasinya jika Perpu ini disahkan DPR menjadi undang-undang.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Dr. H. Hilmy Riva'i. MPd, meresmikan Gedung Sekertariat IGRA Kabupaten Sukabumi  yang beralamat di Jln. Cikiray (dekat Mesjid Perahu Cisaat), Senin 10/7/2017.

Bimbingan Manasik Haji Masal Tingkat Kabupaten Sukabumi  1428H/2017M di Pusbangdai Kab Sukabumi Cikembang, Kamis 13/7/2017.

sukabumiNews.net, JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Peraturan tersebut sebagai dasar hukum pembubaran ormas. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.‎

Perppu tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diterbitkan pada 10 Juli 2017.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, dasar terbitnya perppu tersebut untuk mengatur aktivitas 344.039 ormas di tingkat nasional dan daerah.

"Ormas tersebut harus diberdayakan, didayagunakan dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional," tutur Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti diberitakan SINDOnews, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menuturkan, saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang dapat mengancam eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Pemerintah menganggap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas‎ telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada,"‎ ucap Wiranto. (Red*)