 |
| Pemkab Sukabumi melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi melalui penandatangan kerja sama yang difokuskan pada penanganan permasalahan pertanahan dan penataan ruang, khususnya di lahan-lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPH Sukabumi. (Foto: Dok. Humas Pemkab Sukabumi) |
Bupati Sukabumi Asep Japar menginkan APBD berdampak nyata pada Infrastruktur, Layanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat
sukabumiNews, KAB SUKABUMI – Bupati Sukabumi H Asep Japar melakukan penandatanganan Kerja Sama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Sukabumi.
Penandatanganan dilakukan pada Rapat Dinas Bulan Juni 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (17/6/2025). Rapat ini dipandu oleh Sekretaris Daerah H Ade Suryaman dan dihadiri oleh Wakil Bupati H Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Kerja sama ini difokuskan pada penanganan permasalahan pertanahan dan penataan ruang, khususnya di lahan-lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPH Sukabumi.
Dalam kesempatan itu juga turut dilakukan pemarafan draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pedoman subsidi pembiayaan usaha mikro. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema Mitra Mubarokah.
Bupati Sukabumi juga menyerahkan sejumlah penghargaan penting, di antaranya, Piagam dari PERPAMSI atas komitmen Bupati dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Piagam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 kepada 27 perangkat daerah.
Kemudian penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Suherman Aldo, petugas taman dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, dan Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap capaian Indeks RB 2024 dengan kategori A.
Rapat Dinas Bulanan Dirangkai dengan Peluncuran Empat Buku Bertema Sejarah dan Biografi Para Tokoh Kepala Daerah Sukabumi
Tak hanya itu, rapat juga dirangkai dengan peluncuran empat buku bertema sejarah dan biografi tokoh-tokoh kepala daerah Sukabumi, yaitu jejak Perjalanan Kepala Daerah karya H. Maman Sulaeman, Untuk Sukabumi, biografi H. Marwan Hamami, Birokrat Sukabumi karya Iyos Somantri, dan Legenda Palabuhanratu: Purnamasari The Seven From Pakuan.
Rapat dinas kemudian dilanjutkan
dengan pemaparan (ekspose) kinerja dari sejumlah instansi, yakni BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perumda BPR Sukabumi, Dinas Pendidikan, serta
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H Asep Japar kembali menekankan pentingnya disiplin ASN dan optimalisasi pelayanan publik.
"Kepada para pimpinan, saya minta pengawasan kepada bawahannya ditingkatkan. Sidak saya lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat langsung kondisi di lapangan," tegas Bupati.
Terkait sektor pelayanan Bupati menaruh perhatian khusus pada layanan rumah sakit daerah. Ia meminta agar rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengelolaan yang profesional dan responsif.
“Kalau pengelolaan rumah sakit baik, masyarakat puas, PAD pun meningkat,” katanya.
Tak hanya itu, Bupati pun mendorong potensi ekonomi lokal. Beliau mengusulkan agar setiap hotel dan restoran di Sukabumi menyajikan Kopi Sukabumi, sebagai bagian dari branding daerah. Menurutnya, kopi sebagai produk unggulan yang memiliki nilai historis dan ekonomi.
Lebih lanjut, ia juga mendorong kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM dengan BPR Sukabumi untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang adaptif bagi pelaku usaha mikro di desa-desa.
Menutup arahannya, Bupati menegaskan bahwa arah penyusunan anggaran 2026 akan lebih difokuskan pada sektor infrastruktur ketimbang kegiatan seremonial. “Saya ingin APBD kita benar-benar berdampak. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Red*)