Breaking
Showing posts with label hukum. Show all posts
Showing posts with label hukum. Show all posts

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bagikan Uang di Masa Tenang, Caleg Partai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Salah satu meme tolak politik uang yang disebar Bawaslu Sulsel jelang hari pencoblosan Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang. (Foto: dok. Istimewa)
Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu

sukabumiNews, POLEWALI – Calon anggota Legislatif  atau Caleg Partai Golkar berinisial HSL membagikan uang kepada rakyat di Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar pada masa tenang kampanye. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa tenang kampanye berlangsung 14-16 April 2019.

HSL akan maju menjadi anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan atau dapil Sulbar 2. Dia tertangkap tangan oleh petugas TPS saat sedang membagi-bagikan uang Rp 200.000 kepada warga di salah satu rumah warga di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (15/4/2019).

Pembagian uang oleh HSL yang juga Ketua DPRD Polewali Mandar periode 2004-2009 ini diduga terkait pencalonan dirinya kembali sebagai caleg DPRD Sulbar.

Koordinator Wilayah Panwascam Campalagian, Usman, membenarkan adanya laporan petugas TPS yang memergoki salah satu caleg DPRD provinsi dari Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi dapil Sulbar 2.

Temuan oleh Pengawas TPS ini kemudian di laporkan dan ditindak lanjuti oleh Panwascam Campalagian.

"Kebetulan rumah yang didatangi oknum caleg yang bersangkutan, merupakan keluarga salah satu Pengawas TPS yang memergoki HSL," kata Usman.

Usman mengatakan, upaya pembagian uang ini dilakukan langsung oknum caleg tersebut di rumah salah satu warga. Saat sedang membagikan uang, salah satu pengawas TPS datang dan langsung mengambil foto dan rekaman video.

Sang caleg kaget saat dirinya jadi sorotan kamera ponsel petugas TPS yang merekam aktivitasnya. HSL bahkan sempat merampas HP petugas TPS dan meminta menghapus rekaman video dan foto-foto yang terekam kamera petugas.

"Sedang memberikan uang sebanyak Rp 200.000, masing-masing uang pecahan Rp 100.000 dua lembar. Pengawas TPS datang dan dia tidak tahu kalau itu pengawas TPS," kata Usman.

BACA Juga: Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Oknum caleg tersebut sempat memohon kepada pengawas TPS agar hal ini tidak dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam. Namun, hal ini tidak mempengaruhi tekad pengawas TPS untuk melaporkan ke Panwascam.

Pihak Panwascam Campalagian kemudian bergerak dan melalukan investigasi. Dari lokasi kejadian, Panwascam menyita barang bukti berupa sejumlah uang pecahan Rp 100.000 sebanyak dua lembar. "Kami sudah laporkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten dan sedang dalam pembahasan sentra Gakumdu)," kata dia.

Penjelasan Bawaslu Polewali Mandar

Komisioner Bawaslu Polman Divisi Penyelesaian Sengketa, Suaib Alimuddin, kepada wartawan mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (12/4/2019). Hasil ini merupakan temuan dari Panwascam Campalagian. "Panwas sendiri yang menemukan. Barang bukti sudah diamankan berupa uang," kata Suaib.

Sesuai aturan, jika oknum caleg sendiri yang langsung membagikan uang, maka akan dibatalkan pelantikannya jika caleg tersebut terpilih. Namun, jika tim yang membagi, maka tim yang akan ditangkap dan diproses. Suaib mengimbau kepada masyarakat agar sadar dan menolak segala bentuk money politics, sebab pelakunya akan dikenakan pidana.

"Ancaman pidana minimal 2 tahun, denda Rp 24 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar dia.

Ketua Bawaslu Polman, Saifuddin, yang sedang melakukan rapat dengan tim Gakkumdu terkait kasus dugaan money politik ini mengatakan, bahwa kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Saat ini, pihaknya sedang membahas dugaan laporan money politics tersebut oleh tim sentra Gakumdu.

"Itu masih dugaan ya. Kasusnya sedang kita rapatkan, nanti dihubungi kembali ya," kata Saifuddin. []

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul UPDATE TERKINI: Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu

Saturday, April 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Calegnya Terindikasi Kasus Penipuan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi Siap Berikan Bantuan Hukum

sukabumiNews, CIBADAK - Beredarnya informasi mengenai adanya Kader Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra berinisial TS (45) yang ditangkap Sat Reskrim Polres Sukabumi di wilayah Kota Sukabumi lantaran diduga terlibat kasus penipuan pada Jumat (12/4/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengakui adanya hal tersebut. Namun demikian kata Yuda, pihaknya siap memberikan bantuan hukum.

"Ya benar, ada kader Gerinda Kabupaten Sukabumi yang saat ini sedang di perikasa terkait dugaan kasus penipuan," kata Yuda saat dihubungi sukabumiNews, Sabtu (12/4/2019).

Yuda menambahkan, hasil komfirmasi dari pihak Kepolisian, kasus TS itu masuk ke ranah pribadi (perdata, red) yakni urusan bisnis yang dijalani TS dan tidak ada kolerasinya dengan partai.

"Jadi untuk sementara ini Partai mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sambil menunggu hasil pemeriksaan," jelasnya.

Dikatakan Yuda, sebagai Calon Legislatif, Partai bisa saja melakukan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Itu pun hemat Yuda, setelah ada keputusan hukum yang tetap dari pihak kepolisian. "Kalau belum, Partai tidak bisa mengeluarkan sanksi begitu saja," tegasnya.

Adapun tambah Yuda, mengenai posisi TS sebagai Caleg, tidak akan mempengaruhi proses pencalegannya sebelum ada keputusan hukum yang tetap dari pihak penyidik Polres.

"Perjalanan pencalonan yang sebentar lagi masuk pencoblosan ini mengalir saja tidak ada pengaruhnya, apa lagi belum ada hasil keputusan hukum yang tetap," tuturnya.

Dihubungi terpisah Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Yadi Kusyadi, menyatakan bahwa kasus tersebut berawal dari TS yang memberikan pekerjaan proyek borongan kepada JM.

Dijelaskan Yadi, JM sebagai sub kontraktor yang mengerjakan pemasangan material rumah seperti rolling door, pintu folding gate, plafond gypsum, service plafond, kusen alumunium, kaca polos, jendela alumunium, pintu alumunium di Pasar Semi Modern Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dengan nilai opname pekerjaan sebesar Rp 636.271.450.

Dia menambahkan, setelah JM menyelesaikan pekerjaannya, TS kemudiaan membayarnya kepada JM bukan dengan uang tunai melainkan dengan satu unit ruko yang berlokasi di Pasar Semi Modern di Kecamatan Parungkuda. Perjanjian pun dibuat antara TS dengan JM dengan harga Include berikut pajak sebesar Rp 650 juta. “Perjanjian jual beli ruko dibuat antara TS dengan JM dibuat tanggal 18 Juni 2017," terang Kasatreskrim Polres Sukabumi itu.

Sementara kata Dia, ruko tersebut telah dijual kembali oleh TS kepada orang lain. Hal itu diketahui pada bulan Januari 2018. TS lalu memberikan dua lembar cek Bank Mayora senilai Rp 650 juta kepada JM namun cek tidak bisa dicairkan. "Itulah yang membuat JM kecewa," ujar Yadi.

Dikatakan Yadi, Ketika hendak dicairkan, dua lembar cek tersebut mendapat penolakan dari Bank Mayora lantaran dananya tidak ada (kosong, red). "Akibat kasus ini, TS terjerat Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan," tutupnya.

Dilain Pihak, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman saat dikonfirmasi terkait status pencalegan salah satu caleg dari salah satu parpol yang ditangkap menjelaskan, bahwa salah satu syarat menjadi caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

“Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sedangkan ini baru terduga belum incrahcht,” jelas Feri melaui WhatsApp yang diterima sukabumiNews.


Pewarta: KR2*/Rudi Samsidi
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, April 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus, Eks Bupati Cianjur Segera Disidang

Bupati nonaktif Cianjur Irvan Rivano Muchtar usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4). Irvan diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas dalam kasus dugaan suap anggaran pendidikan dari para kepala sekolah di kawasan Cianjur. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

sukabumiNews, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas perkara mantan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, selain Irvan Rivano, berkas perkara tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady, juga telah beres alias P21.

"Hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntutan," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019), dikutip dari Liputan6.com.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki waktu 14 hari kerja untuk membereskan surat dakwaan Irvan Rivano dan tiga tersangka lainnya itu.

"Rencana sidang akan dilakukan di Bandung," jelas dia.

Sejauh ini, lanjut Febri, sudah ada 51 saksi yang diperiksa untuk keempat tersangka. Masing-masing tersangka sendiri telah diperiksa sebanyak dua kali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah. Pemanggilan terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan bupati nonaktif Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, Ade Barkah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvan. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Febri belum menjelaskan kaitannya Ade Barkah dengan kasus tersebut. Diduga, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengetahui kronologis atau konstruksi perkara ini.

Selain Ade Barkah, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya yakni, Sekretaris Bupati, Deny Nugraha; supir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Dadang Danul Huda; pihak swasta, Dede Juhaesih; dan notaris, Intan Rubyati Dewi.


Sumber:  Liputan6.com

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aneh Jika Bawaslu Menganggap Sulit Dapatkan Saksi

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada capres-cawapres 01 yang diduga dilakukan oleh 12 orang kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantar Gadung.

Penghentian penanganan kasus tersebut dilakukan karena bawaslu merasa kesulitan mendapatkan saksi-saksi.

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019) lalu.


Menanggapi pernyataan tersebut, Advokat dan Penasehat Hukum, Muhamad Saleh Arif, SH (MSA Law Firm) menyatakan bahwa bawaslu tidak professional dan tidak cermat menangani kasus ini.

“Kenapa sampai ada pernyataan ‘kesulitan tidak ada saksi’ dalam mengungkap kasus pelanggaran ini?," ungkap Saleh kepada sukabumiNews.net, di kediamannya di Jln Bhayangkara Selabatu, Cikole Kota Sukabumi, Senin (1/4/2019).

Padahal, menurut Saleh, si pembuat konten video, apalagi kemudian yang menguploadnya di medsos, jika memang ini ada dan jelas pasti ada, tinggal dipanggil saja orangnya dan dimintai keterangan sebagai saksi.

 “Aneh jika bawaslu menganggap sulit mendapatkan saksi,” ucapnya.

“Kalau tidak ada, lantas siapa yang menguploadnya, Jin, atau makhluk halus lainnya,” Tanya saleh seraya menambahkan, “kalau ini yang terjadi, baru boleh dianggap sulit,” seronohnya.

Selain itu tambah Saleh, bawaslu juga sebenarnya bisa memanggil kedua belas kades tersebut.

“Mereka bisa juga dipanggil untuk menjadi saksi terhadap rekan pelaku deklarasi yang lainnya. Kalau ini tidak dilakukan bawaslu, wajar jika orang menganggap bahwa bawaslu dalam hal ini tidak cermat dan professional,” jelasnya. (Red*/)

Thursday, March 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tidak Memiliki Dokumen Lengkap, Tujuh WNA PLTMH Sagaranten Digelandang Pihak Imigrasi

sukabumiNews, CITAMIANG - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berhasil mengamankan tujuh orang Warga Negara Asing (WNA)  asal China di Kampung Cisagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
FOTO: Tujuh WNA PLTMH Sagaranten saat menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Kamis (28/03/19).

Informasi yang dirangkum sukabumiNews.net, ketujuh WNA ini berstatus sedang bekerja di PT Zhong Min Hydro, perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)  di wilayah, Kecamatan Sagaranten.

"Ketujuh WNA asal Cina tersebut, diduga tidak memiliki dokumen lengkap dan telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Saat ini WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan petugas kami," beber Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Sukabumi, Zulmanur Arif, saat di hubungi sukabumiNews.net, Kamis (28/03/19).

Zulmanur menegaskan, ke tujuh WNA di indikasikan telah melanggar pasal 75 undang - undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Namun Zulmanur mengaku, saat ini pihaknya belum bisa memastikan pasal apa yang akan dijeratkan kepada para WNA tersebut karena kasus ini masih sedang dalam tahap pemeriksaan.

"WNA yang bekerja di PT Zhong Min Hydro, awalnya semua berjumlah delapan orang, satu diantaranya telah pulang dan tujuan ini kami bawa untuk kepentingan pemeriksaan," katanya.

Dia menambahkan, sebenarnya sebagian WNA yang diamankan telah memiliki dokumen lengkap. Akan tetapi tutur Zulmanur, dua diantaranya menggunakan visa kunjungan. Sedangkan sisanya menggunakan visa kerja.

Dijelaskannya, ketujuh WNA terebut adalah merupakan tenaga ahli yang dipekerjakan untuk membantunya membuat terowongan PLTMH.
"Semua dokumennya lengkap. Artinya, mereka masuk dengan jalur yang legal. Tetapi dari tujuh WNA ini dua diantaranya menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja," terang Zulmanur.

Masih kata Zulmanur, ke tujuh WNA ini bakal diperiksa satu persatu. Kemudian tambah dia, jika terbukti melanggar pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

Ketika disinggung mengenai adanya kabar yang disebut-sebut bahwa saham  PT Zhong Min Hydro adalah milik warga asing, Zulmanur belum bisa memastikan keberadaan yang sebenarnya. "Kami akan terus mendalami persoalan ini," ucapnya.

Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, March 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Rangkap Jabatan Dirinya yang Disoroti, Ini Penjelasan Sekjen Kemenag RI

Saat ini, jabatan Sekjen Kemenag ditempati Nur Kholis Setiawan. Pada saat yang sama, Nur Kholis juga merupakan Plt Irjen Kemenag.
FOTO: Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019)
sukabumiNews, JAKARTA – Rangkap jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan seiring mencuatnya kasus dugaan suap jual-beli jabatan. Posisi Inspektur Jenderal (Irjen) yang ditempati pelaksana tugas (Plt) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dianggap rawan konflik kepentingan.

Saat ini, jabatan Sekjen Kemenag ditempati Nur Kholis Setiawan. Pada saat yang sama, Nur Kholis juga merupakan Plt Irjen Kemenag.

Menyikapi hal tersebut, Nur Kholis Setiawan mengklarifikasi posisinya yang rangkap jabatan sebagai Irjen Kemenag saat ini.

"Rangkap jabatan gimana? Loh begini, aturan di dalam manajemen kepegawaian eselon 1 tidak bisa dijabat plt oleh eselon 2, harus dijabat oleh eselon 1 yang lain," kata Nur usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu 27 Maret 2019.

Nur Kholis menuturkan, kekosongan posisi Irjen yang merupakan pejabat eselon 1 tidak bisa dijabat Plt oleh eselon 2.

Dia menjelaskan, aturan di dalam manajemen kepegawaian menyebutkan eselon 1 tidak bisa dijabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh eselon 2. Jabatan itu harus dijabat eselon 1 yang lain.

"Nah, mengapa kemudian saya ditugasi menteri agama sebagai Plt Irjen, karena sejak 5 Oktober 2018 kan saya dikukuhkan jadi Sekjen Kemenag, yang sebelum itu kan saya Irjen," jelas Nur Kholis

Karena dia menjabat Sekjen Kemenag, menurut Nur Kholis, jabatan Irjen menjadi kosong. Padahal, dalam regulasi tidak diperkenankan jabatan Irjen kosong. "Tak boleh ada kekosongan jabatan, sehingga saya dapat surat perintah menteri melaksanakan Plt Irjen Kemenag," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti jabatan Nur Kholis yang dinilai bertentangan. Sebab, selaku pejabat strategis di Kemenag, dia juga sebagai pengawas, karena menjabat Irjen di kementerian yang sama.

Sampai akhirnya tim KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, bersama dua Kepala kanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kantor Kemenag Gresik. (Red*/)
close
close