Breaking
loading...
Showing posts with label hukum. Show all posts
Showing posts with label hukum. Show all posts

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPK Periksa Melchias Mekeng Terkait Kasus KTP Elektronik

sukabumiNews, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, Senin (24/6/2019).

Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP elektronik).

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MN [Markus Nari]," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati, Senin (24/6/2019).

Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019)./ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Selain Mekeng, tim penyidik juga secara bersamaan memanggil anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan mantan anggota DPR Chairuman Harahap sebagai saksi untuk Markus Nari.

Dilansir dari laman Bisnis.com, nama Mekeng sebelumnya disebut-sebut menerima aliran dana proyek KTP-el menyusul dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Mekeng yang saat itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI disebut menerima sejumlah US$1,4 juta.

Dalam kasus ini, tersangka Markus Nari dijerat dengan dua sangkaan sekaligus yaitu kasus dugaan korupsi proyek KTP-el dan dugaan merintangi penyidikan.

Mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar itu diduga meminta uang sebanyak Rp5 miliar kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. Dia sudah menjadi terpidana dalam kasus ini.

Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada Markus Nari.

Saat ini, memang tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017.

Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dengan hukuman pidana yang bervariasi.

Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Narogong, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

Ketujuh orang itu terbukti melakukan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el sebesar Rp5,9 triliun.


Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gugatan kepada PT SCG Ditolak Hakim, FWSM akan Lakukan Kasasi

sukabumiNews, BANDUNG – Sidang gugatan Forum Warga Sirnaresmi Sukabumi Melawan (FWSM) terhadap PT Semen Jawa Sukabumi – Siam Cement Group (SCG) kembali digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Rabu (19/6/2019).

Pada sidang dengan agenda putusan itu majelis hakim memutuskan menolak sepenuhnya gugatan FWSM.

Sebelumnya, Wakil Ketua FWSM, Eman meyakini bahwa pihaknya akan mendapatkan keadilan melalui gugatan ini. Pasalnya, FWSM menduga, bahwa dokumen yang dimiliki pabrik PT. Semen Ciam Grup bermasalah, lantaran ketika FWSM meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memberikan dokumen izin pabrik, mereka sangat sulit untuk memberikannya.

"Saya berharap Hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebab bagi saya dan warga sudah jelas meskipun ada sosialisasi tapi warga yang terdampak langsung tidak dilibatkan dan pada sosialisasi juga mereka tidak menyampaikan dampak lingkungan dan dampak sosial tapi nyatanya dampak dari pabrik sangat kami rasakan," ujar Wakil Ketua FWSM Eman kepada sukabumiNews, melalui selulernya.

Sementara itu, Staf Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Wayudi Iwang menjelaskan, Hakim menolak Gugatan FWSM kepada PT. Semen Ciam Group (SCG) lantaran ada 6 alasan yang menjadi pertimbanggan Hakim yakni;

1. Bahwa sosialisasi sudah dilakukan dan warga waktu pada sosialisasi tidak ada yang menolak.

2. Dampak lingkungan di anggap tidak ada karena ada hasil Lab dan masih memenuhi ambang baku mutu.

3. Kemacetan dan kerusakan jalan, Hakim menyampaikan di bantah karena ada surat keterangan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kab.sukabumi tidak ada kemacetan.

4. Dampak kesehatan warga masih sulit dibuktikan dari pabrik Itu pertimbangan Hakim
Sikap warga masih tidak merasa adil salah satunya.

5. Proses dan rencana perijinan mereka di anggap tidak melibatkan warga terdampak secara utuh sesuai UU No. 32 tahun 2009 dan Permen Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat terdampak dan

6. Sosialisasi ada namun bukan ke masyarakat terdampak langsung hanya diwakili oleh tokoh dan itu yang warga anggap tidak partisipatif.

“Meskipun Hakim sudah menolak semua Gugatan, kita akan mempersiapkan untuk melakukan Kasasi ke PTUN Jakarta,” tegas Wahyudi Iwang.

Dia menjelaskan, sebagai upaya terakhir, pihaknya akan menindak lanjuti perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya juga telah diberikan Memori Kasasi selama satu mingggu, apakah mau Kasasi atau tidak.

“Kalau tidak dilanjut, berarti warga menerima hasil keputusan Hakim,” pungkas Wahyudi.

Sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB itu dihadiri oleh puluhan warga yang tergabung dalan FWSM Desa Sirnaresmi yang dalam hal ini selaku pihak penggugat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta tergugat intervensi dari PT. Semen Siam Group (SCG).



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, June 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara

sukabumiNews, SURABAYA – Politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, divonis pidana 1 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6/2016).

Pria yang dikenal sebagai musisi ini pun nampak menunduk saat Hakim Ketua, R. Anton Widyopriyono membacakan vonis. "Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun," ujar Anton, Selasa (11/6).

Putusan ini lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU menuntut pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Kasus ini bermula dari video vlog yang dibuat oleh Dhani saat akan menghadiri peringatan #2019GantiPresiden, 26 Agustus 2018. Dalam videonya, ia melontarkan kata "Idiot".

Dhani merekam video vlognya di lobby Hotel Majapahit Surabaya. Karena ia sedang didemo oleh massa koalisi Bela NKRI yang menolak adanya deklarasi #2019GantiPresiden.

Mengetahui ada video vlog itu, koalisi elemen Bela NKRI pun memutuskan melaporkan pengarang lagu "Hadapi dengan Senyuman" ini ke Polda Jatim. Atas dasar itulah, ia ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat Pasal 27 ayat 3, UU ITE.


Pewarta: IDN Times
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, May 25, 2019

Ust Manatahan

Hukum Mengeluarkan Zakat Fitri dengan Uang

Al-Imam Malik bin Anas berkata:

“Bahwa Zakat (Fitri dengan uang) itu TIDAK mencukupi (yakni tidak sah zakatnya).” [Al-Mudawwanah Al-Kubra (3/385)]

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata:

“Bahwa mengeluarkan Zakat Fitri dengan uang tidaklah mencukupi (tidak sah).” [Al-Fiqh Al-Manhajī ‘alā Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi’ī]

Al-Imam Ahmad juga berkata (tentang hal tersebut),

“Menyelisihi sunnah Rasūlullah .” [Al-Mughni (3/87)]

Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ditanya:

Bolehkah mengeluarkan Zakat Fitri dengan uang?”

Maka Fadhilatusy Syaikh menjawab:

زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله ، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله

Zakat Fitri TIDAK SAH ditunaikan dengan uang, karena Nabi mewajibkan zakat dengan ukuran satu sha’ kurma kering, atau satu sha’ gandum.

Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata: “Dahulu kami semasa Rasulullah (masih hidup) mengeluarkan zakat seukuran satu sha’ makanan pokok. Dan makanan pokok kami ketika itu ialah kurma kering, gandum, kismis dan keju.”

Maka tidak boleh mengeluarkan zakat selain dengan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah .”

[Majmu’ Fatwa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/180)]

Syaikh juga berkata:

أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد

 Adapun Zakat Fitri, maka TIDAK BOLEH membayar uang sebagai bentuk penunaiannya. Tapi wajib menunaikannya dengan makanan pokok, karena begitulah yang diwajibkan. Juga karena penunaian zakat dengan makanan pokok itu sebagai bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir saat hari raya (‘Iedul Fitri).”

Syaikh juga berkata dalam fatwa beliau yang lain:

 فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء

“… TIDAK HALAL, yakni dilarang bagi siapapun yang hendak mengeluarkan Zakat Fitri dengan Dirham (maksudnya mata uang, pakaian, atau selimut). Namun yang wajib adalah mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan melalui lisan Nabi Muhammad . Anggapan baik oleh kebanyakan orang berkenaan dengan hal ini tidaklah diakui, karena syariat itu tidak mengikuti pendapat orang-orang.” [Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/280)]

Al-‘Allamah Al-Fawzan hafizhahullah berkata:

أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي ، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام . والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به

Adapun mengeluarkan qimah (yaitu dalam rupa uang), maka hal ini ‘TIDAKLAH TEPAT’ untuk Zakat Fitri; karena hal tersebut menyelisihi yang diperintahkan oleh Nabi , dan (menyelisihi) apa yang dilakukan para sahabat yang mulia, yaitu mengeluarkan (zakat, dengan) makanan pokok. Dan suatu ijtihad jika menyelisihi nash (dalil), maka ijtihad tersebut TIDAK teranggap.” [Al-Muntaqa min Fatawa al-Fawzan (81/13-14)]

Sunday, May 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polisi Panggil Amien Rais Terkait Kasus Makar Eggi Sudjana Besok

Amien Rais saat berpidato di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi. (Suara.com/Novian)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan terhadap politisi senior PAN Amien Rais pada Senin (20/5/2019) besok. Amien akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Eggi Sudjana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono pun membenarkan terkait adanya pemanggilan terhadap Amien tersebut.

"Ya, besok diagendakan pukul 10.00 WIB," kata Argo, dikutip dari Suara.com, Ahad (19/5/2019).

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menahan Eggi Sudjana seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus makar.

Penahanan dilakukan hingga 20 hari ke depan. Penahanan terhadap Eggi merujuk pada Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei 2019.

Kasus ini berawal dari ajakan people power yang diserukan Eggi saat berpidato di kediaman Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Buntut dari seruan itu, Eggi Sudjana dilaporkan seorang relawan dari Jokowi - Maruf Center (Pro Jomac), Supriyanto ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan nomor: LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan.

Eggi juga dilaporkan seorang wanita bernama Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya pada Rabu (24/4/2019). Pelaporan itu disampaikan Dewi lantaran Eggi dituding berencana melakukan makar terkait seruan people power yang disampaikan melalui pidatonya.


Pewarta: Suara.com

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tim Kuasa Hukum Habib Mustofa akan Usut Tuntas Kecurangan KPU Kota Sukabumi

Foto: Kuasa Hukum Habib Mustofa, Saleh Hidayat, SH. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/5) --  
sukabumiNews, CISAAT - Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suara Habib Mustofa Alhabsy, SE. atau HMA, caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi akhirnya di ungkap Tim Kuasa Hukum HMA, Saleh Hidayat, SH.

“Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” ungkap Saleh Hidayat kepada wartawan dalam konferensi Pers yang digelar di kantornya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Saleh, menyikapi hal tersebut Tim Caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

Saleh mengatakan, keputusan Bawaslu Jabar menjadi dasar baginya untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Ditafsirkan ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi, diantaranya kesalahan administratif human error, salah hitung, kesalahan catat, mungkin karena rumitnya sistem perhitungan atau karena faktor kelelahan,” kata Saleh.

Yang kedua, tutur Saleh, tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi adalah bentuk rekayasa yang dilakukan secara sistemik dan ini merupakan pelanggaran pidana pemilu..

"Kami selaku Kuasa Hukum dan Tim Mustofa telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat. Apabila KPU Kota Sukabumi tidak segera melakukan perubahan data serta mengembalikan klain kami yang seharusnya terpilih pada saat rekapitulasi, maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan," tegasnya. 

Saleh menambahkan, berdasarkan tahapannya melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawslu RI, maka pihaknya akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, Polda jabar atau ke Bareskrim Polri.

“Dan kami selaku kuasa hukum HMA akan menempuh jalur tersebut,” jelas Saleh Hidayat.

Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajarinya, Saleh menduga adanya pemanfaatan penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen ada diangka 8.171. Sementara data yang kita pelajari,.untuk Kabupaten Sukabumi hanya di angka 4000.

"Artinya 100 persen pemilih tambahan yang telah di sediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS itu semua datang ke TPS inilah yang irasional, secara normatif hukum boleh dan ini yang kita patut curigai selisih klain kami dengan calon partai tertentu," tutur Saleh.

Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi, ungkap Saleh, yaitu adanya coretan dan ada perubahan dari C1 plano ke DA1 dengan alasan salah tulis, lalu dari data DPTB, DPK dia kosong dan pas masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1 nya juga ada.

“Seandainya dari DPTB, sebelum ada hak pilih, harus ada DPTB dulu yang diatas, nah ini ko tiba-tiba ada di bawah sama DA1. Kemudian yang kedua dari data C1 DPTB, DPK, DPT disitu semua kosong tidak ada pemilih lalu kita samakan dari DA1 dari Kelurahan disitu tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” beber Saleh mengakhiri keterangannya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close