Breaking
Showing posts with label hukum. Show all posts
Showing posts with label hukum. Show all posts

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua PA 212 Batal Diperiksa karena Flu dan Tekanan Darah Tinggi

[Achmad Michdan, pengacara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memberikan kejelasan]
sukabumiNews, SEMARANG – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, hari ini batal diperiksa sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dugaan pelanggaran pemilu. Slamet tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan.

Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum Slamet, mengungkapkan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sakit.

"Beliau, Ustaz Slamat Maarif, sebenarnya sejak tadi malam ada di sini (Semarang), tapi karena beliau sakit, jadi enggak bisa hadir," kata Michdan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, Senin 18 Februari 2019.

Slamet, katanya sedang flu berat dan tensi darahnya yang cukup tinggi. Tim pengacara pun meminta kepada penyidik polisi untuk menjadwalkan ulang terhadap kliennya.

"Beliau sakit karena memang jadwalnya padat sekali. Beliau alami flu berat satu minggu ini. Tekanan darah tinggi sampai 180," katanya.

Ratusan orang simpatisan organisasi Islam sejak pagi menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Jawa Tengah. Massa yang mengklaim datang dari berbagai daerah di Indonesia itu tampak membentangkan sejumlah spanduk, poster, dan menenteng bendera tauhid. Mereka juga berorasi secara bergantian dengan mobil bak terbuka.

Kehadiran ratusan orang itu untuk mengawal Slamet Maarif yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pemilu. Pada pekan lalu, Slamet juga tak menghadiri pemeriksaan polisi dan meminta dijadwalkan ulang.

Slamet disangka melanggar kampane saat berorasi pada kegiatan Tablig Akbar 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Thursday, January 31, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terkait Proses Hukum yang Menimpa Ahmad Dhani, Amien Rais Ancam Menkumham: Kita Buat Perhitungan Nanti

[Amin Rais Jenguk Ahmad Dhani. (foto Istimewa: ANTARA)]
sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, mengultimatum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Amien menduga ada intervensi Yasonna terhadap proses hukum yang menjerat politikus musisi Ahmad Dhani.

Amien berpesan kepada Dhani agar mencatat semua kejanggalan yang ada di dalam Rutan Cipinang.

"Mumpung bertemu, saya meminta kepada Mas Ahmad Dhani, tolong selama Anda ditahan, catat baik-baik semua kejanggalan yang ada di dalam Rutan Cipinang ini. Bukan saja yang kasat mata," kata Amien usai besuk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 31 Januari 2019.

Menurut Amien, ada informasi bila Menteri yang berasal dari PDI Perjuangan itu ikut campur tangan. "Saya dengar katanya memang ada campur tangan politik dari Menkumham yang sangat kentara," ujarnya.

Amien dengan sedikit geram mengingatkan Yasonna bila benar dugaan intervensi itu. Sebagai pejabat, Yasonna mesti hati-hati bersikap. Ia pun siap buat perhitungan dengan Yasonna.

"Saya juga mengimbau kepada Yasonna Laoly, Anda ini menteri, Menkumham ya. Hati-hati Anda! Jangan sampai melakukan intervensi politik. Kita buat perhitungan nanti. Sekian saja," ujar Amien.

Dhani dijebloskan ke Rutan Cipinang usai divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 28 Januari 2019. Dhani divonis 1,5 tahun pidana karena cuitannya di media sosial terhadap pendukung eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Cuitan Dhani lewat akun Twitternya pada 2017 lalu dianggap menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan.

Artikel ini telah dimuat di VIVA.co.id dengan judul "Amien Rais Ancam Menkumham: Kita Buat Perhitungan Nanti"

Saturday, January 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Berhasil Yakinkan Jokowi untuk Bebaskan Abubakar Baasyir

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Penasehat Hukum Jokowi Ma’ruf Amin berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustad Abubakar Baasyir (ABB) dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor.
sukabumiNews, BOGOR – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Penasehat Hukum Jokowi Ma’ruf Amin berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustad Abubakar Baasyir (ABB) dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor.

Abubakar Baasyir sudah mendekam dalam LP selama sembilan tahun dari pidana lima belas tahun yang dijatuhkan kepadanya. Sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Baasyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan.

Baasyir kini telah berusia 81 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang makin menurun. Jokowi menegaskan kepada Yusril bahwa beliau sangat prihatin dengan keadaan Ustadz Abubakar dan karena itu meminta Yusril untuk menelaah, berdialog dan bertemu Abubakar Baasyir di LP Gunung Sindur.

Semua pembicaraan dengan Baasyir dilaporkan Yusril ke Jokowi, sehingga beliau yakin bahwa cukup alasan untuk membebaskan Baasyir dari penjara.

"Pembebasan Baasyir akan dilakukan pekan depan untuk membereskan administrasi pidanya di LP. Baasyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang2nya yang ada di sel penjara. Setelah bebas, Baasyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim," tulis Yusril di akun Instgramnya @yusrilihzamhd.

Ustadz Abubakar Baasyir mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah atas pembebasannya ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil inisiatif pembebasan dirinya. Kepada juru rawat yang memeriksa kakinya yang sakit, Baasyir mengatakan “Pak Yusril ini saya kenal sejak lama. Beliau ini orang berani, sehingga banyak yang memusuhinya. Tetapi saya tahu, beliau menempuh jalan yang benar” kata Baasyir.

Yusril datang ke LP Gunung Sindur ditemani Dr Yusron Ihza dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor. Ia didaulat untuk menjadi imam dan khatib Jum’at di Mesjid LP. Keluarga Ustadz Abubakar Baasyir juga datang dari Solo. Hadir pula pengacara Abubakar Baasyir Achmad Michdan yang turut bersyukur atas bebasnya Baasyir. (Red*)

Friday, January 11, 2019

Redaksi Sukabuminews

Kapolri Bentuk Tim Khusus Kasus Novel, Libatkan Densus 88

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Jakarta, SUKABUMINEWS – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Dalam surat tugas tersebut, Tito menunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Irjen Pol Idham Azis sebagai ketua tim. Ia didukung Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta sebagai wakil ketua tim.

Surat tugas bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 sudah ditandatangani oleh Tito pada 8 Januari 2019 atau tiga hari silam. Dari surat itu diketahui setidaknya ada 65 nama yang masuk dalam tim gabungan tersebut. Dilibatkan pula dalam tim itu anggota Densus 88 Antiteror Polri serta tim dari KPK.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal mengonfirmasi surat tugas tersebut. Iqbal mengatakan surat Kapolri itu sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM untuk mengusut perkara Novel.

"Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan," ucap Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/1), dikutip sukabumiNews dari CNN Indonesia.

[Kapolri, Jenderal Tito Karnavian]
Dalam suratnya Tito disebutkan menjadi penanggung jawab tim tersebut. Dia didukung Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai wakil penanggung jawab.

Tim itu juga didukung tim pakar yang terdiri atas sejumlah nama. Mereka adalah mantan wakil ketua KPK Indriyanto Seno Adji, peneliti utama LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Selain itu ada mantan Komisioner Komnas Ham Nur Kholis dan eks ketua Komnas HAM yang kini dikenal sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.

Mengenai tanggal penandatanganan yang sudah berlalu sejak tiga hari lalu, Iqbal tak ambil pusing.

"Yang jelas belum sangat terlambat," imbuhnya.

Rekomendasi Komnas HAM yang dimaksud dalam surat tugas ini terjadi pada 21 Desember 2018. Saat itu Komnas HAM menyerahkan hasil kerja tim pemantau kasus Novel Baswedan ke KPK.

Novel mendapat serangan berupa siraman air keras ke wajahnya pada 11 April 2017. Saat itu, Novel baru saja menunaikan salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Akibat serangan itu, kedua mata Novel terluka. (SN/ CNN Indonesia)

Thursday, January 3, 2019

Redaksi sukabumiNews

Korupsi Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, KPK Periksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi keluar menggunakan rompi tahanan usai memjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK resmi menahan empat orang tersangka terkait OTT di Cianjur yang diantaranya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy Sethiady dan mengamankan barang bukti Rp 1,5 miliar terkait gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur TA 2018. TEIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
[Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi keluar menggunakan rompi tahanan usai memjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK resmi menahan empat orang tersangka terkait OTT di Cianjur yang diantaranya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy Sethiady dan mengamankan barang bukti Rp 1,5 miliar terkait gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur TA 2018. Foto: Tribunnews/Irwan Rismawan]
Cianjur, SUKABUMINEWS.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

Cecep merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018. Namun kali ini ia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Irvan Rivano Muchtar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/1/2019), dikutip dari tribunnews.

Selain Cecep, Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady juga turut menjadi terperiksa. Ia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Irvan diduga memotong dana untuk pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan bersama sejumlah pihak diduga telah memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium.

Pemotongan dana tersebut diambil dari DAK Pendidikan yang telah dialokasikan kepada sekitar 140 sekolah di Kabupaten Cianjur. (sn/tribun)

Friday, December 21, 2018

Redaksi sukabumiNews

Polantas Polres Gayo Lues akan Tindak Tegas Mobil Dinas yang Tidak Memiliki Surat-Surat Lengkap

Polantas Polres Gayo Lues akan menertibkan, bahkan tak segan untuk menindak tegas mobil dinas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan lalu-lalang di wilayahnya.
Polantas Polres Gayo Lues akan menertibkan, bahkan tak segan untuk menindak tegas mobil dinas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan lalu-lalang di wilayahnya.

Gayo Lues (ACEH), SUKABUMINEWS.net – Sebanyak 139 Kendaraan Dinas ( mobil dan sepeda motor) milik Pemkab Gayo Lues yang dikabarkan BPKB nya raib, masih bebas lalu lalang melintasi di jalanan raya di Kabupaten Gayo Lues.

Menanggapi hal tersebut Polantas Polres Gayo Lues akan menertibkan, bahkan tak segan untuk menindak tegas mobil dinas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan lalu-lalang di wilayahnya itu.

“Jika ada mobil plat merah (Dinas) yang tidak memiliki kelengkapan surat surat kendaraan  akan kita tertibkan di dalam kegiatan lantas seperti tindakan penilangan, kalau ada indikasi penyalagunaan BPKB  nantinya pihak kita akan melimpahkan kepihak Satreskrim,” kata Kapolres Gayo Lues AKBP, Eka Surahman, S.I.K melalui Kasat Lantas AKP. Handoko S saat di temui sukabumiNews di kantornya, Jum’at, (21/12).

Tidak hanya mobil dinas, jelas AKP. Handoko, namun aturan ini berlaku juga bagi mobil pribadi (plat hitam).

Untuk itu Kasat Lantas menghimbau agar Pemkab Gayo Lues segera menindak lanjuti dengan mengurus surat BPKB kendaraan yang katanya hilang tersebut ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) untuk disesesaikan dulu pajaknya.

“Kemudian bisa di ajukan ke pihak Kantor Samsat dengan beberapa persyaratan yang harus di penuhi syarat adminiterasinya,” ujar AKP Handoko.

“Dalam pengurusan BPKB, pihak kami menyerahkan atau mengajukan ke Derektorat Lantas Polda Aceh dengan pengeluaran surat perubahan, rusak atau hilang. Untuk penguna mobil yang sah harus melunasi pajak dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Handoko.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua LSM Topan RI, Norman Sembiring atas hilangnya ratusan BPKB kendaraan Dinas tersebut menduga ada oknum pejabat yang sengaja menghilangkan dengan menggadaikannya ke pihak Bank yang ada di Gayo Lues.

Saya berharap supaya pihak penegak hukum dapat menyelidik hal ini biar ada efek jera untuk oknum pejabat tersebut” ujar Norman.

[Pewarta: Amin lingga].
Editor: Red.
close
close