Breaking
Showing posts with label Gunungguruh. Show all posts
Showing posts with label Gunungguruh. Show all posts

Tuesday, August 27, 2019

Redaktur

Dianggap Banyak Bermasalah, Kinerja Kades Cibentang Diprotes Warga

warga desa cibentang datangi kantor desa
Warga Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Saat mendatangi Aula Kantor Desanya untuk memprotes Kinerja Kepala Desa bersama Stafnya, Senin (26/8/2019)  
sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Warga Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi mendatangi Kantor Aula Desa Cibentang, Mereka datang untuk memprotes kinerja kepala desa (kades) Asep Sukandar bersama staf yang dianggapnya banyak berbuat masalah (bermasalah), terutama menyangkut Anggaran Dana Desa 2019.

“Sepertinya banyak permasalahan yang harus di musyawarahkan, kami selaku masyarakat sangat sedih mendengar Anggaran Danan Desa 2019 yang tidak akan keluar tahun ini karena banyak permasalahan,” ujar Ahmad Madria, warga setempat.

“Makanya kami langsung sigap konfirmasi ke desa dengan menemui BPD,” jelasnya kepada sukabumiNews, usai menyampaikan protes, Senin (26/8/2019).

Ahmad beserta warganya menduga, bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat kurang. Pasalnya menurut Ahmad, saat ditanya tentang Peraturan Desa (perdes) selama 2,5 tahun, malah BPD menjawabnya baru dua Perdes yang dikeluarkan.

“Dari sini kami sudah bisa menyimpulkan, jelas kinerjanya BPD sangat kurang,” tegasnya.

Karena itu tambah Ahmad, Dia bersama warga lainnya ingin meyakinkan dengan menemui kepala desa tentang kebenaran 2 perdes yang telah dikeluarkan tersebut, agar Ia selaku masyarakat bisa mengawasi mengenai anggaran yang sangat besar dari pemerintah yang diserap oleh desa.

“Desa ini desa yang paling kecil wilayahnya di Kabupaten Sukabumi. Kalau untuk pengalokasian kami suka ngecek, terkadang ada kesimpang siuran karena di beberapa pembangunan pihak RT tidak mengetahui anggaran pekerjaan di daerahnya tersebut dikarnakan tidak terpampangnya papan proyek,” beber Ahmad.

“Kami menginginkan keterbukaan informasi tentang semua anggaran yang diserap oleh desa kami, sehingga masyarakat mengetahui semua anggaran yang diserap oleh desa dan semua pembangunan yang di kerjakan oleh desa,” tegasnya.


Pewarta : Azis R/Rio
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, August 6, 2019

Redaksi3

Puskesmas Gunungguruh Intensif Salurkan Vaksin Bersubsidi di 55 Posyandu

Ery Kustiawan Pelaksana Program P2P Puskesmas Gunungguruh
Ery Kustiawan Pelaksana Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Puskesmas Gunungguruh Kab. Sukabumi.*  
sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gunungguruh secara intensif menyalurkan vaksin-vaksin bersubsidi kepada 55 Posyandu yang menyebar di 5 desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Vaksin tersebut wajib diberikan kepada anak-anak usia 0-11 bulan, berupa pembeiran vaksin Hepatitis B, BCG, Pertusis, Diptheri, Polio, Tetanus, HiB (haemophillus influenzae tipe B) dan campak.

"Setiap bulan kita mendapatkan vaksin-vaksin bersubsidi dari dinas kesehatan untuk disalurkan di 50 Posyandu secara gratis. Tujuannya, agar balita, ibu menyusui dan ibu hamil tetap terjaga kondisi kesehatannya," kata Ery Kustiawan, selaku pelaksana program pemberantasan dan pengendalian penyakit (P2P) Puskesmas Gunungguruh kepada sukabumiNews saat ditemui di kantornya, Selasa (6/8/2019).

Penyaluran vaksin-vaksin itu ungkap Ery, diberikan kepada masyarakay secara gratis di 50 Posyandu. Tindakannya, jelas Dia, khusus dilakukan untuk mengatasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Penyakit itu, lanjut Ery, pada dasarnya belum ada, namun lebih kepada tindakan preventif sebagaimana telah menjadi program prioriritas pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya di Kecamatan Gunungguruh.

"Jadi, program vaksinasi ini untuk tindakan preventif terhadap kesehatan anak-anak dan para ibu. Karena mendapat subsidi dari pemerintah, biaya vaksinasi gratis".

Adapun jika masyarakat ingin mendapatkan Vaksin di bagian pelayanan Puskesmas, kami mengenakan tarif administrasi tarip karcis yang dikeluarkan pemda Kab. sukabumi sebesar Rp. 5 ribu. Alhamdulillah, hingga saat ini penyalurannya vaksin berjalan lancar dan sesuai dengan program," pungkasnya.

BACA Juga:
Warga Desa Cibolang Sukabumi Rentan Terkena Penyakit Dermatitis


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 10, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Kunjungi Kegiatan Rechecking di Kecamatan Gunungguruh, Yani Marwan Puji Desa Kebonmanggu

pkk kabupaten sukabumi
sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Kegiatan kunjungan rechecking 10 program terbaik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Penilaian 5 Lomba Tingkat Kabupaten Sukabumi untuk Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gungungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hari ini selesai dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kebonmanggu pada Rabu (10/07/2019) tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukabumi Dra. Hj. Yani Marwan.

"Pelaksanan Rechecking 10 Program PKK ini, bagian dari persiapan perlombaan. Desa Kebonmanggu merupakan desa yang masuk nominasi di tingkat Kabupaten Sukabumi," kata Hj. Yani Marwan kepada sukabumiNews di lokasi kegiatan, Rabu (10/07).

Untuk peserta lomba, Hj. Yani Marwan menyebut ada delapan desa yang telah mendapatkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari 47 desa model. Ada 5 kategori yang menjadi bahan penilaian, diantaranya: Tertib Adminitrasi, PAR, UP2K, Hatinya PKK dan Ipates.

"Ada dua desa yang sudah kita kunjungi, Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh dan Desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon. Nanti kita akan lihat, desa mana yang akan mewakili Kabupaten Sukabumi ke Tingkat Provinsi," sebutnya.

Pada pelaksanaan rechecking itu, Yani memuji Desa Kebonmanggu. Dia menilai, Desa Kebonmanggu memiliki reputasi dan prestasi yang baik. Dari 10 program PKK yang dilombakan, semuanya terlihat bagus. Di sisi lain, kata Dia, peran serta masyarakatnya pun begitu aktif. Yani berharap, dengan kegiatan ini, warga masyarakat Kebomanggu akan mendapatkan manfaatnya secara langsung. "Semoga melalui kegiatan ini, manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kebonmanggu," tutur Yani.

Ditempat yang sama, Camat Gunungguruh, Erry Estanto Y. menuturkan, dari 47 kecamatan yang ikut lomba, desa Kebonmanggu masuk nominasi 8 besar. Dia berharap, desa yang menjadi ranah pengawaasannya itu, bisa lolos sebagai juara di tingkat Kabupaten Sukabumi.

"Alhamdulilah, Desa Kebonmanggu masuk 8 besar. Ini seleksi yang ke dua, kemudian nanti akan ada tahap berikutnya di tingkat kabupaten," tutur Camat Erry.

Kepada sukabumiNews, Kepala Desa Kebonmanggu, Rasnita mengucapkan terima kasih kepada kalangan yang telah membantu mensukseskan acara tersebut. Dukungan dari berbagai kalangan di Desa Kebonmanggu, Muspika Gunungguruh dan unsur pembina PKK Kabupaten Sukabumi, dinilainya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan masyarakat di Desa Kebonmanggu.

"Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, desa kami masuk nominasi 8 besar. Kami berharap, bisa mewakili Kabupaten Sukabumi di tingkat Provinsi Jawa Barat," harap Kades Rasnita optimis. (*).


Pewarta: Azir R
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, June 29, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aktivitas Blasting oleh PT. Citatih Putra Sukabumi Diprotes Warga

peledakan tambang batu gamping
Lokasi aktifitas blasting tambang batu gamping oelh PT CPS.*
sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Warga Kp. Jaringao Rt. 002/012 Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merasa resah akibat aktivitas pertambangan Batu Gamping oleh PT. Citatih Putra Sukabumi (CPS) dengan cara menggunakan bahan peledak (blasting).

Lihat Videonya di akhir Artikel

"Sudah kami katakan sejak pertama kali bahwa kami sebagai warga Kampung Jaringao tidak setuju dengan aktivitas pertambangan yang menggunakan bahan peledak,” ujar Bubun (39) kepada sukabumiNews, Jum'at (29/6/19) kemarin.

Masih kata Bubun, dalam dua minggu sudah terjadi 8 kali ledakan. Oleh sebab itulah, jelas pria yang lokasi rumahnya lebih dekat dengan lokasi aktivitas pertambangan PT CPS yakni di daerah Gunung Kopi ini, warga merasa ketakutan.
Bubun mengatakan, sebenarnya warga tidak keberatan dengan Aktifitas Pertambangan PT. CPS jika aktivitas penambangannya bukan dengan cara peledakan. Sebab dengan cara seperti ini tutur Bubun, satu-satunya sumber mata air yang ada di dalamnya yang selama ini menjadi andalan kebutuhan warga, akan tercemari.

“Bilaman terus-menerus PT. CPS melakukannya dengan cara di ledakan maka warga khawatir mata air tersebut akan hilang dan terjadi kekeringan. Selain itu bencana longsor juga dikhawatirkan akan terjadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cicatih Putra Sukabumi (CPS), Rukmalan Somantri ketika dikonfirmasi, pihaknya membantah jika ada warga yang tidak setuju dan protes terhadap aktivitas tambang perusahaannya yang dianggap mengundang kecemasan warga sekitar.


BACA Juga:
PT. CPS Klaim Dapat Dukungan dari Warga Soal Aktivitas Tambangnya

“Kami pastikan aman dan kondusif.  Lagi pula peledakannya juga disaksikan langsung oleh aparat baik dari Polri maupun TNI. Sepengetahuan kami, tidak ada itu warga yang protes,” bantahnya.

Rukmalan mengaku bahwa sebelum melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan bahan peledak, pihaknya terlebih dahulu  melakukan sosialiasi kepada tokoh masyarakat sekitar.

Dia juga mengklaim, peledakan yang dilakukan perusahaannya sudah sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang berlaku tentang Pertambangan. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi segala perizinan terkait aktivitas perusahaannya.

“Izin Usaha Pertambangan dan izin peledakan dari Mabes Polri sudah kami kantongi. Jadi secara prosedur, sudah kami tempuh. Dan perlu diketahui juga, peledakan ini untuk mengejar terget produksi karena bila dilakukan secara manual itu sangat tidak mungkin,” jelasnya

Lantaran, tutur Rukmalan, batu di kawasan Gunung Kopi ini sangat keras. Dia juga memastikan bahwa pihaknya akan bertanggungjawab bila kedepan terjadi kerusakan lingkungan.

Klik Video Peledakannya dibawah ini!


Pewarta : Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

LPI Tipikor Kabupaten Sukabumi Gelar Silaturahmi dan Konsolidasi

sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Keluarga Besar Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) Kabupaten Sukabumi menggelar Konsolidasi sekaligus silaturahmi dengan Anggota dan Jajaran. Konsolidasi digelar di salah satu tempat di Kp. Tanjungsari Rt. 004/007 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Jaawa Barat pada Rabu (1/5/2019).

"Konsolidasi ini dilakukan atas intruksi dan arahan dari Ketua Umum di pusat supaya kepengurusan LPI Tipikor ditingkat bawah melakukan Pengawasan terhadap Pemerintahan dan Perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing,” kata Ketua DPW LPI Tipikor Kabupaten Sukabumi Nanang Setiawan kepada sukabumiNews.

Selain itu lanjut Nanang, LPI Tipikor sebagai sosial telah melakukan Investigasi di lapangan. “Dari hasil investigasi kita menemukan beberapa temuan yang memang harus disikapi dengan serius, diantaranya terkait program desa se-Kabupaten Sukabumi dan perusahaan-perusahaan yang nakal," ungkap Nanang.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPW LPI Tipikor Agung Sugianto mengaku, anggota kepengurusan LPI Tipikor di wilayah Kabupaten Sukabumi kini sudah mencapai ratusan orang.

"Alhamdulilah Anggota LPI Tipikor semakin bertambah sesuai dengan Visi Misi Lembaga kita yakni menjalankan program sesuai dengan AD/ART," ucapnya.

Agung berharap, kedepan LPI Tipikor ini menjadi Lembaga Independen. “Artinya kita akan membantu masyarakat dan akan mendukung program-program pemerintah serta akan mengawasi kinerjanya,” imbuh Agung.

Apabila program kerja dan bantuan untuk masyarakat di selewengkan baik itu dari pemerintah atau pun perusahaan swasta maka mereka akan berhadapan dengan LPI Tipikor," tegasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close