Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Saturday, September 19, 2020

Redaksi sukabumiNews

Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19, Perludem Desak Pilkada Serentak Ditunda


sukabumiNews.net, JAKARTA – Desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 terus menguat. Sebab, sebaran virus Covid-19 telah menjalar ke seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

 

Bahkan, teranyar, Ketua KPU Arief Budiman juga dinyatakan positif terpapar virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Sebelumnya, Komisioner KPU Evi Gintung juga dinyatakan positif Covid-19.

 

Selain telah menyerang penyelenggara, berdasar data KPU, hingga kini telah ada 60 pasangan bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif terpapar virus Korona. Karena itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah, KPU dan DPR menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada. Sebab, sebaran virus Covid-19 makin meluas dan makin sulit dikendalikan.

 

"Mendesak KPU, Pemerintah, dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas, dan dapat mengancam siapa saja," katanya dalam siaran pers Perludem yang ditandatangani peneliti Perludem Fadli Ramadhanil yang diterima pada Sabtu (19/9/2020).


BACA Juga: Anggota Dewas KPK Positif Covid-19

 

Dia mengatakan, penundaan pelaksanaan pilkada di sebagian daerah, atau bahkan di seluruh daerah pemilihan, sangat dimungkinkan secara hukum. Penundaan pelaksanaan Pilkada juga bukan pertanda kegagalan demokrasi di Indonesia.

 

"Menunda tahapan pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi, melainkan menunjukkan sikap cepat tanggap membaca situasi dan mengendepankan kesehatan publik," ujarnya.

 

Dia menambahkan, KPU, pemerintah dan DPR harus menjamin, mengutamakan, dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara yang akan memilih. Pilkada serentak nyatanya menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Karena itu menunda pelaksanaan Pilkada merupakan pilihan yang rasional dan konstitusional.[]


BACA Juga: Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia, Anies Ajak Jajaran Shalat Gaib


Pewarta: Gelora

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close