Breaking
Showing posts with label kpu. Show all posts
Showing posts with label kpu. Show all posts

Thursday, August 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Caleg DPRD Terpilih, Golkar dan Gerindra Peraih Kursi Terbanyak

penetapan caleg DPRD Kota Sukabumi terpilih
Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami dan Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara. (FOTO: IS/sukabumiNews)  

sukabumiNews, CIKOLE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan 35 calon anggota DPR Kota Sukabumi terpilih hasil Pemilu dan Pileg  2019. Pada penetapan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (14/8/2019) itu diketahui bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra meraih kursi terbanyak.

Kedua partai tersebut sama-sama memperoleh 6 kursi. Disusul Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing meraih 5 kursi. Sedangkan PDI Perjuangan hanya pemperoleh 4 kursi.

Sementara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih dua kursi dan Partai Hanura hanya mendapat 1 kursi.

Sedangkan partai lainnya seperti PBB, PKB, dan PKPI tidak meraih satu kursi pun.

Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, 35 caleg terpilih itu mewakili tiga dapil, di mana dapil I sebanyak 12 orang, dapil II sejumlah 12 orang dan dapil III 11 orang.

"Semua sudah ditetapkan dan tidak ada keberatan dari para saksi parpol," terang Sri Utami usai rapat pleno penetapan calon terpilih, Rabu (14/8/2019).

BACA Juga: 35 Anggota DPRD Kota Sukabumi 2019 Resmi Dilantik


Pewarta: Isman S.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, May 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Istri Ketua KPU Cianjur Disekap oleh Dua Orang Tak Dikenal

Foto: Yanti, istri Ketua KPU Cianjur, Jawa Barat terlihat syok setelah menjadi korban penyekapan di rumahanya, Kamis (23/05/2019) malam (KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN)
-- 
sukabumiNews, CIANJUR – Istri Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Cianjur, Hilman Wahyudi, disekap oleh dua orang tak dikenal, Kamis (23/5/2019) malam di rumahnya di Kampung Karangtengah, RT 002 RW 009, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sontak, kasus penyekapan terhadap istri Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Cianjur, Hilman Wahyudi ini menjadi perhatian publik.

Dadan Bunyamin (39), warga setempat yang turut menyelamatkan korban menuturkan, ia mendapati korban sedang terikat di tiang penyangga toren atau penampung air di teras belakang rumah.

Sebelumnya, Dadan yang tengah berjualan mie ayam di pinggir jalan itu mengaku didatangi suami korban untuk meminta bantuan warga.

“Saya dan Pak Hilman dibantu ada tiga warga yang lain lalu datangi lokasi. Saya lewat belakang, sedangkan yang lain lewat depan,” jelasnya.

Tiba di belakang rumah, Dadan mendapati korban tengah terikat di besi penyangga toren di teras belakang, sedangkan kain yang menutup mulut korban terlihat sudah terlepas.

“Saya naik ke tembok tapi belum berani turun khawatir masih ada pelaku di dalam rumah. Tapi Bu Yanti minta saya mengecek anaknya yang ada di dalam rumah,” katanya.

Dadan kemudian mencoba memberanikan diri untuk turun kemudian melepaskan ikatan tangan korban.

“Saat itu saya tidak melihat orang lain (pelaku). Mungkin sudah kabur sebelum warga datang,” ujarnya.

Sementara, Bambang Hendra, saudara korban yang ditemui di rumah korban mengatakan, sengaja datang setelah mendengar kabar adiknya disekap semalam.

“Iya katanya disekap, tapi saya tidak tahu detil kejadiannya karena saya belum bicara banyak dengan adik saya,” katanya singkat kepada wartawan, Jumat (24/5/2019) pagi.

Pantauan Kompas.com di lokasi kejadian, Jumat pagi sendiri terlihat sepi. Pintu dan jendela rumah bercat hijau itu terlihat tertutup.

Sebelumnya, jajaran Polres Cianjur yang menangani kasus tersebut masih melakukan penyelidikan termasuk mendalami motif dari kejadian tersebut.

“Masih kami dalami, jika memang ada perkembangan kami informasikan lagi," kata Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Budi Nuryanto kepada wartawan di lokasi kejadian, semalam.

Budi mengatakan, sejauh ini tidak ada dugaan motif yang mengarah pada profesi suami korban sebagai Ketua KPU Cianjur. “Doakan saja cepat terungkap," katanya.


Pewarta: Siti Cjr
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puluhan Mahasiswa KAMMI Kibarkan Bendera Kuning di Kantor KPUD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CITAMIANG - Puluhan Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi melakukan aksi pasang bendera kuning di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dengan disaksikan langsung oleh ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (21/5/2019).

Pengibaran bendera kuning yang dipasang di pagar halaman kantor KPU Kota Sukabumi itu merupakan bentuk pernyataan sikap atas duka cita mereka terhadap peristiwa bergugurannya para anggota penyelenggara pemilu 2019.

"Menurut data dari KPU Kota Sukabumi, ada tiga orang yang meninggal dunia, baik itu dari Pamsung maupun dari KPPS. Yang jelas KAMMI prihatin atas terjadinya peristiwa itu," kata Oksa kepada wartawan saat aksi berlangsung

Oksa memengapresia sikap KPU Kota Sukabumi yang dinilai sangat responsif dan kooperatif menyambut aksi pemasangan bendera kuning tersebut. Ia berharap hal ini bisa menjadi trend yang lebih baik pada periode kedepan.

"Secara personal maupun organisasi, KAMMI mengapresiasi kinerja KPU Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan personal antar pengurus," ungakp Oksa.

Di saat yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menyebut, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dengan aturan korban meninggal pada kurun waktu H-7 dan H+4 pencoblosan.

“Namun untuk beberapa kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu khususnya di Sukabumi tidak termasuk kriteria tersebut (H-7 hingga H+4) sehingga tidak mendapat santunan dari Gubernur," jelas Dia.

Kendati demikian tambah Sri Utami, Pemerintah daerah berjanji akan menanggung biaya pendidikan kepada 3 orang anak korban yang meninggal dunia, selain itu dari KPU-RI juga sudah ada SK untuk memberikan tanggungan uang duka cita untuk yang meninggal dan sakit.

"Untuk yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 36 juta, dan untuk yang sakita akan ditanggung biaya pengobatannya selama sakit," tandas Sri Utami

Aksi yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB itu berlangsung dengan tertib dan aman. Meski demikian, puluhan personil dari kepolisian resort Sukabumi Kota tetap disiagakan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tim Kuasa Hukum Habib Mustofa akan Usut Tuntas Kecurangan KPU Kota Sukabumi

Foto: Kuasa Hukum Habib Mustofa, Saleh Hidayat, SH. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/5) --  
sukabumiNews, CISAAT - Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suara Habib Mustofa Alhabsy, SE. atau HMA, caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi akhirnya di ungkap Tim Kuasa Hukum HMA, Saleh Hidayat, SH.

“Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” ungkap Saleh Hidayat kepada wartawan dalam konferensi Pers yang digelar di kantornya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Saleh, menyikapi hal tersebut Tim Caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

Saleh mengatakan, keputusan Bawaslu Jabar menjadi dasar baginya untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Ditafsirkan ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi, diantaranya kesalahan administratif human error, salah hitung, kesalahan catat, mungkin karena rumitnya sistem perhitungan atau karena faktor kelelahan,” kata Saleh.

Yang kedua, tutur Saleh, tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi adalah bentuk rekayasa yang dilakukan secara sistemik dan ini merupakan pelanggaran pidana pemilu..

"Kami selaku Kuasa Hukum dan Tim Mustofa telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat. Apabila KPU Kota Sukabumi tidak segera melakukan perubahan data serta mengembalikan klain kami yang seharusnya terpilih pada saat rekapitulasi, maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan," tegasnya. 

Saleh menambahkan, berdasarkan tahapannya melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawslu RI, maka pihaknya akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, Polda jabar atau ke Bareskrim Polri.

“Dan kami selaku kuasa hukum HMA akan menempuh jalur tersebut,” jelas Saleh Hidayat.

Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajarinya, Saleh menduga adanya pemanfaatan penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen ada diangka 8.171. Sementara data yang kita pelajari,.untuk Kabupaten Sukabumi hanya di angka 4000.

"Artinya 100 persen pemilih tambahan yang telah di sediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS itu semua datang ke TPS inilah yang irasional, secara normatif hukum boleh dan ini yang kita patut curigai selisih klain kami dengan calon partai tertentu," tutur Saleh.

Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi, ungkap Saleh, yaitu adanya coretan dan ada perubahan dari C1 plano ke DA1 dengan alasan salah tulis, lalu dari data DPTB, DPK dia kosong dan pas masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1 nya juga ada.

“Seandainya dari DPTB, sebelum ada hak pilih, harus ada DPTB dulu yang diatas, nah ini ko tiba-tiba ada di bawah sama DA1. Kemudian yang kedua dari data C1 DPTB, DPK, DPT disitu semua kosong tidak ada pemilih lalu kita samakan dari DA1 dari Kelurahan disitu tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” beber Saleh mengakhiri keterangannya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

KPU Terbukti Langgar Prosedur Input Situng dan Quick Count

Foto: Debat Cawaores ketiga dengan cawapres nomor urut 01 Maruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat ketiga yang hanya diikuti cawapres mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur input data penghitungan suara sementara (situng) Pemilu 2019. Bawaslu menyebut ada kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS dalam mengisi formulir C1.

Ini merupakan putusan dari persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menindaklanjuti adanya laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi.

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," kata ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan, seperti dikutip dari detikcom.

Bawaslu juga memerintahkan KPU memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke situng. Bawaslu mengatakan keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu menyarankan agar situng dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan informasi.

"Meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data," ujar anggota majelis Ratna Dewi Petalolo.

Dalam kesempatan terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 269 kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019. Dari jumlah itu, KPU sudah memperbaiki 256 kasus salah input hingga Kamis (16/5/2019).

"Sampai dengan hari ini yang salah input itu 269, data kemarin ya, dan yang sudah diselesaikan 256," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/5), seperti diberitakan CNN Indonesia.

Arief mengatakan, KPU selalu melakukan perbaikan ketika menemuka kesalahan input data Situng. Kesalahan itu ditemukan berdasarkan temuan petugas maupun laporan masyarakat. Perbaikan data Situng juga sejalan dengan putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar tata cara input data Situng.

"Situng sudah diputuskan kan, sebagai akses keterbukaan informasi, silakan KPU boleh melanjutkan Situng. Cuma mereka (Bawaslu) kan minta perbaikan supaya ke depan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan input data sesuai C1," ujarnya.

Pelanggaran Quick Count

Tidak hanya terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan sementara (situng) atau real count, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait lembaga penyelenggara penghitungan cepat alias quick count.

KPU dinyatakan terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count. Hal tersebut merupakan putusan dari persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (16/5/2019).

"Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu bahwa KPU tidak melakukan pengumunan secara resmi terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019," ujar anggota majelis, Rahmat Bagja, seperti dikutip dari detikcom.

Bawaslu juga menyatakan KPU terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan dalam laporan sumber dana dan metodologi. Bawaslu menjelaskan seharusnya laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Bawaslu menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan," jelas Rahmat.

Untuk itu, Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. Bawaslu meminta KPU segera mengumumkan lembaga survei yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

"Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Lalu memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga pengitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," ujar Majelis Hakim, Abhan, dalam persidangan.

Menanggapi hasil keputusan Bawaslu, Ketua KPU Arief Budiman mengakui belum semua lembaga quick count melaporkan dana ke KPU.

"Belum semua (melaporkan sumber dana), tapi kewajiban itu ada di mereka menyampaikan ke kita, tanpa harus kita minta-minta harusnya. Ada pasal yang menyatakan mereka harus melaporkan ke KPU," ujar Arief di gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/5/2019), seperti dikutip dari pemberitaan detik.com.

"Kalau KPU kan mereka daftar. Kita cek sumber dana, metodologi, dan badan hukum. Kalau penuhi syarat, ya kita tetapkan. Kemudian sudah diperintahkan juga kalau mereka melakukan quick count hasilnya paling lama 15 hari harus disampaikan ke kita. Pertanyaannya adalah apakah semua lembaga melakukan quick count yang terdaftar di KPU? Saya harus pastikan dulu," lanjutnya.

Pewarta: CNBC
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, April 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Duka Petugas KPPS

Indra Indrawan, Anggota KPPS TPS 12 Desa Karangtengah, Cibadak saat menjalani perawatan di salah satu RSUD.
-----
Lagi, Seorang Anggota KPPS di Karang Tengah Meninggal Dunia


sukabumiNews, CIBADAK - Indra Indrawan (34), warga Kp. Pasir Sireum RT.001/001 Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghembuskan nafas terahkir saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Cibadak pada Ahad (28/4/19) sekira pukul 18:00 WIB.

Indra Indrawan adalah salah satu Anggota Komisi Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 12 Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Pemilu Serentak 17 April 2019. Dia diduga meninggal akibat kelelahan saat melaksanakan tugas sebagai KPPS yang selama beberapa hari  terus menerus dikerjakannya.

"Dia di kenal gigih tampa kenal lelah dalam menjalankan tugasnya," ungkap Gerry Imam Sutrisno, Kepala Desa Karangtengah kepada wartawan.


Gerry menjelaskan, Indra Indrawan (alm, red) sempat mendapatkan perawatan intensiv dirumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak terselamatkan.


"Semoga amal ibadah almarhum di terima di sisi Yang Maha Kuasa, dan semoga pula pihak keluarga yang di tinggalkan di beri ketabahan dalam menghadapi musibah ini," ucap Gerry seraya menambahkan, "kami dari pemerintah Desa Karangtengah ikut berbelasungkawa atas kepergian korban."


Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Meri Sariningsih ketika dihubungi sukabumiNews menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Pejuang Demokrasi ini.


"Semoga Alm Indra Indrawan diampuni segala dosanya dan bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan." ucap Meri, Senin (28/4/2019).


Meri mengungkapkan, sampai saat ini tercatat sudah 7 orang petugas KPPS di Sukabumi yang gugur dalam menjalankan bertugasnya.



Pewarta: Azis R.



Editor: AM.
Copyright © CUKABUMINEWS 2019

Monday, April 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sandi Percaya KPU Profesional dan Berintegritas

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. (Foto: dok. Medcom.id)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta para pendukungnya mengawal proses penghitungan suara real count di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sandi yakin profesionalitas dan integritas KPU masih terjaga.

"Prabowo-Sandi percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan integritas, profesionalisme, dan kejujuran," kata Sandi di Posko Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu meminta KPU dan Bawaslu menjaga kepercayaan yang diberikan rakyat sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kejujuran dan keadilan syarat mutlak dalam menentukan pemenang kontestasi Pilpres 2019.

"Masyarakat berhak menerima hasil pemilu yang jujur adil dan berintegritas," tegas Sandi.

Sandi mengajak para relawan dan pendukungnya mengawal proses penghitungan suara. Ia tak ingin ada satu suara pun yang dimanipulasi dalam proses penghitungan real count.

"Pendukung Prabowo-Sandi untuk terus membantu mengawal dan memonitor input data input data suara dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas dan kejujuran," jelas Sandi.

Menurut Sandi, soal menang dan kalah bukanlah tujuan utama dalam sebuah perjuangannya. Namun, perubahan menuju Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Perjuangan ini bukan hanya perjuangan berhasil atau tidak, bukan perjuangan menang atau kalah. Tapi perjuangan Prabowo-Sandi adalah menghadirkan perubahan menuju Indonesia adil makmur," pungkas Sandi, dikutip medcom.id.

Sunday, April 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Update Real Count KPU: Prabowo Tertinggal 1,4 Juta Suara

Gambar: Istimewa
------
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin masih mendominasi perolehan suara sementara atas paslon capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Keunggulan diketahui berdasar data sementara yang dilihat pojokbandung.com di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU di website resmi https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/, Minggu (21/4) pukul 16.00 WIB. Data sementara ini berasal dari progress 88.724 atau 10,9 persen dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) se Indonesia.

Berdasar data sementara tersebut Jokowi – Kiai Ma’ruf meraih 9.153.147 atau 54,21 persen suara. Unggul atas Prabowo – Sandi yang sementara ini meraih 7.731.743 atau 45,79 persen suara.

Jika dilihat dari peta keunggulan per provinsi, pasangan Jokowi – Ma’ruf masih mendominasi. Jokowi unggul di beberapa daerah dengan suara besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta. Prabowo – Sandi juga demikian. Unggul di sejumlah daerah dengan suara besar seperti Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, maupun Sumatera Barat.

Adapun peta keunggulan Jokowi – Kiai Ma’ruf Amin sebagaimana perhitungan sementara itu adalah di Sumatera Utara 386.681 suara. Bengkulu 353.953, Lampung 338.547, Kepulauan Bangka Belitung 107.036, Kepulauan Riau 128.778, DKI Jakarta 471.222.

Keunggulan juga diraih di Jawa Tengah dengan perolehan 1.631.085 suara sementara, Daerah Istimewa Yogyakarta 200.351, Jawa Timur 1.073.359, Bali 183.146, Nusa Tenggara Timur 90.619, Kalimantan Tengah 90.269, Kalimantan Timur 100.570, Sulawesi Utara 102.278, Sulawesi Tengah 33.818, Gorontalo 128.786, Sulawesi Barat 50.230, Maluku 42.066, Papua 12.903, Papua Barat 3.304, Kalimantan Utara 29.974 dan luar negeri 141.931 suara.

Pesaingnya, Prabowo – Sandi unggul di Aceh dengan raihan sementara 255.528 suara, Sumatera Barat 489.778, Riau 191.022, Jambi 128.962, Sumatera Selatan 437.852, Jawa Barat 720.357. Kemudian, Banten 290.188 suara, Nusa Tenggara Barat 230.634, Kalimantan Barat 180.579, Kalimantan Selatan 111.215, Sulawesi Selatan 283.203, Sulawesi Tenggara 160.827, Maluku Utara 12.161.


Sumber:PojokBandung

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN: Dulu Waktu Pilkada DKI 2017 Prabowo Percaya Quick Count, Sembari Menunggu Hasil Rekapitulasi Nasional Resmi dari KPU

sukabumiNews, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin meminta kepada pihak pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar tetap percaya terhadap hasil hitung cepat (Quick Qount) dari lembaga survei.

Pasalnya, beberapa partai pengusung mereka pun memercayai hasil hitung cepat dari masing-masing lembaga survei tersebut untuk menjadi acuan data di pemilihan legislatif (Pileg).

1.`Parpol pengusung BPN tidak percaya hasil hitung cepat untuk capres, tapi percaya untuk Pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Sekertaris TKN, Hasto Kristiyanto, saat mengadakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

“Untuk itu kita melihat situasi sekarang parpol pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk parpolnya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick qount diterima kemudian untuk quick qount Pilpres tidak diterima,” kata Hasto, Jumat (19/4).

2. Ironi TKN terhadap parpol pengusung Prabowo-Sandiaga

Oleh karena itu, Hasto menyebut sangat ironis dengan sikap yang ditunjukan dari partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. “Kemudian mengadakan secara sepihak, melakukan tiga kali pernyataan menang dengan data yang selalu berbeda-beda tersebut,” terang Hasto.

3. Prabowo pada Pilkada DKI percaya hasil hitung cepat

Sementara itu, sambung Hasto, Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memercayai keakuratan dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga para survei. “Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan quick count sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi,” ungkapnya.

4. TKN minta sama-sama menunggu hasil rekapitulasi nasional oleh KPU

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga situasi agar tidak lebih memanas hingga akhirnya KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara secara nasional.

“Meski pun sekali lagi Ibu Megawati mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU,” pungkasnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di laman IDN Times
Redaksi sukabumiNews

KPU: Kesalahan Entri Tidak Hanya Lima, Tapi Sembilan Daerah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid. (Foto: Istimewa)
----------------
sukabumiNews, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Pramono Ubaid, mengakui ada kemungkinan pihaknya salah dalam mengentri atau memasukkan data penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke sistem penghitungan atau situng melalui website mereka. Dari informasi yang beredar di media sosial, ada kesalahan entri di lima TPS, di lima daerah yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

"Ada kemungkinan pasti, di mana, staf kita di kabupaten/kota melakukan kesalahan dalam mengentri angka-angka, memindahkan angka di C1 ke dalam komputer," kata Pramono dalam wawancara dengan tvOne, Jumat, 19 April 2019.

Pramono menuturkan sejauh ini dari angka yang sudah masuk ke sistem penghitungan, mereka menemukan kesalahan tidak hanya terjadi di lima TPS tetapi bertambah 9 TPS.

"Nanti akan saya detailkan. Kira-kira sejauh ini sudah menemukan 9 TPS ada kesalahan entri tersebut," katanya.

Meskipun demikian, Pramono menekankan bahwa KPU tidak melakukan penghitungan resmi menggunakan situng. Mereka hanya mempublikasikan, menayangkan hasil penghitungan TPS di Indonesia.

"Selain menampilkan formulir C1 yang discan, entri dari staf. Bukan salah baca komputernya atas C1 yang discan. Ada pekerjaan yang berbeda di sana, (menampilkan formulir C1) sekaligus ada entrinya," ujarnya.

Pramono mengatakan pada prinsipnya, ada dua jalur yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, ada jalur official, formal resmi, proses penghitungan suara hasil-hasil pemilu setiap TPS direkap secara berjenjang, di kecamatan, provinsi sampai tingkat nasional.

"Butuh waktu 35 hari," katanya.

Di satu sisi yang lain, lanjut Pramono, ada proses rekapitulasi secara terbuka. Tapi tentu yang mengetahiu hasilnya adalah peserta rapat pleno itu saja, yaitu jajaran KPU, pengawas pemilu, dan saksi-saksi.

"Karena itu selain jalur formal sebelah kiri, ada jalur sebelah kanan, menayangkan hasil penghitungan dari TPS. Pihak-pihak resmi, publik bisa mendownload di situng itu. Dua jalur yang berbeda. Untuk penentuan yang formal manual tadi," katanya.

Artikel ini telah tayang di laman VIVA.co.id, Jumat, 19 April 2019.

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTb

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap 2 untuk pemilihan umum (pemilu) 2019.
sukabumiNews, SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap 2 untuk pemilihan umum (pemilu) 2019. Rapat Pleno dilaksanakan di salah satu Hotel di Jl. Selabintana Sukabumi pada Selasa (12/3) kemarin.

Berdasarkan data yang diterima, DPTb tahap kedua bertambah sangat signifikan. Untuk DPTb keluar tercatat ada 2,460 pemilih yang sebelumnya hanya tercatat sebanyak 1,076 dengan rincian sebanyak 1516 pemilih laki-laki dan 944 pemilih perempuan. Sementara DPTb yang masuk sebanyak 2,344 yang sebelumnya tercatat 1,016 dengan rincian terdiri dari 1672 orang pemilih laki-laki dan 672 pemilih perempuan.

 "Jumlah yang keluar berada di 47 kecamatan dan 205 desa/keluarahan serta 1,179 TPS. Sementara jumlah yang masuk berada di 44 kecamatan, 170 desa/kelurahan dan 733 TPS," jelas Komisioner KPU Ayi Saepudin dan Hamdan Sapari dalam pesan WhatsApp yang diterima sukabumiNews, Rabu (13/3).

Sementara itu, kata Ayi untuk potensi pemilih menggunakan e-KTP sejumlah1459 pemilih yang terdiri dari 752 pemilih laki-laki dan 707 pemilih perempuan yang  tersebar di 41 Kecamatan, 206 desa/kelurahan dan 675 TPS.

"Kalau melihat hasil data, untuk penambahan sangat signifikan," tandasnya.


[Pewarta: Karim R.]
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU-Kemendagri Bentuk Tim Tuntaskan Masalah WNA Masuk DPT

sukabumiNews, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat membentuk tim bersama untuk menuntaskan persoalan temuan data WNA masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. Tim bersama tersebut terdiri dari perwakilan KPU, Kemendagri dan Bawaslu. 
[Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (5/10). Foto: dok. ROL]
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan temuan data sebanyak 103 WNA di dalam DPT sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Setelah diteliti kembali, hanya ada 101 WNA dalam DPT itu.

"Ratusan data tersebut telah dicoret atau dihapus dari DPT Pemilu 2019," ungkap Viryan, dikutip ROL.

Kemudian, KPU juga melakukan pencermatan terhadap laporan temuan data WNA dari penyelenggara pemilu di daerah. Dari daerah ditemukan 73 WNA yang masuk DPT.

Menurut Viryan, 73 orang WNA ini pun sudah dihapus oleh KPU. Sehingga secara total ada 174 orang WNA yang telah dihapus dari DPT Pemilu 2019.

"Untuk memastikan hal tersebut sudah selesai, KPU dan Dirjen Dukcapil sepakat untuk membentuk tim teknis bersama yang mewakili KPU, Dukcapil dan koordinasi dengan komisioner Bawaslu. Substansinya adalah agar jangan sampai ada orang yang tidak punya hak pilih justru menggunakan hak pilih," jelas Viryan kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Dukcapil dan Bawaslu di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Tim ini, kata dia, akan bekerja dalam kurun waktu sepekan. Selain menyelesaikan persoalan data WNA yang masuk DPT, tim ini juga akan menyisir data WNA yang sudah punya surat keterangan tetapi belum punya KTP-el.

Sebab, kondisi seperti ini menurut Viryan menjadi potensi data WNA masuk ke DPT Pemilu. "Kami pastikan seluruh data terkait WNA akan selesai selama sepekan. Nah kami ingin bekerja agar ini semua bersih dalam sepekan kedepan. Dan ini akan kami sampaikan ke publik apa pun hasilnya," tegas Viryan.

Meski bekerja secara tim, tetapi jika ada temuan data bisa disampaikan melalui Bawaslu, KPU maupun Dukcapil Kemendagri. Temuan masyarakat juga akan ditangani oleh tim ini.

Lebih lanjut, Viryan pun menyatakan tim nantinya juga akan mensinkronisasikan penelusuran data yang sudah ditemukan oleh Bawaslu. Sehingga, jika hari ini Bawaslu menyampaikan data 158 WNA masuk DPT Pemilu 2019, maka data itu Kemungkinan bisa sama atau tidak sama dengan data hasil penyisiran KPU sebelumnya.

"Semua data yang ada perlu disinkronisasikan. Agar sinkronisasinya lebih baik maka akan dijalankan oleh tim teknis, karna kalau bicara data kan jelas yang punya siapa, namanya siapa, tinggal dimana kan jelas. Contoh salah satu WNA yang masuk DPT setelah kami telusuri ternyata ada WNA yang menikah dengan WNI. Nah WNA ini perempuan, WNI-nya laki-laki, kemudian masuk di kartu keluarga (KK). Pemikiran kita masyarakat kita masih seperti itu, padahal sebenarnya dia masih WNA," tegas Viryan. [SN/ROL]
close
close
close