News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Apdesi Minta Dinsos Verifikasi Data Peneriman Manfaat BPNT/PKH

Apdesi Minta Dinsos Verifikasi Data Peneriman Manfaat BPNT/PKH

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi Ojang Apandi.  
sukabumiNews.net, CISAAT – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi geruduk kantor Dinas Sosial. Kedatangan mereka dilatarbelakangi data penerima bantuan sosial yang dinilai amburadul.

Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin mengatakan, kedatanganya ke kantor Dinsos untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait data penerima manfaat bansos.

Menurut Deden, data tersebut tidak valid dan bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga berpotensi terjadi konflik di lingkungan masyarakat.

"Kami meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memperivikasi data penerima manfaat bansos karena saat ini datanya tidak valid," kata Denen kepada sukabumiNews, Selasa (28/4/2020).

Sebelumnya, ditemukan Data BPNT/PKH Ganda oleh Kades Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, Taopik. Taupik mendatangi Kantor Dinsos dan meminta kepada Pemerintah agar menghapus data penerima manfaat program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Ketidak validan data yang dimaksud, terang Deden yakni adanya tumpang tindih antara data penerima bantuan BPNT, PKH dan bantuan Pemprov Jabar untuk masyarakat miskin baru (misbar). Bahkan, tambah Deden, masih terdapat data penerima bantuan yang saat ini sudah meninggal dunia.

"Berdasarkan beberapa poin tersebut maka kami menuntut kewenangan agar pendataan bisa dilaksanakan oleh aparatur desa masing-masing," ulasnya.

Sementaa Wakil Apdesi, Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi mengaku, berdasarkan hasil survey di lapangan pihaknya menemukan cukup banyak data penerima manfaat yang sudah meninggal dunia.

"Setelah kami lakukan cek data by name by addres ditemukan hampir 50 persen data penerima bantuan itu sudah meninggal dunia.  Otomatis bantuan itu tidak akan tepat sasaran," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ojang, Apdesi meminta pemerintah berwenang untuk menghentikan sementara kegiatan pendistribusian bantuan sembako dari pemprov jabar sampai data tersebut selesai diperbaiki.

"Alhamdulillah tuntutan kami disetujui dan berdasarkan hasil musyawarah maka diputuskan, Dinsos akan mengferval data supaya bansos dari pusat, provinsi, Kabupaten dan dana desa supaya data non Dtks yang diusulkan desa sesuai harapan," ucapnya.

Selain itu, disetujui juga bantuan provinsi yang segera di distribusikan sementara ditahan dulu sebelum data yang akurat masuk ke dinas sosial Kabupaten Sukabumi.

"Dan bantuan langsung tunai dari dana desa dilaksanakan tunai dan di susun oleh perbup yang insya Allah minggu ini perbupnya disahkan dan akan dibagikan ketiap desa," pungkasnya.
Pewarta : My Kuncir
Editor : Azis R/Red*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas