News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Komunitas Demokrasi Sehat Luncurkan Program Pilkades Nol Rupiah

Komunitas Demokrasi Sehat Luncurkan Program Pilkades Nol Rupiah

Komunitas Demokrasi Sehat bersama Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu melakukan diskusi bersama masyarakat Desa Cibuntu pada Ahad (21/3/2021). 

SUKABUMINEWS, SIMPENAN – Komunitas Demokrasi Sehat bersama Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu melakukan diskusi bersama masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Ahad (21/3/2021).

Selain diskusi mengenai bahaya politik uang, komunitas tersebut juga meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah. Program tersebut, bertujuan untuk meminimalisir praktik-praktik politik uang yang dimulai dari pedesaan.

Inisiator Komunitas Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan menjelaskan, program Pilkades Nol Rupiah tersebut merupakan gerakan moralitas. Dimana, pihaknya cukup khawatir dengan politik uang yang terkesan telah menjadi tradisi di masyarakat dalam setiap perhelatan pemilu.

"Launching Pilkades Nol Rupiah dan diskusi tentang bahaya politik uang dengan para tokoh masyarakat ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi tentang bahayanya praktik politik uang terhadap kelangsungan demokrasi," kata Lupi kepada sukabumiNews Ahad (21/3/2021).

Sebelumnya lanjut Lupi, komunitas demokrasi sehat telah melakukan survei tentang cost politik pada jenjang pemilihan kepala desa. Dari kurang lebih 30 koresponden, untuk biaya politik pada Pilkades hasil survei mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

"Kenapa masyarakat di desa yang kami jadikan sasaran, karena memang miniatur potret demokrasi di Indonesia mulai dari desa, mulai dari lingkungan terkecil. Maka dari itu, gerakan ini kami mulai dari desa," terang pria yang akrab disapa Upi itu.

Menurutnya, salah satu yang menjadi pemicu praktik KKN yang dilakukan oleh para pejabat publik, khususnya yang dipilih langsung melalui proses pemilu dilatarbelakangi oleh biaya politik yang tinggi. Sehingga, tidak sedikit pada pejabat yang korup hanya karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkannya.

"Terkadang masyarakat tidak sadar, bahkan dianggap biasa ketika mendapat sejumlah uang agar memilih salah satu kontestan dalam pemilu. Padahal, hal itu justru sama saja mendorong agar orang yang kita pilih itu untuk korupsi," ujarnya.

Terlebih kata Upi, pada 2022 yang akan datang kurang lebih sekitar 70 desa akan menggelar Pilkades serentak. Maka dari itu, untuk menekan angka politik transisional pada Pilkades, pihaknya meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah.

"Sudah berapa kepala desa yang tersandung masalah hukum karena korup dana desa? Siapa yang salah? Saya rasa ini tanggung jawab kita semua, tidak bisa kalau hanya menyalahkan kepala desa kalau misalnya kita sebagai masyarakat menganggap politik uang itu biasa," tuturnya.

Komunitas Demokrasi Sehat berharap, gerakan Pilkades Nol Rupiah di luncurkannya ini dapat meminimalisir praktik- praktik kotor pada Pilkades mendatang.

Komunitas Demokrasi Sehat ini percaya, dengan berkurangnya angka politik uang yang dimulai berjenjang dari mulai Pilkades akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Dodi Setiawan, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas demokrasi sehat dan Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu. Dirinya berharap, warga Desa Cibuntu jadi mengetahui akan bahayanya dampak dari politik uang tersebut.

"Tentunya saya mengapresiasi, terimakasih kepada semua pihak. Saya harap, perbaikan kualitas demokrasi di Sukabumi ini dimulai dari desa kami," pungkasnya.

Pewarta: Azis Ramdhani
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2021

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas