Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Monday, October 19, 2020

Redaksi sukabumiNews

Pernyataan Bu Titi soal Masa Kontrak PPPK Bikin Adem

Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih. (Foto: Net) 

sukabumiNews.net, JAKARTA – Masa kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) minimal satu tahun sampai lima tahun, dan setelah itu bisa diperpanjang lagi bila formasinya masih dibutuhkan serta berkinerja baik, mendapat tanggapan dari Titi Purwaningsih.

 

Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) ini berpendapat, bila perpanjangan kontrak 5 tahun sekali itu tidak masalah. Namun masa kerjanya harus sampai pensiun.

 

"Tidak masalah sih masa kontraknya sampai lima tahun, tetapi agar honorer K2 dilindungi, masa kerjanya harus sampai pensiun," kata Titi dikutip sukabumiNews dari JPNN.com, Senin (19/10/2020).

 

Dia juga mendesak agar tes PPPK hanya sekali. Artinya dalam perpanjangan kontrak lima tahun pertama tidak ada tes lagi.

 

Untuk perpanjangan masa kontrak, lanjut Titi, pemerintah pusat sebaiknya membuat aturan agar daerah memberikan perencanaan masa kerja PPPK dari honorer K2 sampai pensiun.

 

Dia mencontohkan, masa kerja guru honorer K2 yang lulus PPPK masih 15 tahun lagi (sampai pensiun). Jadi kalau masa kerja PPPK dari honorer K2 dihitung sampai pensiun, daerah sudah merencanakan selama 15 tahun.

 

"Dan, itu dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan ASN PPPK per 5 tahun sekali," ujarnya.

 

Mengenai evaluasi setiap tahun selama masa kontrak, Titi mengatakan sangat setuju. Mengingat orang bekerja memang harus ada evaluasi biar tidak seenaknya dan juga berlomba-lomba meningkatkan kinerja masing-masing menjadi lebih baik.

 

Titi melanjutkan, honorer K2 ingin hidup tenang, aman dan nyaman di sisa hidupnya untuk mengabdikan diri di negeri ini. Alangkah bijaknya bila pemerintah membuat aturan yang bisa melindungi honorer K2.

 

"Kami berharap ada aturan khusus karena honorer K2 itu dan lahir dari aturan PP 48/2005, PP 43/2007, dan PP 56/2012," tandasnya.


BACA Juga: 1 Juta Guru akan Direkrut, Honorer K2 Punya Peluang Besar


Sumber: JPNN

Editor : Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close