Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, October 13, 2020

Redaksi sukabumiNews

Orator Aksi 1310 ANAK NKRI: Kami akan Membubarkan Ketidakadilan

Demonstrasi yang digelar ANAK NKRI di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020)

sukabumiNews.net, JAKARTA – Seorang orator Aksi 1310 yang digelar Aliansi Nasional Anti-Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI), Salman Alfarisi menyebut Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.

 

Menurut dia, Jokowi seharusnya mundur setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Sebab, menurut dia, aturan sapu jagat itu hanya menyusahkan rakyat.

 

Salman mengungkapkan itu saat berorasi dalam aksi ANAK NKRI menolak UU Cipta Kerja di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

 

“Tidak ada pilihan kecuali kami meminta untuk Bapak Jokowi mundur,” kata Salman dalam orasinya.

 

Salman mengatakan, UU Cipta Kerja telah ditolak secara tegas oleh berbagai elemen rakyat. Mulai dari buruh, akademisi, hingga mahasiswa sudah menyuarakan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja.

 

“Beberapa waktu lalu, kawan dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan Omnibus Law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang Omnibus Law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif,” beber pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD FPI) DKI Jakarta itu.

 

Dalam orasinya, Salman juga berkata ANAK NKRI terpaksa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Sebab, hingga saat ini terdapat ketidakadilan di Indonesia sebagai buntut pengesahan UU Ciptaker.

 

“Kami melihat di tengah-tengah kita, di hadapan kita, dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Sebagai umat Islam, kami akan membubarkan ketidakadilan di negeri kita,” pungkas dia.

 

Sebagaian catatan, ANAK NKRI ialah kelompok massa dari sejumlah ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U). [Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com]


BACA Juga: Menyikapi Gelombang Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Din Syamsuddin: Tak Perlu Narasi Menunggangi atau Ditunggangi


Pewarta: Fajar

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close