Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, July 14, 2020

Red1

Para Kades Mengeluh, Kuota Banprov Tahap 2 Non DTKS Jauh Tidak Sesuai dari Kuota Sebelumnya

Para Kades di wilayah Kecamatan Surade
Para Kades di wilayah Kecamatan Surade berdiskusi dengan Camat Ukat Sukayat (kiri) guna mendapatkan sosusi yang tepat terkait kurangnya kuota bantuan tahap II dari Pemprov Jabar bagi masyarakat terdampak Covid-19 di masing-masing wilayah desanya. 

sukabumiNews.net, SURADE – Bantuan Sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tahap II bagi masyarakat terdampak COVID-19 menuai polemik lantaran jumlah kuota yang diterima jauh tidak sesuai dengan jumlah kuota bantuan sebelumnya.

Menyikapi hal tersebut, para kades dan camat di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi di rumah dinas Camat Surade, Selasa (14/07/2020).

“Rakor ini dimaksudkan untuk mencari solusi tepat agar masyarakat tidak kecewa dengan bantuan tahap II ini,” ujar Camat Surade, Ukat Sukayat kepada sukabumiNews.

Dalam kesempatan tersebut, para kades menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diberikan pada tahap II ini kuotanya jauh lebih sedikit dibanding jumlah kuota penerima pada bantuan tahap sebelumnya.

BACA Juga : 25 Ribu Warga Tidak Dapat Bantuan DTKS, Pemkab Sukabumi akan Usulkan Kembali ke Pemprov

“Misalnya, bansos/bangub tahap I, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citanglar Kecamatan Surade jumlah 449 KPM. Tapi di Tahap II ini jumlahnya berkurang menjadi 144 KPM, sehingga kurangnya jauh sekali yaitu 305 KPM,” ungkap salah satu kades.

“Ini sangat tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) sebelumnya,” tuturnya.

Para kades berharap keluhan ini bisa tersampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan diberlakukannya otentik data.

“Kami sangat mengahargai apa yang dikeluhkan para kades, lantaran mereka juga merasa khawatiran akan adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Ungkapan para kades juga tentunya berdasarkan keluahan yang mereka terima dari warganya masing-masing,” kata Camat Surade, Ukat Sukayat.

BACA Juga : Pembayaran Siltap Mandek, Beberapa Perangkat Desa di Wilayah Pajampangan Mengeluh

Pewarta : MY Kuncir
Editor : AM.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close