Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, June 9, 2020

Redaksi sukabumiNews

Hamdan Zoelva: RUU Haluan Ideologi Pancasila Tidak Jelas

Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstiusi (MK). FOTO : Istimewa  
sukabumiNews.net, JAKARTA – RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sedang menjadi pembahasan di DPR RI dinilai mantan Ketua Mahkamah Konstiusi (MK), Hamdan Zoelva tidak memiliki kerangka berpikir yang jelas.

Hamdan menyayangkan pembahasan RUU HIP tidak menempatkan Pancasila sebagai paradigma pokok dalam kehidupan bernegara.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan webinar pengurus pusat KB PII dengan tema “Dasar Negara Dalam Perpektif Indonesia Masa Depan” pada Sabtu 6 Juni 2020 lalu, melalui jaringan Zoom.

Hadir sebagai Narasumber, Prof Dr Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhamadiyah), Ali Taher Parangsong (Anggota Baleg DPRRI dari Fraksi PAN), Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Prof Suteki (Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum) dan Tuty Mariani (KBPII).

Hamdan Zoelva menjelaskan Pancasila merupakan filosofi dasar bernegara yang menjadi haluan dari aspek ekonomi, hukum, maupun politik.

Pancasila, menurut Hamdan diambil dari kepribadian nilai-nilai bangsa Indonesia, pembahasan tentang Pancasila tidak berhenti di tanggal 1 Juni.

Tetapi, lanjut Hamdan Dekrit 5 Juli 1959 telah mengakomodir kepentingan kelompok Islam dan nasionalis yang mengakui spirit Piagam Jakarta dalam UUD.

BACA Juga : RUU HIP Memeras Pancasila, Mengancam Agama dan Negara

Pewarta : DM/Swamedium
Editor : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close