Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Thursday, May 14, 2020

Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 200 E-Warong di Lebak Diduga Jual Beras Diatas HET

Ilustrasi : beras diatas harga eceran (HET). 
sukabumiNews.net, LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PPP Musa Weliyansah menyebut, lebih dari 200 agen Warung elekronik gotong royong (e-Warong) yang tersebar di 23 kecamatan dari total 28 kecamatan di Kabupaten Lebak, masih menjual komoditi dengan sistem paket dan harga beras diatas harga eceran tertinggi (HET) serta tidak sesuai dengan harga pasar.

Hal itu dikatakan Musa kepada wartawan via pesan WhatsApp, Kamis (14/5/2020).

Musa mengatakan dari beras yang dijual oleh agen program sembako atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulu bernama BPNT, merupakan bukan beras dengan kualitas premium, melainkan beras dengan kualitas IR atau beras kemasan yang menggunakan karung berlabel Cahaya Berkah, dengan berat 10-12 kilogram.

"Saya pastikan itu bukan beras premium karena beras dipasok dari pengusaha beras yang memiliki penggilingan padi di wilayah Kabupaten Lebak, yang menerima PO dari PT Aam Prima Artha," ucap Musa, dikutip media parter Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN), tangerangnet.com, Kamis.

Para pengusaha beras lokal, kata Musa, langsung mengemas beras ukuran 10 kilogram dan 13 kilogram dengan harga beli Rp 8.500-9000 per kilogram. “Itu sudah termasuk ongkos kirim kepada agen masing-masing desa. Ada juga beberapa pengusaha yang mengirim ke gudang PT Aam di Rangkasbitung, Ciawi, dan Bogor. Dengan kemasan 50 kilogram, dengan harga jual Rp 9.000," katanya.

Musa memandang, hal ini sudah jelas menandakan pengusaha beras tidak memiliki register yang dikeluarkan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah). Selain itu, telah melanggar Permen No. 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Politisi PPP Kabupaten Lebak, Musa Weliyansah. (FOTO dok. tangerangnet.com)  
Seharusnya, lanjut Musa, beras yang dijual tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) 6128: 2015, karena tidak dilakukan uji mutu serta bersumber dari produksi verietas padi kering berbagai jenis yang dibeli pengepul dari para petani.

Dia menilai kualitas beras itu bisa dipastikan bukan beras premium, melainkan beras curah IR yang biasa beredar di pasaran. Untuk itu, wajib hukumnya agen mengacu pada harga pasar kalau toh mengacu kepada Permendag No. 57 Tahun 2017, mereka (agen E-warong) tidak boleh lebih dari Rp 9.450 per kilogram untuk beras medium.

"Sementara agen BSP yang MoU dengan PT Aam mayoritas menjual Rp 11.900 per kilogram seperti yang saya cek di Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Bojongmanik, dan Kecamatan Rangkasbitung," jelasnya.

Musa membeberkan hasil penelusuran yang dilakukan olehnya, selain beras bukan premium, diduga kuat para agen menjual telur HE (Hached Eggs) kepada KPM (Keluarg Penerima Manfaat). Untuk itu, DPRD Kabupaten Lebak mendesak agar Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Cabang Bank BRI melakukan tindakan tegas atas dilangarnya Fakta Integritas tersebut.

Musa mencatat ada beberapa aturan yang harus dipelajari dan dipahami, di antaranya Permendag Nomor 08 Tahun 2019, Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan). Kemudian Permentan Nomor 48/PP 130/12/2017, dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian.

"Kami mendesak Aparat Hukum segera melakukan tindakan tegas, dan bisa dipastikan ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hinga di atas Rp 2 miliar setiap bulan," tandas Musa.

Dikatakan Musa bahwa terhitung dari Januari-Mei 2020 banyak agen dan pemasok bermain dalam harga komoditi tidak sesuai dan cukup tinggi karena beras yang dijual bukan beras premium.

Pewarta : pur/FPRN
Editor : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close