Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Sunday, January 5, 2020

Redaksi sukabumiNews

Kemenhan Sebut PKS Hendak Rendahkan Prabowo soal Natuna

Dahnil Anzar Simanjuntak
Dahnil Anzar Simanjunta (FOTO: Istimewa)  
sukabumiNews.net, JAKARTA – Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dalam sengketa Laut Natuna dengan China. Dia menyatakan hal itu memperlihatkan hanya berupaya untuk merendahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dahnil mengatakan pernyataan PKS mengabaikan fakta bahwa pernyataan Prabowo yang memilih jalan damai untuk menghadapi China sama seperti pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sebagai otoritas diplomasi luar negeri.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan," kata Dahnil dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/2020).

BACA Juga: Ajak Tommy Soeharto Beroposisi, Logistik Politik PKS Diduga Menipis

Sebelumnya, PKS menyebut Prabowo bersikap lembek menghadapi China dalam perebutan hak kepemilikan Laut Natuna.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver China. Dia mengatakan Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan utara Indonesia.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertuli dinsir CNNIndonesia.com.

Dahnil mengatakan Prabowo bersama TNI fokus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI juga sudah diperintahkan untuk meningkatkan aktivitas patroli di perairan Natuna.

"Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," kata Dahnil.

LIHAT : Sengit! Kapal Perang RI vs Coast GuardChina di Laut Natuna

Pewarta: jnp/ayp
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Sampaikan pendapat dan saran Anda setelah membaca artikel di atas..

Memuat...
close