Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Friday, November 15, 2019

Redaktur

Ketua Komisi III Soroti Tingginya Angka Stunting di Kota Sukabumi

Balita terindikasi Stunting (Gambar Ilistrasi).  
sukabumiNews, CIKOLE – Sebanyak 20 persen dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah digelontorkan. Ironisnya, angka Balita yang terindikasi Stunting (ganguan pertumbuhan pada balita) masih cukup tinggi.

Menyoroti persoalan tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Gagan Rachman Suparman, S.sos., angkat bicara.

Menurutnya, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi seharusnya bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk hal yang tengah terjadi. “Seperti angka Stunting itu cukup Signifikan,” ujar Gagan Rachman melalui pesan WhatsApp yang diterima sukabumiNews, Jum'at (15/11/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, tingginya angka Balita yang terindikasi Stunting di Kota Sukambumi mencapai 1.966 orang.

Baca: Ribuan Balita di Kota Sukabumi Alami Gangguan Stunting

Anggota DPRD yang biasa disapa Bah Gagan itu menjelaskan, untuk memperbaiki Gizi buruk terhadap balita di Kota Sukabumi harus segera dilakukan tindakan, seperti melakukan penyuluhan terhadap ibu hamil.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran,” tegas Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.

Hal ini jelas Bah Gagan, dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat kecil  terutama terhadap ibu hamil agar mendapat asupan nilai gizi secara baik.

Oleh sebab itu tambah dia, masyarakat miskin atau kurang mampu harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah mau pun pusat.

Gagan juga sangat menyayangkan lantaran untuk penyaluran BPNT saja tidak tepat sasaran. Jadi kata dia, informasi data angka kemiskinan yang diberikan oleh Pemda Kota Sukabumi ke Pusat itu tidak benar, khususnya ibu hamil yang statusnya miskin.

Disinggung terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan, Politis dari PDIP ini mengatakan bahwa yang terpenting adalah komitmen mesti nyambung dahulu. “Kan yang selama ini banyak berstatmen bukan dari masyarakatnya secara langsung,” kilahnya.

Pewarta : Azis Ramdhani
Editor : AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Loading...
close