Prabowo: MBG Tak Bikin Bengkak APBN, Bahkan Defisit 3 Persen

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam peresmian secara serentak 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia di SPPG Palmerah, Jakarta, Jum’at (13/2/2026). FOTO: IDN Times

APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. Jadi, 3 persen defisit kita, 3 persen dari PDB

Jakarta (SUKABUMINEWS.net) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuat pengeluaran negara menjadi bengkak, bahkan Indonesia hanya mengalami defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam pidato Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo memastikan bahwa kondisi fiskal negara tetap terjaga.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan, meski program MBG berjalan.

"APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. Jadi, 3 persen defisit kita, 3 persen dari PDB," kata Presiden, dilansir ANTARA, Jum’at.

Presiden menilai program MBG merupakan kebijakan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan program tersebut mungkin tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat mampu, namun sangat dibutuhkan oleh mayoritas rakyat.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, program tersebut mendapat berbagai kritik dan ejekan, termasuk dari kalangan akademisi sejak pertama diluncurkan. Bahkan, menurutnya, terdapat pihak-pihak yang meramalkan program tersebut akan gagal dan hanya menghamburkan uang negara.

Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar, karena pendanaan program berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah.

Penghematan dilakukan dengan menekan berbagai pengeluaran yang dinilai tidak produktif, seperti kegiatan rapat, seminar, konferensi, maupun perjalanan dinas yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Negara menegaskan bahwa pengalihan anggaran tersebut justru dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.