Breaking
Showing posts with label pemilu2019. Show all posts
Showing posts with label pemilu2019. Show all posts

Sunday, March 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Budi Hartono Sesalkan Pencabutan APK Partai PBB

sukabumiNews, NYALINDUNG – Sekretaris DPAC Partai Bulan Bintang (PBB) Kecamatan Nyalindung Budi Hartono menyesalkan adanya pencabutan dan pengrusakan beberapa Alat Praga Kampanye (APK) dan bendera Partai PBB oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di wilayah kerjanya.

"Kami sesalkan perilaku yang buruk tersebut. Kalau memang itu dari kawan bertanding,  berarti ini tidak fair. Bendera kami di Urugan, Kertaangsana raib. Dicopotnya, begitu juga banner di Rancaoray," keluh Budi ditemui di kediamannya, Ahad (17/3/19).

Menengarai hal tersebut Ketua Panwaslucam Nyalindung Ajang, menghimbau agar antar Peserta Pemilu saling menghargai. "Ini resiko, pasti Panwaslu selalu disalahkan. Pengaduan sudah banyak. Termasuk kemarin dari Partai Nasdem." terangnya.


Pewarta: JS.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, March 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta Tegakkan Aturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu

sukabuminews, CIBADAK – Menanggapi mencuatnya isu dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 oleh sejumlah Kades di Kabupaten Sukabumi dimotori oknum Jaksa yang secara terang-terangan berdeklarasi dan menyerukan dukungan kepada salah satu paslon capres-cawapres dalam video berdurasi 29 menit, Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH & HAM) Sukabumi, AA Brata Soedirja, SH angkat bicara.

AA Brata yang juga sebagai Pemerhati Kebijakan Pesta Demokrasi Pemilu itu menyangkan adanya video deklarasi dukungan terhadap paslon capres-cawapres Pemilu 2019 yang dilakukan oleh belasan kades di Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi yang sudah tersebar luas dan menjadi pembincangan hangat di tatanan perpolitikan di Sukabumi.

"Bawaslu harus bisa mendapatkan bukti lebih kuat adanya dugaan keterlibatan para kepala desa dan aparat hukum maupun instansi, ini harus bisa dituntaskan, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam perjalanan Pemilu 2019 di Sukabumi," tegas AA Brata kepada sukabuminews.net, Sabtu (16/03/19).

Apalagi jelas dia, ini melibatkan para Kades dan aparat penegak hukum yang diindikasi telah memanfaatkan jabatan mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres Pelpres 2019.

"Saya pikir sebagi bukti awal ini sudah ada, tinggal dilampirkan bukti lain yang menguatkan adanya unsur pelanggaran dan ini harus ditindak sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Saya harap ini harus di usut tuntas, tanpa pandang bulu, dari kalangan mana saja, terbukti melakukan kegaduhan dan pelanggaran, ya segera tidak tegas," tambahnya.

Brata juga menyarankan supaya Bawaslu mengali semua bukti yang saat ini sudah jelas ada bentuknya, ada oknum yang melakukan indikasi pelanggaranya. “Semua harus dituntaskan dan ditemukan hasil akhir dari penelusuran atas bukti mencuatnya video deklarasi tersebut," ujar dia.

AA Brata menambahkan, meski dalam penyelidikannya Baswalu mengacu kepada bukti video tersebut, akan tetapi Bawaslu juga harus menemukan bukti lain sedetail mungkin yang menguatkan dan mendukung ke arah yang di sebut pelanggaran.

Sekedar diketahui, dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

Kepala Desa maupun Lembaga Hukum, Instansi Pemerintahan yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

"Yang saya lihat bukti video deklarasi yang di buat salah satu kades, dan chat-an WhatsApp sanggahan untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak adanya keterlibatan oknum penegak hukum (Jaksa-red) untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres 01 ini perlu adanya action yang cepat dari Bawaslu untuk menelusuri indikasi adanya pelanggaran," tutur Brata.

Artinya jelas Brata, disini yang harus dilihat bukan intansi atau lembaganya tapi oknum atau personalnya. Ini perlu dipertanyakan mengenai apa tujuan dan kepentingan dia secara sengaja dan terang-terangan tidak mengindahkan aturan Pemilu dengan membuat video deklarasi, bahkan disebar luaskannya.


Pewarta: Azis. R/Rudi. Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, March 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang Batas Akhir Masa Kampanye, Caleg Partai PBB Kota dan Kabupaten Sukabumi Gelar Konsolidasi

sukabumiNews, LEMBURSITU – Menjelang injury time (batas akhir masa) kampanye Pemilu 2019, Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Kota dan Kabupaten Sukabumi menggelar konsolidasi bertempat di salah satu Rumah Makan di Jl. Lingkar Selatan (jalur) Kota Sukabumi pada Ahad  (10/3).

“Konsolidasi ini dilaksanakan demi mengetahui sampai sejauh mana kemampuan para caleg dalam berjuang demi meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap dia dan partainya,” kata Ketua DPC Kota Sukabumi, KH. Yan Hasanudin Malik.

Hadir pada kesempatan yang digagas oleh DPC PBB Kota sukabumi itu caleg DPR RI PBB Nomor Urut 2 Dapil Jabar IV Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sahar L Hassan.

Dalam sambutannya, Sahar yang juga selaku Majlis Syuro DPP PBB itu mewanti-wanti jangan sampai Caleg PBB bertandem dengan Parpol lain.

"Saatnya kita bersinergi, satu paket caleg harus PBB." tegasnya.

"Insya Allah pekan ini kita tingkatkan tatap muka dengan masyarakat Sukabumi." Terang Sahar.


[Pewarta: JS]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU-Kemendagri Bentuk Tim Tuntaskan Masalah WNA Masuk DPT

sukabumiNews, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat membentuk tim bersama untuk menuntaskan persoalan temuan data WNA masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. Tim bersama tersebut terdiri dari perwakilan KPU, Kemendagri dan Bawaslu. 
[Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (5/10). Foto: dok. ROL]
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan temuan data sebanyak 103 WNA di dalam DPT sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Setelah diteliti kembali, hanya ada 101 WNA dalam DPT itu.

"Ratusan data tersebut telah dicoret atau dihapus dari DPT Pemilu 2019," ungkap Viryan, dikutip ROL.

Kemudian, KPU juga melakukan pencermatan terhadap laporan temuan data WNA dari penyelenggara pemilu di daerah. Dari daerah ditemukan 73 WNA yang masuk DPT.

Menurut Viryan, 73 orang WNA ini pun sudah dihapus oleh KPU. Sehingga secara total ada 174 orang WNA yang telah dihapus dari DPT Pemilu 2019.

"Untuk memastikan hal tersebut sudah selesai, KPU dan Dirjen Dukcapil sepakat untuk membentuk tim teknis bersama yang mewakili KPU, Dukcapil dan koordinasi dengan komisioner Bawaslu. Substansinya adalah agar jangan sampai ada orang yang tidak punya hak pilih justru menggunakan hak pilih," jelas Viryan kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Dukcapil dan Bawaslu di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Tim ini, kata dia, akan bekerja dalam kurun waktu sepekan. Selain menyelesaikan persoalan data WNA yang masuk DPT, tim ini juga akan menyisir data WNA yang sudah punya surat keterangan tetapi belum punya KTP-el.

Sebab, kondisi seperti ini menurut Viryan menjadi potensi data WNA masuk ke DPT Pemilu. "Kami pastikan seluruh data terkait WNA akan selesai selama sepekan. Nah kami ingin bekerja agar ini semua bersih dalam sepekan kedepan. Dan ini akan kami sampaikan ke publik apa pun hasilnya," tegas Viryan.

Meski bekerja secara tim, tetapi jika ada temuan data bisa disampaikan melalui Bawaslu, KPU maupun Dukcapil Kemendagri. Temuan masyarakat juga akan ditangani oleh tim ini.

Lebih lanjut, Viryan pun menyatakan tim nantinya juga akan mensinkronisasikan penelusuran data yang sudah ditemukan oleh Bawaslu. Sehingga, jika hari ini Bawaslu menyampaikan data 158 WNA masuk DPT Pemilu 2019, maka data itu Kemungkinan bisa sama atau tidak sama dengan data hasil penyisiran KPU sebelumnya.

"Semua data yang ada perlu disinkronisasikan. Agar sinkronisasinya lebih baik maka akan dijalankan oleh tim teknis, karna kalau bicara data kan jelas yang punya siapa, namanya siapa, tinggal dimana kan jelas. Contoh salah satu WNA yang masuk DPT setelah kami telusuri ternyata ada WNA yang menikah dengan WNI. Nah WNA ini perempuan, WNI-nya laki-laki, kemudian masuk di kartu keluarga (KK). Pemikiran kita masyarakat kita masih seperti itu, padahal sebenarnya dia masih WNA," tegas Viryan. [SN/ROL]

Tuesday, March 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kemendagri Temukan Data 103 WNA Tercantum Dalam DPT

sukabumiNews, JAKARTA – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya menemukan 103 warga negara asing terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dia mengaku sudah menyerahkan data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah Kita serahkan semua datanya ke KPU. Iya diserahkan 103 data," ucap Zudan dikutip CNN Indonesia, Senin (4/3).

Zudan mengatakan data itu ditemukan ketika Kemendagri melakukan analisis terhadap e-KTP WNA dan DPT. Dari 1.600 WNA yang memiliki e-KTP, lanjutnya, ada 103 nama yang tercantum dalam DPT. Setelah itu, Kemendagri memberikan data tersebut kepada KPU.

"Karena kalau urusan DPT kan KPU. kami menyerahkan data WNA yang masuk ke dalam DPT untuk dihapus," ujar Zudan.

Zudan mengatakan 103 WNA yang terdaftar di DPT berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Meski demikian, Zudan tidak merinci lebih jauh. Dia juga tidak menyebutkan secara gamblang negara-negara asal WNA yang dimaksud.

"Kisarannya itu Eropa, Afrika yang banyak itu kisarannya bukan negaranya. Kalau kisarannya itu Amerika, Eropa, Afrika," tutur dia.

Zudan mengatakan data WNA yang tercantum dalam DPT tidak hanya sama dari nomor induk kependudukan (NIK) saja, tetapi juga data keseluruhan.

Dia menyerahkan temuan Kemendagri itu kepada KPU untuk ditindaklanjuti

Meski demikian , Zudan tidak bermaksud memaksa KPU untuk menindaklanjuti temuan Kemendagri tersebut. Dia mengatakan Kemendagri hanya sekadar membantu KPU untuk menganalisa data pemilih. Selebihnya, KPU yang berwenang untuk mengambil sikap.

"Kalau data kami dipercaya silahkan dipakai, kalau enggak, ya enggak apa-apa, kami tugasnya hanya membantu," kata Zudan.

Komisioner KPU Viryan Azis mengamini hal tersebut. Dia mengatakan Dukcapil Kemendagri memang menyerahkan data WNA yang memiliki e-KTP dan tercantum dalam DPT.

"Dukcapil hanya memberi data WNA yg punya KTP-el yang menurutnya ada di DPT, " kata Viryan.

Meski begitu, Viryan mengatakan KPU masih menunggu Dukcapil Kemendagri memberikan data 1.600 data WNA yang memiliki e-KTP. Dia menyebut Kemendagri belum memberikan itu kepada KPU.

Viryan menyebut KPU baru akan mengecek secara utuh semua data WNA yang memiliki e-KTP, apakah tercantum dalam DPT atau tidak. Atas dasar itulah KPU menanti Kemendagri memberikan data lengkap WNA yang memiliki e-KTP.

"KPU akan menyelesaikan seluruh data WNA yang punya e-KTP dalam waktu sehari," kata Viryan

"KPU dalam mengecek akan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi WNA namun hasil cek akan disampaikan secara terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik," ujarnya.

Saturday, March 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Infrastruktur di Wilayah Purabaya Dinilai Kurang Rapih dan Berbobot

sukabumiNews, PURABAYA - Infrastruktur fisik dan sosial sebagai kebutuhan dasar fisik adalah merupakan pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Akan tetapi di Purabaya dan wilayah-wilayah lain di pelosok Kabupaten Sukabumi, infrastruktur fisik dinilai kurang rapih dan berbobot. Akibatnya kondisi tersebut seringkali mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik LSM maupun kalangan politisi yang peduli terhadap pembangunan.

Dan kali ini, sorotan tersebut mengemuka dari Calon Anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai Bulan Bintang nomor 19 Sahar L. Hassan saat blusukan ke wilah Purabaya, Jumat (2/3/2019) kemarin.

"Ini yang perlu diperhatikan, coba kedepan masyarakat lebih cerdas dalam memilih Anggota Dewan. Kebetulan dalam waktu dekat pemilu akan segera dilaksanakan, yakni  Pemilu 17 Juli 2018. Pilih caleg yang aspiratif," serunya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan salah seorang warga Desa Purabaya Kecamatan Purabaya, Supyana. Bahkan Supyana berharap, masyarakat lain juga memiliki cita-cita yang sama.

"Kalau keberadaannya masih seperti ini, kami cukup kerepotan dalam berkendara," ungkapnya.

"Mudah-mudahan ke depan masyarakat termasuk saya bisa memilah dan memilih calon anggota dewan yang akan mampuh membawa Sukabumi ke arah yang benar-benar lebih baik, bukan sekedar visi misi," harap Supyana.

Sahar yang datang ke daerah Purabaya didampingi Hasfil, salah satu pengurus DPP PBB itu sebelumnya sempat mengisi khutbah Jum'at di Mesjid Agung Baiturrohman Kecamatan Purabaya.


[Pewarta: Jaka S.]
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai PBB Ditulis Nomor 15, Tim Advokasi KAPPU Cab PBB: Kami Tunggu Klarifikasinya di Markas PBB Kota Sukabumi

sukabumiNews, KOTA SUKABUMI – Caleg dan relawan Partai PBB Dapil 3 (Kecamatan Warudoyong dan Gunung Puyuh) merasa gerah dengan Caleg DPRD Kota Sukabumi nomor urut 5 dari Partai Demokrat, Glory Silvana, S.Ikom. Pasalnya Caleg no rut 5 dari Partai tersebut tersebut dianggap telah melakukan kesalahan patal yang akan merugukan partai PBB.

Pada Alat Peraga Kampanye (APK) yang di sebar Glory kepada masyarakat, nomor urut Partai Bulan Bintang (PBB) tercantum sebagai partai bernomor urut 15. Padahal sebenarnya PBB adalah partai dengan nomor urut 19.

“Hal ini tentu sangat merugikan Partai Bulan Bintang,” jelas salah satu tim relawan caleg PBB kepada sukabumiNews, belum lama ini.

Adapun kesalahan penulisan nomor urut partai PBB pada APK yang dicetak Glory yang telah disebar ke masyarakat itu diketahui setelah caleg dari Partai Demokrat itu menggelar kampanye di salahsatu GOR di Cikujang Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada Sabtu 2 Februari 2019 lalu.

Relawan PBB itu juga menjelaskan, meskipun Glory Silvana telah meminta maaf secara tertulis dan dibubuhi materai 600 yang ditunjukan kepada Ketua DPC PBB Kota Sukabumi, Akan tetapi bagi dirinya selaku relawankami tidak cukup puas dengan itu.

“Glory harus minta maaf di depan seluruh pengurus PBB di Markas PBB,” tegasnya.

“Selaku orang lapangan, kami tak mengenal panas dan hujan mengkampanyekan caleg kami dengan partai PBB-nya yang bernomor urut 19. Tiba-tiba ia kaburkan Partai PBB dengan no urut 15, apa itu tidak fatal?” selsalnya.

Tim relawan caleg PBB itu juga meminta kepada pihak Bawaslu Kota Sukabumi untuk menyelidiki Money Politic yang telah dilakukan Glory kepada 70 orang yang hadir di GOR saat itu. “Dan salah satu dari 70 orang itu adalah saya sendiri,” jelasnya.

Bawaslu Kota Sukabumi harus menegakan aturan tentang dugaan money politic yang dilakukan Glory Silvana, caleg dari partai Demokrat itu,” tegas dia.


Sementara itu Ketua Partai Demokrat Kota Sukabumi, H.Mohamad Muraz, ketika diminta tanggapan terkait kekeliruan yang pernah dilakukan caleg dari partai yang dipimpinnya mengatakan, hal itu bisa saja terjadi.

“Tapi buat apa saya minta maaf, karena kekeliruan itu dilakukan oleh caleg secara pribadi,” tegas Muraz di ruang redaksi sukabumiNews saat memiliki kesempatan berkunjung ke kantor berita Media Lokal Berwawasan Internasional itu, Selasa (26/2).

Selain menjabat Ketua Partai Demokrat, Mohamad Muraz yang mantan Walikota Sukabumi ini juga kini tercatat sebagai caleg DPR-RI nomor urut 1 untuk dapil Sukabumi dari partai yang dipimpinnya. 

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Tim Advokasi KAPPU Cab. Partai PBB Kota Sukabumi, Kang Malik berharap kepada Glory untuk bisa menyikapi permohonan dan saran PBB melalui Sekretaris DPC PBB yang pernah disampaikannya saat pertemuan beberapa waktu yang lalu agar permintaan maafnya dilakukan juga di hadapan para pengurus DPC PBB di Markas PBB Jl. Pajagalan Kota Sukabumi.

“Jika tidak, berarti ia tidak mempunyai niat baik untuk menyadari kekhilapannya. Hingga kini kami masih menunggu kehadirannya,” ucap kang Malik.

“Bawaslu Kota Sukabumi juga harus tegas dalam menyikapi temuan dugaan money politik yang dilakukan oleh siapapun,” tuturnya.

[Pewrata: Red/Nanan/Telly]
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Sebanyak 932 Dus dan1,862.532 Surat Suara Jokowi dan Prabowo Tiba di KPU Kabupaten Sukabumi

Ketua KPU Kab. Sukabumi Ferry Gustaman kepada sukabumiNews mengatakan, sejumlah 932 dus dan 1,862.532 lembar surat suara yang diterimanya ini sesuai dengan ekspedisi.
sukabumiNews, CIBADAK – Sebanyak  932 dus dan1,862.532 Surat Suara Jokowi dan Prabowo untuk pilpres yang akan di gelar 17 April 2019 mendatang tiba di KPU Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kotak suara dan surat suara itu diterima oleh KPUD Kabupaten Sukabumi pada Selasa (26/2/2019).

Ketua KPU Kab. Sukabumi Ferry Gustaman kepada sukabumiNews mengatakan, sejumlah 932 dus dan 1,862.532 lembar surat suara yang diterimanya ini sesuai dengan ekspedisi.

Sementara surat suara untuk pileg DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD yang meliputi 6 Daerah Pemilihan di Kabupaten  Sukabumi menurut Ferry rencananya akan dikirim dari Cikarang hari ini yakni Rabu (27/2).

“Untuk penyortiran dan pelipatan surat suara rencananya akan dilaksanakan pada awal Bulan Maret dengan melibatkan warga masyarakat sekitar,” katanya di kantor KPUD Kabupaten Sukabumi di Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak..

[Pewarta: Azis. R]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, February 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua DPC PBB Kota Sukabumi Ajak Masyarakat Ikut Sukseskan Pemilu 2019

sukabumiNews – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi  KH. Yan Hasanudin Malik menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Kota Sukabumi untuk ikut menyukseskan pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Yan Hasanudin di Markas PBB Kota Sukabumi, Jl Pajagalan Nyomplong, Ahad (24/2/2019).

Kesuksesan pemilu bisa terwujud dengan cara ikut meramikan dan mencoblos pada waktunya nanti. “Mudah-mudahanan bapa-bapak dan ibu-ibu sekalian ada dalam keadaan sehat dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah sehingga bisa ikut menyukseskan pemilu untuk kepentingan seluruh bangsa dan warga Negara Indonesia,” ucapnya.

Yan juga berpesan kepada masyarakat Kota Sukabumi untuk mendukung dan mencoblos Partai Bulan Bintang nomor 19 untuk kesejahteraan masyarakat dan warga Kota Sukabumi.

“Ingat Partai Bulan Bintang nomor 19. Insya-Allah para caleg Bulan Bintang merupakan orang-orang yang amanah yang siap bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dan warga kota Sukabumi,” Imbuhnya.



[Isman Frie S]

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Hapuskan Dana Kampanye Pemilu di Media Massa untuk Tingkat Daerah

sukabumiNews, SUKABUMI KOTA – Menghadapi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang, sejumlah persiapan dan sosialisasi tahapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota/Kabupaten), termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar pesta demokrasi ini menjadi menarik dan sukses.

Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang di dapat dari jajarannya atas hasil koordinasi dengan KPU RI, KPU Kota/Kabupaten dan Provinisi tidak mengalokasikan anggaran kampanye bagi Partai Peserta Pemilu di media massa.

Hal tersebut diungkapkan Sri Utami saat dihubungi melalu WhatsApp-nya belum lama ini.

"Jadi yang 21 hari untuk kampanye di media itu ternyata tidak ada. Saya baru dapat kabar tersebut dari Ibu Ratna selaku divisi sosialiasai tadi pagi, setelah koordinasi dengan KPU Provinisi dan KPU RI," terangnya.

Sri Utami menambahkan, kampanye di media massa tetap dilaksanakan sesuai tahapan, namun dengan anggaran komersil. "Kalau kampanyeynya tetap berjalan, tapi pembayarannya secara komersil dan menjadi tanggungan masing-masing Partai Politik peserta Pemilu," jelasnya.

Sementara salah satu pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Eka Setia cukup kaget dengan informasi tersebut. Menurutnya, kalau untuk kampanye di media massa tidak didanai oleh KPU, kenapa tidak disampaikan sebelumnya.

"Harusnya KPU menyampaikan hal tersebut kepada kami sejak jauh-jauh hari, sehingga kami bisa mencari anggaran khusus untuk dapat berkampanye di media massa sesuai dengan waktu yang ditetapkan penyelenggara," ujar Eka.

[Pewarta: I.Sy]
Editor: Red.

Tuesday, January 29, 2019

Redaksi sukabumiNews

Dewan Pembina FPI Habib Muhsin: Maklumat IB HRS Tentang Partai Bulan Bintang Itu Hoax

Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.
[Foto: Dewan Pembina PP FPI Habib Muhsin Ahmad Alatas bersama Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah Rakornas PBB]
sukabumiNews, JAKARTA – Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.

“INGAT… !!!. Semua Berita yang Mengatasnamakan IB HRS & FPI yang menyerang/black campaign kpd PBB itu HOAX,” kata Habib Muhsin lewat pesan singkat yang beredar di WhatsApp, Selasa (29/1/2019).

Ia, harapkan kepada para Advokasi & Hukum PBB untuk mengidentikasi sumber-sumber berita HAOX yang menyerang PBB untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib (aparat kepolisian).

“Jadi mohon kepada seluruh umat Islam tetap rapatkan barisan jangan percaya kepada oknum2 pribadi caleg / simpatisan dari luar PBB sebagai pembuat berita palsu/hoax (tukang fitnah & tukang adu domba) sebagai bentuk black Kampaign,” tegas Caleg DPR RI dari PBB dapil 6 Jawa Barat ini.

Habib Muhsin juga tegaskan, perjuangan caleg PBB pro Ijtima Ulama tetap konsisten untuk perjuangan Islam.

“Perjuangan caleg PBB Pro Ijtimah Ulama, Pas Lantang & Poros Mekkah tetap konsisten untuk perjuangan Islam dengan landasan Lillahi Ta’alah (Alqur’an & Hadist),” tegasnya, seperti dikutip Abadikini.com.

Sunday, January 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Kunjungi KPU Kota Sukabumi

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.
sukabumiNews, CITAMIANGSejumlah anggota Komisi I DPRD Jawa Barat belum lama ini mengunjungi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Kehadiran para wakil rakyat provinisi tersebut dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan pemilu 2019 di seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Barat.

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.

Sekretaris Komisi I DPRD Provini Jawa Barat, Diding Saepudin Zuhri mengatakan, setiap kendala yang dihadapi pihak KPU di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat akan menjadi catatan pihaknya untuk dicarikan solusinya.

Seperti halnya penambahan jumlah tempat pemungutan suara yang memiliki anggaran yang kurang, sehingga pihaknya mendorong setiap KPU kota kabupaten untuk mengajukan dana hibah ke pemerintah setempat.

Dijelaskannya, sejauh ini komisi I DPRD Provinisi Jawa barat sudah melakukan kunjungan ke 13 KPU kota kabupaten di Jawa Bawat.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, beberapa hal yang disampaikan pihaknya ke komisi satu DPRD provinisi yakni kesiapan logistik dan gudang penyimpanan kotak dan bilik suara, alat-alat kelengkapan TPS dan beberapa anggaran kegiatan yang tidak tercover anggaran dari APBN.

“Untuk menutupi kekurangan anggran, sejauh ini KPU Kota Sukabumi sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah kota,” kata Sri Utami di sekretariat KPU Kota Sukabumi, Rabu (16/1/2019).

[Pewarta: Isman Safa]
Editor: Red

Friday, January 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pesan KPUD Kota Sukabumi Menuju Pemilu Serentak 17 April 2019

Pastikan Nama Anda Sudah Terdaftar dalam DPT.

Wednesday, December 26, 2018

Redaksi sukabumiNews

Tercatat 197 Orang Sebagai DPTB di Kabupaten Sukabumi

[LO DPC PBB Kabupaten Sukabumi Adi Fitriadi (kiri) menerima DPTb dan DPK 1 dari Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi Ferri Gustaman, Rabu (26/12/2018)].
Karangtengah, SUKABUMINEWS.net – DPC PBB Kabupaten Sukabumi resmi menerima dokumen Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 1 dari KPUD Kabupaten Sukabumi.

DPTb dan DPK 1 itu diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferri Gustaman kepada LO DPC PBB Kabupaten Sukabumi Adi Fitriadi saat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb dan DPK 1 pada pemilu 2019 di Hotel Augusta Karangtengah,  Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/12).

"Ada 197 orang tercatat sebagai DPTb di Kabupaten Sukabumi," kata Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi Ferri Gustaman saat rapat digelar.

Rapat pleno tersebut dihadir oleh para pimpinan parpol di Kabupaten Sukabumi beserta undangan lainnya.


[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Ketua PPK Kecamatan Purabaya: Caleg Diluar Dapil Tidak Lagi Dapat Mencoblos Dirinya Sendiri

[Kapolsek, Panwaslucam,  dan tiga orang utusan Pimpinan Parpol dan PPS menerima Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTTB) dari PPK Kecamatan Purabaya]
Purabaya, SUKABUMINEWS.net Ketua DPAC Partai Bulan Bintang (PBB) Kecamatan Purabaya yang juga Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil V Jaka Susila mewanti-wanti kepada para pemilih agar bisa menentukan hak suaranya sesuai aturan Pemilu.

Pasalnya, Caleg yang beralamat diluar dapilnya, apalagi yang tinggal di luar daerah pemilihannya tidak lagi dapat mencoblos atau memilih namanya sendiri.

"Dengan kata lain ia tidak mendapatkan surat suara untuk Calon Anggota DPRD Tingkat II. Bukan kepada caleg saja, ini berlaku pula pada pemilih lain pada umumnya," jelas Jaka usai mengikuti Pleno Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTTB) pemilu 2019 di Aula Kecamatan Purabaya, Selasa (25/12) kemarin.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PPK Kecamatan Purabaya Idang Setiadi. Idang mengatakan bahwa aturan ini mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru.

Nanti kami akan siapkan kepada pemiih untuk check listnya. Nanti juga akan ada pemilih yang hanya mendapatkan surat suara untuk memilih Capres dan Cawapres saja." Terang Idang.

Kegiatan tersebut dihadiri Muspika Purabaya, Kapolsek, Panwaslucam,  dan tiga orang utusan Pimpinan Parpol dan PPS.

[Pewarta: Ikin S]
Editor: Red.

Saturday, December 22, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Sampaikan Adanya Kesalahan Input pada Sidalih di Desa Uring

Gayo Lues (Aceh), SUKABUMINEWS.net – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, Said Abdullah SE menyampaikan adanya kesalahan input pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Desa Uring Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, Aceh yang awalnya 3 TPS menjadi 2 TPS.

Hal itu disampaikan Said Abdullah kepada seluruh yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Gayo Lues Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Aula KIP Kabupaten Gayo Lues Jln. M Zainal Abidin No. 09 Blower Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Jum’at (21/12).

Dalam rapat pleno tersebut, selain menjelaskan adanya kesalahan input mengenai jumlah TPS di Kabupaten Gayo Lues yang pada saat pleno tanggal 10 Desember 2018 lalu yang mencatat jumlah TPS sebanyak 298 TPS. Namun setelah adanya perbaikan, kini menjadi 297 TPS, Said Abdullah juga menjelaskan mengenai jumlah keseluruhan pemilih di Desa Uring, yaitu sebanyak 519 pemilih.

“Kesalahan ini bukan karena kesengajaan. Maka dari itu kami undang Bapak Bapak dari pemerintahan, keamanan dan parpol untuk melaksanakan pleno ulang hari ini,” jelas Said Abdullah.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues, Sulaiman S.Sos juga menganggap bahwa kesalahan seperti ini bukanlah sebagai temuan, tapi lebih merupakan masukan kepada KIP karena kehilapan petugas sebagai manusia biasa.

“Dan untuk menghormati bapak-bapak sebagai pemilih dan peserta pemilu maka kami undang untuk melaksanakan pleno ulang atas perbaikan kesalahan ini,” ucapnya.

Selain dihadiri oleh Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues, rapat Pleno ini juga dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues Sulaiman, Kaban Kesbangpol Daminsar, Asisten I Bupati Gayo Lues, Ardansyah, Kasdim 0113/GL Mayor Inf Iman Sukoco, Kadisdukcapil Kabupaten Gayo Lues, Selamat, dan para Komisioner KIP Kabupaten Gayo Lues yakni Ali Akbar, Ika Anggraeni, Khairudin, dan Sriyani.

Para Ketua Parpol peserta Pemilu Tahun 2019, para PPK, dan Panwascam Kabupaten Gayo Lues juga ikut hadir pada rapat tersebut.

[Pewarta: Amin lingga]
Editor: Red.

Thursday, December 6, 2018

Redaksi sukabumiNews

Komite Pemilih Indonesia Kecewa Bawaslu Menilai Tidak Ada Pelanggaran Pemilu di Reuni 212

Bawaslu dianggap tak profesional dan objektif dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Pemilu terkait Reuni Akbar 212 di kawasan Monas.
Bawaslu dianggap tak profesional dan objektif dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Pemilu terkait Reuni Akbar 212 di kawasan Monas.

Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Komite Pemilih Indonesia (TePI) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak profesional dan objektif dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Pemilu, terkait Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12). TePI menyayangkan Bawaslu cepat menyimpulkan acara tersebut tidak melanggar.

“Saya menyesalkan penilaian Bawaslu secara terburu-buru, apalagi penilaian berdasarkan hasil pantauan dari media sebagai data sekunder, bukan primer," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Jeirry menganggap keputusan Bawaslu yang menyebut tidak ada pelanggaran terkait reuni 212 terlalu buru-buru tanpa disertai kajian.

"Sehingga akhir-akhir ini Bawaslu dinilai masuk angin,” tambah Jeirry.

Menurut Jeirry, aksi Reuni 212 ada unsur kampanye mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Sementara kampanye dengan bentuk penggalangan massa besar di tempat umum aturannya baru dibolehkan 3 pekan menjelang masa tenang, diluar itu dianggap melanggar dan hukumannya.

"Gerakan politik yang diinisiasi oleh masyarakat sah-sah saja. Namun, dalam konteks Pemilu ada aturannya, rapat umum baru 21 hari jelang masa tenang,” ujar dia.

Dia menambahkan, dalam aksi Reuni 212 itu terlihat jelas agama digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik.

“Ini secara tidak langsung mau mengarahkan pilihan dalam Pilpres 2019. Sebab bagi mereka tidak ada cara lain untuk menang selain menggunakan isu agama,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Suaranews.com dengan judul Tak Ada Pelanggaran Pemilu diReuni 212, Komite Pemilih Kecewa ke Bawaslu.
close
close