Breaking
loading...
Showing posts with label nasional. Show all posts
Showing posts with label nasional. Show all posts

Friday, July 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

3 Bulan Kasus Novel Harus Tuntas, Polri Yakin Sanggupi Maunya Jokowi

nevel baswedan
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4). [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya]
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindaklanjuti hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman Novel Baswedan.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisiaris Besar Polisi Asep Adi Saputra mengaku, optimis terkait ungkap kasus tersebut.

"Kami tetap optimis sudah sejak awal setelah kejadian 11 April itu penyelidikan, sampai ada masukan dari pemerintah, Komnas HAM, kita membuat tim pencari fakta, kita juga belerja profesional dan independen," ujar Asep di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019), dikutip dari laman Suara.com.

Asep mengatakan, tim teknis sedianya akan mengungkap kasus tersebut akan dibentuk pekan depan. Namun, Polri akan mengevalusi seluruh temuan sebelum tim teknis bekerja.

"Secara pengorganisasian, Minggu depan akan ditetapkan keseluruhan dari tim teknis itu. Tentunya berawal dari mengevaluasi kembali apa yang dilakukan," sambungnya.

Asep menerangkan, nantinya tim teknis bakal mengusut kasus tersebut hingga aktor inteletualnya ditemukan. Nantinya pencarian dakan dimulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP) yang hingga saat ini belum jelas karena keterbatasan saksi dan alat bukti.

"Tidak menjadi masalah karena oleh TKP bukan hanya persoalan barang bukti saja, mungkin pada saksi itu belum bicara, belum ditemukan, sekali lagi olah TKP terus berlanjut selama kegitan penyelidikan kegiatan penyidikan ini berlangsung," imbuh Asep.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tak mau berlama-lama menunggu penyelidikan aparat kepolisian yang sudah menerima hasil investigasi TGPF yang dikerjakan selama enam bulan tersebut.

Maka, Jokowi pun hanya memberikan kesempatan kepada Kapolri Tito agar tim teknis bisa menyelidiki fakta-fakta yang ditemukan TGPF terkait teror air keras yang menimpa Novel.

"Oleh sebab itu sekali lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

BACA:
Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Buat Tito


Pewarta: Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Buat Tito

presiden jokowi
Presiden Jokowi saat berpidato di acara Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam. (Foto : Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bukanlah kasus yang mudah untuk diungkap.

Menurut Jokowi, jika kasus yang menimpa Novel Baswedan adalah kasus yang mudah diungkap, maka dalam waktu sehari dua hari, pelaku pasti akan segera terungkap.

"Kasusnya ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah, sehari dua hari ketemu," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Pernyataan Jokowi tersebut merespon upaya TPGF kasus penyiraman Novel yang dianggap gagal dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, meminta agar tim teknis lapangan bisa menyelesaikan dalam waktu tiga bulan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Oleh sebab itu sekali lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Kami harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengapresiasi kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman Novel Baswedan yang telah bekerja enam bulan. Ia berharap agar tim teknis lapangan segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Ketika ditanya apakah akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen jika dalam waktu tiga bulan tim teknis belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan, Jokowi mengatakan akan menunggu hasil terlebih dahulu.

"Saya beri waktu tiga bulan. Saya lihat nanti setelah tiga bulan, hasilnya kayak apa. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti," tandasnya.

BACA:
3 Bulan Kasus Novel Harus Tuntas, Polri Yakin Sanggupi Maunya Jokowi

Sebelumnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menyampaikan hasil investigasi yang dikerjakan selama 6 bulan. Mereka tidak berhasil atau gagal mengungkap pelaku penyiraman.

Penyampaian hasil tersebut digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Dengan penyampaian hasil tersebut, tim pakar meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membuat tim teknis spesifik.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Mochammad Iqbal menerangkan, pihaknya akan segera membentuk tim yang diketuai oleh Kepala Bagian Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisiaris Jenderal Polisi Idham Azis.

"Tim teknis lapangan akan segera dibentuk, dipimpin oleh bapak Kabareskrim akan segera menunjuk seluruh personel dalam tim dengan kapasitas terbaik," ujar Iqbal di gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7/2019).

Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul “Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Lari ke Saya”



Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Terkuak, Prabowo Ternyata Tak Kabari Pembina Gerindra saat Bertemu Jokowi

Akhirnya, pertemuan perdana Jokowi - Prabowo terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus (13/7/2019) [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
sukabumiNews, JAKARTA – Pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di stasiun KRT pada Sabtu (13/7/2019) ternyata di luar sepengetahuan Dewan Pembina Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco mengatakan ketidaktahuan Dewan Pembina akan rencana Prabowo bertemu Jokowi tersebut lantaran Prabowo yang belum sempat melapor.

Karena itu, Prabowo menggelar pertemuan dengan Dewan Pembina untuk memberikan penjelasannya langsung pada hari ini di kediamannya di Bojong Koneng, Hambalang, Bogor.

"Pada prinsipnya Pak Prabowo tadi menerangkan soal rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke Dewan Pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019), dikutip dari Suara.com.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pembina, Prabowo kemudian memberikan klarifikasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya bertemu Jokowi pekan lalu.

"Nah namun tadi sudah disampaikan pada teman-teman Dewan Pembina bahwa pertemuan itu tujuannya adalah untuk meredam gejolak di masyarakat dan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam upaya menyelamatkan kawan-kawan yang saat itu sudah dan sedang mengalami proses hukum sehingga suasana bisa kondusif," tutur Dasco.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk tim seleksi nama anggota perwakilan rakyat terpilih untuk menduduki jabatan strategis di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Tim tersebut dibentuk Prabowo usai melakukan rapat dengan Dewan Pembina Gerindra pada hari ini di kediamannya di Hambalang, Bogor.

"Berdasarkan anggaran dasar, kewenangan untuk menetapkan pimpinan DPR RI, ketua DPR provinsi, wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR kabupaten/kota, wakil ketua kabupaten kota adalah wewenang Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, hari ini.

Muzani mengatakan berdasarkan laporan hasil pemilu legislatif dari keputusan KPU, Gerindra mendapatkan sebanyak 78 kursi DPR RI, serta 2.245 anggota DPRD terpilih untuk di seluruh Indonesia.

Berdasarkan perolehan tersebut, lanjut Muzani, Gerindra telah menentukan posisi strategis sebagai pimpinan baik di DPR RI maupun DPRD. Namun untuk siapa saja nanti anggota dewan terpilih yang akan mengisi posisi tersebut, masih akan diseleksi melalui tim.

"Dari jumlah itu kita menempatkan 3 orang, 1 orang wakil ketua DPR RI, 3 orang ketua DPR provinsi. 50 ketua DPRD kabupaten/kota dan ada kurang lebih 164 wakil ketua DPRD kabupaten/kota dan 22 wakil ketua DPRD provinsi," kata Muzani.

Pewarta: Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jubir PA 212 Mengaku Sakit Hati Lantaran Diancam Masuk Bui oleh Kubu 02

jubir pa 212
Jubir PA 212 Novel Bamukmin. (Foto: dok. breaking.co.id)*
sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengakui sakit hati, lantaran mendapat ancaman bakal diadukan ke polisi sehingga dipenjara oleh kubu 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ancaman tersebut didapatkan Nevel dari kubu politiknya sendiri lantaran tidak menuruti imbauan Prabowo supaya tidak menggelar unjuk rasa saat sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Novel menuturkan, dirinya baru akan tunduk kepada komando pentolan FPI Rizieq Shihab.

"Komando saya satu, Habieb Rizieq Shihab. Hari itu saya tanggal 14 Juni menentukan sikap, bahwa saya harus turun," tegas Novel dalam acara diskusi yang digelar di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, seperti dikutip laman suara.com, Kamis (18/7/2019).

Novel kembali menjelaskan bahwa dirinya mendapat ancaman gara-gara tak mematuhi imbauan Prabowo. Bukan dari kubu Jokowi – Maruf atau polisi, namun ancaman itu diakui Novel justru berasal dari kubu Prabowo – Sandiaga Uno sendiri.

"Ini sangat menyakitkan. Kalau waktu itu saya ditangkap, kubu 02 malah menjamin saya bakal dijebloskan ke penjara. Cuma karena saya membangkang,” tukasnya.

Tak hanya itu, Novel juga mengakui dipecat dari keanggotaan Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum BPN Prabowo – Sandiaga.

"Pokoknya saya enggak mau tunjuk hidung, tapi saya merasa terancam keselamatannya. Ada dua tempat saya bernaung, dua-duanya saya dikeluarkan," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul “Tak Patuhi Prabowo, Jubir PA 212: Saya Dipecat BPN dan Diancam Penjara


Pewarta: Suara
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat

menlu singapura
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan.
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juli 2019 tersebut, Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara delegasi Singapura yang turut hadir pada pertemuan tersebut antara lain Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Direktur Jenderal Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Singapura Ian Mak, dan Asisten Direktur untuk Indonesia Nicholas Koh.

Menlu Retno menyampaikan, pada pertemuan tersebut Presiden dan Menlu Singapura membahas mengenai persiapan Leader's Retreat yang akan dilakukan pada tahun ini. Pihak Indonesia dan Singapura, kata Menlu, sedang membahas mengenai tanggal pelaksanaannya.

"Kalau kita melihat perjalanan satu tahun, kita biasanya sangat konkret dalam melihat di antara pertemuan leaders ini apa yang terjadi, maka misalnya kita melihat apa kemajuan yang ada di Kendal Industrial Park, sangat kelihatan sekali misalnya politeknik untuk furniture sudah berdiri pada bulan Januari kemarin," kata Retno, usai pertemuan, Rabu (17 Juli 2019)

Dijelaskan Retno, urusan peningkatan sumber daya manusia juga turut menjadi perhatian, misalnya pelatihan-pelatihan untuk guru SMK dan politeknik. Tak hanya itu, tutur dia, kerja sama yang terkait dengan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan pesawat juga dibahas.

"Ini tidak di kawasan Kendal, tetapi di kawasan BBK (Bintan, Batam, Karimun) untuk men support Changi. Belum lagi kita bicara di Batam untuk Nongsa Digital Park," tuturnya.

Secara khusus, pihak Singapura melalui Menlu Vivian juga menyampaikan itikadnya untuk melakukan kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia. Menurut Retno, kondisi Indonesia yang stabil dan aman sangat diapresiasi sehingga kerja sama antara Singapura dengan Indonesia tidak terhambat.

"Teman-teman tahu bahwa Singapura adalah negara investor asing nomor satu dan banyak sekali kerja sama yang telah kita lakukan," ujarnya.

Sebelum berbicara mengenai masalah Leader's Retreat, Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden atas hasil pemilu dan proses pemilu yang sudah berjalan dan sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Menlu Vivian menyampaikan, saya quote, 'Indonesia should be congratulated'. Mereka juga sangat menghargai leadership Indonesia," ujar Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga berdiskusi mengenai visi yang disampaikan Presiden pada tanggal 14 Juli 2019 kemarin. Retno menuturkan, dari lima visi itu setidaknya tiga visi langsung dapat dikerjasamakan.

"Pertama mengenai infrastruktur, yang kedua mengenai masalah investasi, dan yang ketiga mengenai pengembangan sumber daya manusia," tandasnya, sebagaimana dalam rilis yang diterima sukabumiNews dari Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, July 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPR Terima Surat Presiden Jokowi soal Permohonan Amnesti Baiq Nuril

amnesti baiq nuril
Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Baiq Nuril adalah untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. (KOMPAS.com)
sukabumiNews, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang divonis penjara karena perekaman ilegal.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi sekitar pukul 17.15 WIB. Surat itu kemudian diteruskan ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. "Suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR. Sekitar 20 menit lalu masuk dari Istana," ujar Indra dikutip KOMPAS, Senin (15/7/2019).

Seusai prosedur, lanjut Indra, surat dari Presiden Jokowi akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang akan digelar pada Selasa (16/7/2019). "Besok pagi langsung di paripurna saya masukkan dan dibacakan suratnya di paripurna," kata Indra.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. Kendati demikian, Presiden membutuhkan pertimbangan dari DPR.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan bahwa Baiq Nuril berpeluang diberikan amnesti oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu merupakan inti dari pendapat hukum yang telah diserahkan pihak Kemenkumhan kepada Presiden Jokowi.

"Dari kemenkumham melihat ada peluang untuk memberikan amnesti," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Terima Surat Presiden Jokowi soal Permohonan Amnesti Baiq Nuril"


Pewarta: KOMPAS
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, July 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Prabowo Bertemu Jokowi, Amien Rais Merasa Kecolongan

amien rais
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, berharap agar kubu Prabowo tetap berada di luar kekuasaan. Jika mereka bergabung, menurutnya itu menjadi pertanda kematian lonceng demokrasi. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)
sukabumiNews, SLEMAN - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, mengaku sama sekali tak mengetahui perihal rencana di balik pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, pada Sabtu (13/7/2019).

"Sama sekali belum tahu, makanya itu mengapa kok tiba-tiba nyelonong," kata Amien saat dijumpai di rumahnya, Condongcatur, Sleman, DIY, Sabtu (13/7), seperti dikutip dari IDN Times.

1. Tolak tanggapi lebih jauh

Amien pun belum mau berkomentar banyak soal pertemuan tersebut. Ia baru akan angkat bicara setelah menanyakan langsung kepada Prabowo perihal apa yang didiskusikannya dengan Jokowi.

"Itu saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi sampai ke koalisi dan lain-lain," katanya.

2. Dapat surat dari Prabowo

Sejauh ini, Amien sendiri menyebut hanya menerima sebuah surat dari Prabowo yang diberikan lewat ajudannya.

"Surat amplop tertutup, sepertinya agak tebal, mungkin dua lembar," ungkapnya.

Mengenai apa isi surat tersebut, Amien belum membacanya. Dan surat itu sendiri tersimpan di rumahnya, Gandaria, Jakarta Selatan.

3. Tetap fokus jadi oposisi

Terlepas dari itu semua, secara prinsip, Amien lebih memilih saat kubu Prabowo tetap berada di jalurnya sebagai oposisi. Sehingga, jalannya pemerintahan ke depan ada yang mengawasi.

"Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu, artinya yudikatifnya mengamini. It is over," pungkasnya.


Pewarta: IDN Times
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, July 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless

Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. | Gambar: Istimewa* 
sukabumiNews, JAKARTA - Ketua Umum Garda 212 Ansufri Idrus Sambo mengatakan pihaknya tidak bisa berkata apapun menanggapi pertemuan yang dilakukan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (12/7).

Namun Sambo mengaku pihaknya menghargai keputusan Prabowo. Ia mengatkan sebagai pendukung hanya bisa mendukung meski berbeda pandangan.

"Speechless," kata Sambo seperti dikutip sukabumiNews dari CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).

"Tapi kalau kita kan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Bisa beda-beda kan pertimbangan politik dan macam-macam. Saya hanya bisa menghargai Pak Prabowo," ujar dia.

Sambo menegaskan pertemuan itu ditafsirkan belum berarti akan terjadi rekonsiliasi. Jika terjadi, kata dia, maka pihaknya belum bisa menentukan pilihan apakah akan tetap mendukung Prabowo atau tidak.

"Kita masih lihat saja ke depan bagaimana. Kalau nanti jadi rekonsiliasinya buat rakyat dan umat, juga tidak ada lagi ulama yang dikriminalisasi, janji-janji dipenuhi, mungkin kita akan adem-adem saja," jelas Sambo.

Selain itu, dia mengingatkan pihaknya akan melakukan perlawanan jika ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diselipkan dalam pertemuan itu.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless"

Wednesday, July 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Profesionalitas dan Tak Cepat Berpuas Diri

hut bhayangkara ke-73
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri untuk meningkatkan profesionalitas dan tidak cepat berpuas diri. Sebab, tantangan Korps Bhayangkara ke depan akan semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara yang dihadiri ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri serta sejumlah elemen masyarakat.

Upacara puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara tersebut digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, Polri masih harus fokus memberikan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan konvensional dan kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber.

"Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkistis harus diantisipasi. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas," ujarnya.

Untuk itu lanjut Dia, ke depan, Polri harus terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, Presiden Jokowi juga mengapresiasi sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan Polri, utamanya terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang semakin meningkat.

"Saya mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Polri. Saya menghargai Indeks Reformasi Birokrasi Polri yang mengalami peningkatan. Saya menghargai banyak zona integritas yang dibangun oleh Polri. Saya mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat," ujar Presiden.

Meski demikian, di tengah pencapaian tersebut, Presiden mengingatkan bahwa tugas Polri belum lah selesai. Tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin banyak dan menuntut perhatian lebih. Maka itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain terus meningkatkan profesionalitas dan prestasinya.

"Namun, itu semua tidak cukup karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras yang ditunjukkan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat serta dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, atas pengabdian Polri, dalam memelihara keamanan, dalam memelihara ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat." Imbuh Kepala Negara sebagaimana dalam rilis yang diterima sukabumiNews dari Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Anggap Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga di Luar Akal Sehat

sukabumiNews, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung dalil BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim kemenangan sebesar 58 persen dari Jokowi-Ma'ruf.

Arief mengatakan dalil tersebut tidak disertai perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sementara, hal itu berbeda dengan hasil rekapitulasi dari KPU yang berjenjang.

"Sedangkan suara yang dimiliki termohon (KPU) berdasarkan hasil rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi paslon dan Bawaslu tentang rekapitulasi suara," ujar Arief di ruang sidang.

Melihat dalil tersebut, lanjut Arief, dalil yang diajukan BPN terkait klaim kemenangan itu dinilai di luar akal sehat.

"Di luar akal sehat dan ketidakjelasan pengurangan suara tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai," terang Arief.

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat, dalam dalil tersebut BPN mengesampingkan fakta bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi suara yang berjenjang.

"Pemohon mengesampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang dilakukan termohon adalah rekap yang dilakukan berjenjang," jelas dia dikutip IDN Times. []


Pewarta: IDN
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, June 25, 2019

Redaksi sukabumiNews

BPN Sebut Prabowo-Sandi Akan Terima Apapun Keputusan MK

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.

"Kami setelah putuskan, kami akan menerima apapun yang jadi keputusan MK," kata Riza di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Dilansir CNN Indonesia, Riza turut menyatakan bahwa Prabowo-Sandi sendiri sudah meyerahkan sepenuhnya proses konstitusional yang tengah berjalan di MK kepada tim kuasa hukum BPN.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ia menegaskan bahwa Prabowo-Sandi tetap mempercayai kinerja para hakim dan langkah hukum yang kini sedang berjalan di MK.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyampaikan apapun yang diputuskan MK, sekalipun kami sejak awal meragukan ingin maju ke MK," kata dia.

Meski demikian, Riza berharap agar keputusan sembilan hakim MK adil bagi semua pihak, termasuk bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Ia menyarankan agar para hakim MK dapat secara cermat dan teliti menelaah barang bukti yang diserahkan pihaknya ke MK. Ia meminta para hakim turut memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan ketimbang melihat bukti formalistik semata.

"Jangan sekadar melihat bukti-bukti formalistik tapi bukti-bukti lainnya yang sudah kami sampaikan. Kembali pada hati nurani keadilan itu tidak hanya bisa dilihat secara kasat mata tapi sesungguhnya pikiran hati nurani kita bisa membuktikan, bisa menyatakan, bisa melihat bahwa di mana sesungguhnya ada keadilan," kata Riza.

Sebelumnya, Juru bicara MK Fajar Laksono mengimbau semua pihak menghormati apapun putusan sengketa pilpres. Ia meminta agar publik percaya hakim MK mampu memutus perkara dengan cermat dan adil. [CNN]

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 690 Ribu Rumah akan Teraliri Jaringan Gas

sukabumiNews, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Rencananya, pada tahun 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, usulan dana APBN tersebut naik dari anggaran tahun ini. "Usulan ini naik 4 kali lipat dari pagu jargas tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 799,96 miliar. Dengan tambahan ini total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas di 2020," kata Agung dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (22/6).

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2019 ini Pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020 maka total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Pembangunan jargas, imbuh Agung, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami asumsikan satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT)," jelas Agung.

Agung menguraikan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik. "Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG," tandas Agung


Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, June 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2019, Belum Ada Saksi Mampu Buktikan Kecurangan yang Dituduhkan

sukabumiNews, JAKARTA – Salah satu tim pengacara O1 (Jokowi-Ma’ruf), Christina Aryani menilai, materi persidangan di Mahkamah Konstitusi, belum ada saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi yang mampu membuktikan kecurangan yang selama ini dituduhkan.

"Belum ada yang wow sih ya. Menurut saya yang wow, saksi yang tahanan kota, bisa datang memberikan kesaksian ke MK. Itu gimana ya, agak nekat ya menurut saya," katanya usai mengikuti sidang kelima gugatan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (21/6/2019).

Tim hukum TKN, Christina Ariyani mengikuti sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Christina merupakan kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berada di tengah-tengah barisan nama besar, seperti Yusril Ihza Mahendra, Luhut Pangaribuan, dan Arsul Sani.

"Kalau saya kan' memang dari awal terlibat di direktorat hukum dan advokasi, saya perwakilan dari Partai Golkar," jelas Christina.

Christina menjelaskan, menjadi bagian tim hukum Jokowi-Ma'ruf, karena tugas dari Partai Golkar.

"Ini kan' komposisinya ada perwakilan dari partai lalu dari luar ada juga yang membantu kayak Pak Yusril, Pak Luhut itu kan' mereka lawyer praktisi yang ikut membantu karena kepedulian kepada 01," tutur Christina.

Selain sebagai Advokat, Christina Aryani juga merupakan caleg terpilih di pileg 2019. Dia maju dari dapil DKI II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar negeri.

Ia tak ingin berkomentar banyak terkait keterpilihannya sebagai anggota DPR. Christina memperoleh suara 26.159. "Iya, nanti Oktober (resminya)," pungkas Christina.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK: Saksi Berstatus Tahanan Kota, Bukan Urusan Kuasa Hukum BPN

Sidang gugatan Pilpres 2019 di MK.  
Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

sukabumiNews, JAKARTA – Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

Menurutnya, Rahmadsyah Sitompu dengan sendirinya menawarkan diri menjadi saksi dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dan pihaknya tak tahu menahu terkait statusnya tersebut.

Namun demikian, Nasrullah berharap Rahmadsyah tak ditahan karena memberikan kesaksian untuk paslon 02.

"Ah, itu urusan dia. Dia menawarkan diri jadi saksi. Tapi seharusnya itulah jangan ada ancaman-ancaman seperti itu. Bahwa karena dia datang Jakarta memberikan kesaksian, begitu pulang langsung ditahan. Itu kita akan lihat netralitas aparatur negara," kata Nasrullah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari kabar24.bisnis.com, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya, lanjut Nasrullah, telah melakukan profiling terhadap saksi yang dihadirkan, namun hanya sebatas menggali apakah saksi dapat memberikan keterangan terkait yang diketahuinya atau tidak.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak tahu kalau saksinya berstatus tahanan kota.

"Kalau kita tahu, kita nggak akan menempatkan dia pada posisi terjepit. Itu baru kita tahu di persidangan ini," kata Nasrullah.

"Kami nggak tanya apakah kamu pernah jadi tersangka, emang sampai kepikir kaya gitu?" lanjutnya.

Rahmadsyah Sitompul telah bersaksi untuk pasangan Prabowo-Sandiaga pada sidang Rabu (19/6/2019). Dia adalah terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia juga ternyata menyandang status tahanan kota di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Status Rahmadsyah sebagai tahanan kota diketahui ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menanyakan apakah Rahmadsyah dalam kondisi takut untuk memberikan kesaksian.

"Sedikit, karena hari ini saya terdakwa kasus pelanggaran UU ITE, membongkar kecurangan pemilu," kata Rahmadsyah di sidang sengketa pilpres.

Setelah Rahmadsyah mengungkap statusnya, kuasa hukum pihak terkait yakni Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Teguh Samudra melakukan konfirmasi. Teguh menanyakan apakah kehadiran Rahmadsyah sudah mendapatkan izin dari pengadilan setempat atau belum.

Rahmadsyah mengatakan, dia hanya memberikan surat pemberitahuan kepada kejaksaan. Selain itu, pemberitahuan itu juga tidak berisi soal posisinya sebagai saksi. []

Wednesday, June 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK, Yusril Tidak Mau Bertanya Saat Said Didu Jadi Saksi

sukabumiNews, JAKARTA – Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat dihadirkan sebagai saksi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019  di Mahkamah Konstitusi.

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra (kanan) selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
"Kalau saya bertanya jawabannya pendapat, sementara Mas Said Didu ini hadir sebagai saksi. Saya memutuskan tidak bertanya," kata Yusril saat diberi kesempatan bertanya oleh majelis hakim konstitusi saat sidang PHPU Pilpres  2019 di MK Jakarta, Rabu malam.

Saat pihak Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan Said Didu sebagai saksi, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkannya posisinya sebagai saksi, bukan ahli, sehingga hanya menerangkan pengalaman bukan pendapat.

Dalam kesaksiannya ini, Said Didu menceritakan tentang pejabat anak perusahaan BUMN yang mundur ketika maju dalam jabatan publik, yakni Dirut PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan PT Semen Gresik ketika mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat.

"Ada pengalaman saya (waktu) Dirut Semen Padang dan saya sendiri menangani, mohon maaf saat itu dicalonkan partai yang berkuasa, tapi saya tegas (bicara) dilarang UU maka anda harus mundur," kata Said Didu.

Dalam kesaksiannya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini memaparkan tiga kelompok pejabat BUMN dengan merujuk kewajiban melapor LHKPN ke KPK.

"Direksi, dewan pengawas dan komisaris serta direksi anak perusahaan BUMN dianggap juga dimasukkan dalam kelompok pejabat BUMN. Sehingga, mulai 2006 seluruh pejabat BUMN yang tiga kelompok tadi berkewajiban melaporkan LHKPN. Itu mulai pejabat BUMN terdiri dari tiga kelompok komisaris, dewan pengawas dan direksi BUMN; komisaris dewan pengawas anak perusahaan BUMN dan pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN. Itu praktik hukum LHKPN," jelas Said Didu.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan Said Didu sebagai saksi untuk membantah jawaban Tim Kuasa Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyatakan Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN karena posisinya sebagai Dewan Pengawas Syariah.


Pewarta: ANTARA
Editor: Red.
close
close
close