Breaking
Showing posts with label jokowi. Show all posts
Showing posts with label jokowi. Show all posts

Saturday, February 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Tegaskan Media Arus Utama Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo gembira publik lebih percaya kepada media arus utama dari pada menyerap informasi di media sosial. Fakta tersebut pun ditegaskannya berdasarkan sejumlah penelitian dan survei yang dilakukan berbagai lembaga internasional

"Sejalan dengan ekspansi jaringan internet, perkembangan media sosial melompat lebih tinggi. Pengguna internet di Indonesia saat ini sudah 143,6 juta pengguna, itu 54,68 persen dari total populasi. 87,13 persen mengakses layanan media sosial," kata Jokowi di puncak acara Hari Pers Nasional di Grand City Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari VIVA pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Namun demikian kata dia, kepercayaan publik terhadap media arus utama tidak menurun. Jokowi lantas mengutip hasil penelitian Edelman Trust Barometer tahun 2018.

"Media konvensional atau media arus utama ternyata tetap lebih dipercaya dibandingkan dengan media sosial. Mari kita lihat angka-angka (hasil penelitian)-nya," ujar Jokowi.

Jokowi menjabarkan, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dibanding 45 persen untuk media sosial,  kemudian pada 2017, 58 persen dan 42 persen. Sementara itu di 2018, tingkat kepercayaan terhadap media arus utama sebesar 63 persen dibanding 40 persen untuk media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian Edelman Trust Barometer itu terlihat, kata Jokowi, dari tahun ke tahun masyarakat makin tidak percaya pada informasi yang tersebar di media sosial.

"Dan saya sungguh sangat bergembira dengan situasi ini. Sangat bergembira. Dan saya ucapkan selamat kepada insan pers dan media-media atas kepercayaan masyarakat," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, di era digital yang diikuti perkembangan media sosial, setiap orang bisa memposisikan diri laiknya jurnalis, bahkan seperti pemimpin redaksi dan pengelola media. Namun, ada yang justru menyalahgunakan itu dengan menciptakan informasi bohong yang menimbulkan kegaduhan dan pesimisme.

"Di tengah kondisi seperti ini, media arus utama justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Dibutuhkan untuk menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi," kata Jokowi.

Seperti diketahui, dalam acara HPN 2019, sejumlah menteri dan kepala daerah se-Indonesia hadir. Pimpinan hampir seluruh media arus utama juga mengikuti acara tahunan itu.

Sejumlah penghargaan diberikan. Di antaranya penghargaan digital yang diserahkan kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Gubernur Jatim Soekarwo. Jokowi sendiri dianugerahi penghargaan sebagai tokoh peduli kemerdekaan pers.

Monday, January 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

PBB Dukung Jokowi-Maruf, Tim Relawan TKN: Gerbong Tambah Panjang

[Foto: Wakil Direktur Relawan TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin]
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin, merespons positif keputusan Partai Bulan Bintang atau PBB mendukung pasangan Joko Widodo -Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

“Itu keputusan yang menggembirakan. Gerbong pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 01 bertambah panjang,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Januari 2019.

Yamin menegaskan setiap dukungan bagi Jokowi - Ma’ruf, dari mana pun datangnya, mesti direspons dengan baik. Apalagi dukungan itu dari PBB. “Ribuan kader dan caleg PBB tentu akan bersinergi dengan kader partai pendukung yang lain serta para relawan untuk memenangkan Jokowi–Ma’ruf,” katanya.

Para relawan, menurut dia, siap berkolaborasi dengan kader PBB untuk menggalang suara bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Para relawan akan bahu- membahu dengan semua pihak, juga kader partai pendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partai yang dipimpinnya menyokong Jokowi–Ma’ruf Amin.

"PBB secara resmi dan organisatoris memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Kalaupun ada pribadi-pribadi anggota yang berbeda pandangan, sebagai partai demokratis, PBB menghormati perbedaan pandangan itu. Namun ekspresi atas perbedaan itu wajib dilakukan atas nama pribadi masing-masing dan tidak melibatkan institusi partai," ujar Yusril melalui pesan singkatnya, seperti dikutip sukabumiNews dari VIVA, Sabtu 26 Januari 2019.

Tuesday, January 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang Debat Capres, Yusril Ihza Mahendra Mengaku Beri Masukan Soal HAM pada Jokowi

Yusril Ihza Mahendra mengaku sudah diminta oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi - Ma'ruf memberikan masukan terkait dengan materi debat capres dan cawapres. Materi debat yang diminta adalah terkait dengan masalah hukum dan HAM. Posisi Yusril saat ini sebagai kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin.
sukabumiNews, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra mengaku sudah diminta oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi - Ma'ruf memberikan masukan terkait dengan materi debat capres dan cawapres. Materi debat yang diminta adalah terkait dengan masalah hukum dan HAM. Posisi Yusril saat ini sebagai kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin.

"Pak Erick Thohir (Ketua Tim TKN Jokowi - Ma'ruf Amin) juga bicara sama saya tentang masukan-masukan, tentang materi dari debat capres khusus mengenai masalah hukum dan masalah HAM. Tentu akan saya berikan," kata Yusril di Kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jakarta, belum lama ini.

Namun, pakar Hukum dan Tata Negara ini, tidak mau memaparkan masukan seperti apa yang diberikan kepada Jokowi - Ma'ruf. Debat capres pada putaran pertama akan berlangsung di Bidakara Jakarta pada 17 Januari 2019.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB ini menambahkan, masalah penegakan hukum dan HAM adalah persoalan yang paling penting dalam sebuah negara. Yusril meyakini bahwa pasangan calon nomor urut 01 mampu menjelaskan masalah tersebut dalam debat.

"Ya, kalau berdebat, ya tentu bisa. Tentu tidak semua orang menguasai semua masalah. Tetapi yang pokok-pokok itu harus dipahami," ujar Yusril.

Menurut Yusril, ada beberapa hal yang mungkin tidak dikuasai Jokowi. Namun, sebagai presiden, Jokowi dinilai Yusril mampu menguasai sejumlah hal yang bersifat fundamental.

"Saya pikir presiden manapun, pasti tidak akan menguasai semua masalah. Tapi masalah apa yang paling fundamental di suatu bidang tertentu, ya harus dipahami".

Di tempat terpisah, Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Erick Thohir, menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi salah satu mentor debat. JK dilibatkan karena dianggap berpengalaman dalam mengatasi persoalan negara sekaligus pernah tiga kali mengikuti debat pilpres.

"Tentu masukan dari beliau banyak. Hal yang positif ketika figur seperti Pak JK bisa menjadi bagian dari mentor debat," kata Erick seusai melaporkan persiapan debat pilpres kepada Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Erick juga mengaku telah mendapatkan saran dari Wapres JK terkait persiapan debat capres putaran perdana. "Saya melaporkan kepada beliau (JK) persiapan untuk debat. Alhamdulillah beliau kasih masukan, dan memang nanti sudah menjadi catatan yang akan kita persiapkan".

Artikel ini telah tayang di TEMPO.CO dengan judul Yusril Ihza Mahendra Mengaku BeriMasukan Soal HAM pada Jokowi

Sunday, January 13, 2019

Redaksi Sukabuminews

Kubu Jokowi Klaim Upaya Berantas Korupsi Beda dengan Prabowo

[Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily di Rumah Cemara, Menteng. (Foto Istimewa-GATRA/Wem Fernandez/far)]
sukabumiNews.net, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) memastikan pasangan calonnya berkomitmen memberantas korupsi.

Menurut Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, komitmen memberantas korupsi sudah sangat jelas terbaca dalam visi dan misi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia mengatakan, visi dan misi itu mencakup agenda aksi perubahan yang konsisten, komprehensif, sistematis, tajam, dan menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi.

“Ini  kontras dengan visi misi Prabowo - Sandi yang bicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi tidak memiliki rujukan dalam visi dan misinya yang diserahkan ke KPU," kata Ace, Minggu (13/1). Dikutip jpnn.com.

Menurut dia, pemberantasan korupsi akan efektif apabila pemimpin berintegritas, bukan bagian pemburu rente, dan berani melawan kekuatan oligarki ekonomi-politik.

Ace menambahkan, Jokowi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang berintegritas.

"Pada 2010, saat menjadi wali kota Solo, Jokowi mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Upaya pencegahan korupsi dilanjutkan saat menjadi gubernur DKI Jakarta dengan e-budgetting," kata  Ace. (sn/jpnn)

Wednesday, January 9, 2019

Redaksi Sukabuminews

KPA: 4 Tahun Jokowi Berkuasa, 940 Petani Dikriminalisasi

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyebut ada 940 petani dikriminalisasi selama Presiden Jokowi berkuasa. Hal ini merujuk pada catatan (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyebut ada 940 petani dikriminalisasi selama Presiden Jokowi berkuasa. Hal ini merujuk pada catatan (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Bahkan, sebagian dari mereka ada yang dilaporkan ke polisi, ada yang sampai ke pengadilan, termasuk gugatan perdata sebagaimana dialami yang saat ini dialami Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Yeka Hendra.

Haris yang juga merupakan kuasa hukum dari Yeka Hendra mempertanyakan gugatan terhadap kliennya itu.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mencabut gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan tersebut ditujukan kepada Yeka Hendra.

Gugatan tersebut datang setelah ada petisi yang intinya mengkritik kinerja Kementerian yang dipimpin oleh Amran Sulaiman tersebut.

“Petisi itu itu kan manifestasi dari kritik yang membangun yang disampaikan oleh teman-teman pekerja langsung di lapangan. Nah disampaikan kritik, malah digugat, itu kan ngaco,” kata Haris di Jakarta, Rabu (9/1/2019), dikutip Eramuslim.

Dia bahkan menyebut bahwa sikap anti kritik yang ditunjukkan Kementan bisa menambah tudingan pihak-pihak lain, bahwa era pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti kritik.

Haris pun menyayangkan Presiden Jokowi memiliki Menteri seperti Amran Sulaiman.

“Kasihan deh (Jokowi) punya Menteri seperti ini,” katanya.



Dia menyebut, apa yang dialami Yeka, meskipun bukan pidana namun gugatan tersebut bisa memiskinkan organisasi Pataka.

Menariknya, kata Haris, surat pencabutan berkas itu dilakukan tanggal 2 Januari. Tetapi, di atas tanggal itu pihak Kementan sempat melakukan lobi-lobi kepada kliennya.

Lobi-lobi tersebut menurutnya meminta agar Yeka menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Pertanian.

“Kan lucu. Jadi diam-diam (mereka) cabut berkas, tapi si Yeka sebelum sidang diminta jangan hadir dan diminta untuk minta maaf. Mereka nggak bilang cabut berkas,” ungkap Haris.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Maha Matahari Eddy Purnomo mengaku pihaknya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan terhadap Ketua Pataka itu pada Selasa (8/1/2018).

“Sidang pertama hari ini dan diperiksa oleh hakim pemeriksa kemudian dicabut gugatan kami,” kata Eddy.

Eddy mengaku gugatan ini dicabut karena beberapa pertimbangan. Sayang, Eddy enggan merinci alasan tersebut.

“Intinya adalah kita mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian, diambil kesimpulan untuk kita cabut. Mungkin akan ada upaya persuasif kedepannya,” katanya.


Sumber: Eramuslim

Friday, December 21, 2018

Redaksi sukabumiNews

Jokowi: Saham PT Freeport 51,2 Persen Resmi Sudah Beralih ke PT Inalum

Jokowi: Saham PT Freeport 51,2 Persen Resmi Sudah Beralih ke PT Inalum. Jokowi mengatakan dengan implementasi tersebut maka jumlah pendapatan dari pajak dan royalti akan lebih baik.
[Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Ceo Freeport Mc Moran Richard Adkerson. (Foto: Suara.com)]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Presiden menjelaskan kepemilikan mayoritas itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jokowi mengatakan dengan implementasi tersebut maka jumlah pendapatan dari pajak dan royalti akan lebih baik.

"Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Kredensia, Istana Merdeka Jakarta, Jumat sore.

"Terakhir juga tadi saya dapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati, artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," ujar Jokowi.

Pemerintah daerah di Papua, tambah Kepala Negara, juga mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Presiden telah menerima sejumlah menteri dan pejabat terkait divestasi PT Freeport antara lain Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, dan Pejabat Eksekutif Tertinggi PT Freeport Mcmoran Richard Adkerson.

Saham PTFI yang dimiliki oleh PT Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. (Antara)
close
close