Breaking
loading...
Showing posts with label jokowi. Show all posts
Showing posts with label jokowi. Show all posts

Friday, August 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gerindra Tawarkan Konsep ke Jokowi untuk Penuhi Janji Kampanye

jokowi-prabowo
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). (FOTO: dok. Suara.com)  
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan partai yang diketuai Prabowo Subianto sudah menawarkan konsep membangun negara secara lisan kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Tetapi Sufmi belum tahu apakah konsep tersebut akan diterima atau tidak. Hingga saat ini Gerindra masih menunggu keputusan tersebut.

Dasco menjelaskan, jika konsep tersebut diterima maka itu akan dijadikan upaya Gerindra untuk memenuhi janji-janji kampanye semasa Pemilu 2019.

"Kalau kosnep itu kemudian diterima ya ini kan ada target maksimal, ada target minimal. Supaya kita juga janji-janji kampanye kita bisa direalisasikan kepada pendukung kita. Pendukung kita ada sekitar 45 persen kira-kira begitu," kata Dasco di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip suara.com, Jumat (9/8/2019).

Gerindra kata Dasco, mengaku siap untuk berkontribusi di dalam pemerintah apabila nantinya konsep yang ditawarkan dapat diterima.

Tetapi, jika pun konsep tidak diterima karena satu dua hal, maka Gerindra juga bersedia tetap di luar pemerintahan.

"Jadi sebenarnya setelah (pertemuan Prabowo-Jokowi) MRT itu kan memang disampaikan kalau memang pemerintah yang menginginkan kita untuk ikut bersama membangun bangsa, negara," katanya.

"Bahwa kemudian kita diperlukan untuk membantu ya kita punya beberapa konsep. Konsep yang kemudian diberikan kepada mereka ini baru secara lisan kemarin, konsep antara lain konsep ketahanan pangan dan lain-lain," kata Dasco.


Pewarta: AM
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, July 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Prabowo Bertemu Jokowi, Amien Rais Merasa Kecolongan

amien rais
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, berharap agar kubu Prabowo tetap berada di luar kekuasaan. Jika mereka bergabung, menurutnya itu menjadi pertanda kematian lonceng demokrasi. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)
sukabumiNews, SLEMAN - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, mengaku sama sekali tak mengetahui perihal rencana di balik pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, pada Sabtu (13/7/2019).

"Sama sekali belum tahu, makanya itu mengapa kok tiba-tiba nyelonong," kata Amien saat dijumpai di rumahnya, Condongcatur, Sleman, DIY, Sabtu (13/7), seperti dikutip dari IDN Times.

1. Tolak tanggapi lebih jauh

Amien pun belum mau berkomentar banyak soal pertemuan tersebut. Ia baru akan angkat bicara setelah menanyakan langsung kepada Prabowo perihal apa yang didiskusikannya dengan Jokowi.

"Itu saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi sampai ke koalisi dan lain-lain," katanya.

2. Dapat surat dari Prabowo

Sejauh ini, Amien sendiri menyebut hanya menerima sebuah surat dari Prabowo yang diberikan lewat ajudannya.

"Surat amplop tertutup, sepertinya agak tebal, mungkin dua lembar," ungkapnya.

Mengenai apa isi surat tersebut, Amien belum membacanya. Dan surat itu sendiri tersimpan di rumahnya, Gandaria, Jakarta Selatan.

3. Tetap fokus jadi oposisi

Terlepas dari itu semua, secara prinsip, Amien lebih memilih saat kubu Prabowo tetap berada di jalurnya sebagai oposisi. Sehingga, jalannya pemerintahan ke depan ada yang mengawasi.

"Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu, artinya yudikatifnya mengamini. It is over," pungkasnya.


Pewarta: IDN Times
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, July 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless

Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. | Gambar: Istimewa* 
sukabumiNews, JAKARTA - Ketua Umum Garda 212 Ansufri Idrus Sambo mengatakan pihaknya tidak bisa berkata apapun menanggapi pertemuan yang dilakukan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (12/7).

Namun Sambo mengaku pihaknya menghargai keputusan Prabowo. Ia mengatkan sebagai pendukung hanya bisa mendukung meski berbeda pandangan.

"Speechless," kata Sambo seperti dikutip sukabumiNews dari CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).

"Tapi kalau kita kan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Bisa beda-beda kan pertimbangan politik dan macam-macam. Saya hanya bisa menghargai Pak Prabowo," ujar dia.

Sambo menegaskan pertemuan itu ditafsirkan belum berarti akan terjadi rekonsiliasi. Jika terjadi, kata dia, maka pihaknya belum bisa menentukan pilihan apakah akan tetap mendukung Prabowo atau tidak.

"Kita masih lihat saja ke depan bagaimana. Kalau nanti jadi rekonsiliasinya buat rakyat dan umat, juga tidak ada lagi ulama yang dikriminalisasi, janji-janji dipenuhi, mungkin kita akan adem-adem saja," jelas Sambo.

Selain itu, dia mengingatkan pihaknya akan melakukan perlawanan jika ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diselipkan dalam pertemuan itu.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless"

Wednesday, July 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Profesionalitas dan Tak Cepat Berpuas Diri

hut bhayangkara ke-73
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri untuk meningkatkan profesionalitas dan tidak cepat berpuas diri. Sebab, tantangan Korps Bhayangkara ke depan akan semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara yang dihadiri ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri serta sejumlah elemen masyarakat.

Upacara puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara tersebut digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, Polri masih harus fokus memberikan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan konvensional dan kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber.

"Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkistis harus diantisipasi. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas," ujarnya.

Untuk itu lanjut Dia, ke depan, Polri harus terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, Presiden Jokowi juga mengapresiasi sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan Polri, utamanya terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang semakin meningkat.

"Saya mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Polri. Saya menghargai Indeks Reformasi Birokrasi Polri yang mengalami peningkatan. Saya menghargai banyak zona integritas yang dibangun oleh Polri. Saya mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat," ujar Presiden.

Meski demikian, di tengah pencapaian tersebut, Presiden mengingatkan bahwa tugas Polri belum lah selesai. Tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin banyak dan menuntut perhatian lebih. Maka itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain terus meningkatkan profesionalitas dan prestasinya.

"Namun, itu semua tidak cukup karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras yang ditunjukkan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat serta dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, atas pengabdian Polri, dalam memelihara keamanan, dalam memelihara ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat." Imbuh Kepala Negara sebagaimana dalam rilis yang diterima sukabumiNews dari Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Presiden Joko Widodo Bersiap Mengikuti KTT G20

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersiap mengikuti KTT G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). (foto: dokumentasi Biro Pers Kepresidenan)  
sukabumiNews, OSAKA – Presiden Joko Widodo tiba di Osaka untuk KTT G20 langsung mengikuti sejumlah agenda, seperti official welcome dan juga family photo yang diadakan di INTEX Osaka.

Berdasarkan keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat (28/6/2019), setibanya di INTEX Osaka Presiden Jokowi menunggu di ruang Leaders’ Area. Di sana ia menantikan sesi official welcome dan family photo.
Saat menunggu itu, Presiden Jokowi sempat berbincang bersama kepala negara, kepala pemerintahan negara G20, dan juga pimpinan lembaga internasional dalam suasana yang akrab.
Seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, PM Australia Scott Morrison, PM Belanda Mark Rutte, dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Bahkan Presiden Trump sempat memberikan permen kepada Presiden Jokowi.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close