Breaking
Showing posts with label headline. Show all posts
Showing posts with label headline. Show all posts

Friday, April 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, DEEP: Bupati Tak ‘Becus’ Tertibkan OPD

Siswa salah satu SD Negri di Sukabumi digiring oleh sekolahnya untuk menyambut Presiden Jokowi sambil mengenakan atribut Capres-Cawapres nomor urut 01, Kamis (11/4/2019).
sukabumiNews, SUKABUMI - Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Sukabumi, Rajib Rivaldi memandang, Bupati Sukabumi tidak becus (bisa,red) menertibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Anggapan ini mengemuka saat DEEP menggelar Press realis di salah satu Cafe di jln. Siliwangi Kota Sukabumi terkait Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sukabumi pada Kamis 11 April 2019, kemarin.

Menurut Rajib, Kehadirannya di Kabupaten Sukabumi kemarin banyak mengundang reaksi dan tanda Tanya. Pasalnya ada beredar surat yang dikeluarkan oleh dua OPD di Kabupaten Sukabumi yaitu Dinas Perhubungan dan Kecamatan Cibadak.

Kepala Dishub Ir. Lukman Sudrajat melalui surat No. 551.2/1852/B.Lalin/2019 menghimbau kepada perusahan-perusahan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi agar menghentikan sementara operasional kendaraan angkutan barang dari jam 06:00 s/d 18:00 dikarenakan Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke PT Daihan Global yang berada di Kecamatan Cibadak dan Pusbangdai yang berada di Kecamatan Cikembar.

Di sisi lain Camat Cibadak juga menerbitkan surat No. 300/33-Trantib yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD sampai SMA sederajat yang berada di jalur yang dilewati oleh Presiden RI untuk melibatkan guru dan murid dalam penyambutan.

“Faktanya, beberapa foto di media sosial yang menggambarkan adanya murid SD sederajat yang pakaiannya tertempel stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres. Sementara kegiatan Jokowi yang bertempat di Pusbangdai juga dipenuhi dengan atribut kampanye, bahkan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menggunakan baju dengan tulisan yang menunjukan dukungan ke Calon tertentu,” jelas Rajib kepada sukabumiNews di Sukabumi, Jum’at (12/4/2019).

Rajib menuturkan, dengan beredarnya surat dari dua instansi diatas, maka DEEP Kabupaten Sukabumi memandang perlu untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.

“Merujuk kepada surat dimaksud, bentuk kegiatan Jokowi yang sebenarnya apakah Kunjungan Kerja atau Kampanye. Jika kehadiran Jokowi adalah kunjungan kerja, mengapa ada simbol-simbol capres cawapres?” Tanya Rajib seraya menambahkan, “jika kegiatan ini adalah kampanye, apakah Bupati Sukabumi mengajukan cuti? Lantas mengapa murid-murid SD sederajat ditempelkan stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin?”

“Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Sukabumi harus menindak dan memanggil pihak-pihak terkait." Tegasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Diduga Sengaja Dibuang, Jasad Janin Bayi Ini Ditemukan Bocah 10 Tahun di Tepi Sungai

sukabumiNews, BANTARGADUNG - Seorang Bocah, Azam (10) menemukan Jasad Janin Bayi yang masih bersimpah darah di bantaran sungan di wilayah Kp. Panyairan Lingga Manik Rt. 002/004 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung, Selasa (9/4/19) sekira pukul 16.00 WIB.

Informasi yang di peroleh sukabumiNews dari seorang warga bernama Yopi (30), kejadian berawal ketika Azam bocah SD ini hendak pergi mencari Bungkreung (ikan kecil-kecil, red.) di sungai.

Saat itu Azam merasa kaget karena melihat Jasad Janin Bayi tergeletak di tepi sungai dan Azam pun langsung melaporkan apa yang ditemukannya kepada Yopi.

“Setelah mendengar kabar dari Azam, Saya langsung menuju lokasi yang ditunjukkan Azam untuk memastikan kabar yang saya dapatkan. Setelah terbukti, Saya langsung memotretnya dengan kamera Hp saya dan membawa hasilnya ke Polsek Warungkiara seraya melapor,” papar Yopy.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Warungkiara AKP Ridwan membenarkan, pihaknya telah mendapat laporan dari warga bahwa ada yang membuang Jasad Janin bayi di Wilayah Panyairan, yang ditemukan oleh Azam, anak SD yang hendak mencari ikan di sungai.

“Kita langsung meluncur kelokasi dan berembuk dengan pihak Muspika. Dugaan sementara, ini adalah janin usia empat bulan hasil Aborsi yang sengaja dibuang pelaku ke tepi sungai,” kata AKP Ridwan.

Selain itu tambah Kapolsek, bukti-bukti dan saksi-saksi sudah dikumpulkan dan masih dalam penyelidikan. “Mudah-mudahan akan terungkap siapa pelaku pembuang Janin ini,” imbuhnya.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPRD Kota Sukabumi Terindikasi Melakukan Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp10 Milyar

sukabumiNews, CIKOLE – Kinerja DPRD Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun belakangan dinilai tidak Nampak, Padahal Posisi Legislatif merupakan posisi stragegis sebagai salah satu penyelenggara pemerintah dalam fungsinya. Pandangan tersebut mengemuka pada acara Diskusi dan Konferensi Pers tentang “Refleksi Kinerja DPRD Kota Sukabumi” yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di salah satu Café di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi, Ahad (7/4/2019) siang.

“Dalam fungsinya, DPRD memiliki tiga peran strategis yaitu Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Anggaran. Dari fungsi legislasi sejauh ini belum efektif dijalankan oleh DPRD,” kata Direktur FITRA Sukabumi Abubakar A. Hasan dalam release yang diterima sukabumiNews.net.

Abubakar menjelaskan, salah satu peraturan daerah yang cenderung terabaikan oleh DPRD dan Pemerintah Kota adalah Transparansi Informasi Publik. “Imbas dari belum hadirnya perda dimaksud, sejauh ini Pemerintahan Kota Sukabumi tak serius menyuguhkan informasi public,” terang Abubakar.

Sebagaimana diketuhui keterbukaan informasi publik merupakan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud oleh UU diatas, Peraturan Komisi Informasi mewajibkan pemerintah (baik pusat dan daerah) untuk membuka dokumen-dokumen publik.

Dijelaskan Abubakar, dokumen-dokumen publik itu antara lain yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD), Dokumen Anggaran Daerah (RKA OPD, KUA-PPAS, APBD, APBD Penjabaran, DPA OPD), LAKIP OPD, LPPD, dan lain lain.

Kemudian, lanjut Dia, website resmi Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan sebagai media transparansi informasi publik, sejauh ini masih loyo dan tak memiliki daya untuk kepentingan keterbukanaan informasi publik, terlebih pada item-item dokumen publik sebagaimana disebut di atas.

“DPRD terjebak pada rutinitas yang cenderung tak subtantif serta boros, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran kegiatan DPRD Kota Sukabumi,” ucap Direktur FITRA Sukabumi itu

Dia juga menyebutkan, Tahun Anggaran 2019 ini, alokasi anggaran untuk DPRD sebesar Rp.28,6 Milyar. Dari jumlah anggaran tersebut Rp.4,9 Milyar dialokasikan untuk Belan Tidak Langsung / Belanja Non Program. Sementara alokasi Belanja Langsung /Belanja Program sebesar Rp.23,7 Milyar, yang kemudian dialokasikan dalam tiga struktur belanja, yaitu : Belenja Barang dan Jasa Rp.23,2 Milyar, Belanja Modal Rp.235,1 Juta, dan Belanja Pegawai Rp.250,9 Juta.

Catatan FITRA terhadap Belanja DPRD Kota Sukabumi, Alokasi Anggaran dalam Belanja Langsung sebagaimana disebut di atas yaitu Rp.23,7 Milyar, DPRD mengalokasikan Rp.15,2 Milyar untuk Belanja Perjalanan Dinas. Tragisnya, sebut FITRA Sukabumi, dari total Belanja Perjalanan Dinas, DPRD mengalokasikan 99,8% atau 15,17 untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 0,2% atau Rp.32,38 Juta.

“Dari telaahan FITRA Sukabumi, DPRD terindikasi melakukan pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 10 Milyar patut dipertanyakan seberapa pentingnya,” tegasnya.

Berikut adalah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DPRD dan Setwan yang di ungkap FITRA Sukabumi:

1. Pembahasan Kebijakan Anggaran Badan Anggaran sebesar Rp.958,150,000.00

2. Pembahasan Penegakan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Badan Kehormatan
sebesar Rp.235,850,000.00

3. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp.4,034,850,000.00

4. Pengadaan mebeleur sebesar Rp.18,000,000.00

5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.64,460,000.00

6. Pengawasan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Komisi III sebesar  Rp.1,672,450,000.00

7. Pengawasan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Pemerintahan komisi I
sebesar Rp.1,432,700,000.00

8. Pengawasan Pemerintahan diBidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Komisi II
sebesar Rp.1,727,750,000.00

9. Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD sebesar Rp.770,600,000.00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.41,000,000.00
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.54,600,000.00

Disamping pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah, FITRA menemukan anggaran makan-minum yang cukup signifikan sebesar Rp.1,5 Milyar. Dari beberapa bentuk pemborosan anggaran pada kegiatan-kegiatan di atas, FITRA memandangnya sebagai upaya penghabisan anggaran tanpa mempertimbangkan out put dan out comes atau juga jebakan eksekutif untuk menyenangkan DPRD sehingga DPRD canggung dan lalai mengawasi eksekutif.

Sayang, diskusi yang digagas Tim FITRA Sukabumi dan dipandu oleh Isman Shafa penyiar segaligus reporter Megaswara (MGS) TV yang rencananya akan menghadirkan 3 Pembicara, yakni Yunus Suhandi (Ketua DPRD Kota Sukabumi), Agus Subagja (Pemerhati DPRD Kota Sukabumi) dan Direktur FITRA Sukabumi A. Hasan itu tidak hanya dihadiri oleh 2 Pembicara.

Sementara, satu Pembicara lain yang diharapkan bisa memberi kejelasan terkait indikasi adanya pemborosan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.10 Milyar tersebut, yaitu Ketua DPRD Kota Sukabumi tidak hadir. Tidak diketahui pasti alasan kenapa pihaknya tidak bisa hadir di acara diskusi FITRA saat itu. 

Acara diskusi diikuti oleh HMI Cabang Sukabumi, PMII Cabang Sukabumi, KAMMI Daerah Sukabumi, IMM Cabang Sukabumi, Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, GP Ansor Kota Sukabumi, Lima Pilar Institute, Sukabumi Crisis Center, Sukabumi Update Institute, Komunitas Budaya, LPM dari 7 Kelurahan, serta Jurnalis Media Cetak dan Online.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, March 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hentikan Kasus Video Deklarasi Belasan Kades Dukung Capres-Cawapres, Ketum MPH: Preseden Buruk bagi Kelangsungan Pesta Demokrasi

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019).

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menyatakan, pihaknya tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres untuk pilpres 17 April 2019 yakni kepada pasangan O1 yang diduga dilakukan oleh 12 kades aktif dari Kecamatan Warungkiara dan Kecamatan Bantargadung di salah satu Hotel di wilayah Sukabumi.

BACA: Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019).

Namun demikian lanjut Teguh, pihaknya telah bekerja nyata menindak lanjuti kasus tersebut, bekerjasama dengan dengan Gakumdu, pihak Kepolisian dan Kejaksaan demi tegaknya keadilan Pemilu.

"Bawaslu telah melakukan kajian bersama berdasarkan pasal 477 UU, no 2 tahun 2017 dan KUHP pasal 1 angka 26, dimana saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan tentang tindak lanjut adanya peristiwa dugaan tindak pelanggaran," jelas Teguh.

"Disini kita tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan kasus ini karena cacat materi dengan tidak adanya saksi," tandas Teguh.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH & HAM) AA Brata Soedirja berpendapat, seharusnya kasus tersebut jadi temuan pelanggaran pemilu dan bisa di bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pusat.

"Ini sudah jadi temuan, kalau hasil Bawaslu seperti itu salah satu jalan terahir harus di bawa ke DKPP Pusat selaku lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya," ujar AA Brata.
Masalahnya tambah Brata, siapa yang berani dan siap menjadi pelapor disini harus di pikirkan. "Kalau berbicara soal Bawaslu kesulitan mencari saksi-saksi, kegitan dalam video tersebut kan bukan dihadiri oleh satu orang tapi oleh banyak orang," tuturnya.

"Lantas, kenapa jadi ada hasil kesulitan tidak ada saksi dalam mengungkap pelanggaran tersebut," ucapnya, heran.

Brata menilai dalam hal ini Bawaslu tidak profesional dan tidak ada kesungguhan untuk memproses lebih lanjut kasus ini. Jika hasil akhirnya seperti ini tutur Brata, ini bakal jadi preseden buruk bagi kelangsungan pesta Demokrasi yang diharapkan adil dan bersih.

Keperayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang didalamnya termasuk KPU dan Bawaslu akan pudar karena ketidak tegasan mereka dalam penyikapi berbagai macam pelanggaran.

"Ini akan membuka peluang bagi pelanggaran lain, jika sikap dan cara kerja penyelenggara pemilu itu sendiri terkesan tidak tegas," tanda AA Brata.

BACA Juga: Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta Tegakkan Aturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu

Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, March 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Ruang Menag Lukman Hakim

sukabumiNews, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dari hasil penggeledahan di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan dokumen-dokumen dan penyitaan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Uang sedang dihitung secara rinci, belum ada info terkait kepemilikan uang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.
KPK sita dokumen dan uang jutaan rupiah dari ruang Menteri Agama Lukman Hakim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Lukman.

Penyidik, kata Febri, juga menggeledah ruang kerja sekjen dan ruang biro kepegawaian Kemenag. Dari ruangan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.

"Ada dokumen-dokumen terkait proses seleksi yang diamankan, baik terkait tahapannya maupun proses hasil seleksi," katanya

Penyidik juga menyita dokumen yang memuat hukuman disiplin salah satu tersangka yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Selain di Kemenag, lanjut Febri, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan kantor pusat DPP PPP. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen kepengurusan DPP PPP.

"Dokumen itu perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami konstruksi kasus, karena ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan secara formil untuk mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag," kata Febri.

KPK menduga ada proses kerja sama antara Romy dengan Kemenag terkait jual beli jabatan. "Ada risiko intervensi oleh aktor-aktor politik terhadap birokrasi. Kami duga ada perbuatan bersama antara tersangka RMY dengan pihak di Kemenag untuk menduduki posisi tersebut," imbuhnya.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan belum mengetahui dokumen apa saja yang diambil oleh penyidik KPK setelah ruangannya disegel KPK sejak Jumat.

"Saya belum mengetahui apa yang diambil karena baru akan masuk," kata Lukman jelang masuk ruang kerjanya seperti dilansir dari Antara.

Romy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3). Ia diduga melakukan jual beli jabatan di Kemenag dengan menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Romy sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri sebelum dipecat PPP pasca penangkapan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Friday, March 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

sukabumiNews, CIBADAK – Viralnya video berdurasi 29 menit di Media Sosial terkait deklarasi dukungan oleh para kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi terhadap pasangan Capres dan Cawapres No.01 (Jokowi-Amin), mengundang polemik.

Menyikapi polemik tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, akan segera membentuk tim untuk menelusuri ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap aturan Pemilu.

Komisioner Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Ari Hasniar membenarkan adanya laporan dan informasi mengenai video deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres 01. Oleh sebab itu pihaknya akan segera memanggil dan meminta keterangan belasan kades yang terlihat dalam video tersebut.

"Menurut informasi, ada12 kades di dua wilayah kecamatan yang terlihat dalam video tersebut, dan tentunya akan kita mintai keterangan, dimana, kapan dan tujuan mengenai dibuatnya video yang sudah tersebar itu," terang Ari Hasniar, kepada sukabuminews.net, Kamis (14/03/19) kemarin.

Ari Hasniar menegaskan, dalam menelusuri kasus tersebut, Baswalu tentunya akan mengacu kepada aturan yang berlaku, dalam waktu penanganan dilakukan sesuai SOP, yaitu 7 hari dari sejak diketahui dan itu tidak boleh lebih.

"Kami dan tim sudah mulai bergerak menelusuri video ini, tujuh hari pertama waktu untuk menelusuri, bila penanganannya tidak selesai dalam 7 hari, maka ditambah 7 hari lagi dan saat ini penulusuran masih berjalan, perkembanganya nanti akan di informasikan kembali," jelas Ari.

Ari menegaskan, apabila nanti terbukti ada unsur pelanggaran, maka kades tersebut akan dijerat Pasal 490 Undang Undang No 7 tahun 2017, yang mana disitu tertulis bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dapat di pidana penjara paling lama satu tahun, dan denda Rp12 juta.

Oknum Jaksa Diduga Berperan Giring Belasan Kades di Kabupaten Sukabumi Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01
Ada dugaan oknum Jaksa berperan dalam menggiring Para Kades di Kabupaten Sukabumi untuk berdeklarasi mendukung Pasangan Capres-Cawapres 01.
Disinggung mengenai isu tersebut, Ari enggan mengomentari lebih jauh. Namun kata Ari, Bawaslu akan menelusuri dan meminta keterangan dari semua pihak yang terlibat dalam melakukan dugaan pelanggaran Pemilu itu.

"Terkait hal itu saya belum mendapat laporan secara langsung maupun tertulis. Intinya, Bawaslu akan menelusuri semua laporan dugaan pelanggaran yang masuk.  Jika terbukti, akan ada tindakan tegas yang mengacu pada aturan yang berlaku," jelas Ari.

Dilain pihak, Direktur Lembaga Analisia dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas) Kabupaten Sukabumi, Febriansyah menilai, perbuatan yang dilakukan para kades dan oknum jaksa seperti yang terlihat dalam video ini jelas merupakan pelanggaran berat dan perlu disikapi bersama. Hanya saja tambah dia, Bawaslu wajib membuktikannya terlebih dahulu, karena video tersebut sudah menyebar luas di medsos dan masyarakat.

"Bawaslu disini harus mengedepankan tupoksinya, dan segera menelusuri asal usul video berdurasi 29 menit tersebut agar tidak terus mengundang kegaduhan di tengah perjalanan Pesta Demokrasi 2019. Saya berharap Bawaslu bekerja secara profesional dan transparan," tutupnya.
Foto : [Screnshot bukti] belasan Kepala Desa di Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung Deklarasikan Diri Dukung Paslon Capres dan Cawapres 01


[Pewarta: Azis R/Rudi S]
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close