Breaking
loading...
Showing posts with label headline. Show all posts
Showing posts with label headline. Show all posts

Sunday, July 14, 2019

Redaksi3

Diduga Selingkuh, Oknum Bidan Puskesmas dan Pegawai Dinkes Kabupaten Sukabumi Dipolisikan

oknum bidan
sukabumiNews, BANTARGADUNG - Seorang Bidan berinisial CT (26) diduga melakukan perselingkuhan dengan oknum pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, berinisial TGH (38). Mereka belum lama ini dilaporkan oleh Dika (28) yang diketahui sebagai suami CT. Laporan polisi itu tertanggal 13-06-2019 di Polsek Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Saya melaporkan mereka karena memiliki bukti perselingkuhan. Ada komunikasi syur yang saya ketahui dari HP istri. Ada bukti Screenshoot WA dan SC Video Call nya," kata Dika kepada sukabumiNews melalui sellulernya, Sabtu (14/07/2019).

Kepada sukabumiNews Dika menuturkan kronologi masalah yang dia hadapi hingga terjadinya melaporkan ke Polsek Warungkiara. Dikatakan Dika, sebelumnya ia secara tidak sengaja membaca pesan whatAps di Hp milik Istrinya. Kemudian Dika langsung mengscreenshot semua percapakan. Dika menuturkan, komunikasi itu terjadi hampir setiap hari baik siang maupun malam.

Tadinya lanjut Dika, ia mencoba positif thingking saja, namun ketika dirasa sudah berlebihan, Dika memberanikan diri mengambil HP istrinya dan menemukan fakta atas semua kecurigaannya yang tampak pada komunikasi antara istri dan selingkuhannya itu.

"Istri Saya masih berstatus sebagai Bidan Puskesmas. awalnya, saya kira hanya sebatas komunikasi dengan rekan kerja saja, lama-lama terlihat berlebihan, saya curiga karena isteri bersikap tidak biasa kepada saya layaknya seorang suami," tutur Dika.

Setelah kejadian itu, dia dibantu oleh keluarganya mulai mencari fakta lain terkait hubungan istrinya itu. Akhirnya, tidak membutuhkan waktu lama, Dika pun langsung mengetahui profil selingkuhan istrinya itu. Selingkuhannya diketahui tercatat sebagai pegawai honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, lengkap dengan alamat dan aktivitas sehari-harinya.

Setelah dirasa cukup bukti, akhirnya pada tanggal 13 Juni lalu, dirinya memberanikan diri melaporkan istri dan terduga selingkuhannya ke Polsek Warungkiara.

"Saya sudah membuat laporan resmi ke Polsek Warungkiara dan membuat pengaduan ke Puskesmas Bantargadung agar ditindaklanjuti ke Dinas Kesehatan. Tapi, hingga saat ini mereka masih belum diberikan sanksi apa pun," ungkap Dika terdengar kecewa.

Dikonfirmasi sukabumiNews, Kepala Puskesmas Bantargadung Unaryadi membenarkan adanya informasi skandal yang dilakukan oleh pegawainya itu bernama Bidan CT(26).

"Kami sudah panggil yang bersangkutan atas permohonan pelapor yang diketahui suaminya bernama DiKa (28). Kami juga sudah melayangkan surat ke bagian umum dan kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk memanggil terlapor yang diduga menjadi selingkuhan Bidan CT," jelas Kapus Bantargadung itu.

Sementara dihubungi terpisah, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H. Harun Al-Rasyid menegaskan, pihak Dinas Kesehatan akan menindak tegas para pelaku pelanggaran kode etik pegawai. Apalagi, kata Harun, kasusnya berupa skandal pegawai yang dapat mencoreng nama baik lembaga.

"Jika terbukti melakukan pelanggaran etik atau perbuatan skandal, kami tidak segan-segan memberi Sanksi administrasi hingga pemberhentian kerja," tegas Sekdinkes, H. Harun Al-Rasyid.


Pewarta : Azis. R
Editor: Agus. S
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 11, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Dianggap Mengekang Tugas Wartawan, Liga Jurnalis Sukabumi Gelar Aksi Demo Tolak Raperda KIP di Halaman Pendopo

sukabumiNews, SUKABUMI – Liga Jurnalis Sukabumi (LJS) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi guna menolak Raperda KIP yang dianggap mengekang tugas peliputan wartawan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi. Aksi yang di gelar di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis (11/07/2019) itu, dihadiri oleh beberapa organisasi wartawan yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi.

Ketua Aksi Liga Jurnalis Sukabumi, Ahmad Fikri menilai, Raperda KIP itu sangat jelas melanggar UU Pers No 40 dan dapat melukai demokrasi kebebasan pers di Kabupaten Sukabumi. Dia menjelaskan, Raperda yang terdiri dari 35 pasal itu memuat pasal yang yang tidak memiliki dasar hukum apapun.
Pasal yang dumaksud Ahmad Fikri adalah pasal 15 ayat 2 yang isinya mengatur wartawan yang hendak melakukan peliputan di Pemkab Sukabumi harus sesuai dengan ketetapan DKIP, bahwa wartawan harus memiliki rekomendasi dari DKIP. Apabila tidak memiliki izin, wartawan tersebut akan dikenai sanksi administrasi dan akan dilaporkan ke dewan pers.

"Pasal itu bertujuan membatasi tugas jurnalis di Kabupaten Sukabumi," kata Ahmad Fikri kepada sukabumiNews disela-sela aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Sukabumi, Kamis (11/07/2019) siang.

Adapun tuntutan penolakan LJS sebagai berikut:

1. DPRD dan Pemkab Sukabumi  membatalkan Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

2. DPRD harus bersifat transfaran terkait Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

3. Bupati Sukabumi harus mengkaji ulang pimpinan DKIP Kabupaten Sukabumi;

Pembubuhan tanda tangan mennadai penolakan Raperda yang di rancang Diskominfo Kabsi dan Kabag Hukum Kabsi
Ahmad Fikri menegaskan, jika pihak berkapasitas tidak mengindahkan tuntutan rekan-rekan wartawan yang tergabung ke dalam Liga Jurnalis Sukabumi (LJS), pihaknya akan membuat permohonan ke MA untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Apabila tuntutan kami tidak di sepakati, maka kami akan melayangkan gugatan atau permohonan keberatan ke MA," tegasnya.

Menyikapi tuntutan LJS, Kabid Diskominfo Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri mengungkapkan, DKIP saat ini memiliki harapan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan jurnalis. Artinya, kata Dia, seorang jurnalis memiliki badan hukum dan hanya mematuhi kode etik jurnalistik. "Harapan kita sama, untuk masalah ini kita kembalikan ke undang-undang yang berlaku," ungkap Herdi menjawab bias tuntutan wartawan.


Pewarta: Azis R
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hampir Satu Tahun Mengundurkan Diri, Mantan Kades Cibatu Dody Ridho Gumilar Belum Serahkan LPJ

Selama 2 priode menjabat, Mantan Kades Cibatu ini disinyalir banyak meninggalkan permasalahan administrasi, terutama terkait masalah bumdes
Kades Cibatu Cisaat, Dody Ridho Gumilar saat serah terima jabatan secara simbolis kepada Pjs Kades Ajat, Senin (10/10/2018) lalu.
sukabumiNews, CISAAT – Sudah berjalan hampir satu tahun mengundurkan diri, mantan kepala desa (kades) Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dody Ridho Gumilar, belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Padahal sesuai peraturan yang berlaku, mantan kades wajib menyampaikan laporan kepada BPD.

“Aturan yang berkenaan dengan itu kan sudah sangat jelas. Tidak hanya diatur pada Permendagri, tapi juga pada Perda 17 tentang BPD. Didalamnya menyatakan, seorang kades harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD,” jelas Ketua BPD, H. Dadang Rusnandar kepada sukabumiNews, usai dirinya dilantik sebagai ketua BPD yang baru untuk priode 2019 – 2025, Rabu (26/6/2019).

Dadang menuturkan, kades tetap harus menyampaikan LKPJ kepada BPD pada akhir masa jabatannya. “Jangan sampai BPD seolah diremehkan, tidak dianggap,” tegas Dadang.

Sebelumnya, pihak BPD telah menanyakan kepada sekdes terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2018 yang tidak selesai. Bahkan pihaknya pernah memanggil mantan kades Dody terkait hal tersebut. Akan tetapi tambah Dadang, hingga kini LPJ tersebut masih juga belum diterimanya.

BACA: Camat Cisaat Lantik Pjs Kades Cibatu

Dadang berjanji dan bertekat untuk memperbaiki segala kekurang yang telah dikerjakan oleh BPD sebelumnya dan melanjutkan kinerja yang dianggapnya baik yang telah dijalankan oleh BPD sebelumnya.

Dengan tidak adanya LPJ, perjalanan pemerintahan Desa Cibatu menjadi tersendat. Bahkan menurut informasi yang didapat dari sumber terpercaya sukabumiNews, diketahui bahwa untuk tunjangan kades dan aparat desa, yang dikenal dengan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun ini saja harus meminjam dari pihak lain.

“Anehnya, hampir semua perangkat desa tida ada yang berani mengungkap, seolah tutup mata. Ada apa dibalik semua ini,” ucap sumber tersebut.

Padahal menurut dia, desanya telah sempat dijabat oleh penjabat sementara dan terselang oleh pemilihan kades sementara.

Ketika ingin dikonfirmasi, mantan kades dimaksud hingga diselenggarakannya pelantikan ketua BPD yang baru ini sangat sulit dihubungi.

Hadir pada pelantikan BPD yang dilaksanakan di Aula Desa Cibatu itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cisaat beserta Staf, Babinsa dan Bhabin Kamtibmas, Ketua RW dan RT desa setempat, serta undangan lainnya.

Pelantikan yang dimulai  pukul 09.15 Wib dan selesai sekitar pukul 11.00 Wib itu dipimpin langsung oleh Camat Cisaat, Budianto.

Budianto berpesan kepada BPD yang baru untuk segera membentuk panitia pilkades, disamping tugas-tugas lain yang kesemuanya harus didasari rasa ikhlas dan amanah.


Pewarta: AM
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

sukabumiNews, CIBADAK – Dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing divonis 4,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Dua oknum Kades tersebut yakni Yosef Lesmana selaku kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan Kades Pagelaran Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, kedua Oknum Kades itu secara sah dan terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 junto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001.

“Vonis tersebut sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang, Rabu (19/6/2019) kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Cibadak, Da’wan Manggalupang
Dak’wan menjelaskan, selain hukuman kurungan, kepada mereka juga diharuskan harus membayar uang pengganti kerugian

Kepada Kades Yosef selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti kerugian sebesar Rp551.049.731. Sementara kepada Enung Nuryadi disamping divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 636 juta.

“Bilamana terdakwa tidak sanggup membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti, diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun,” jelas Da’wan.

Akibat perbuatan yang dilakukan kedua Kades ini Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp1,1 Miliyar.

Sementara, Vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejari Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya mereka masing-masing 6,5 tahun.

Hanya tuntutan nilai uang pengganti dan denda keduanya sudah sesuai dengan tuntutan JPU.



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Geger, Seorang Satpam Tewas Gantung Diri di Cikembar

Korban tergantung di dahan sebuah pohon (kiti). Korban saat ditolong untuk diturunkan oleh aparat dibantu oleh warga. (foto: Azis R/sukabumiNews)   
sukabumiNews, CIKEMBAR – Geger, seorang pria ditemukan tewas tergantung di ketinggian lebih kurang 1 meter di dahan sebuah pohon dengan leher terjerat seutas tali tambang. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilaksana Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sekira pukul 07.00 Wib, Jumat (14/6/2019) pagi.

"Sekitar pukul 07.00 Wib pagi tadi kami menerima laporan dari warga telah ditemukan sesosok pria tergantung di pohon, kita langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP). kemudian kami membawa ke puskesmas dahulu untuk memastikan apakah masih bernyawa, dan ada luka lainnya atau tidak," ujar Kapolsek Cikembar, AKP. I. Djubaedi kepada sukabumiNews dikantornya, Jum'at.

AKP. I. Djubaedi mengungkapkan, korban diketahui bernama Eda Afriansyah (45) tahun, warga Kp. Cipanas Cikundul Rw. 006 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Menurut Informasi yang dihimpun, sebelum kerjadian, korban mengalami cekcok (perselisihan) dengan istrinya. Setelahnya, korban pergi ke rumah saudaranya di Kp. Cilaksana, Bojongkembar untuk menghadiri acara syukuran.

“Ke-esokan harinya korban sudah tergantung dengan kondisi tali terjerat di lehernya dengan lidah menjulur," terang AKP. I. Djubaedi.


Kapolsek menjelaskan, menurut warganya korban merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul, akrab dengan masyarakat. Selain itu, tambah Kapolsek, dia bekerja sebagai Satpam di tempat pemandian Air Panas Cikundul.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak Polsek Cikembar belum bisa memastikan penyebab pasti dari kejadian ini. Pihak keluarga korban  pun tidak menginginkan untuk dilakukan Otopsi, bahkan saat instri korban dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian, ia malah tidak sadarkan diri.

“Dugaan sementara, korban melakukan gantung diri akibat depresi lantaran tuntutan ekonomi," tutup Kapolsek.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close