Primkop Kartika Pidie Gelar RAT Tutup Buku Tahun Anggaran 2018

TNI

Primkop Kartika Pidie Gelar RAT Tutup Buku Tahun Anggaran 2018

Redaksi sukabumiNews   February 20, 2019

sukabumiNews, ACEH PIEDIE – Primer Koperasi (Primkop) Kartika Pidie menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-50 Tutup Buku Tahun 2018. Mengusung tema "Dengan Semangat Kebersamaan Profesonalisme dan Kerja Keras, Kita Tingkatkan Pengabdian sebagai insan Koperasi dalam rangka pencapaian tugas pokok dan Fungsi Koperasi Kartika", RAT dilaksanakan di Aula Salimuddin Makodim Pidie Gampong Lampeude Baro Jln. Prof A. Majid Ibrahim Sigli, Rabu (20/02).

Hadir pada kegiatan tersebut Dandim 0102/Pidie Letkol Arm Wagino SE, Perwakilan Dinas Perindagkop Kabupaten Pidie, Kasdim Pidie, Jajaran Danramil dan Anggota Babinsa Kodim 0102/ Pidie serta Ketua dan Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab XIX Dim Pidie.

Dalam sambutannya dihadapan para Pengurus dan Anggota, Dandim 0102/ Pidie Letkol Arm Wagino,SE menjelaskan, sesuai tata cara dalam koperasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) memiliki kekuatan tertinggi yang berhak menetapkan rencana kerja, rencana anggaran belanja dan pengesahan pertanggung jawaban pengurus.

“Mengingat peran stategis tersebut diharapkan setiap peserta dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam rapat ini, dengan menyampaikan secara jujur dan objektif tentang pelaksanaan program kerja tahun buku 2018, serta memberikan masukan guna penyempurnaan rencana kerja tahun 2019 sehingga berkwalitas dan dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya.

Dandim menambahkan bahwa sumbangan dan pemikiran tersebut merupakan wujud nyata pertanggung jawaban sebagai anggota koperasi dalam meningkatkan kwalitas dan memantapkan fungsi dan peran koperasi sebagai salah satu alat komando dalam meningkatakan kesejahteraan anggota..

Orang nomor satu di TNI Pidie itu juga mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan Ketua Koperasi dalam laporannya bahwa jumlah SHU tahu 2018 sebesar Rp886 juta lebih atau melebihi dari yang direncanakan.

Kendati demikian, menurut Letkol Arm Wagino SE, keberhasilan koperasi itu bukan hanya dilihat dari besaran SHU yang diperoleh, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarga.

“Saya mengajak kepada pengurus yang baru terpilih, dan juga saya berharap supaya nantinya dapat  mengupayakan dan mengutamakan untuk dapat lebih meningkatkan tingkat kesejahteran anggota dan keluarganya,” tutupnya.

[Pewarta: Zoni Jamil]

Editor: Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

BNI Syariah Siap Fasilitasi Pedagang Raih Sertifikasi Halal

news

BNI Syariah Siap Fasilitasi Pedagang Raih Sertifikasi Halal

Redaksi sukabumiNews   February 18, 2019

sukabumiNews, JAKARTA – PT Bank BNI Syariah membangun fasilitas Hasanah Spot yang berlokasi di Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membangun Islamic Community berbasis ekosistem halal, dalam hal ini food and fashion, dengan memfasilitasi pedagang sertifikasi halal.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, mengatakan, salah satu bentuk Hasanah Spot adalah lokasi tempat berbelanja dimana lokasi tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim (food and fashion) khususnya di wilayah Bintaro dan sekitarnya, sesuai prinsip syariah baik dari produk, layanan dan fasilitas.

“Industri halal memiliki potensi besar. Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah senantiasa mendukung pengembangan sektor industri halal dengan menggandeng seluruh mitra stakeholdersdiantaranya pengusaha, e-commerce, UMKM, institusi pendidikan, rumah sakit, travel wisata dan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf),” ungkap Firman seperti dikuti dari laman Beritasatu.com, Minggu (17/2/2019).

BNI Syariah menyuguhkan penawaran khusus bagi para pedagang di Pasar Modern Bintaro, salah satunya program Mitra Hasanah untuk produk pembiayaan Mikro 2 iB Hasanah dengan plafon pembiayaan antara Rp 5 juta sampai Rp 50 Juta.

Selain itu, produk pembiayaan Mikro 3 iB Hasanah dengan plafon pembiayaan antara Rp 50 juta sampai Rp 500 Juta dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, serta pembiayaan Wirausaha iB Hasanah dengan plafon pembiayaan antara Rp 500 Juta sampai Rp 1 Miliar dengan jangka waktu sampai dengan 7 tahun.

Pada kesempatan ini dilakukan simbolik penyerahan penyaluran pembiayaan mikro kepada mitra usaha Kios Bubur Monas, H. Marno dan Toko Sosis Mas Gondrong, Musrian dengan masing-masing plafon pembiayaan mikro sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta yang diserahkan oleh jajaran Manajemen BNI Syariah.

Selain itu, SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengungkapkan, pembiayaan ini bisa digunakan untuk penambahan modal kerja, investasi (produktif), maupun pembelian barang lain (konsumtif) dengan angsuran tetap.

“Pedagang-pedagang di pasar merupakan penggerak dalam sektor ekonomi, sehingga kami berharap menjadi jembatan para pedagang dalam akses permodalan mikro dimana nantinya modal ini diharapkan dapat memperlancar aktvitas dagang di lebih dari 100 kios yang ada di Pasar Modern Bintaro,” jelas Iwan.

Kinerja bisnis pembiayaan mikro BNI IB Hasanah sampai Desember tahun 2018 sebesar Rp 1,08 triliun atau tumbuh 9,26 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan total nasabah lebih dari 12.000 pedagang dengan target pertumbuhan pembiayaan mikro tahun ini sekitar 35 persen. [Red*/]

Puluhan Pelaku Usaha di Sukabumi Hadiri Acara Diseminasi Penerapan dan Penanganan Hukum Tahun 2019

sukabumi

Puluhan Pelaku Usaha di Sukabumi Hadiri Acara Diseminasi Penerapan dan Penanganan Hukum Tahun 2019

Redaksi sukabumiNews   February 13, 2019

sukabumiNews, CICANTAYAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mengadakan Diseminasi Penerapan dan Penanganan Hukum (DPPH) tahun 2019. Sekitar 50 para pelaku usaha hadir pada kesempatan yang dilaksanakan di Hotel Augusta Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 13 Februari 2019.

Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Yudistira menjelaskan, kegiatan Diseminasi ini dilaksanakan agar para pelaku kegiatan usah pemahamannya dapat berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Menyelaraskan, walaupun Undang-Undang No. 32 sudah lama yaitu pada tahun 2009, akan tetapi ada beberapa hal yang mesti disampaikan sebab akhir-akhir ini banyak sekali aduan-aduan kepada DLH, " terang Yudi kepada sukabumiNews dilokasi kegiatan.

50 pelaku usaha yang hadir pada Kegiatan Diseminasi ini di ambil secara acak dari berbagai pelaku usaha,  seperti dari Energi Panas Bumi, Pertambangan, Garmen, Industri Pengelolahan, baik itu Industri pengelolaan batu dan pasir kuarsa.

Mereka harus mengetahui ketika saat ada pengaduan dari Masyarakat di lingkungan Industrinya. Tidak semua orang mengerti bagaimana cara penanganan dan pengaduan, apalagi saat ini sudah lahir Peraturan Pemerintah No. 22, makanya diberikan pemahaman agar para pelaku kegiatan usaha dapat berpedoman kepada PP No. 22 ini, " jelas Yudi.

Tak hanya itu, sambung Yudi kegiatan dari para pelaku usaha ini juga dapat secara prinsip menanamkan musyawarah untuk mufakat sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009.

“Semua kegiatan usahanya berpedoman kepada peraturan ini, pertama mulai dari Dokumen upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang sudah dipegang Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair, semua itu harus berpedoman kepada aturan Undang-Undang ini, " tegasnya.

[Pewarta: Azis.R/Karim.R]

Editor: Red.

Harga Pertamax Turun Jadi Rp9.850 Per Liter

news

Harga Pertamax Turun Jadi Rp9.850 Per Liter

Redaksi sukabumiNews   February 09, 2019

sukabumiNews, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp10.200 menjadi Rp9.850 per liter. Penurunan harga ini akan berlaku mulai Minggu (10/2) pukul 00.00 WIB.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid mengatakan kebijakan ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain itu, lanjutnya, penurunan harga ini dilakukan setelah Pertamina memperhatikan daya beli masyarakat. Dia menjelaskan sesuai ketentuan pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

"Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM," kata Mas'ud Khamid dalam keterangan resmi yang dikutip dari situs Pertamina, Sabtu (9/2).

Lebih lanjut Mas'ud menjelaskan penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina. Untuk wilayah Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi Pertamax Turbo turun dari Rp12.000 menjadi Rp11.200 per liter, Dexlite turun dari Rp10.300 menjadi Rp10.200 per liter, Dex turun dari Rp11.750 menjadi Rp11.700 per liter.

Pertamina hanya tidak mengubah harga Pertalite, tetap di angka Rp7.650 per liter.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali.

Semua harga BBM ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur harga BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebesar minimal 5% dan maksimal 10% dari harga dasar.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan produk Pertamina. Sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

Sumber: CNN Indonesia

Wakil Bupati Sukabumi Buka Workshop Pengembangan Pariwisata

wisata

Wakil Bupati Sukabumi Buka Workshop Pengembangan Pariwisata

Redaksi sukabumiNews   January 28, 2019

sukabumiNews, NAGRAK – Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono membuka secara resmi "Workshop Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pariwisata Kecamatan Nagrak" bertempat di aula Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi pada Ahad (27/01/2019).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sukabumi Menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi menaruh perhatian serius terhadap percepatan pengembangan sektor pariwisata dan  berbagai program di destinasi wisata.

Menurut Adjo, hal ini sesuai dengan visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri yang mana salah satu misi-nya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat  berbasis ekonomi lokal, agrobisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan.

"Kita harus bangga karena Kabupaten Sukabumi  memiliki bentangan gunung, rimba laut dan pantai (Gurilaps) dengan potensi pariwisata yang tidak kalah dari daerah lain," terang Adjo.

Dia melanjukan, Pemerintah Daerah akan terus  mengembangkan potensi demi menyejahterakan masyarakatnya.

"Oleh karena itu dukungan dan peranan masyarakat  sangat di perlukan, karena pemerintah daerah tidak mungkin melakukannya sendiri," tuturnya.

Wabup juga mengatakankan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki kebangaaan tersendiri dengan diakuinya kawasan Geopark Cileutuh Palabuhanratu yang memiliki berbagai kekayaan. Bukan saja kaya akan alam, jelas Wabup, tapi juga kaya akan seni dan budayanya.

Di akhir sabutannya Wakil Bupati berharap, seiring dengan majunya industri pariwisata di Kabupaten Sukabumi, semoga hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kerena Wabup menganggap, dengan majunya industri  pariwisata akan banyak wisatawan yang berkunjung ke wilayahnya.

"Jika sudah banyak yang datang ke Sukabumi mereka berbelanja dan membeli oleh-oleh. Dengan demikian maka perekonomian masyarakat akan meningkat," jelasnya.

Wabup juga mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi dengan adanya Workshop Peningkatan Peran Pemuda dalam Pengembangan Pariwisata ini. "Mudah-mudahan ini akan memberikan berbagai macam masukan tentang pengembangan kepariwisataan," pungkas Adjo.

Sumber: Subag Humas Setda Kabupaten Sukabumi

Editor: Red.

Bunga Utang Pemerintah pada 2018 Bengkak Rp19,5 Triliun

Sri Mulyani

Bunga Utang Pemerintah pada 2018 Bengkak Rp19,5 Triliun

Redaksi sukabumiNews   January 03, 2019

Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Pembayaran bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp258,1 triliun pada tahun lalu. Realisasi tersebut membengkak sebesar Rp19,5 triliun atau mencapai 108,2 persen dari asumsi awal sebesar Rp238,6 triliun.

Pembayaran bunga utang tahun ini juga tercatat meningkat dari tahun lalu dengan realisasi Rp216,6 triliun atau hanya mencapai 98,8 persen dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan pembayaran bunga utang terjadi karena normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Federal Reserve yang menaikkan suku bunga acuan.

"Selain itu ada pengaruh dari pelemahan nilai tukar rupiah," ujarnya di Kementerian Keuangan, seperti dikutip CNN Indonesia, Rabu (2/1).

Tercatat, depresiasi kurs rupiah sepanjang tahun ini mencapai 6,89 persen dengan rata-rata rupiah di Rp14.247 per dolar AS. Di sisi lain, meski pembayaran bunga utang meningkat, Sri Mulyani memastikan pembiayaan utang justru menurun pada tahun ini.

Pada 2018, pembiayaan utang dalam APBN hanya sebesar Rp366,7 triliun atau 91,8 persen dari target Rp399,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp429,1 triliun dan mencapai 93 persen dari target di APBN 2017. "Penurunan sekitar Rp62 triliun," imbuhnya.

Lebih lanjut, pembiayaan utang disumbang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp358,4 triliun atau hanya 86,5 persen dari target Rp414,5 triliun. Sementara pinjaman neto hanya Rp8,3 triliun.

Ia mengatakan penurunan jumlah pembiayaan utang sengaja dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik. Sebab, kebijakan The Fed yang membuat imbal hasil (yield) SBN meningkat bisa memberatkan pembayaran utang pemerintah ke depan.

"Selain itu juga mempertimbangkan pengembangan pasar SBN, peningkatan investor ritel domestik, dan peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade," jelasnya.

Sementara pembiayaan investasi sebesar Rp61,1 triliun atau 93,1 persen dari asumsi awal Rp65,7 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

"Termasuk untuk PT KAI Rp3,6 triliun, LPI, PMN Tapera, dan dana bergulir pusat investasi pemerintah ultramikro Rp2,5 triliun. Kemudian untuk LPDP Rp15 triliun dan LMAN Rp31,2 triliun," ungkapnya.

Kemudian, pemberian pinjaman Rp4,3 triliun atau 63,5 persen dari target Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan Rp1,1 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp200 miliar. Dengan begitu, total pembiayaan anggaran mencapai Rp300,4 triliun atau 92,2 persen dari asumsi awal Rp325,9 triliun.

"Ini gambaran pengelolaan sisi utang dengan hati-hati, oleh karena defisit mengecil secara dramatis," pungkasnya. (sn/cnn)