Breaking
loading...
Showing posts with label ekonomi-bisnis. Show all posts
Showing posts with label ekonomi-bisnis. Show all posts

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 690 Ribu Rumah akan Teraliri Jaringan Gas

sukabumiNews, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Rencananya, pada tahun 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, usulan dana APBN tersebut naik dari anggaran tahun ini. "Usulan ini naik 4 kali lipat dari pagu jargas tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 799,96 miliar. Dengan tambahan ini total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas di 2020," kata Agung dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (22/6).

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2019 ini Pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020 maka total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Pembangunan jargas, imbuh Agung, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami asumsikan satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT)," jelas Agung.

Agung menguraikan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik. "Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG," tandas Agung


Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, June 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah dari Beli Pulsa

sukabumiNews, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan akan terus melakukan inovasi dalam bidang perpajakan. Hal ini untuk meningkatkan rasio perpajakan agar tumbuh lebih tinggi hingga 13% dari saat ini 11%.

Foto: Muhammad Sabki/CNBC
Sri Mulyani ingin agar bayar pajak bisa lebih mudah dan lebih cepat dari membeli pulsa telepon selular.

Hal ini juga telah disampaikan ke tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya sampai sekarang bilang ke Pak Robert (Dirjen Pajak) dan tim nya, saya ingin bayar pajak itu lebih mudah dari beli pulsa telepon. Kalau beli pulsa telepon itu enggak sampai semenit, kita bisa pakai mobile banking. seharusnya pajak lebih mudah lagi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, saat ini tim pajak tengah menyusun untuk kemudahan ini. Nantinya, ini akan membantu masyarakat untuk tidak malas melaporkan kewajiban perpajakannya. Nanti ini akan lebih sederhana dari e-filling saat pengisian SPT.

"Oleh karena itu kita perlu beri kemudahan. Makannya reform di bidang administrasi dan proses itu menjadi penting, bagaimana disederhanakan, bagaimana proses untuk kepatuhan pembayaran dan lainnya," jelasnya.

Selain memberikan kemudahan dengan menyerdehanakan pelaporan perpajakan, pihaknya juga akan tetap melakukan pengawasan bagi wajib pajak agar tetap melakukan kewajibannya.

"Di luar itu kami tetap melakukan penegakkan kepatuhan, terutama pengawasan dan penegakkan hukum. Namun ini dilakukan berdasarkan risiko dari penerimaan perjalanan dan profil dari tax payer," tegasnya.

Pewarta: CNBC.
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Pemerintah Memperingan Syarat Pemberian Fasilitas Tax Holiday kepada Para Pelaku Usaha

Dengan berinvestasi minimal Rp20 miliar, pelaku usaha bisa mendapatkan fasilitas tax holiday selama lima tahun dengan besaran diskon pajak sebesar 50 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Pemerintah memperingan syarat pemberian fasilitas tax holiday kepada para pelaku usaha, yaitu minimal berinvestasi sebesar Rp20 miliar.

Dengan berinvestasi minimal Rp20 miliar, pelaku usaha bisa mendapatkan fasilitas tax holiday selama 5 tahun dengan besaran diskon pajak sebesar 50 persen.

Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat 
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan masa transisi selama 2 tahun dengan diskon pajak sebesar 25 persen.

Ketentuan mengenai diskon pajak tersebut terdapat dalam rencana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

“Kalau dulu investasi yang mendapat tax holiday itu minimal Rp500 miliar. Sekarang investasi Rp20 miliar sudah bisa dapat (mini) tax holiday,” jelas Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Ekonomi yang juga selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (17/6/2019).

Selain itu, dalam rancangan tersebut, diatur pula pemotongan PPh orang pribadi pada KEK yang bergerak di bidang jasa seperti KEK bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dikembangkan ke depannya. KEK yang ada saat ini sebagian besar mengembangkan dua zonasi KEK yaitu KEK industri dan KEK pariwisata.

Dalam perkembangannya, diperlukan beberapa penyesuaian atas regulasi itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan KEK.

Sehingga diperlukan penyederhanaan proses, penyempurnaan perluasan jenis zona di dalam KEK sesuai dengan perkembangan, transisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pelaksanaan perizinan berusaha di KEK melalui Online Single Submission (OSS) dan penambahan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola KEK.

”Penyempurnaan materi ini bertujuan agar tata kelola pengembangan KEK dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Syarat Dapat Diskon Pajak Diperingan”

Saturday, June 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mulai Hari Ini Penerbangan Jet Komersial Bandung Dialihkan ke Kertajati

sukabumiNews, BANDUNG – Penerbangan komersial pesawat jenis jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, dialihkan ke Bandar Udara Internasional Kertajati-Majalengka (KJT) Jawa Barat. Pengalihkan mulai berlaku pada Sabtu (15/6/2019), hari ini.

Pengumuman atas pengalihan ini telah diinformasikan oleh Kementerian Perhubungan kepada para maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan lain sejak jauh-jauh hari. 

Oleh karena itu, Direktur Jendreal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti meminta kepada semua pihak untuk bergerak cepat supaya penataan itu berjalan optimal.
“Kami telah mengirimkan surat kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terkait untuk bergerak cepat melakukan hal-hal yang bisa memperlancar pengalihan dan penataan tersebut berjalan dengan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

Dalam surat bernomor AV.004/0274/KUM/DRJU/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 itu, ia meminta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat segera menyiapkan fasilitas pokok maupun fasilitas pendukung di bandara sesuai peraturan keselamatan penerbangan.

Ia juga mengimbau keduanya melakukan sosialisasi intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan.

“Untuk maskapai berjadwal agar menyesuaikan seluruh perizinan yang diperlukan dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia agar menyiapkan publikasi penataan rute tersebut. Airnav harus segera menyiapkan fasilitas teknis untuk pelayanan navigasi penerbangan internasional bandara bersama dengan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Kertajati.

Selain itu ia meminta Indonesia Airport Slot Management (IASM), supaya mengkoordinasikan perubahan slot dengan maskapai di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara dan bandar udara koneksi (pairing) terkait pertukaran dan pemindahtanganan slot serta penambahan atau pengurangan slot penerbangan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak diresmikan pada Juni 2018 lalu, terdapat lima maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari dan ke Bandara Kertajati yaitu Garuda Indonesia (Kertajati-Balikpapan, Kertajati-Lampung), Citilink (Kertajati-Surabaya, Kertajati-Medan), Transnusa (Kertajati-Lampung, Kertajati-Semarang), Lion Air (Kertajati-Balikapapan, Kertajati-Meddinah), dan Wings Air (Kertajati-Yogyakarta, Kertajati-Halim).

Dengan menelan investasi senilai Rp2,6 triliun, bandara ini memiliki kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun.


Pewarta: Ak/Novi Gumilar
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Dunia versi Forbes

Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) memotong kue saat menerima kejutan ulang tahun di sela-sela acara halalbihalal di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay  
sukabumiNews, JAKARTA – Empat Badan Usaha Milik Negara masuk dalam dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia versi majalah Forbes pada 2019.

Keempat emiten pelat merah yang masuk ke dalam daftar tersebut yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengklaim apresiasi yang diberikan dunia internasional itu merupakan bukti keseriusan perseroan pelat merah untuk mewujudkan visi jangka panjang sebagai penyedia layanan serta memiliki kinerja yang baik.

"Saya sangat bangga dengan masuknya empat perusahaan BUMN ke dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia versi majalah Forbes. Peringkat Forbes ini menunjukkan bahwa BUMN Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya," ujarnya melalui siaran pers, dikutip dari Bisnis.com, Kamis (13/6/2019).

Seperti diketahui, Forbes merilis daftar 2.000 perusahaan publik global terbesar di dunia pada 2019. Perseroan yang dipilih Forbes tersebar di 61 negara.  Adapun, penetapan kriteria perusahaan publik global terbesar  mengacu kepada ukuran kapitalisasi pasar, penjualan, laba, dan aset periode 2018.

Dalam daftar itu, Bank Rakyat Indonesia menempati posisi 363. Emiten bersandi BBRI itu memiliki kapitalisasi pasar US$38,8 miliar. Selanjutnya Bank Mandiri masuk dalam posisi 481. Emiten berkode saham BMRI itu tercatat memiliki kapitalisasi pasar US$25,9 miliar.

Telekomunikasi Indonesia berada di posisi 747. Perseroan infrastruktur telekomonikasi milik negara itu memiliki nilai kapitalisasi mencapai US$27,2 miliar. Sementara itu, Bank Negara Indonesia menempati urutan 835. Nilai kapitalisasi pasar emiten bersandi BBNI itu mencapai US$13,1 miliar.

Rini mengatakan saat pertama ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan pelat merah saat itu Rp 143 triliun. Pada 2018, keuntungan yang dibukukan diklaim mencapai di atas Rp200 triliun.

Dia mengatakan bahwa kinerja positif ini akan dijaga dan tingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri, menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian BUMN senantiasa berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dan layanan seluruh BUMN. Termasuk juga memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan," imbuhnya.


Pewarta: Bisnis
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Presiden Jokowi: Perang Dagang Munculkan Peluang Baru bagi Indonesia

Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan pengurus Kadin dan Hipmi di Istana Negara, Rabu (12/6).   
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya ingin mendapatkan masukan dari kalangan pelaku usaha. Presiden juga ingin mengetahui kondisi dan kesulitan-kesulitan yang ditemukan di dunia usaha Indonesia.

"Siang hari ini saya minta masukan, tapi enggak usah banyak-banyak, kira-kira yang konkret satu sampai tiga (masukan) yang kira-kira bisa kita kerjakan. Biar saya bisa kerja, (dan tahu) apa yang diinginkan pengusaha," ucap Presiden dalam pesan yang diterima sukabumiNews dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, Kepala Negara juga membahas soal kondisi terkini mengenai perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski menimbulkan gejolak perekonomian global, Presiden berpandangan bahwa perang dagang tersebut sebenarnya memunculkan peluang bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Jangan kita memandang itu (perang dagang) sebagai sebuah masalah besar. Tetapi menurut saya adalah sebuah peluang yang bisa kita ambil dari ramainya perang dagang ini. Saya melihat bapak, ibu, dan saudara semua berada pada garis yang paling depan dalam memanfaatkan peluang ini," ujarnya.

Presiden melanjutkan, tarif bea masuk terhadap produk-produk Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat dalam perang dagang tersebut misalnya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk masuk ke pasar Negeri Paman Sam tersebut. Indonesia disebutnya harus dapat memperbesar ekspor produk-produknya ke Amerika Serikat.

"Saya melihat misalnya seperti pasar di Amerika yang sebelumnya dimasuki produk-produk dari Tiongkok, ini bisa menjadi peluang-peluang kita untuk bisa memperbesar kapasitas sehingga produk-produk kita bisa masuk ke sana," ucap Presiden.

Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya ialah Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close