Breaking
loading...
Showing posts with label dishub. Show all posts
Showing posts with label dishub. Show all posts

Friday, May 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi Grasi Tuding Empat SKPD di Kabupaten Sukabumi Selewengkan Anggaran DID Tahun 2018

GRASI saat melakukan Audiensi dengan Pemkab Sukabumi di Gedung Pendopo Jln. A Yani Kota Sukabumi, Kamis (16/5/2019). 
-- 
sukabumiNews, WARUDOYONG - Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Gerakan Reformasi Birokrasi (GRASI) melakukan Audiensi dengan Pemkab Sukabumi di Gedung Pendopo Jln. A Yani Kota Sukabumi, Kamis (16/5/2019).

Hal ini dilakukan menyusul diduga adanya penyelewengan program fiktif dan pengalihan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2018 oleh Pemkab Sukabumi di sektor Perhubungan.

“Dimana Anggaran tersebut melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di empat sektor, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua Koordinator Antar Kampus Aliansi Pemuda dan Mahasiswa GRASI, Alan Efendi dalam keterangannya kepada sukabumiNews.

Lebih lanjut Alan mengatakan, dalam audiensinya GRASI meminta kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami untuk mengklarifikasi atau memperlihatkan hasil laporan pertanggung jawaban mengenai Dana Insentif Daerah (DID) itu lantaran pihaknya sudah mengantongi sejumlah barang bukti terkait permohonan dana tersebut.

“Kami juga meminta kepada beliau untuk memanggil empat SKPD ini, bagaimana laporan pertanggung jawaban beliau, sebab kami juga berkewajiban untuk mengawal program kerja menuju Kabupaten Sukabumi, " tegasnya.

Dalam kesempatan itu GRASI menunjukkan sejumlah barang bukti. Salah satu bukti yang ditunjukkannya yaitu berupa surat permohonan kepada Kementrian Keuangan yang dibubuhi tanda tangan langsung oleh Bupati Marwan. “Kami minta kejelasan pak Bupati terkait hal ini,” betus Alan.

Sementara itu Sekertaris Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Ridwan SH, MM yang ikut hadir pada kesempatan audiensi itu menyebut bahwa sejumlah surat yang dijadikan barang bukti oleh GRASI masih diragukan keasliannya lantaran tidak ada tanggal dan cap resmi dari Bupati.

"Isi surat tersebut adalah proposal permohonan Dana Intensif Daerah (DID) Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan, Mentri Perhubungan dan Kepala Bappenas dengan jumlah usulan sebesar Rp.18, 750 Milyar. GRASI fokus mempertanyakan hal itu kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi," jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan menjelaskan, bahwa yang didugakan GRASI itu dapat terbantahkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi (saat itu dijabat oleh H. Thendy Hedrayana) yang menerangkan bahwa semenjak tahun 2016-2018 Dishub Kabupaten Sukabumi tidak pernah menerima Anngaran Dana Insentif Daerah (DID).

"Jadi pertanyaan GRASI sudah terjawabkan dan indikasi dugaan adanya dana fiktif yang dialihkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi tidak terbukti," tuturnya.

Meski demikian, Ridwan membenarkan adanya dana sebesar Rp 18, 750 Milyar yang masuk ke Pemerintah Daerah, akan tapi peruntukannya tidak seperti yang tertera didalam surat yang dijadikan dasar sebagi barang bukti oleh GRASI. Karena menurut Ridwan, DID itu peruntukannya sudah ditentukan oleh pusat dan bukan berdasarkan permohonan, sesuai surat edaran Menteri Keuangan yang merujuk kepada Undang-undang N0 15, Tahun Anggaran 2018.

"Yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa DID dialokasikan sebagai reward kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan viskal pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dibilang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan umum Pemerintahan serta dalam peningkatkan pelayanan masyarakat," tandasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, DEEP: Bupati Tak ‘Becus’ Tertibkan OPD

Siswa salah satu SD Negri di Sukabumi digiring oleh sekolahnya untuk menyambut Presiden Jokowi sambil mengenakan atribut Capres-Cawapres nomor urut 01, Kamis (11/4/2019).
sukabumiNews, SUKABUMI - Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Sukabumi, Rajib Rivaldi memandang, Bupati Sukabumi tidak becus (bisa,red) menertibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Anggapan ini mengemuka saat DEEP menggelar Press realis di salah satu Cafe di jln. Siliwangi Kota Sukabumi terkait Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sukabumi pada Kamis 11 April 2019, kemarin.

Menurut Rajib, Kehadirannya di Kabupaten Sukabumi kemarin banyak mengundang reaksi dan tanda Tanya. Pasalnya ada beredar surat yang dikeluarkan oleh dua OPD di Kabupaten Sukabumi yaitu Dinas Perhubungan dan Kecamatan Cibadak.

Kepala Dishub Ir. Lukman Sudrajat melalui surat No. 551.2/1852/B.Lalin/2019 menghimbau kepada perusahan-perusahan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi agar menghentikan sementara operasional kendaraan angkutan barang dari jam 06:00 s/d 18:00 dikarenakan Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke PT Daihan Global yang berada di Kecamatan Cibadak dan Pusbangdai yang berada di Kecamatan Cikembar.

Di sisi lain Camat Cibadak juga menerbitkan surat No. 300/33-Trantib yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD sampai SMA sederajat yang berada di jalur yang dilewati oleh Presiden RI untuk melibatkan guru dan murid dalam penyambutan.

“Faktanya, beberapa foto di media sosial yang menggambarkan adanya murid SD sederajat yang pakaiannya tertempel stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres. Sementara kegiatan Jokowi yang bertempat di Pusbangdai juga dipenuhi dengan atribut kampanye, bahkan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menggunakan baju dengan tulisan yang menunjukan dukungan ke Calon tertentu,” jelas Rajib kepada sukabumiNews di Sukabumi, Jum’at (12/4/2019).

Rajib menuturkan, dengan beredarnya surat dari dua instansi diatas, maka DEEP Kabupaten Sukabumi memandang perlu untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.

“Merujuk kepada surat dimaksud, bentuk kegiatan Jokowi yang sebenarnya apakah Kunjungan Kerja atau Kampanye. Jika kehadiran Jokowi adalah kunjungan kerja, mengapa ada simbol-simbol capres cawapres?” Tanya Rajib seraya menambahkan, “jika kegiatan ini adalah kampanye, apakah Bupati Sukabumi mengajukan cuti? Lantas mengapa murid-murid SD sederajat ditempelkan stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin?”

“Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Sukabumi harus menindak dan memanggil pihak-pihak terkait." Tegasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close