Breaking
loading...
Showing posts with label Yusril. Show all posts
Showing posts with label Yusril. Show all posts

Sunday, May 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Ihza: Mengaku Presiden Bisa Dikategorikan Kejahatan

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya. 
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai siapapun yang mengaku dirinya atau didaulat sejumlah orang menjadi Presiden RI, tanpa proses konstitusional, bisa dikategorikan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Sebab, lembaga yang berwenang mengumumkan hasil pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

"Dalam perspektif hukum tata negara (mengklaim sebagai presiden) adalah inkonstitusional dan secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara," kata Yusril dalam siaran tertulisnya, Minggu, 19 Mei 2019.

Menurut Yusril, KPU adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan hasil final penghitungan suara. Tidak ada lembaga lain yang pihak, termasuk pasangan calon, menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019. “Kewenangan itu sepenuhnya ada pada KPU."

Mahkamah Konstitusi, kata Yusril, hanya berwenang memutuskan sengketa penghitungan suara dalam Pilpres. Setelah MK memutuskan sengketa pemilihan, kata Yusril, lanjut atas putusan tersebut dituangkan dalam keputusan KPU. Keputusan itulah yang kelak dijadikan dasar MPR menyelenggarakan sidang untuk melantik dan mendengarkan pengucapan sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.

"Tanpa keputusan KPU tentang siapa yang memenangkan Pilpres, MPR tidak dapat mengadakan sidang untuk melantik dan mendengar pengucapan sumpah presiden," ujar Yusril Ihza.

Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi suara pemilu dan pilpres. Dijadwalkan pada 22 Mei, hasil rekapitulasi akan diumumkan. Selanjutnya KPU akan memberi kesempatan kepada pasangan calon presiden untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu itu.
Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara Pilpres 2019 dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) pada Ahad pukul 12.00, mencatat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin mengungguli pasangan Prabowo - Sandiaga Uno.

Jokowi - Ma'ruf meraih 76.586.372 suara atau 55,76 persen, sedangkan Prabowo - Sandiaga mendapat 44,24 persen atau 60.769.570 suara. Selisihnya 15.816.802  suara atau 11,52 persen.

Suara yang masuk situs  pemilu2019.kpu.go.id sudah mencapai atau 89,64 persen dari total suara hasil pencoblosan. Hasil penghitungan yang dilakukan KPU telah mencakup 729.133 TPS dari total 813.350 TPS yang ada di dalam dan luar negeri.

Dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menolak hasil pemilu karena dinilai curang. Para pendukung di acara itu menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden.


Pewarta: TEMPO.CO

Friday, April 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Pastikan Chat WhatsApp dengan Habib Rizieq Asli

FOTO: Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (dok. Istimewa)
sukabumiNews, JAKARTA – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Mahendradatta meragukan keaslian percakapan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan sang klien yang menyoal keislaman Prabowo Subianto. Yusril pun menjawab.

“Pengacara Rizieq minta bukti kan? Itu screenshot-nya. Rekam jejak digitalnya bisa dibuka oleh provider,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (4/4/2019), dikutip dari laman Abadikini.com.

Yusril meminta Mahendradatta mengecek tangkapan layar percakapan dirinya dengan Habib Rizieq via WhatsApp yang telah dibeberkan. Menurut dia, jejak digital itu bisa dengan mudah dilacak.

Ia mengatakan bukti percakapan itu sulit dibantah. Yusril menyebut-nyebut Habib Rizieq sebagai ‘raja bohong’.

“Itu tulisan Rizieq sendiri dalam WA yang jejak digitalnya bisa dijadikan bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Pembicaraan telepon Yusril dan Rizieq tidak ada rekamannya, tetapi komunikasi via WA di atas telah cukup menunjukkan bahwa Habib Rizieq yang menuding Yusril berbohong, ternyata dirinya adalah SI RAJA BOHONG yang sesungguhnya,” tutur Yusril sebelumnya.

Sebelumnya, pengacara Habib Rizieq Syihab, Mahendradatta, menyangkal bukti yang dibeberkan oleh Yusril yang menyatakan kliennya meragukan keislaman Prabowo Subianto. Mahendradatta memastikan Habib Rizieq tak pernah menggunakan WhatsApp.

“Kembali polemik ini sudahi saja, Habib Rizieq sudah jawab dan jangan melebarkan masalah. Pilpres ini jangan klaim orang lain. Yusril unjukin bukti percakapan WA dengan Habib Rizieq. Ini mas screnshot WA-nya? Kan kasusnya Habib Rizieq kan WhatsApp, masa dia WhatsApp sih. Ah ini yang ditunjukkan WhatsApp-nya, waduh mak, saya berani jamin Pak Habib Rizieq itu nggak pernah pegang pakai WhatsApp,” kata Mahendradatta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2019).

“Habib Rizieq itu kasusnya kan kasus WhatsApp, dia tidak akan terlalu ceroboh kalau saya bilang. Orang WhatsApp kok yang dipermasalahkan kok sekarang WhatsApp pula yang ditunjuk,” sambung Mahendradatta. (Red*/)

Di bawah ini screenshot chating Yusril bersama HRS yang di screenshot oleh sukbumiNews.net dari akun instagranmya @yusrilihzamhd











Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, January 29, 2019

Redaksi sukabumiNews

Dewan Pembina FPI Habib Muhsin: Maklumat IB HRS Tentang Partai Bulan Bintang Itu Hoax

Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.
[Foto: Dewan Pembina PP FPI Habib Muhsin Ahmad Alatas bersama Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah Rakornas PBB]
sukabumiNews, JAKARTA – Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.

“INGAT… !!!. Semua Berita yang Mengatasnamakan IB HRS & FPI yang menyerang/black campaign kpd PBB itu HOAX,” kata Habib Muhsin lewat pesan singkat yang beredar di WhatsApp, Selasa (29/1/2019).

Ia, harapkan kepada para Advokasi & Hukum PBB untuk mengidentikasi sumber-sumber berita HAOX yang menyerang PBB untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib (aparat kepolisian).

“Jadi mohon kepada seluruh umat Islam tetap rapatkan barisan jangan percaya kepada oknum2 pribadi caleg / simpatisan dari luar PBB sebagai pembuat berita palsu/hoax (tukang fitnah & tukang adu domba) sebagai bentuk black Kampaign,” tegas Caleg DPR RI dari PBB dapil 6 Jawa Barat ini.

Habib Muhsin juga tegaskan, perjuangan caleg PBB pro Ijtima Ulama tetap konsisten untuk perjuangan Islam.

“Perjuangan caleg PBB Pro Ijtimah Ulama, Pas Lantang & Poros Mekkah tetap konsisten untuk perjuangan Islam dengan landasan Lillahi Ta’alah (Alqur’an & Hadist),” tegasnya, seperti dikutip Abadikini.com.

Monday, January 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

PBB Dukung Jokowi-Maruf, Tim Relawan TKN: Gerbong Tambah Panjang

[Foto: Wakil Direktur Relawan TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin]
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin, merespons positif keputusan Partai Bulan Bintang atau PBB mendukung pasangan Joko Widodo -Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

“Itu keputusan yang menggembirakan. Gerbong pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 01 bertambah panjang,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Januari 2019.

Yamin menegaskan setiap dukungan bagi Jokowi - Ma’ruf, dari mana pun datangnya, mesti direspons dengan baik. Apalagi dukungan itu dari PBB. “Ribuan kader dan caleg PBB tentu akan bersinergi dengan kader partai pendukung yang lain serta para relawan untuk memenangkan Jokowi–Ma’ruf,” katanya.

Para relawan, menurut dia, siap berkolaborasi dengan kader PBB untuk menggalang suara bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Para relawan akan bahu- membahu dengan semua pihak, juga kader partai pendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partai yang dipimpinnya menyokong Jokowi–Ma’ruf Amin.

"PBB secara resmi dan organisatoris memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Kalaupun ada pribadi-pribadi anggota yang berbeda pandangan, sebagai partai demokratis, PBB menghormati perbedaan pandangan itu. Namun ekspresi atas perbedaan itu wajib dilakukan atas nama pribadi masing-masing dan tidak melibatkan institusi partai," ujar Yusril melalui pesan singkatnya, seperti dikutip sukabumiNews dari VIVA, Sabtu 26 Januari 2019.
Redaksi sukabumiNews

Waketum PP Persis Hormati Lahkah Politik Partai Bulan Bintang Dukung Jokowi

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) Dr. Jeje Zaenudin menyikapi dengan santai dan bijak keputusan DPP PBB mendukungan pasangan no 01 di Pilpres 2019 .
sukabumiNews, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi menyatakan dukungan politik terkait Pilpres kepada pasangan Colon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin pada acara Rakornas PBB yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (27/1/2019).

[Foto: Suasana Pembukaan Rakornas Partai Bulan Bintang di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (27-1-2018)]
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) Dr. Jeje Zaenudin menyikapi dengan santai dan bijak. Persis juga menghormati langkah politik yang telah diputuskan PBB.

“Ya, Kita hormatilah keputusan DPP PBB, itu kan hak konstitusional PBB sebagai Partai Politik yang berpijak kepada asas musyawarah dan demokrasi,” kata Jeje saat seperti dikutip Abadikini.com, Minggu (27/1/2019).

Jeje Zaenudin yang saat Rakornas PBB berlangsung sedang berada di Medan, Sumutra Utara menuturkan, Persis sebagai Ormas yang independen tidak elok untuk menyatakan setuju atau tidak atas putusan PBB itu, apa lagi sampai meminta kepada DPP PBB untuk mengoreksi dan mengkritik.

“Persis sebagai Ormas yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tentu tidak elok memberi tanggapan setuju atau tidak setuju apalagi untuk mengoreksi dan mengkritik,” ujarnya.

Pimpinan Pesantren Persis 69 Jakarta Timur dan penulis buku “Metode dan Strategi Peberapan Syariat Islam di Indonesia” ini juga menjelaskan, sikap politik Persis terkait dengan partai sudah tegas, yaitu menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik.

“Tetapi tegas mendukung dan menyalurkan aspirasi politik nya kepada kekuatan politik yang berpihak kepada kepentingan Islam dan umat, termasuk perjuangan dibidang legislasi Islam,” jelasnya.

Selain itu, Jeje juga memaklumi jika saat ini terjadi kerisauan bahkan mungkin saja kekecewaan pada tataran akar rumput partai dan para simpatisan dari ormas yang simpati kepada PBB yang berbeda pandangan dengan DPP PBB, termasuk mungkin pada sebagian besar simpatisan dari Persis.

“Saya kira suatu hal yang wajar saja, sebab bagaimana pun Persis mempunyai irisan historis kuat dengan PBB, selain ikut membidani ide pembentukannya di BKUI (Badan Kordinasi Umat Islam) kader Persis banyak yang berhasil jadi anggota legislatif melalui PBB pada tahun pemilu 1999 dan 2004 di tingkat pusat maupun daerah.” Kata Jeje.

Jeje juga menuturkan, secara ideologis PBB sejatinya adalah melanjutkan cita-cita besar Masyumi yang menjadi rumah politik resmi Persis masa orde lama.

“Walaupun pada faktanya dalam beberapa pemilu pasca reformasi, kader dari jamaah Persis tersebar di berbagai partai politik, tetapi aspirasi dan suara politik jamaah Persis terbesarnya disalurkan kepada PBB dan PKS. Sekalipun itu bukan suatu kebijakan resmi yang diintruksikan secara struktural, melainkan panggilan nurani kolektif para jamaah Persatuan Islam secara alamiah saja”, pungkasnya.


Artikel ini telah dimuat di Abadikini.com
Editor: Red.
close
close