Breaking
Showing posts with label Yusril. Show all posts
Showing posts with label Yusril. Show all posts

Wednesday, June 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK, Yusril Tidak Mau Bertanya Saat Said Didu Jadi Saksi

sukabumiNews, JAKARTA – Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat dihadirkan sebagai saksi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019  di Mahkamah Konstitusi.

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra (kanan) selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
"Kalau saya bertanya jawabannya pendapat, sementara Mas Said Didu ini hadir sebagai saksi. Saya memutuskan tidak bertanya," kata Yusril saat diberi kesempatan bertanya oleh majelis hakim konstitusi saat sidang PHPU Pilpres  2019 di MK Jakarta, Rabu malam.

Saat pihak Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan Said Didu sebagai saksi, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkannya posisinya sebagai saksi, bukan ahli, sehingga hanya menerangkan pengalaman bukan pendapat.

Dalam kesaksiannya ini, Said Didu menceritakan tentang pejabat anak perusahaan BUMN yang mundur ketika maju dalam jabatan publik, yakni Dirut PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan PT Semen Gresik ketika mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat.

"Ada pengalaman saya (waktu) Dirut Semen Padang dan saya sendiri menangani, mohon maaf saat itu dicalonkan partai yang berkuasa, tapi saya tegas (bicara) dilarang UU maka anda harus mundur," kata Said Didu.

Dalam kesaksiannya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini memaparkan tiga kelompok pejabat BUMN dengan merujuk kewajiban melapor LHKPN ke KPK.

"Direksi, dewan pengawas dan komisaris serta direksi anak perusahaan BUMN dianggap juga dimasukkan dalam kelompok pejabat BUMN. Sehingga, mulai 2006 seluruh pejabat BUMN yang tiga kelompok tadi berkewajiban melaporkan LHKPN. Itu mulai pejabat BUMN terdiri dari tiga kelompok komisaris, dewan pengawas dan direksi BUMN; komisaris dewan pengawas anak perusahaan BUMN dan pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN. Itu praktik hukum LHKPN," jelas Said Didu.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan Said Didu sebagai saksi untuk membantah jawaban Tim Kuasa Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyatakan Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN karena posisinya sebagai Dewan Pengawas Syariah.


Pewarta: ANTARA
Editor: Red.

Monday, May 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Ihza Mahendra: Gugatan ke MK adalah Langkah Terhormat

TIM hukum BPN Prabowo-Sandi menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Jumat, 24 Mei 2019 malam.*/REUTERS
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menyambut baik pendaftaran sengketa Pilpres oleh Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui Tim Kuasa Hukum O2 dipimpin oleh Advokat dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto serta Advokat dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana.

Yusril mengatakan, membawa ketidakpuasan hasil Pilpres ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak manapun juga.

“Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat,” kata Yusril, dikutip dari PR, 25 Mei 2019 kemarin.

Menurut Yusril, terlepas dari kekurangannya, MK tetap merupakan lembaga yang terpercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya. "Sembilan hakim MK yang ada sekarang ini adalah negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi," ujarnya.

Dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril meminta agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Unjuk rasa secara damai merupakan hak warganegara yang dijamin konstitusi.

Namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat.

"Kedaulatan memang ada di tangan rakyat. Tetapi pelaksanannya dilakukan menurut mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itulah amanat amandemen UUD 45 yang wajib kita pedomani,” katanya.

Menurut dia, kedaulatan rakyat jangan disalah-artikan seolah-olah rakyat boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki di bidang ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang paling esensial, ujar dia menambahkan, baru saja dilaksanakan melalui Pemilu yang lalu.

Ia mengatakan, kalau terjadi sengketa hasil Pemilu itu, maka MK sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang hukum sebagaimana diatur oleh UUD 45 yang berwenang untuk memutuskannya. Tidak ada pihak manapun, termasuk Paslon Capres-Cawapres beserta rakyat yang menjadi pendukungnya yang dapat memutuskan sengketa itu kecuali MK.

Putusan MK yang diktumnya memutuskan siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam hasil Pilpres yang disengketakan, nantinya wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Menurut dia, KPU merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang membuat Surat Keputusan tentang pasangan mana yang menjadi Pemenang Pilpres.

SK KPU itulah yang pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti akan menjadi dasar bagi MPR untuk melantik dan mengambil sumpah Presiden RI Periode 2019-2024.

"Agar MK bersidang secara fair, jujur dan adil, silahkan rakyat mengawasi jalannya persidangan. Bambang Widjajanto adalah seorang advokat yang berilmu dan berintegritas. Kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada beliau dan tim untuk mengemukan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang menyebabkan kekalahan Pasangan 02. Kewajiban untuk membuktikan dugaan itu ada pada beliau selaku Pemohon dalam sengketa," ujar Yusril.

Dia mengatakan, selaku Kuasa Hukum Pasangan 01, akan menjamin untuk bersikap fair, jujur dan adil dalam persidangan. Ia mengatakan, tidak akan ada lobi-lobi yang dilakukan kepada para hakim MK, apalagi suap menyuap.


Pewarta: PR
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, May 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Ihza: Mengaku Presiden Bisa Dikategorikan Kejahatan

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya. 
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai siapapun yang mengaku dirinya atau didaulat sejumlah orang menjadi Presiden RI, tanpa proses konstitusional, bisa dikategorikan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Sebab, lembaga yang berwenang mengumumkan hasil pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

"Dalam perspektif hukum tata negara (mengklaim sebagai presiden) adalah inkonstitusional dan secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara," kata Yusril dalam siaran tertulisnya, Minggu, 19 Mei 2019.

Menurut Yusril, KPU adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan hasil final penghitungan suara. Tidak ada lembaga lain yang pihak, termasuk pasangan calon, menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019. “Kewenangan itu sepenuhnya ada pada KPU."

Mahkamah Konstitusi, kata Yusril, hanya berwenang memutuskan sengketa penghitungan suara dalam Pilpres. Setelah MK memutuskan sengketa pemilihan, kata Yusril, lanjut atas putusan tersebut dituangkan dalam keputusan KPU. Keputusan itulah yang kelak dijadikan dasar MPR menyelenggarakan sidang untuk melantik dan mendengarkan pengucapan sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.

"Tanpa keputusan KPU tentang siapa yang memenangkan Pilpres, MPR tidak dapat mengadakan sidang untuk melantik dan mendengar pengucapan sumpah presiden," ujar Yusril Ihza.

Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi suara pemilu dan pilpres. Dijadwalkan pada 22 Mei, hasil rekapitulasi akan diumumkan. Selanjutnya KPU akan memberi kesempatan kepada pasangan calon presiden untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu itu.
Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara Pilpres 2019 dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) pada Ahad pukul 12.00, mencatat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin mengungguli pasangan Prabowo - Sandiaga Uno.

Jokowi - Ma'ruf meraih 76.586.372 suara atau 55,76 persen, sedangkan Prabowo - Sandiaga mendapat 44,24 persen atau 60.769.570 suara. Selisihnya 15.816.802  suara atau 11,52 persen.

Suara yang masuk situs  pemilu2019.kpu.go.id sudah mencapai atau 89,64 persen dari total suara hasil pencoblosan. Hasil penghitungan yang dilakukan KPU telah mencakup 729.133 TPS dari total 813.350 TPS yang ada di dalam dan luar negeri.

Dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menolak hasil pemilu karena dinilai curang. Para pendukung di acara itu menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden.


Pewarta: TEMPO.CO

Friday, April 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Pastikan Chat WhatsApp dengan Habib Rizieq Asli

FOTO: Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (dok. Istimewa)
sukabumiNews, JAKARTA – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Mahendradatta meragukan keaslian percakapan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan sang klien yang menyoal keislaman Prabowo Subianto. Yusril pun menjawab.

“Pengacara Rizieq minta bukti kan? Itu screenshot-nya. Rekam jejak digitalnya bisa dibuka oleh provider,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (4/4/2019), dikutip dari laman Abadikini.com.

Yusril meminta Mahendradatta mengecek tangkapan layar percakapan dirinya dengan Habib Rizieq via WhatsApp yang telah dibeberkan. Menurut dia, jejak digital itu bisa dengan mudah dilacak.

Ia mengatakan bukti percakapan itu sulit dibantah. Yusril menyebut-nyebut Habib Rizieq sebagai ‘raja bohong’.

“Itu tulisan Rizieq sendiri dalam WA yang jejak digitalnya bisa dijadikan bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Pembicaraan telepon Yusril dan Rizieq tidak ada rekamannya, tetapi komunikasi via WA di atas telah cukup menunjukkan bahwa Habib Rizieq yang menuding Yusril berbohong, ternyata dirinya adalah SI RAJA BOHONG yang sesungguhnya,” tutur Yusril sebelumnya.

Sebelumnya, pengacara Habib Rizieq Syihab, Mahendradatta, menyangkal bukti yang dibeberkan oleh Yusril yang menyatakan kliennya meragukan keislaman Prabowo Subianto. Mahendradatta memastikan Habib Rizieq tak pernah menggunakan WhatsApp.

“Kembali polemik ini sudahi saja, Habib Rizieq sudah jawab dan jangan melebarkan masalah. Pilpres ini jangan klaim orang lain. Yusril unjukin bukti percakapan WA dengan Habib Rizieq. Ini mas screnshot WA-nya? Kan kasusnya Habib Rizieq kan WhatsApp, masa dia WhatsApp sih. Ah ini yang ditunjukkan WhatsApp-nya, waduh mak, saya berani jamin Pak Habib Rizieq itu nggak pernah pegang pakai WhatsApp,” kata Mahendradatta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2019).

“Habib Rizieq itu kasusnya kan kasus WhatsApp, dia tidak akan terlalu ceroboh kalau saya bilang. Orang WhatsApp kok yang dipermasalahkan kok sekarang WhatsApp pula yang ditunjuk,” sambung Mahendradatta. (Red*/)

Di bawah ini screenshot chating Yusril bersama HRS yang di screenshot oleh sukbumiNews.net dari akun instagranmya @yusrilihzamhd











Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, January 29, 2019

Redaksi sukabumiNews

Dewan Pembina FPI Habib Muhsin: Maklumat IB HRS Tentang Partai Bulan Bintang Itu Hoax

Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.
[Foto: Dewan Pembina PP FPI Habib Muhsin Ahmad Alatas bersama Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah Rakornas PBB]
sukabumiNews, JAKARTA – Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Ahmad Alatas menyatakan semua berita yang mengatasnamakan Habib Rizieq Shihab dan FPI yang menyerang Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Rakornas itu black campaign alis hoaks.

“INGAT… !!!. Semua Berita yang Mengatasnamakan IB HRS & FPI yang menyerang/black campaign kpd PBB itu HOAX,” kata Habib Muhsin lewat pesan singkat yang beredar di WhatsApp, Selasa (29/1/2019).

Ia, harapkan kepada para Advokasi & Hukum PBB untuk mengidentikasi sumber-sumber berita HAOX yang menyerang PBB untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib (aparat kepolisian).

“Jadi mohon kepada seluruh umat Islam tetap rapatkan barisan jangan percaya kepada oknum2 pribadi caleg / simpatisan dari luar PBB sebagai pembuat berita palsu/hoax (tukang fitnah & tukang adu domba) sebagai bentuk black Kampaign,” tegas Caleg DPR RI dari PBB dapil 6 Jawa Barat ini.

Habib Muhsin juga tegaskan, perjuangan caleg PBB pro Ijtima Ulama tetap konsisten untuk perjuangan Islam.

“Perjuangan caleg PBB Pro Ijtimah Ulama, Pas Lantang & Poros Mekkah tetap konsisten untuk perjuangan Islam dengan landasan Lillahi Ta’alah (Alqur’an & Hadist),” tegasnya, seperti dikutip Abadikini.com.
close
close
close