Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, October 20, 2020

Redaksi sukabumiNews

MUI Tetap Tolak Ciptaker Bila tak Sesuai Konstitusi

Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. (Foto: Net)   


MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Jokowi.

 

sukabumiNews.net, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan tetap menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) apabila dalam kajian yang dilakukan MUI, UU itu tetap melanggar konstitusi UUD 1945. MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Presiden Jokowi.

 

"MUI tetap pada prinsip awal menolak apabila Omnibus Law melanggar kedaulatan dan UU. Sekarang kami minta win win solution seperti apa. Kami kan sudah kasih saran, bangun komunikasi yang lebih intensif," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Senin (19/10/2020).

 

MUI bersama sejumlah ormas lain telah meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun pemerintah tak mau, karena UU Ciptaker itu merupakan usulan pemerintah sendiri.


BACA Juga: MUI : Kami Bukan Juru Bicara Pemerintah, Tapi Juru Bicara Umat Islam

 

Maka MUI meminta naskah asli terakhir yang diberikan DPR ke Jokowi. Setelah dibedah, maka MUI akan memberikan kembali pandangan dan sikapnya pada Jokowi terkait UU kontroversial itu.

 

"MUI membahas ini dan nanti mempresentasikan hasil konsenyering kami kepada presiden, kepada DPR, ini masih ada waktu sebulan. Presiden bisa menolak UU yang ditandangani atau presiden mengatakan, oke kami sempurnakan di sisi ini," kata Muhyiddin.

 

Dikutip dari Republika.co.id, sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Ahad (18/10/2020).menemui pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

Saat itu Pratikno menyerahkan langsung naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR pada 5 Oktober lalu kepada Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Naskah yang diserahkan adalah dokumen final yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi, melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu.

 

Tujuan pertemuan itu, pemerintah pusat ingin menjaring masukan dari pemangku kepentingan, termasuk NU dan MUI, untuk menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sesuai arahan Presiden Jokowi, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) segera diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

 

"Untuk menjaring masukan pemangku kepentingan, karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. (ROL/SN)


BACA Juga: Orator Aksi 1310 ANAK NKRI: Kami akan Membubarkan Ketidakadilan


Editor: Red 

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close