 |
| Foto: Dok. ANTARA |
Mengingat klaster
Pilkada yang dikhawatirkan akan meningkatkan pertambahan pasien konfirmasi
positif Covid-19.
"Ada indikasi
udah tampak di depan mata. Ada paslon, karena tidak disiplin, ada masyarakat,
dan tim sukses yang tidak disiplin. Jangan ini malah membuat kita menjadi
terpuruk," kata Djo kepada RRI, Sabtu (19/9/2020).
Untuk itu, Djo menyebut,
perlu analiasi yang baik untuk menentukan kelanjutan penyelenggaraan Pilkada.
Jika pun tidak ada analisis, maka harus ada alternatif lain, termasuk melakukan
penundaan.
"Demokrasi juga
tidak mengorbankan manusia, tapi justru memuliakan manusia. Pilkada harus aman,
nyaman bagi pemilih, pada kandidat, penyelenggara, maka pertimbangkan, aman
ngga kita," ungkapnya.
Sebelumnya Djo
mengatakan, klaster Pilkada dapat dikatakan sudah mencapai siaga satu.
"Ini sudah siaga satu lah," kata Djo.
Untuk itu, Djo
mengatakan, perlu kewaspadaan tingkat tinggi terhadap klaster pilkada ini.
Perlu melihat lagi kebijakan yang sudah ada terkait tahapan pilkada yang akan
memicu penularan.
"Kalau KPU
tingkat pusat saja sudah terkonfirmasi positif, maka itu artinya kita perlu
sekali kewaspadaan, melihat segala macam kebijakan, kekurangan, dari tahapan
pilkada kita, termasuk adalah kampanye," sebutnya.
Menurutnya, pilkada
di tengah pandemi memang sangat berat. Untuk itu perlu analisis lain untuk
menyelenggarakannya, agar korban tidak terus berjatuhan.
"Saya
menggarisbawahi pernyatan prsiden yang menegaskan sudah terang benerang, bahwa
kesehatan nomor satu, hati-hati klaster pilakda. Presiden sudah wanti wanti,
penyelenggara, paslon, pemilih, tim sukses," sebutnya.
BACA Juga: Klaster Pilkada Meruyak, Sudah Siaga Satu
Pewarta: KBRN
Editor: Red
Komentari