Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Saturday, September 19, 2020

Redaksi sukabumiNews

Demokrasi Tidak Mengorbankan Rakyat, Justru Memuliakan

Foto: Dok. ANTARA

sukabumiNews.net, JAKARTA – Pakar Politik Pemerintahan Djohermansyah Djohan menegaskan, perlu melihat kembali kebijakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

 

Mengingat klaster Pilkada yang dikhawatirkan akan meningkatkan pertambahan pasien konfirmasi positif Covid-19.

 

"Ada indikasi udah tampak di depan mata. Ada paslon, karena tidak disiplin, ada masyarakat, dan tim sukses yang tidak disiplin. Jangan ini malah membuat kita menjadi terpuruk," kata Djo kepada RRI, Sabtu (19/9/2020).

 

Untuk itu, Djo menyebut, perlu analiasi yang baik untuk menentukan kelanjutan penyelenggaraan Pilkada. Jika pun tidak ada analisis, maka harus ada alternatif lain, termasuk melakukan penundaan.

 

"Demokrasi juga tidak mengorbankan manusia, tapi justru memuliakan manusia. Pilkada harus aman, nyaman bagi pemilih, pada kandidat, penyelenggara, maka pertimbangkan, aman ngga kita," ungkapnya.

 

Sebelumnya Djo mengatakan, klaster Pilkada dapat dikatakan sudah mencapai siaga satu. "Ini sudah siaga satu lah," kata Djo.

 

Untuk itu, Djo mengatakan, perlu kewaspadaan tingkat tinggi terhadap klaster pilkada ini. Perlu melihat lagi kebijakan yang sudah ada terkait tahapan pilkada yang akan memicu penularan.

 

"Kalau KPU tingkat pusat saja sudah terkonfirmasi positif, maka itu artinya kita perlu sekali kewaspadaan, melihat segala macam kebijakan, kekurangan, dari tahapan pilkada kita, termasuk adalah kampanye," sebutnya.

 

Menurutnya, pilkada di tengah pandemi memang sangat berat. Untuk itu perlu analisis lain untuk menyelenggarakannya, agar korban tidak terus berjatuhan.

 

"Saya menggarisbawahi pernyatan prsiden yang menegaskan sudah terang benerang, bahwa kesehatan nomor satu, hati-hati klaster pilakda. Presiden sudah wanti wanti, penyelenggara, paslon, pemilih, tim sukses," sebutnya.

 

BACA Juga: Klaster Pilkada Meruyak, Sudah Siaga Satu

 

Pewarta: KBRN

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close