Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Friday, July 3, 2020

Redaksi sukabumiNews

Din Syamsuddin dkk Ajukan Permohonan Uji Formil UU Covid-19

Din Syamsuddin
Din Syamsuddin. (Foto : Istimewa)

sukabumiNews.net, JAKARTA – Tokoh nasional Din Syamsuddin dkk mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU terkait dengan kebijakan keuangan penanganan COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya uji materi seperti saat mengajukan permohonan terhadap Perppu Covid-19, kali ini Din Syamsuddin juga mengajukan uji formil.

Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan persetujuan DPR terhadap Perppu COVID-19 menjadi UU Nomor 2 Tahun dilakukan dalam dalam satu masa sidang yang sama, yakni masa sidang III Tahun Sidang 2019-2020.
Semestinya, menurut pemohon, jika DPR menerima perppu masa sidang III, maka persetujuan atau penolakan dilakukan pada masa sidang IV, sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, Din Syamsuddin dkk mendalilkan persetujuan DPR terhadap Perppu COVID-19 dilakukan tanpa melibatkan DPD sehingga bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

“Seharusnya DPD ikut membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena isinya menyangkut UU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah,” ujar pemohon, sebagaimana dilansir Harian Terbit, (3/7/2020).

Ada pun untuk uji materi, Din Syamsuddin, Amien Rais dan sejumlah lembaga itu masih mempersoalkan Pasal 2 lantaran APBN mesti diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR, bukan diputuskan melalui perppu yang disahkan menjadi undang-undang.

Selain itu pemohon juga masih menyoal Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 sebab dinilai memberikan imunitas di negara hukum yang seharusnya memiliki pembatasan kekuasaan.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk lima perkara pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pewarta : Armh
Editor : Red/*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close