Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, June 2, 2020

Redaksi sukabumiNews

Ketum PA 212: Kami Hormati Putusan Menag tapi Ragu Soal Dana Jemaah

Ketua PA 212, Ustaz Slamet Ma’arif. (Gambar : Istimewa)  
sukabumiNews.net, JAKARTA – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA 212), Ustaz Slamet Ma’arif menghormati Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan ibadah haji karena Covid-19 masih jadi pandemi.

Dia memaklumi alasan kemaslahatan yang disampaikan Menag Fachrul Razi, terutama berkaitan dengan kesehatan jama’ah.

“Tapi kami meragukan transparansi keuangan jamaah termasuk pengembalian dan nilai kemanfaatannya,” kata Slamet seperti dikutip Gelora.co, dari Indonesiainside.id, Selasa (2/6/2020).

Slamet menilai pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mulai dari setoran awal jutaan jamaah saja sampai saat ini tidak jelas.

“Kita juga tidak tahu siapa yang menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari selisih nilai kemanfaatnya,” ujarnya.

Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, bagi jamaah yang telah melakukan setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh BPKH. Nilai manfaatnya akan diberikan kepada jamaah haji paling lama 30 hari sebelum pemberangkatan jamaah haji 1442 H.

“Jadi, saya garis bawahi pemanfaatannya diberikan kepada per-orangan karena nilainya berbeda, seperti di Aceh uang mukanya Rp6 juta, sedangkan yang paling tinggi Rp16 juta dari Makassar. Oleh sebab itu, nilai manfaatnya diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah Bipih yang dibayarkan,” kata Fachrul, Selasa (2/6/2020).

Setoran Bipih juga dapat diminta kembali oleh jamaah haji jika yang bersangkutan membutuhkan. Bersamaan dengan terbitnya KMA, Bipih dapat dikembalikan oleh Kementerian Agama daerah dan gubernur dapat mengusulkan siapa saja yang perlu berangkat haji.

“Hal yang sama berlaku bagi petugas dan pembimbing jamaah haji atau umrah, statusnya batal. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan, KBIH pun dapat mengusulkan nama pembimbing pada haji mendatang dan dana Bipih dikembalikan,” tuturnya.

Pewarta : GELORA.CO
Editor : Red
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close