Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Thursday, December 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Desak Komisaris Tinggi PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Xinjiang

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (FOTO: Istimewa)  
sukabumiNews.net, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendesak Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa, Swiss untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China terhadap warga muslim di Xinjiang.

Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (20/12/2019) malam, menyebutkan hal itu dikemukakan Yusril bersama Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor melalui surat yang dikirimkannya kepada Ketua OHCHR di Jenewa, Swiss, Kamis.

Surat juga ditembuskan kepada Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Saudi Arabia dan Pemerintah RI di Jakarta.

Yusril mengatakan pihaknya mengutuk keras kekejaman Pemerintah China yang telah memaksa warga muslim Uigur untuk beralih memeluk ateisme.

Ribuan muslim Uigur kini dimasukkan kamp-kamp konsentrasi untuk diindoktrin paham ateisme sesuai ajaran Komunis yang dianut oleh negara itu.

Pemerintah China berdalih kamp konsentrasi itu adalah tempat untuk mendidik warganya yang menganut paham ekstrimisme dan separatisme.

Pemerintah setempat selama ini menganggap umat Islam di Xinjiang dan suku Han yang beragama Islam sebagai kelompok ekstrimis.

Dalam kasus ini, Yusril berpendapat, Pemerintah China semestinya wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama.

"Perlakuan Pemerintah China terhadap umat Islam di China sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Karena itu kami minta OHCHR untuk segera mengirimkan tim penyelidik independen untuk mengungkapkan adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan meluas di Cina. Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu," katanya.

Selain itu, Yusril juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk secara aktif mengawasi pelanggaran HAM atas umat Islam di China.

"Negara-negara anggota OKI dapat mengambil langkah bersama untuk menghentikan pelanggaran HAM ini," katanya.

Yusril juga mendesak Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif membahas pelanggaran HAM terhadap umat Islam di China ini.

"Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat mengambil prakarsa mengajak negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Xinjiang," katanya.

Selain itu, Indonesia dinilainya, juga bisa mengambil langkah diplomatik mencegah Pemerintah China melakukan pemaksaan agama terhadap umat Islam di China.

BACA Juga: Yusril Minta Jokowi Turun Tangan Soal Uighur di China

Sumber: ANTARA
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close