Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Wednesday, November 20, 2019

Redaktur

MUI Kota Sukabumi Setuju Adanya Sertifikat Pranikah Sepanjang Tidak Merupakan Penistaan

sertifikasi pernikahan
Gambar Ilustrasi.  
sukabumiNews, CIKOLE - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy agar tahun 2020 setiap pasangan yang ingin menikah mempunyai sertifikat perkawinan.

"Bagi kami MUI Kota Sukabumi, mendukung dan sangat setuju usulan peraturan tersebut, sepanjang itu sebuah kemanfaatan dan tidak merupakan sebuah penistaan atau merendahkan nilai -nilai ajaran agama Islam," ujar Sekretaris MUI Kota Sukabumi H. M Kusoy kepada sukabumiNews, Rabu (20/11/2019).

Apalagi, sambung Kusoy, peraturan tersebut sangat sejalan dengan visi misi Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang religius nyaman dan sejahtera (Renyah).

"Terlebih tujuan peraturan tersebut bermaksud untuk mencegah radikalisme dalam lingkungan rumah tangga, kami sangat setuju. Tapi jika arahnya mengikis ajaran Islam kami menentang," tukasnya.

Kusoy meyakini, peraturan tersebut tidak akan menggangu atau mempersulit calon pengantin (Catin) dalam proses pernikahan, justru sebaliknya, dengan Penataran tersebut dapat membantu Catin mewujudkan rumah tangga yang saqinah mawadah warohmah.

"Hal tersebut dianggap menyulitkan catin karena peraturan tersebut belum tertuang, mungkin sementara bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut, namun jika sudah jelas kayanya tidak akan repot," jelas Kusoy.

Lebih jauh Kusoy mengatakan, sebetulnya peraturan tersebut sudah ada ketentuannya  selama ini. Mereka para catin yang akan melaksanakan pernikahan harus mengikuti Penataran selama seminggu ataupun sepuluh hari.

"Ketentuan tersebut sudah diterapkan dan sudah berjalan. Itukan untuk mencapai ketentraman dalam menjalani rumah tangga pascapernikahan," tegasnya.

Senada dengan Sekretaris MUI, Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman, S.Sos., menyampaikan pandangan yang sama. Bahkan menurutnya, usulan tersebut cukup baik untuk menekan perceraian muda yang diakibatkan oleh ketidak fahaman pasangan dalam menjalani rumah tangga.

"Sebenarnya bagus sih, jadi minimal pengantin sudah siap lahir batin, dan sertifikat itu pun di peroleh oleh yang bersangkutan dengan syarat harus mengikuti pelatihan, programnya untuk menekan angka perceraian pasangan muda," singkatnya.

Pewarta : Azis Ramdhani
Editor : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019
Jangan Lewatkan!
Masukan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu

TRENDING TOPIK
close