Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Friday, November 2, 2018

Redaksi sukabumiNews

Profesor Romli: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering

Profesor Romli: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengatakan, tidak ada larangan untuk mencabut secara hukum deponering (pengesampingan perkara)  yang pernah dikeluarkan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 lalu Jaksa Agung HM Prasetyo, pernah menerbitkan deponering terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambangy Widjojanto.

Menurut Romli, pencabutan deponering bisa dilakukan jika kepentingan hak yang lebih besar merupakan alasan sahnya. Misalnya, kata Romli, ternyata asas kepatutan dan keadilan dikesampingkan.

"Masalahnya Jaksa Agung  bersedia atau tidak? (mencabut deponering itu)," ujar Romli Atmasasmita saat dihubungi sukabumiNews, Jum'at (2/11/2018).

Lebih lanjut Romli menjelaskan, sah atau tidak sahnya tindakan pro justitia harus didasarkan pada Undang-undang (UU).

"Jika dalam UU tidak dicantumkan eksplisit boleh atau tidaknya tindakan pro justitia maka demi kepentingan rasa keadilan pihak yang dirugikan oleh tindakan pro justitia tersebut maka pencabutan deponerig sah. Dengan alasan tujuan keadilan lebih utama dari perlindungan hukum seseorang yang terbukti seharusnya dihukum," ujarnya.

Dijelaskan Romli, maka demi kepentingan rasa keadilan pihak yang dirugikan oleh tindakan pro justitia tersebut maka pencabutan deponering sah dengan alasan tujuan keadilan lebih utama dari perlindungan hak seseorang yang terbukti seharusnya dihukum.

Romli mengatakan, tujuan hak pidana menemukan kebenaran materiel untuk melindungi bukan hanya pelaku tapi juga korban dan hanya akan dicapai  jika deponering dicabut dan perkara dilanjutkan.

"Deponering bukan ujung akhir dari proses peradilan pidana, yang sah mencabut deponering hanya yang menetapkan," demikian Profesor Romli Atmasasmita menjelaskan.

Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: Red.
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close