Breaking
Showing posts with label seputar-jabar. Show all posts
Showing posts with label seputar-jabar. Show all posts

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pantau Kesiapan Pemilu 2019 Kedatangan Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi di Sukabumi Disambut Wabub Adjo

sukabumiNews, PALABUHANRATU - Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Adjo Sardjono menyambut kedatang Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono. Keduanya disambut Wakil Bupati sesaat setelah Helikopter yang membawabawanya mendarat di Lapang Patuguran Palabuhanratu Sukabumi, Rabu (16/4/2019).

Menutut Adjo Sardjono, kedatangan Kapolda Jabar bersama Pangdam III Siliwangi di Kabupaten Sukabumi itu dalam rangka memantau kesiapan pemilu 2019.

“Kedatangan Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi ke Sukabumi untuk memantau sejauh mana kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu yang akan dilaksanakan Kamis (17/4/2019) besok,” ujar Adjo kepada sukabumiNews di lokasi penyambutan.

Menurut Adjo, ada dua Tempat Pemunguran Suara (TPS) yang menjadi Random dalam pemantaun tersebut yaitu di TPS 22 Jayanti Patuguran dan TPS 85 Kidangkencana Desa Palabuhanratu.

"Alhamdulillah kesiapan sudah cukup baik, kekurangan Insya Allah bisa dilengkapi, termasuk penguatan pemahaman petugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, baik  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu legislatif besok," ujar Wabup.

Semetara, Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto pada kesempatan itu menyampaikan tugas Polri dan TNI, yakni melindungi dan mengayomi masyarakat. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat agar hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya  dengan rasa aman dan nyaman.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019 besok dan kita jaminkan bahwa kita juga menjaga kode etik sebagai anggota TNI dan Polri," tegas Kapolda Jabar.

Kepada wartawan, Kapolda juga menyampaikan respon positif usai melakukan pantauan ke TPS 22 dan TPS 85 yang dicatat sebagai dua TPS yang Random di Jayanti Patuguran dan Kidang Kencana itu.

"Alhamdulillah masyarakat sudah antusias untuk menyambut pesta demokrasi ini dan Insya Allah besok  sudah dipastikan formulir C 6 sudah di serahkan semua kepada masyarakat yang terdaftar di DPT," terang Agung Budi Maryoto seraya menegaskan,  "terpenting keamanan terjaga dengan baik dan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar".



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, March 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPH Sukabumi: Kawasan Hutan di Enam BKPH Rawan Longsor

Foto : Vicky Yuldan Komandan Regu (Danru) Polisi Hutan RPH Sukabumi.


sukabumiNews, CIKOLE - Perusahaan Umum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Kesatuan Pemangkuan Hutan  (KPH) Sukabumi mengakui bahwa sebagian kawasan hutan di enam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) sangat rawan terhadap terjadinya bencana longsor dan pergerakan tanah.

Guna mencegah kemungkinan tersebut KPH Sukabumi telah menyiagakan personil dengan relawan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang sepanduk rambu-rambu rawan bencana longsor yang diakibatkan cuaca.

"Dari lahan hutan yang dikelola seluas 58.495,53 hektar, ada wilayah yang sering terjadi rawan bencana longsor dan pergerakan tanah, diantranya Kecamatan Sagaranten, Lengkong, Pabuaran, Palabuanratu, dan Cisolok," ujar Vicky Yuldan Danru Polhut RPH Sukabumi, kepada sukabumiNews.net, Selasa (26/03/19).

Namun tambah Vicky, di bulan ini belum dilaporkan terjadi bencana longsor dan pergerakan tanah secara sporadis.

Terakhir, jelas dia, kejadian besar terjadi awal tahun 2019 di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Akan tetapi, usaha-usaha antisipasi guna mencegah kemungkinan terjadi musibah atau bencana seperti melakukan pemasangan papan rambu peringatan tanda bahaya di lokasi yang tidak jauh dari pemukiman rumah warga, terus dilakukan.

"Tetapi sementara ini belum di peroleh adanya laporan terjadinya bencana secara sporadis disejumlah kawasan hutan di Sukabumi," katanya.

Selain itu Vicky juga  menjelaskan, pihaknya secara rutin memberikan pembinaan sosial maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan-kawasan dekat hutan.
   
“Kita juga mengimbau kepada warga yang berdekatan dengan hutan di setiap Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan agar selalau meningkatkan kewaspadaan," imbuhnya.


Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi CA Melakukan Aksi Tolak Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

sukabumiNews, JAKARTA – Sebanyak 56 perwakilan berasal dari Walhi Jabar, Walhi Eknas, YLBHI Jabar, YLBHI Nasional, dan Forum Komunikasi Pecinta Alam Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam (CA) Jawa Barat melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (6/3/2019).

Aksi damai ini sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi TWA, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
 
“Kami minta SK dicabut dan Menteri LHK menurunkan instruksi untuk merestorasi Cagar Alam," ujar Wahyudin, Staff Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar kepada wartawan, Rabu.

Menurut Wahyudin, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam (CA) ini telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW.

Dalam aksinya juga mereka menyampaikan empat rekomendasi kepada KLHK, yaitu, 1) Meminta kepada Empat Dirjen terkait untuk merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018; 2) Meminta kepada KLHK agar secepatnya membentuk tim kajian dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat; 3) Menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi TWA; dan 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat.
 Sementara itu mewakili KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, didampingi Eselon II terkait, menerima dengan baik 25 orang perwakilan aksi dari Aliansi CA Jabar beserta empat rekomendasinya tersebut.

Wiratno juga menyetuju usulan para perwakilan aksi supaya dibentuk tim kajian Kamojang dan Gunung Papandayan. “Saya setuju untuk dibentuk tim terpadu yang akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat," ucap Wiratno.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk membentuk forum komunikasi konservasi Jawa Barat, agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak dan tidak ada dusta di antara kita,” tambah Wiratno. [Red*]

Sunday, January 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Kunjungi KPU Kota Sukabumi

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.
sukabumiNews, CITAMIANGSejumlah anggota Komisi I DPRD Jawa Barat belum lama ini mengunjungi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Kehadiran para wakil rakyat provinisi tersebut dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan pemilu 2019 di seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Barat.

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.

Sekretaris Komisi I DPRD Provini Jawa Barat, Diding Saepudin Zuhri mengatakan, setiap kendala yang dihadapi pihak KPU di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat akan menjadi catatan pihaknya untuk dicarikan solusinya.

Seperti halnya penambahan jumlah tempat pemungutan suara yang memiliki anggaran yang kurang, sehingga pihaknya mendorong setiap KPU kota kabupaten untuk mengajukan dana hibah ke pemerintah setempat.

Dijelaskannya, sejauh ini komisi I DPRD Provinisi Jawa barat sudah melakukan kunjungan ke 13 KPU kota kabupaten di Jawa Bawat.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, beberapa hal yang disampaikan pihaknya ke komisi satu DPRD provinisi yakni kesiapan logistik dan gudang penyimpanan kotak dan bilik suara, alat-alat kelengkapan TPS dan beberapa anggaran kegiatan yang tidak tercover anggaran dari APBN.

“Untuk menutupi kekurangan anggran, sejauh ini KPU Kota Sukabumi sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah kota,” kata Sri Utami di sekretariat KPU Kota Sukabumi, Rabu (16/1/2019).

[Pewarta: Isman Safa]
Editor: Red

Friday, December 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kronologis OTT KPK Terhadap Irvan Rivano Muchtar

Kronologis OTT KPK Terhadap Irvan Rivano Muchtar
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada ketidak beresan di jajaran pemerintahan Kabupaten Cianjur di bawah kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung merespon dan menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan terakhir.

Akhirnya dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut membuahkan hasil, dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan kasus yang dilakukan Bupati Irvan Rivano Muchtar. Seperti yang dilansir oleh Republika.co.id, kronoligis OTT KPK terkait kasus tersebut sebagai berikut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dalam kasus tersebut, Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irvan Rivano Muchtar ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, selain menetapan Bupati Cianjur, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin dan Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar dari Bupati Cianjur, sebagai tersangka.

Basaria menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat, dan KPK melakukan penyelidikan sejak 30 Agustus 2018. KPK menemukan sejumlah petunjuk dan bukti awal.

“Kemudian pada Rabu (12/12) subuh, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur,” katanya, dikutip dari laman Belanegaranews.com

KPK mengamankan total tujuh orang di Cianjur, yaitu Irvan Rivano Muchtar, Cecep Sobandi, Rosidin, Rudiansyah (selaku Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah/MKKS) Cianjur, Taufik Setiawan alias Opik selaku Bendahara MKKS Cianjur, Budiman berprofesi sebagai Kepala Seksi dan D (seorang sopir).

Basaria menyatakan pada Rabu sekitar pukul 05.00 WIB, KPK mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil Rosidin yang dibawa oleh sopir ke mobil Cecep Sobandi yang telah dikemas dalam kardus berwarna coklat.

Tim KPK mengetahui bahwa kardus yang dibawa di mobil ROS tersebut berisi uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dari sejumlah kepala sekolah SMP di Cianjur. “Kemudian, tim KPK mengamankan dua orang, yakni CS dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur,” kata Basaria.

Setelah itu, pukul 05.17 WIB tim mengamankan Rosidin di rumahnya dan sekitar pukul 05.37 WIB tim bergerak ke rumah pribadi Taufik Setiawan dan Rudiansyah serta mengamankan keduanya di rumah masing masing.

Sekitar pukul 06.30 WIB, tim memasuki pendopo Bupati dan mengamankan Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya tersebut. Kemudian tim mengamankan Budiman di sebuah hotel di Cipanas pada pukul 12.05 WIB.

“Enam orang pertama dibawa langsung dan tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 10.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Sedangkan B dibawa terpisah dan telah sampai di kantor KPK sore ini,” kata Basaria.

“Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar,” kata Basaria.

Taufik Setiawan alias Opik dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih “fee” dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

Dari sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur.

“Diduga alokasi “fee” terhadap IRM, Bupati Cianjur adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut. Sandi yang digunakan adalah “cempaka” yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM,” ungkap Basaria.

Dalam tangkap tangan kasus itu, KPK turut mengamankan uang Rp1.556.700.000 dalam mata uang rupiah dalam pecahan 100 ribu, 50 ribu dan 20 ribu. “Diduga sebelumnya telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut,” kata Basaria. (Red*/bnn)
Redaksi sukabumiNews

Gubernur Jabar Jadikan Kota Sukabumi Tempat Louncing Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Cikole, SUKABUMINEWS.net – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjadikan Kota Sukabumi tempat launching program unggulan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Kota Sukabumi dipilih sebagai lokasi launcing karena dinilai sebagai kota santri dan telah melaksanakan program tersebut secara maksimal.

“Kita pilih launching ini di Sukabumi, karena memang kota santri dan sudah melaksanakan juga secara maksimal. Selanjutnya, akan dibikin edaran-edaran ke seluruhnya daerah se-Jabar,” ujar Gubernur saat membuka louncing di Mesjid Agung Kota Sukabumi Jalan Alun-Alun Utara No.4b, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Magrib Mengaji ini merupakan implementasi dari visi misi Jabar Juara Lahir Batin.

“Saya sebagai pemimpin Muslim saya membela Islam dengan kebijakan. Jadi dalam hal ini jihad saya dengan kebijakan. Salah satu nya Gerakan Magrib Mengaji,” tutur Gubernur yang akrab di sapa Kang Emil itu.

Sementara itu Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menyebutkan, masjid di Kota Sukabumi berjumlah 627 unit. Dari jumlah jumlah tersebut yang masih melaksanakan gerakan maghrib mengaji hanya 165 mushola.

"Dengan adanya gerakan Maghrib Mengaji ini diharapkan semua remaja bisa kembali ke masjid dan berinteraksi dengan keagamaan," tambah Fahmi.

Pewarta: Nanan S.
Editor: Red.
close
close