Breaking
Showing posts with label pemilu2019. Show all posts
Showing posts with label pemilu2019. Show all posts

Sunday, March 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Budi Hartono Sesalkan Pencabutan APK Partai PBB

sukabumiNews, NYALINDUNG – Sekretaris DPAC Partai Bulan Bintang (PBB) Kecamatan Nyalindung Budi Hartono menyesalkan adanya pencabutan dan pengrusakan beberapa Alat Praga Kampanye (APK) dan bendera Partai PBB oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di wilayah kerjanya.

"Kami sesalkan perilaku yang buruk tersebut. Kalau memang itu dari kawan bertanding,  berarti ini tidak fair. Bendera kami di Urugan, Kertaangsana raib. Dicopotnya, begitu juga banner di Rancaoray," keluh Budi ditemui di kediamannya, Ahad (17/3/19).

Menengarai hal tersebut Ketua Panwaslucam Nyalindung Ajang, menghimbau agar antar Peserta Pemilu saling menghargai. "Ini resiko, pasti Panwaslu selalu disalahkan. Pengaduan sudah banyak. Termasuk kemarin dari Partai Nasdem." terangnya.


Pewarta: JS.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, March 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta Tegakkan Aturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu

sukabuminews, CIBADAK – Menanggapi mencuatnya isu dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 oleh sejumlah Kades di Kabupaten Sukabumi dimotori oknum Jaksa yang secara terang-terangan berdeklarasi dan menyerukan dukungan kepada salah satu paslon capres-cawapres dalam video berdurasi 29 menit, Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH & HAM) Sukabumi, AA Brata Soedirja, SH angkat bicara.

AA Brata yang juga sebagai Pemerhati Kebijakan Pesta Demokrasi Pemilu itu menyangkan adanya video deklarasi dukungan terhadap paslon capres-cawapres Pemilu 2019 yang dilakukan oleh belasan kades di Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi yang sudah tersebar luas dan menjadi pembincangan hangat di tatanan perpolitikan di Sukabumi.

"Bawaslu harus bisa mendapatkan bukti lebih kuat adanya dugaan keterlibatan para kepala desa dan aparat hukum maupun instansi, ini harus bisa dituntaskan, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam perjalanan Pemilu 2019 di Sukabumi," tegas AA Brata kepada sukabuminews.net, Sabtu (16/03/19).

Apalagi jelas dia, ini melibatkan para Kades dan aparat penegak hukum yang diindikasi telah memanfaatkan jabatan mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres Pelpres 2019.

"Saya pikir sebagi bukti awal ini sudah ada, tinggal dilampirkan bukti lain yang menguatkan adanya unsur pelanggaran dan ini harus ditindak sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Saya harap ini harus di usut tuntas, tanpa pandang bulu, dari kalangan mana saja, terbukti melakukan kegaduhan dan pelanggaran, ya segera tidak tegas," tambahnya.

Brata juga menyarankan supaya Bawaslu mengali semua bukti yang saat ini sudah jelas ada bentuknya, ada oknum yang melakukan indikasi pelanggaranya. “Semua harus dituntaskan dan ditemukan hasil akhir dari penelusuran atas bukti mencuatnya video deklarasi tersebut," ujar dia.

AA Brata menambahkan, meski dalam penyelidikannya Baswalu mengacu kepada bukti video tersebut, akan tetapi Bawaslu juga harus menemukan bukti lain sedetail mungkin yang menguatkan dan mendukung ke arah yang di sebut pelanggaran.

Sekedar diketahui, dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

Kepala Desa maupun Lembaga Hukum, Instansi Pemerintahan yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

"Yang saya lihat bukti video deklarasi yang di buat salah satu kades, dan chat-an WhatsApp sanggahan untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak adanya keterlibatan oknum penegak hukum (Jaksa-red) untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres 01 ini perlu adanya action yang cepat dari Bawaslu untuk menelusuri indikasi adanya pelanggaran," tutur Brata.

Artinya jelas Brata, disini yang harus dilihat bukan intansi atau lembaganya tapi oknum atau personalnya. Ini perlu dipertanyakan mengenai apa tujuan dan kepentingan dia secara sengaja dan terang-terangan tidak mengindahkan aturan Pemilu dengan membuat video deklarasi, bahkan disebar luaskannya.


Pewarta: Azis. R/Rudi. Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, March 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang Batas Akhir Masa Kampanye, Caleg Partai PBB Kota dan Kabupaten Sukabumi Gelar Konsolidasi

sukabumiNews, LEMBURSITU – Menjelang injury time (batas akhir masa) kampanye Pemilu 2019, Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Kota dan Kabupaten Sukabumi menggelar konsolidasi bertempat di salah satu Rumah Makan di Jl. Lingkar Selatan (jalur) Kota Sukabumi pada Ahad  (10/3).

“Konsolidasi ini dilaksanakan demi mengetahui sampai sejauh mana kemampuan para caleg dalam berjuang demi meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap dia dan partainya,” kata Ketua DPC Kota Sukabumi, KH. Yan Hasanudin Malik.

Hadir pada kesempatan yang digagas oleh DPC PBB Kota sukabumi itu caleg DPR RI PBB Nomor Urut 2 Dapil Jabar IV Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sahar L Hassan.

Dalam sambutannya, Sahar yang juga selaku Majlis Syuro DPP PBB itu mewanti-wanti jangan sampai Caleg PBB bertandem dengan Parpol lain.

"Saatnya kita bersinergi, satu paket caleg harus PBB." tegasnya.

"Insya Allah pekan ini kita tingkatkan tatap muka dengan masyarakat Sukabumi." Terang Sahar.


[Pewarta: JS]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU-Kemendagri Bentuk Tim Tuntaskan Masalah WNA Masuk DPT

sukabumiNews, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat membentuk tim bersama untuk menuntaskan persoalan temuan data WNA masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. Tim bersama tersebut terdiri dari perwakilan KPU, Kemendagri dan Bawaslu. 
[Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (5/10). Foto: dok. ROL]
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan temuan data sebanyak 103 WNA di dalam DPT sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Setelah diteliti kembali, hanya ada 101 WNA dalam DPT itu.

"Ratusan data tersebut telah dicoret atau dihapus dari DPT Pemilu 2019," ungkap Viryan, dikutip ROL.

Kemudian, KPU juga melakukan pencermatan terhadap laporan temuan data WNA dari penyelenggara pemilu di daerah. Dari daerah ditemukan 73 WNA yang masuk DPT.

Menurut Viryan, 73 orang WNA ini pun sudah dihapus oleh KPU. Sehingga secara total ada 174 orang WNA yang telah dihapus dari DPT Pemilu 2019.

"Untuk memastikan hal tersebut sudah selesai, KPU dan Dirjen Dukcapil sepakat untuk membentuk tim teknis bersama yang mewakili KPU, Dukcapil dan koordinasi dengan komisioner Bawaslu. Substansinya adalah agar jangan sampai ada orang yang tidak punya hak pilih justru menggunakan hak pilih," jelas Viryan kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Dukcapil dan Bawaslu di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Tim ini, kata dia, akan bekerja dalam kurun waktu sepekan. Selain menyelesaikan persoalan data WNA yang masuk DPT, tim ini juga akan menyisir data WNA yang sudah punya surat keterangan tetapi belum punya KTP-el.

Sebab, kondisi seperti ini menurut Viryan menjadi potensi data WNA masuk ke DPT Pemilu. "Kami pastikan seluruh data terkait WNA akan selesai selama sepekan. Nah kami ingin bekerja agar ini semua bersih dalam sepekan kedepan. Dan ini akan kami sampaikan ke publik apa pun hasilnya," tegas Viryan.

Meski bekerja secara tim, tetapi jika ada temuan data bisa disampaikan melalui Bawaslu, KPU maupun Dukcapil Kemendagri. Temuan masyarakat juga akan ditangani oleh tim ini.

Lebih lanjut, Viryan pun menyatakan tim nantinya juga akan mensinkronisasikan penelusuran data yang sudah ditemukan oleh Bawaslu. Sehingga, jika hari ini Bawaslu menyampaikan data 158 WNA masuk DPT Pemilu 2019, maka data itu Kemungkinan bisa sama atau tidak sama dengan data hasil penyisiran KPU sebelumnya.

"Semua data yang ada perlu disinkronisasikan. Agar sinkronisasinya lebih baik maka akan dijalankan oleh tim teknis, karna kalau bicara data kan jelas yang punya siapa, namanya siapa, tinggal dimana kan jelas. Contoh salah satu WNA yang masuk DPT setelah kami telusuri ternyata ada WNA yang menikah dengan WNI. Nah WNA ini perempuan, WNI-nya laki-laki, kemudian masuk di kartu keluarga (KK). Pemikiran kita masyarakat kita masih seperti itu, padahal sebenarnya dia masih WNA," tegas Viryan. [SN/ROL]

Tuesday, March 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kemendagri Temukan Data 103 WNA Tercantum Dalam DPT

sukabumiNews, JAKARTA – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya menemukan 103 warga negara asing terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dia mengaku sudah menyerahkan data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah Kita serahkan semua datanya ke KPU. Iya diserahkan 103 data," ucap Zudan dikutip CNN Indonesia, Senin (4/3).

Zudan mengatakan data itu ditemukan ketika Kemendagri melakukan analisis terhadap e-KTP WNA dan DPT. Dari 1.600 WNA yang memiliki e-KTP, lanjutnya, ada 103 nama yang tercantum dalam DPT. Setelah itu, Kemendagri memberikan data tersebut kepada KPU.

"Karena kalau urusan DPT kan KPU. kami menyerahkan data WNA yang masuk ke dalam DPT untuk dihapus," ujar Zudan.

Zudan mengatakan 103 WNA yang terdaftar di DPT berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Meski demikian, Zudan tidak merinci lebih jauh. Dia juga tidak menyebutkan secara gamblang negara-negara asal WNA yang dimaksud.

"Kisarannya itu Eropa, Afrika yang banyak itu kisarannya bukan negaranya. Kalau kisarannya itu Amerika, Eropa, Afrika," tutur dia.

Zudan mengatakan data WNA yang tercantum dalam DPT tidak hanya sama dari nomor induk kependudukan (NIK) saja, tetapi juga data keseluruhan.

Dia menyerahkan temuan Kemendagri itu kepada KPU untuk ditindaklanjuti

Meski demikian , Zudan tidak bermaksud memaksa KPU untuk menindaklanjuti temuan Kemendagri tersebut. Dia mengatakan Kemendagri hanya sekadar membantu KPU untuk menganalisa data pemilih. Selebihnya, KPU yang berwenang untuk mengambil sikap.

"Kalau data kami dipercaya silahkan dipakai, kalau enggak, ya enggak apa-apa, kami tugasnya hanya membantu," kata Zudan.

Komisioner KPU Viryan Azis mengamini hal tersebut. Dia mengatakan Dukcapil Kemendagri memang menyerahkan data WNA yang memiliki e-KTP dan tercantum dalam DPT.

"Dukcapil hanya memberi data WNA yg punya KTP-el yang menurutnya ada di DPT, " kata Viryan.

Meski begitu, Viryan mengatakan KPU masih menunggu Dukcapil Kemendagri memberikan data 1.600 data WNA yang memiliki e-KTP. Dia menyebut Kemendagri belum memberikan itu kepada KPU.

Viryan menyebut KPU baru akan mengecek secara utuh semua data WNA yang memiliki e-KTP, apakah tercantum dalam DPT atau tidak. Atas dasar itulah KPU menanti Kemendagri memberikan data lengkap WNA yang memiliki e-KTP.

"KPU akan menyelesaikan seluruh data WNA yang punya e-KTP dalam waktu sehari," kata Viryan

"KPU dalam mengecek akan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi WNA namun hasil cek akan disampaikan secara terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik," ujarnya.

Saturday, March 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Infrastruktur di Wilayah Purabaya Dinilai Kurang Rapih dan Berbobot

sukabumiNews, PURABAYA - Infrastruktur fisik dan sosial sebagai kebutuhan dasar fisik adalah merupakan pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Akan tetapi di Purabaya dan wilayah-wilayah lain di pelosok Kabupaten Sukabumi, infrastruktur fisik dinilai kurang rapih dan berbobot. Akibatnya kondisi tersebut seringkali mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik LSM maupun kalangan politisi yang peduli terhadap pembangunan.

Dan kali ini, sorotan tersebut mengemuka dari Calon Anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai Bulan Bintang nomor 19 Sahar L. Hassan saat blusukan ke wilah Purabaya, Jumat (2/3/2019) kemarin.

"Ini yang perlu diperhatikan, coba kedepan masyarakat lebih cerdas dalam memilih Anggota Dewan. Kebetulan dalam waktu dekat pemilu akan segera dilaksanakan, yakni  Pemilu 17 Juli 2018. Pilih caleg yang aspiratif," serunya.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan salah seorang warga Desa Purabaya Kecamatan Purabaya, Supyana. Bahkan Supyana berharap, masyarakat lain juga memiliki cita-cita yang sama.

"Kalau keberadaannya masih seperti ini, kami cukup kerepotan dalam berkendara," ungkapnya.

"Mudah-mudahan ke depan masyarakat termasuk saya bisa memilah dan memilih calon anggota dewan yang akan mampuh membawa Sukabumi ke arah yang benar-benar lebih baik, bukan sekedar visi misi," harap Supyana.

Sahar yang datang ke daerah Purabaya didampingi Hasfil, salah satu pengurus DPP PBB itu sebelumnya sempat mengisi khutbah Jum'at di Mesjid Agung Baiturrohman Kecamatan Purabaya.


[Pewarta: Jaka S.]
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close