Breaking
Showing posts with label pemerintahan. Show all posts
Showing posts with label pemerintahan. Show all posts

Wednesday, July 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pemkot dan DPRD Kota Sukabumi Tandatangani KUPA dan PPASP 2019

pemkor dan dprd kota sukabumi
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, usai penandatanganan KUPA dan PPASP 2019 di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (22/7/2019).
sukabumiNews, CIKOLE - Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)  dan PPASP (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan) tahun anggaran 2019.

Penandatanganan nota kesepakatan itu dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami dalam sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jl. Ir. H. Juanda Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin (22/7/2019) malam.

Dilansir dari laman humpro.sukabumikota.go.id, selain penandatanganan KUPA, pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi itu dilakukan juga penandatanganan berita acara persetujuan revisi rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031.

‘’KUPA dan PPASP merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam pandangan akhirnya di sidang paripurna DPRD.

Dengan penandatanganan KUPA dan PPASP 2019, tutur Fahmi, berarti sudah melewati tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah.

Pemkot berharap melalui kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara baik dalam pembahasan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2019 agar segera ditetapkan sesuai aturan.

Adapun kebijakan KUPA dan PPASP tahun 2019 diantaranya berisi poin penyesuaian perolehan pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA 2019.

Di sisi lain Fahmi menyinggung mengenai peninjauan RTRW 2011-2031 yang substansinya harus diubah. Perubahan ini, terrang Fahmi dalam rangka mengakomodir dinamika pembangunan nasional, regional dan Kota Sukabumi.

Fahmi berharap, ditandatanganinya dua keputusan ini dapat memberikan maslahat dan kebaikan bagi semua pihak khususnya warga Sukabumi. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi menegaskan bahwa dua rancangan keputusan DPRD mengenai KUPA PPASP 2019 dan revisi RTRW 2011-2031 sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Sukabumi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, July 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Staf Pol PP Kecamatan Dilantik Camat Sukabumi Sebagai Pjs Kades Sukajaya

pelantikan pjs kades
sukabumiNews, SUKABUMI – Camat Sukabumi H. Herri Sukarno kembali melantik Penjabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi. Pjs Kades yang dilantik oleh Camat Herri kali ini yaitu Muhamad Mukhlis. Muhammad Mukhlis, sebelumnya menjabat sebagai staf pelaksana Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat.

Menurut Herri, Kades Sukajaya diganti lantaran masa jabatannya telah habis, yaitu selama 6 tahun. “Sesuai Undang-Undang, jika masa jabatannya telah habis maka harus diganti,” kata Camat Herri kepada sukabumiNews usai pelantikan.

Herri menuturkan, pelantikan Pjs Kades itu dilakukan demi mempercepat proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019.

Pelantikan dan penandatanganan sumpah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari kades lama, Deden Gunaepi kepada Pjs Kades Muhamad Mukhlis itu dilaksanakan di Gedung Olah Raga (Gor) Desa Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jum’at (19/7/2019).

penandatanganan sumpah
Hadir pada acara pelantikan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPICAM) se-Kecamatan Sukabumi, Kapolsek, Danramil, dan tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, PJs Kades Sukajaya Muhamad Mukhlis mengaku, ia akan bekerja sesuai dengan amanah yang diembannya selaku Pjs kades, serta harus paham betul tertang permasalahan dan kebutuhan desanya.

“Insya Allah doa dari semuanya akan kami laksanakan dengan amanah, kami pun mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membantu program pembangunan di desa kami,” tandasnya.

Pewarta : Karim. R
Editor : AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat

menlu singapura
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan.
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juli 2019 tersebut, Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara delegasi Singapura yang turut hadir pada pertemuan tersebut antara lain Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Direktur Jenderal Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Singapura Ian Mak, dan Asisten Direktur untuk Indonesia Nicholas Koh.

Menlu Retno menyampaikan, pada pertemuan tersebut Presiden dan Menlu Singapura membahas mengenai persiapan Leader's Retreat yang akan dilakukan pada tahun ini. Pihak Indonesia dan Singapura, kata Menlu, sedang membahas mengenai tanggal pelaksanaannya.

"Kalau kita melihat perjalanan satu tahun, kita biasanya sangat konkret dalam melihat di antara pertemuan leaders ini apa yang terjadi, maka misalnya kita melihat apa kemajuan yang ada di Kendal Industrial Park, sangat kelihatan sekali misalnya politeknik untuk furniture sudah berdiri pada bulan Januari kemarin," kata Retno, usai pertemuan, Rabu (17 Juli 2019)

Dijelaskan Retno, urusan peningkatan sumber daya manusia juga turut menjadi perhatian, misalnya pelatihan-pelatihan untuk guru SMK dan politeknik. Tak hanya itu, tutur dia, kerja sama yang terkait dengan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan pesawat juga dibahas.

"Ini tidak di kawasan Kendal, tetapi di kawasan BBK (Bintan, Batam, Karimun) untuk men support Changi. Belum lagi kita bicara di Batam untuk Nongsa Digital Park," tuturnya.

Secara khusus, pihak Singapura melalui Menlu Vivian juga menyampaikan itikadnya untuk melakukan kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia. Menurut Retno, kondisi Indonesia yang stabil dan aman sangat diapresiasi sehingga kerja sama antara Singapura dengan Indonesia tidak terhambat.

"Teman-teman tahu bahwa Singapura adalah negara investor asing nomor satu dan banyak sekali kerja sama yang telah kita lakukan," ujarnya.

Sebelum berbicara mengenai masalah Leader's Retreat, Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden atas hasil pemilu dan proses pemilu yang sudah berjalan dan sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Menlu Vivian menyampaikan, saya quote, 'Indonesia should be congratulated'. Mereka juga sangat menghargai leadership Indonesia," ujar Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga berdiskusi mengenai visi yang disampaikan Presiden pada tanggal 14 Juli 2019 kemarin. Retno menuturkan, dari lima visi itu setidaknya tiga visi langsung dapat dikerjasamakan.

"Pertama mengenai infrastruktur, yang kedua mengenai masalah investasi, dan yang ketiga mengenai pengembangan sumber daya manusia," tandasnya, sebagaimana dalam rilis yang diterima sukabumiNews dari Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, July 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Camat Parakansalak Lantik 4 Pjs Kades Sekaligus

lantik pjs kades
sukabumiNews, PARAKANSALAK - Guna mengisi kekosongan jabatan kepala desa (kades) yang telah habis masa jabatannya, Camat Parakansalak secara resmi melantik 4 Pjs kades di wilayahnya. Adapun 4 desa yang kosong dari Jabatan kades tersebut yaitu Desa Sukakersa, Desa Sukatani, Desa Bojongasih dan Desa Bojonglongok.

Pelantingan keempat Pjs itu dilaksanakan di Aula Kecamatan Parakansalak yang beralamat di Jalan Parakansalak Nomer 1, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (08/07/2019).

Camat Parakansalak, H. Royani kepada sukabumiNews mengatakan, pelantikan Pjs kades ini merupakan wujud tindak lanjut atas SK Bupati Sukabumi tertanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan pejabat sementara (Pjs) kades yang telah habis masa jabatannya.

Oleh karenaya, kata Dia, akselerasi pengisian jabatan kades ini dinilai sangat penting, mengingat jabatan kades sangat erat kaitannya dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Sesuai SK Bupati Sukabumi, Alahmdilillah kami telah melantik 4 Pjs kades untuk mengisi kekosangan jabatan di Desa Sukakersa, Sukatani, Bojongasih dan Bojonglongok,” ungkap H. Royani.

H. Royani optimis, mereka semua dapat mengemban tugas dengah penuh pengabdian dan dapat saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang produktif.

Hadir pada pelantikan Pjs Kades tersebut, unsur Muspika, BPD beserta perangkat desa dari tiap-tiap Pjs desa yang dilantik, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya

BACA Juga:
CamatSukabumi Lantik Pjs Kades Parungseah demi Percepatan Pilkades Serentak 2019


Pewarta : Azis. R
Editor: Agus S.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, July 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pemkot Sukabumi Peringati Hani 2019 dan Harganas ke-26

Wali Kota Sukabumi
Wali Kota Sukabumi, H Achmad Fahmi bertidak selaku Irup pada peringatan Hani 2019 dan Harganas ke-26.* 
sukabumiNews, CIKOLE – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi malaksanakan upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dan hari keluarga nasional (Harganas) ke-26 tingkat Kota Sukabumi. Upacara dilaksanakan di Lapang Apel Setda Kota Sukabumi dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi, Selasa (2/7/2019).

Dalam sambutannya Fahmi mengatakan bahwa Kegiatan Harganas ini menjadi momentum untuk menekankan pentingnya keluarga dalam membentuk tatanan yang baik di masyarakat. Sementara peringatan HANI digiatkan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“Hari keluarga nasional dilaksanakan setiap 29 Juni. Hal ini sesuai amanat keputusan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Hari keluarga nasional,” ungkap Fahmi.

Menurut Fahmi, peringatan ini dimaksudkan agar warga mempunyai pandangan betapa pentingnya peranan keluarga dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik.

“Penanaman nilai dan norma baik dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yakni keluarga. Dari kelembagaan keluarga nantinya dapat membentuk karakter dan pola perilaku seluruh angota keluarga berdasarkan nilai dan norma agama yang dianut,” katanya.

Institusi keluarga juga tambah Fahmi, dapat menyaringi informasi dari luar yang dipandang tidak selaras dengan norma agama dan budaya masyarakat. Keluarga juga berfungsi sebagai transfer nilai agama dan kearifan budaya lokal. Sehingga, tambahnya lagi, tidak bisa sepenuhnya menyerahkan urusan pendidikan anak-anak ke sekolah dan madrasah tanpa melibatkan peran orangtua atau keluarga.

Fahmi menegaskan bahwa hal terpenting dalam keluarga adalah adanya keteladanan dari para orangtua. “Bila orangtua mengajar kepada kebaikan, maka orangtua sendiri harus melakukannya terlebih dahulu, sehingga menjadi contoh bagi anak,” terangnya.

Pemkot Sukabumi Peringati Hani 2019 dan Harganas ke-26.* 
Di sisi lain, pada momen yang sama yakni Hari Anti Narkotika Internasional, wali kota menyadari bahwa narkotika dewasa ini telah menjadi salah satu musuh negara yang sangat serius untuk ditanggulangi secara komprehensif, dengan melibatkan elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

“Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara dengan perekonomian terkuat kelima dunia pada 2045. Untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,” lanjut Fahmi.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia pada tahun 2045 tersebut kata Fahmi tiada lain mengandalkan Generasi Milenial. Akan tetapi tutur Fahmi, cita-cita tersebut bisa saja pupus, jika SDM-nya yang sebagian besar adalah generasi milenial, terpapar bahaya narkotika.

“Apalagi penyalahgunaan narkoba pada generasi milenial saat ini sudah menjadi permasalahan yang sangat krusial, tidak saja di level daerah dan nasional, tetapi menjadi permasalahan global,” paparnya.

Kondisi tersebut tambah Dia, menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa upaya penanganan bahaya narkotika tidak hanya dilakukan secara masif semata. Akan tetapi harus dilakukan secara agresif terutama bagi generasi milenial.

Itulah sebabnya, jelas Fahmi, momen hari anti narkotika tahun ini mengambil tema "Millenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas".

Wali kota berharap, semoga upaya serius dalam mencegah dan memberantas bahaya narkoba dapat membuahkan hasil berupa terjaganya SDM dari perilaku-perilaku yang buruk dan tidak terpuji.

Selain dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Eva Siti Rahmatillah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


Pewarta : Telly NR.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Wali Kota Sukabumi Tandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Wali Kota Sukabumi , H. Achmad Fahmi menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi. (Foto: dok. Humas Protokol Sukabumi Kota)  
sukabumiNews, CIKOLE – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melakukan penandatanganan dokumen rencana aksi daerah Pemkot Sukabumi tahun 2019/2020 di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, Kamis (20/6) sore. Hal ini sebagai bagian dari rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kota Sukabumi 2019/2020.

Penandatanganan dokumen rencana aksi Pemkot Sukabumi yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ini disaksikan langsung oleh tim koordinasi, supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami dan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Saleh Makbullah.

''Saya bersyukur pada hari ini rencana aksi pencegahan korupsi ditandangani dan disepakati,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam sambutannya. Hal ini sebagai bentuk komitmen menjaga rumah besar Pemkot Sukabumi termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membuat komitmen.

Menurut Fahmi, yang sulit adalah melaksanakan komitmen dan diharapkan tetap menjaga komitmen dalam pencegahan korupsi. Jangan sampai justru yang bermasalah ketika anggota keluarga Pemkot Sukabumi malah tidak menjaga komitmen tersebut.

Penandatanganan aksi pencegahan korupsi ini ungkap Fahmi menjadi bekal bagi wali kota dan wakil wali Kota Sukabumi dalam menjaga komitmen kebersamaan. Sebabnya sejak awal ditekankann pentingnya kolaborasi dan sinergi serta saling mengingatkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai aturan.

''Amanah dipegang dan dijaga sebaik-baiknya karena yang membanggakan adalah amanah yang dijaga akan menyelamatkan kita bukan mencelakakan atau menghancurkan,'' cetus Fahmi.

Pemkot Sukabumi kata dia akan berkomitmen menjaga Sukabumi dan melakukan perbaikan pelayanan kepada warga. Hal ini karena sudah menjadi harapan agar dikenang sebagai pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik sesuai koridor hukum yang ditetapkan.

''Insya Allah kami akan lakukan komunikasi dan kami mohon dukungan KPK wilayah Jabar untuk berbagi saran dan masukan serta arahan,'' imbuh Fahmi. Targetnya untuk perbaikan dan pencegahan korupsi. Intinya bersama kita bisa, kita kuat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ketua Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Kosuga) KPK wilayah Jawa Barat Tri Budi Rochmanto mengatakan, KPK mendorong pencegahan dan pemberantasan koruspi di daerah termasuk di Kota Sukabumi. Caranya dengan menggiatkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai pencegahan korupsi.

Budi menerangkan, ada praktek yang harus dihindari dalam tata kelola pemerintahan. Di antaranya uang ketok palu, alokasi dana pokir karena tidak ada dasar hukumnya dalam hal perencanaan APBD.

Selain itu dicegah upaya intervensi dalam pengadaan barang dan jasa dan perizinan. Hal lainnya yang dicegah yakni jual beli jabatan, fee penempatan pegawai, rotasi dan mutasi. Selain itu dilarang melakukan pungutan atau kutipan kepada bawahan maupun memberi atau menerima suap dan gratifikasi dan melakukan pemerasan.

Intinya kata Budi, perlu ada pemahaman bersama dari pemerintah daerah agar maksimal dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.


Pewarta: Humpro.sukabumikota
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close