Breaking
Showing posts with label nasional. Show all posts
Showing posts with label nasional. Show all posts

Wednesday, February 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Lahan, Dinas Kehutanan Aceh: Prabowo Pahlawan

sukabumiNews, ACEH – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Syahrial, menyebutkan Prabowo sebagai pahlawan. Karena ia membeli aset yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan lain pada era 90an.

Aset yang dibeli oleh Prabowo itu berupa aset milik PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) seluas 97.300 hektare, yang terbentang di empat Kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Bireuen.

Ia menjelaskan, PT THL dulunya merupakan perusahaan patungan antara pihak ketiga dan PT Inhutani. Namun, dominasi saham dikuasai oleh pihak ketiga. Pada saat itu, mereka mempunyai tunggakan kepada negara atas pinjaman reboisasi.

Saat krisis moneter melanda Indonesia, aset-aset dan utang perusahaan tersebut diperhitungkan semua. Pengusaha yang memiliki saham di sana banyak yang lari ke luar negeri untuk menyelamatkan duit mereka.

"Seluruh investor mendatangkan duit. Pengusaha-pengusaha banyak membawa duit keluar negeri, justru Beliau (Prabowo) pada saat itu membeli aset yang dikuasai oleh Hutani Lestari," kata Syahrial saat ditemui wartawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dikutip dari laman VIVA.co.id, Rabu 20 September 2019.

Lahan milik Prabowo itu, kata Syahrial, berasal dari pembelian saham PT TLH milik Bob Hasan. Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 lalu.

Saat itu, menurutnya, banyak pengusaha asing yang menginginkan investasi di Hutani Lestari, dan tidak sedikit pula yang membawa asetnya ke luar negeri untuk menghindari krisis.

"Menurut saya Beliau itu pahlawan. Maaf saya tidak ke sana, ke mari (berpihak di pilpres). Orang lain membawa ke luar dia justru investasi di situ. Membeli aset-aset lokal. Kalau uangnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, Beliau menginvestasikannya di situ," ujar Syahrial.

Lahan Prabowo di Kalimantan

Terkait lahan Prabowo di Kalimantan yang juga disinggung Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara. JK mengungkapkan, lahan itu bisa dikelola Prabowo justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet.  Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli. Saya tanya, you beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap (kata Prabowo). Dia beli, pakai cash," ujar JK ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

JK menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia.

"Itu malah banyak perusahaan yang menguasai lebih dari itu. Ada yang menguasai 1 juta (hektare), kalau digabung dan sebagainya. Itu hal yang biasa," kata JK.

"Ini kan mereka bikin industri untuk ekspor. Untuk industri ekspor kan butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan wilayah, untuk bahan baku gimana?" tambahnya

Sebelumnya, dalam debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.

Prabowo pun mengakui memiliki lahan ratusan hektare di Kalimantan dan Aceh. Namun, lahan yang dikuasai Prabowo itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) dan milik negara.

"Terkait tanah itu benar, tapi itu HGU milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil," ujar Prabowo. "Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," Prabowo menegaskan.

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua PA 212 Batal Diperiksa karena Flu dan Tekanan Darah Tinggi

[Achmad Michdan, pengacara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memberikan kejelasan]
sukabumiNews, SEMARANG – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, hari ini batal diperiksa sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dugaan pelanggaran pemilu. Slamet tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan.

Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum Slamet, mengungkapkan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sakit.

"Beliau, Ustaz Slamat Maarif, sebenarnya sejak tadi malam ada di sini (Semarang), tapi karena beliau sakit, jadi enggak bisa hadir," kata Michdan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, Senin 18 Februari 2019.

Slamet, katanya sedang flu berat dan tensi darahnya yang cukup tinggi. Tim pengacara pun meminta kepada penyidik polisi untuk menjadwalkan ulang terhadap kliennya.

"Beliau sakit karena memang jadwalnya padat sekali. Beliau alami flu berat satu minggu ini. Tekanan darah tinggi sampai 180," katanya.

Ratusan orang simpatisan organisasi Islam sejak pagi menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Jawa Tengah. Massa yang mengklaim datang dari berbagai daerah di Indonesia itu tampak membentangkan sejumlah spanduk, poster, dan menenteng bendera tauhid. Mereka juga berorasi secara bergantian dengan mobil bak terbuka.

Kehadiran ratusan orang itu untuk mengawal Slamet Maarif yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pemilu. Pada pekan lalu, Slamet juga tak menghadiri pemeriksaan polisi dan meminta dijadwalkan ulang.

Slamet disangka melanggar kampane saat berorasi pada kegiatan Tablig Akbar 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Catat, Pakai GPS Saat Berkendara Bisa Didenda Rp 750 Ribu

Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.
[Pengendara sepeda motor mengoperasikan gawainya saat berkendara di Jakarta, Jumat (8/2). Polisi akan melakukan tindakan hukum berupa tilang kepada pengendara yang menggunakan GPS saat berkendara. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)]

sukabumiNews, JAKARTA – Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, larangan penggunaan GPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sudah diatur di pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/2/2019).

Saat ini, kata Herman, penindakan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan. Namun ke depan penindakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik menggunakan kamera CCTV.

"Saat ini masih oleh petugas baik yang berjaga atau yang berpatroli, tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang," ujar Herman.

Herman mengungkapkan pemakaian GPS saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Meski demikian, Herman mengaku penggunaan GPS tetap diperbolehkan, asal tidak digunakan saat pengemudi tengah berkendara.

"Jika dia mengoperasikan GPS di ponselnya atau yang ditempelkan dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan, itu boleh. Yang jelas ditindak adalah yang mengoperasikannya saat jalan apalagi di jalur cepat, karena pasti akan mengganggu konsentrasi," kata dia.

Dengan aturan ini, Herman mengharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan fatal akibat pengemudi kehilangan konsentrasi ketika mengendarai kendaraannya.

"Karena aturan ini sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku pengemudi yang konsentrasinya terganggu karena menjalankan dua aktivitas," ujar Herman menambahkan.

Putusan MK

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan komunitas Toyota Soluna terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara pada 30 Januari 2019 lalu.

Dalam pertimbangannya, MK beralasan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar, meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, menurut MK penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Hal ini yang menjadi acuan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menerapkan aturan larangan penggunaan GPS dalam berkendara.

Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

"Ditambah juga putusan MK tersebut yang menolak peninjauan undang-undang itu, karena memang aturan ini orientasinya pada keselamatan," kata Herman.

Sumber: Liputan6

Saturday, February 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mahfud MD Sebut Indonesia Merdeka Juga Peran Pers

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, yang jatuh hari ini, Sabtu 9 Februari 2019. Pers pun dinilai sudah memiliki peran penting sejak saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan Belanda.
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, yang jatuh hari ini, Sabtu 9 Februari 2019. Pers pun dinilai sudah memiliki peran penting sejak saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan Belanda.

"Indonesia dulu merdeka, Karena peran pers. Kepahlawaan kita, dibangun oleh pers dan kemanjuan kita dibangun oleh pers juga," ungkap Mahfud, usai menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan di Medan, Sabtu siang, 9 Febuari 2019.

Namun Mahfud menilai, keberadaannya pers saat ini terusik dengan keberadaan media sosial dengan kondisi era digital. Untuk itu, media masa harus mampu mengimbanginya.

"Ada gugatan, media dicampurkan media sosial tidak bertuan. Kemudian, dunia pers terancam jati dirinya. Karena, berita hoaks banyak mewarnai," tuturnya.

Kemudian, ia mengatakan media konvensional terdesak dan harus pintar-pintar menjaga jati dirinya. Selanjutnya, berperan untuk tetap berbakti kepada bangsa dan negara.

"Ini lah semua Anda (jurnalis) memberikan sumbangan kepada kemerdekaan Republik Indonesia," ucapnya, dikutip dari VIVA.co.id.
Redaksi sukabumiNews

Jokowi Tegaskan Media Arus Utama Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo gembira publik lebih percaya kepada media arus utama dari pada menyerap informasi di media sosial. Fakta tersebut pun ditegaskannya berdasarkan sejumlah penelitian dan survei yang dilakukan berbagai lembaga internasional

"Sejalan dengan ekspansi jaringan internet, perkembangan media sosial melompat lebih tinggi. Pengguna internet di Indonesia saat ini sudah 143,6 juta pengguna, itu 54,68 persen dari total populasi. 87,13 persen mengakses layanan media sosial," kata Jokowi di puncak acara Hari Pers Nasional di Grand City Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari VIVA pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Namun demikian kata dia, kepercayaan publik terhadap media arus utama tidak menurun. Jokowi lantas mengutip hasil penelitian Edelman Trust Barometer tahun 2018.

"Media konvensional atau media arus utama ternyata tetap lebih dipercaya dibandingkan dengan media sosial. Mari kita lihat angka-angka (hasil penelitian)-nya," ujar Jokowi.

Jokowi menjabarkan, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dibanding 45 persen untuk media sosial,  kemudian pada 2017, 58 persen dan 42 persen. Sementara itu di 2018, tingkat kepercayaan terhadap media arus utama sebesar 63 persen dibanding 40 persen untuk media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian Edelman Trust Barometer itu terlihat, kata Jokowi, dari tahun ke tahun masyarakat makin tidak percaya pada informasi yang tersebar di media sosial.

"Dan saya sungguh sangat bergembira dengan situasi ini. Sangat bergembira. Dan saya ucapkan selamat kepada insan pers dan media-media atas kepercayaan masyarakat," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, di era digital yang diikuti perkembangan media sosial, setiap orang bisa memposisikan diri laiknya jurnalis, bahkan seperti pemimpin redaksi dan pengelola media. Namun, ada yang justru menyalahgunakan itu dengan menciptakan informasi bohong yang menimbulkan kegaduhan dan pesimisme.

"Di tengah kondisi seperti ini, media arus utama justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Dibutuhkan untuk menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi," kata Jokowi.

Seperti diketahui, dalam acara HPN 2019, sejumlah menteri dan kepala daerah se-Indonesia hadir. Pimpinan hampir seluruh media arus utama juga mengikuti acara tahunan itu.

Sejumlah penghargaan diberikan. Di antaranya penghargaan digital yang diserahkan kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Gubernur Jatim Soekarwo. Jokowi sendiri dianugerahi penghargaan sebagai tokoh peduli kemerdekaan pers.
Redaksi sukabumiNews

Harga Pertamax Turun Jadi Rp9.850 Per Liter

sukabumiNews, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp10.200 menjadi Rp9.850 per liter. Penurunan harga ini akan berlaku mulai Minggu (10/2) pukul 00.00 WIB.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid mengatakan kebijakan ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain itu, lanjutnya, penurunan harga ini dilakukan setelah Pertamina memperhatikan daya beli masyarakat. Dia menjelaskan sesuai ketentuan pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

"Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM," kata Mas'ud Khamid dalam keterangan resmi yang dikutip dari situs Pertamina, Sabtu (9/2).

Lebih lanjut Mas'ud menjelaskan penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina. Untuk wilayah Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi Pertamax Turbo turun dari Rp12.000 menjadi Rp11.200 per liter, Dexlite turun dari Rp10.300 menjadi Rp10.200 per liter, Dex turun dari Rp11.750 menjadi Rp11.700 per liter.

Pertamina hanya tidak mengubah harga Pertalite, tetap di angka Rp7.650 per liter.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali.

Semua harga BBM ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur harga BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebesar minimal 5% dan maksimal 10% dari harga dasar.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan produk Pertamina. Sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

Sumber: CNN Indonesia
close
close