Breaking
loading...
Showing posts with label nasional. Show all posts
Showing posts with label nasional. Show all posts

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 690 Ribu Rumah akan Teraliri Jaringan Gas

sukabumiNews, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Rencananya, pada tahun 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, usulan dana APBN tersebut naik dari anggaran tahun ini. "Usulan ini naik 4 kali lipat dari pagu jargas tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 799,96 miliar. Dengan tambahan ini total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas di 2020," kata Agung dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (22/6).

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2019 ini Pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020 maka total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Pembangunan jargas, imbuh Agung, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami asumsikan satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT)," jelas Agung.

Agung menguraikan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik. "Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG," tandas Agung


Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, June 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2019, Belum Ada Saksi Mampu Buktikan Kecurangan yang Dituduhkan

sukabumiNews, JAKARTA – Salah satu tim pengacara O1 (Jokowi-Ma’ruf), Christina Aryani menilai, materi persidangan di Mahkamah Konstitusi, belum ada saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi yang mampu membuktikan kecurangan yang selama ini dituduhkan.

"Belum ada yang wow sih ya. Menurut saya yang wow, saksi yang tahanan kota, bisa datang memberikan kesaksian ke MK. Itu gimana ya, agak nekat ya menurut saya," katanya usai mengikuti sidang kelima gugatan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (21/6/2019).

Tim hukum TKN, Christina Ariyani mengikuti sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Christina merupakan kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berada di tengah-tengah barisan nama besar, seperti Yusril Ihza Mahendra, Luhut Pangaribuan, dan Arsul Sani.

"Kalau saya kan' memang dari awal terlibat di direktorat hukum dan advokasi, saya perwakilan dari Partai Golkar," jelas Christina.

Christina menjelaskan, menjadi bagian tim hukum Jokowi-Ma'ruf, karena tugas dari Partai Golkar.

"Ini kan' komposisinya ada perwakilan dari partai lalu dari luar ada juga yang membantu kayak Pak Yusril, Pak Luhut itu kan' mereka lawyer praktisi yang ikut membantu karena kepedulian kepada 01," tutur Christina.

Selain sebagai Advokat, Christina Aryani juga merupakan caleg terpilih di pileg 2019. Dia maju dari dapil DKI II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar negeri.

Ia tak ingin berkomentar banyak terkait keterpilihannya sebagai anggota DPR. Christina memperoleh suara 26.159. "Iya, nanti Oktober (resminya)," pungkas Christina.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK: Saksi Berstatus Tahanan Kota, Bukan Urusan Kuasa Hukum BPN

Sidang gugatan Pilpres 2019 di MK.  
Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

sukabumiNews, JAKARTA – Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

Menurutnya, Rahmadsyah Sitompu dengan sendirinya menawarkan diri menjadi saksi dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dan pihaknya tak tahu menahu terkait statusnya tersebut.

Namun demikian, Nasrullah berharap Rahmadsyah tak ditahan karena memberikan kesaksian untuk paslon 02.

"Ah, itu urusan dia. Dia menawarkan diri jadi saksi. Tapi seharusnya itulah jangan ada ancaman-ancaman seperti itu. Bahwa karena dia datang Jakarta memberikan kesaksian, begitu pulang langsung ditahan. Itu kita akan lihat netralitas aparatur negara," kata Nasrullah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari kabar24.bisnis.com, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya, lanjut Nasrullah, telah melakukan profiling terhadap saksi yang dihadirkan, namun hanya sebatas menggali apakah saksi dapat memberikan keterangan terkait yang diketahuinya atau tidak.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak tahu kalau saksinya berstatus tahanan kota.

"Kalau kita tahu, kita nggak akan menempatkan dia pada posisi terjepit. Itu baru kita tahu di persidangan ini," kata Nasrullah.

"Kami nggak tanya apakah kamu pernah jadi tersangka, emang sampai kepikir kaya gitu?" lanjutnya.

Rahmadsyah Sitompul telah bersaksi untuk pasangan Prabowo-Sandiaga pada sidang Rabu (19/6/2019). Dia adalah terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia juga ternyata menyandang status tahanan kota di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Status Rahmadsyah sebagai tahanan kota diketahui ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menanyakan apakah Rahmadsyah dalam kondisi takut untuk memberikan kesaksian.

"Sedikit, karena hari ini saya terdakwa kasus pelanggaran UU ITE, membongkar kecurangan pemilu," kata Rahmadsyah di sidang sengketa pilpres.

Setelah Rahmadsyah mengungkap statusnya, kuasa hukum pihak terkait yakni Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Teguh Samudra melakukan konfirmasi. Teguh menanyakan apakah kehadiran Rahmadsyah sudah mendapatkan izin dari pengadilan setempat atau belum.

Rahmadsyah mengatakan, dia hanya memberikan surat pemberitahuan kepada kejaksaan. Selain itu, pemberitahuan itu juga tidak berisi soal posisinya sebagai saksi. []

Wednesday, June 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK, Yusril Tidak Mau Bertanya Saat Said Didu Jadi Saksi

sukabumiNews, JAKARTA – Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat dihadirkan sebagai saksi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019  di Mahkamah Konstitusi.

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra (kanan) selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
"Kalau saya bertanya jawabannya pendapat, sementara Mas Said Didu ini hadir sebagai saksi. Saya memutuskan tidak bertanya," kata Yusril saat diberi kesempatan bertanya oleh majelis hakim konstitusi saat sidang PHPU Pilpres  2019 di MK Jakarta, Rabu malam.

Saat pihak Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan Said Didu sebagai saksi, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkannya posisinya sebagai saksi, bukan ahli, sehingga hanya menerangkan pengalaman bukan pendapat.

Dalam kesaksiannya ini, Said Didu menceritakan tentang pejabat anak perusahaan BUMN yang mundur ketika maju dalam jabatan publik, yakni Dirut PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan PT Semen Gresik ketika mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat.

"Ada pengalaman saya (waktu) Dirut Semen Padang dan saya sendiri menangani, mohon maaf saat itu dicalonkan partai yang berkuasa, tapi saya tegas (bicara) dilarang UU maka anda harus mundur," kata Said Didu.

Dalam kesaksiannya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini memaparkan tiga kelompok pejabat BUMN dengan merujuk kewajiban melapor LHKPN ke KPK.

"Direksi, dewan pengawas dan komisaris serta direksi anak perusahaan BUMN dianggap juga dimasukkan dalam kelompok pejabat BUMN. Sehingga, mulai 2006 seluruh pejabat BUMN yang tiga kelompok tadi berkewajiban melaporkan LHKPN. Itu mulai pejabat BUMN terdiri dari tiga kelompok komisaris, dewan pengawas dan direksi BUMN; komisaris dewan pengawas anak perusahaan BUMN dan pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN. Itu praktik hukum LHKPN," jelas Said Didu.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan Said Didu sebagai saksi untuk membantah jawaban Tim Kuasa Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyatakan Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN karena posisinya sebagai Dewan Pengawas Syariah.


Pewarta: ANTARA
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Sidang Gugatan Pilpres Bahas Jalanan Belum Diaspal di Boyolali

sukabumiNews, JAKARTA - Sidang gugatan Pilpres 2019 tak hanya melulu membahas soal kecurangan pemilu. Sidang juga sempat membahas jalan yang belum diaspal di Boyolali, Jawa Tengah.

Masalah jalan aspal itu bermula ketika saksi tim Prabowo-Sandi, Beti Kristiyana, membahas soal jarak tempuh dari daerah tinggalnya ke Kecamatan Juwangi. Beti mengatakan jarak tempuhnya ke Kecamatan Juwangi sejauh 3 jam.
Sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. (Antara Foto)
Namun hal itu membuat hakim Suhartoyo bertanya. Suhartoyo pun sudah melihat dari Google Maps. Di aplikasi itu, jarak dari tempat tinggal Beti di Kecamatan Teras ke Kecamatan Juwangi hanya 90 menit.

"Saya juga buka Google Maps, jarak Juwangi ke tempatmu itu 50 km, 1 jam 30 menit kalau tidak lewat tol, kok bisa 3 jam?" tanya Suhartoyo dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Karena medannya sangat sulit berat Pak Hakim," jawab Betti.

"Hari gini masih ada medan sulit di Boyolali?" tanya Suhartoyo lagi.

"Iya Pak," jawab Beti.

"Tapi jalan aspal semua?" kata Suhartoyo.

"Tidak ada aspal," ucap Beti.

Suhartoyo pun mengumbar canda ke persidangan.

"Ini kalau ada permohonan para pihak checking the spot ini hakim bisa ke sana nih," ucap Suhartoyo disambut tawa para pihak berperkara. [dtk]

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close