Breaking
loading...
Showing posts with label nasional. Show all posts
Showing posts with label nasional. Show all posts

Tuesday, August 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

JPU Sebut Terdakwa Kerusuhan 22 Mei Dijanjikan Uang Rp50 Ribu

sidang kasus kerusuhan 21-22 Mei
Suasana sidang perdana kasus kerusuhan 21-22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (13/8/2019) (ANTARA/Shofi Ayudiana)  
sukabumiNews, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaaannya pada persidangan perdana kasus kerusuhan 22 Mei mengungkapkan bahwa beberapa terdakwa dijanjikan uang senilai Rp50 ribu untuk melakukan penyerangan terhadap Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bahwa terdakwa Ardiansyah mendapat perintah dari Rusdi Munir dan Habib Muhammad Abdurrohman untuk melakukan penyerangan terhadap Kantor Bawaslu karena tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, dan terdakwa Ardiansyah akan mendapatkan uang Rp50 ribu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anggia Yusran saat sidang perdana kasus kerusuhan 22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa.

Selain Ardiansyah, terdakwa atas nama Dian Masyhur juga sempat dijanjikan akan diberi uang Rp50 ribu untuk ikut demo di depan Kantor Bawaslu.

Sementara itu, sembilan terdakwa lainnya hanya ikut-ikutan melakukan demonstrasi di depan kantor Bawaslu meskipun tidak dijanjikan uang.

Sebelum sampai di Bawaslu, para terdakwa sempat melihat kerumunan massa yang sedang melakukan kerusuhan di jalan layangSlipi Jaya Petamburan, Jakarta Barat, kemudian ikut serta merusuh dengan melemparkan batu dan pembakaran.

"Para terdakwa melemparkan batu, petasan, kayu, ada yang membakar ban, serta merusak pos polisi di Slipi. Juga mengucapkan kata umpatan yang ditujukkan ke polisi," ujar JPU.

Aparat kepolisian sempat memberikan himbauan agar massa membubarkan diri, namun kerumunan malah melakukan provokasi dan bentrok dengan polisi sehingga polisi pun melemparkan gas air mata.

Menurut Jaksa, aksi di sepanjang Jalan Petamburan, Jakarta Barat, terjadi mulai pukul 01.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Para terdakwa dijerat pasal berlapis. Dalam dakwan kesatu diancam Pasal 187 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua, Pasal 214 ayat (1) KUHP, ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHP, keempat, Pasal 211 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kelima, Pasal 358 ke-1 KUHP, keenam, Pasal 212 juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketujuh, Pasal 216 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedelapan, Pasal 218 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang terhadap 84 tersangka kasus kerusuhan 22 Mei 2019 pada Selasa. Sidang perdana ini dibagi ke dalam beberapa sidang di beberapa ruangan berbeda, dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa.

Majelis hakim PN Jakarta Barat membagi perkara menjadi 21 perkara, salah satunya dengan nomor perkara 1284/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt

Perkara tersebut melibatkan 11 terdakwa. Mereka adalah Ardiansyah, Alfi Syukra, Dian Masyhur, Dimas Aditya, Wahyudin, Ahmad Irfan, Nur Fauzi Sambudi, Said Zulsultan, Rahmat Alwi, Arfal Maulana, dan Zamahsari.


Pewarta: ANTARA
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, August 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gerindra Tawarkan Konsep ke Jokowi untuk Penuhi Janji Kampanye

jokowi-prabowo
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). (FOTO: dok. Suara.com)  
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan partai yang diketuai Prabowo Subianto sudah menawarkan konsep membangun negara secara lisan kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Tetapi Sufmi belum tahu apakah konsep tersebut akan diterima atau tidak. Hingga saat ini Gerindra masih menunggu keputusan tersebut.

Dasco menjelaskan, jika konsep tersebut diterima maka itu akan dijadikan upaya Gerindra untuk memenuhi janji-janji kampanye semasa Pemilu 2019.

"Kalau kosnep itu kemudian diterima ya ini kan ada target maksimal, ada target minimal. Supaya kita juga janji-janji kampanye kita bisa direalisasikan kepada pendukung kita. Pendukung kita ada sekitar 45 persen kira-kira begitu," kata Dasco di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip suara.com, Jumat (9/8/2019).

Gerindra kata Dasco, mengaku siap untuk berkontribusi di dalam pemerintah apabila nantinya konsep yang ditawarkan dapat diterima.

Tetapi, jika pun konsep tidak diterima karena satu dua hal, maka Gerindra juga bersedia tetap di luar pemerintahan.

"Jadi sebenarnya setelah (pertemuan Prabowo-Jokowi) MRT itu kan memang disampaikan kalau memang pemerintah yang menginginkan kita untuk ikut bersama membangun bangsa, negara," katanya.

"Bahwa kemudian kita diperlukan untuk membantu ya kita punya beberapa konsep. Konsep yang kemudian diberikan kepada mereka ini baru secara lisan kemarin, konsep antara lain konsep ketahanan pangan dan lain-lain," kata Dasco.


Pewarta: AM
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, August 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soroti Hasil Ijtima Ulama IV, Jusuf Kalla: Masyarakat Tak Perlu Alergi dengan Kata Syariah

Jusup Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019). | Foto: ANTARA   
sukabumiNews, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak perlu alergi terhadap kata syariah. Karena terlihat identik dengan hal yang berbahaya, saat digadang-gadang di Ijtima Ulama IV.

"Jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya, shalat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i, mengajar juga syariah, semua syariah. Jadi jangan merasa syari'i itu tiba-tiba bahaya, tidak begitu," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

Menurut JK, bila menelisik dari Alquran, syariah sebenarnya merupakan hukum agama Islam untuk mengatur kehidupan umat Muslim kepada Allah SWT. Sehingga, menjalankan hukum syariah bukanlah sesuatu yang harus dipersulit, sama halnya dengan menerapkan ideologi Pancasila.

"Itu suatu hal yang sangat simpel. Jadi kalau melakukan syariah dan Pancasila, apa salahnya? Jangan terlalu itu dianggap masalah kalau ada orang yang ingin menjalankan syariah itu," ucap pria asal Makassar itu.

Lanjut JK, selain syariah ada pula akidah dan muamalah yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga kehidupan beragama umat Muslim dapat berjalan baik.

"Kemudian ada muamalah, pada dasarnya halal selama dia tidak haram. Itu syar'i semua. Saya berpakaian begini itu syar'i, selama menutup aurat. Bukan hanya yang pakai jilbab yang syar'i," ujarnya.

Menanggapi hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya ingin mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi, Wapres mengatakan pertemuan tersebut tidak mewakili pendapat ulama secara keseluruhan.

"Ulama kita banyak. Tentu tidak bisa mengatasnamakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, itu tentu hanya ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," ucapnya. []

Lihat VIDEO: Ijtima' Ulama IV menyatakan dalam salah satu butir kesepakatannya, bahwa Khilafah merupakan ajaran Islam, dan kewajiban yang harus ditegakkan.


Pewarta: DM.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

PLN Bakal Potong Gaji, Serikat Pekerja: Direksi Oke, Pegawai Jangan

PT PLN Perseso
Gambar Ilustrasi* 
sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jumadi, tidak setuju jika perusahaan memotong gaji pegawai level Bawah untuk kompensasi listrik padam massal beberapa hari lalu.

Menurutnya, yang pantas dapat pemotongan gaji itu adalah pegawai yang memiliki jabatan struktural seperti Direksi hingga Vice President.

"Jadi terkait rencana pemotongan gaji pada prinsipnya kalau yang dipotong pejabat bertanggung jawab saya kira oke-oke saja, tapi bukan pegawai biasa lho," kata Jumadi seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/8/2019).

Jumadi menuturkan, gaji yang dipotong tersebut berupa tunjangan jabatan, sehingga besaran tunjangan yang didapat pegawai fungsional dengan level direksi sangat berbeda jauh.

"Namanya jadi kalau pegawai fungsional pegawainya kecil banget, nah kalau struktural yang punya jabatan itu bisa 5 kali lipat," tutur dia.

"Saya kira kalau pejabat yang dipotong, kan pada umumnya dia yang bertanggung jawab pejabat struktural yang tak bisa mengurus perusahaan dengan baik yah, saya kira wajar kalau mereka dipotong," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.

Biaya kompensasi senilai Rp 800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan PLN.

Djoko mengatakan PT PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.[]

LIHAT VIDEO: Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pertanyakan Penyebab Gangguan Listrik Massal di Sejumlah Daerah di Pulau Jawa






Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, August 5, 2019

Redaksi3

Ketua Koni Kabupaten Sukabumi Lepas Atlit Sepakbola Putri Asal Cikembar guna Mengikuti Kejuaraan AFF di Thailand

sukabumiNews, CISAAT - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kab. Sukabumi Sirodjudin, SE. bersama Sekjen Ahmad Fakhrizal S.IP., dan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Pay Agustian dan Askab Sukabumi yang di wakili oleh M. Agus sekretaris Askab melepas atlit Sepakbola Wanita asal Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Ria Ristiani guna mengikuti Kejuaraan Asean Football Federation (AFF) di Thailand.

atlit sepakbola putri sukabumi
Atlit sepakbola putri Ria Ristiani (mengenakan kaos hijau, tengah) saat sebelum dilepas oleh ketua Koni Kab. Sukabumi, Sirojudin (ketiga dari kiri) berfoto bersama sekjen Koni Ahmad Fakhrizal (ketiga dari kanan) dan pengurus Koni Kab. Sukabumi Sekjen Askab Sukabumi M. Agus.*  
"Hari ini kita melepas salah satu atlit sepak bola putri daerah yang akan memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk berlaga di ajang kejuaraan AFF di Negara Thailand 2019," ujar Ketua Koni Kabupaten Sukabumi Sirodjudin SE kepada sukabumiNews di kantornya, Jln. Gelanggang Olahraga Cisaat, Ahad (4/8/19)..

Sirodjudin mengaku, ia merasa bangga lantaran ada putri terbaik asal Kp. Sukamantri Rt.05/08 Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mempunyai prestasi sangat Gemilang di Cabang Olahraga Sepakbola Putri.

KONI Kabupaten Sukabumi berharap akan lahir Ria Ristiani lainnya yang akan membawa nama baik Kabupaten Sukabumi sekaligus mengharumkan Negara Indonesia di kancah internasional.

Perlu diketahui, Ria Ristiani bergabung di Ladies Football Club (LFC) dengan karir sebagai berikut; Timnas piala AFF 2018 Senior, Timnas Asian Games 2018 Senior, dan Piala AFF 2019 senior Thailand.


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, August 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Undang Pengurus PBB ke Istana, Yusril: Enggak Bicara Kabinet

yusril
Yusril Ihza Mahendra bersama puluhan kader PBB bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. | FOTO: detikcom*  
sukabumiNews, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2019). pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk awak media.

Yusril mengatakan, ia datang bersama 45 orang DPP PBB dan DPW PBB. Salah satu tujuan pertemuan tersebut kata dia, adalah silaturahim usai Pemilu 2019.

Dalam pertemuan itu, Jokowi kata Yusril, sempat menyampaikan terima kasih atas dukungan PBB di Pilpres, termasuk saat sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK. Diketahui, Yusril merupakan Ketua Kuasa Hukum Jokowi saat sidang sengketa Pilpres.

"Pak Jokowi mengatakan terima kasih kepada PBB yang sudah membantu beliau dan juga keaktifan dari kami semua dalam sidang di MK. Alhamdulillah berjalan dengan baik," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).


BACA Juga:
Yusril Resmi Jadi Kuasa Hukum Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019

Saat disinggung terkait pembahasan kursi kabinet, Yusril membantahnya. Menurutnya pertemuan sore tadi dengan kepala negara murni silaturahmi.

"Kami enggak bicara mengenai kabinet. Jadi betul-betul ini merupakan sebuah pertemuan silaturahmi saja," kata dia.

Yusril menegaskan partainya akan tetap membantu sepenuh hati kepemimpinan Jokowi lima tahun kedepan.

Kendati demikian, ia mengaku berat hati untuk menyodorkan nama-nama kadernya untuk menduduki jabatan, meski banyak kader PBB yang pantas untuk bergabung di Pemerintahan.

"Lebih baik bersifat pasif saja, terserah kepada presiden. Jadi presiden akan memilih siapa akan menunjuk siapa, ya sudah. Kita tahu di PBB ini ada banyak tokoh-tokoh yang sangat pantas untuk masuk pemerintahan, untuk kabinet maupun jabatan-jabatan yang lain," tandasnya.

BACA Juga:
Jokowi Undang Pengurus PBB ke Istana, Yusril: Enggak Bicara Kabinet


Pewarta: Suaracom
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close