Breaking
Showing posts with label mahasiswa. Show all posts
Showing posts with label mahasiswa. Show all posts

Monday, September 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Liga Mahasiswa Gelar Aksi Demo Kritisi Kinerja DPRD Kota Sukabumi

Demo Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi
sukabumiNews, CIKOLE – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi (LPMS) menggelar aksi demo di halaman depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Cikole, Senin (02/09/2019).

Aksi Demo oleh sekumpulan mahasiwa dari GMNI, PB HIMASI, IMM Sukabumi, PMII ini dilakukan guna mengkritisi kinerja DRPD Kota Sukabumi yang dianggap masih belum maksimal.

Dalam orasinya, mahasiswa menyeru agar kinerja DPRD Kota Sukabumi dievaluasi dan posisi jabatan yang saat ini diemban jangan dijadikan alat komersil untuk kepentingan golongan dan partainya sendiri.

"Mereka wakil rakyat, wakil suara warga Kota Sukabumi. Jangan menjadi penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat," ungkap salahsatu mahasiswa yang tampak bersemangat dan lantang dalam berorasi.

Pantauan sukabumiNews di lapangan, 3 anggota DPRD Kota Sukabumi yakni Momi Soraya selaku ketua, dan wakil ketua DPRD Kota Sukabumi Zona Arizona beserta anggota lainnya, Bah Gagan menemui langsung para peserta aksi.

Mereka melakukan tatap muka dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Kepada para Mahasiswa, Momi Soraya, Jona Arizona dan Bah Gagan berjanji akan mengakomodir semua harapan teman-teman Mahasiswa, khususnya masalah uji materi perda yang harus berpihak kepada rakyat. Dia juga menegaskan, jabatannya saat ini sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melainkan akan diabdikan sepenuhnya untuk warga Kota Sukabumi.

"Isyaallah, mewakili DPRD Kota Sukabumi, Saya bersama ketua sementara, Ibu Momi akan mengakomodir semua harapan teman-teman Mahasiswa demi terciptanya kesejahteraan warga Kota Sukabumi. Kami semua membuka diri, siap menerima kritik dan saran dari semua pihak yang menginginkan kota ini lebih baik," ungkap Jona Arizona menjawab tuntutan Mahasiswa Kota Sukabumi.

Berikut tuntatan yang disampaikan para mahasiswa yang tergabung dalam Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi ini:

1. Jalankan tugas pokok dan fungsi legislatif yang berpihak kepada rakyat bukan untuk birokrat;
2. Revisi perda-perda yang tidak pro rakyat;
3. Libatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa dalam penyusunan tata tertib DPRD Kota Sukabumi;
4. Masukan kode etik DPRD dalam tata tertib;
5. Jangan jadikan kursi wakil rakyat sebagai barang komersil;
6. Penentapan perda harus dikaji lebih dalam, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan para elite;
7. Kurangi anggaran perjalanan dinas.

Aksi berlangsung tertib dan aman. Meski demikian puluhan aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota tetap disiagakan guna mengantisipasi berbagi kemungkinan yang terjadi.


BACA Juga:
Usai Dilantik, Politisi PDIP Kota Sukabumi Akui Masih Banyak "PR" Belum Diselesaikan


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, August 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

BEM IAIN Lhokseumawe Kecam PT RPPI

Bem IAIN Lhoksemawe
sukabumiNews, LHOKSEUMAWE ACEH - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pasee Peduli Air (GEMPUR) menggelar aksi di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (15/8/2019). Mereka mendesak Pemerinta Aceh mencabut izin PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI).

Sebelumnya, para perserta aksi melakukan long march dari Masjid Islamic Centre menuju Tugu Rencong hingga memfokuskan diri di depan Taman Riyadah.

Koordinator aksi, Musliadi Salidan mengatakan, PT RPPI memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektare atau 98 persen dari total area yang diusulkan seluas 10.541 hektare. Sisanya, 157 Ha (1.5 persen) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak sesuai untuk pengembangan Hutan Tanaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK nomor 522.51/441/2012, PT. RPPI memperoleh IUPHHK dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

“Setelah kami lakukan investigasi selama ini terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Mane dan Krueng Pase," ujar Musliadi Salidan kepada sukabumiNews, saat aksi berlangsung, Kamis.

Musliadi mengatakan, area izin PT RPPI berada di kawasan Hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya kata dia, luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha, dengan rincian, DAS Krueng Mane 8.963 Ha dan Krueng Pase 8.325 Ha.

Sehingga dampak yang dialami dari akibat tumpang tindihnya keberadaan tersebut, terang dia yaitu mengganggu habitat satwa liar dan dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar daerah perlindungan satwa liar dalam area izin PT RPPI yang berdampak pada hilangnya sumber ekonomi warga dan hasil hutan non kayu, hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT. RPPI tersebut.

“Selain itu juga terjadinya bencana alam karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Utara, kawasan IUPHHK HTI PT RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Presiden Mahasiswa IAIN Lhokseumawe, Edy Muzammir mengatakan, pihaknya mendesak dan menolak segala kegiatan operasional PT RPPI di Aceh Utara, dan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut izin PT RPPI yang telah dikeluarkan di tahun 2011 (beserta perubahannya), karena terindikasi melanggar hukum, dan mengakibatkan banjir dan longsor.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut seluruh izin yang ada di kawasan hutan produktif di wilayah Aceh Utara khususnya dan Aceh secara keseluruhan pada umumnya,” tegas Edy Muzammir.

Edy Muzammir meminta kepada Pemerintah Aceh supaya lebih peka terhadap kepedulian masyarakat Aceh Utura khususnya dan Aceh pada umumnya. Pemerintah Aceh juga disarankan untuk meninjau dan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh izin yang ada di kawasan hutan produktif di wilayah Aceh Utara khususnya.

Aksi beralangsung yang dilakukan sekira pukul 10.30 WIB hungga seitar jam 12.00 WIB siang itu berlangsung tertib dan aman. Meski demikian, aksi mereka tetap mendapat pengawalan ketat dari sejumlah personel Kepolisian Polres Lhokseumawe.


Pewarta: Zoni Jamil
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, August 6, 2019

Redaksi3

LPMS Meminta DPRD Kabupaten Sukabumi Tuntaskan Soal TKA

Demo Mahasiswa LPM
Liga Persatua Mahasiswa Sukabumi saa menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (5/8/2019).*  
sukabumiNews, PALABUHANRATU – Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi (LPMS) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menuntaskan permasalahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menuntut keadilan bagi para pencari kerja pribumi di Kabupaten Sukabumi.

“Pada waktunya nanti, semua aspirasi warga yang primer dan realistis harus segera diperhatikan dan diprioritaskan penyelesaiannya,” ujar ketua PB Himasi, Eki kepada sukabumiNews usai menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (05/08/2019).

Eki meminta, Perda tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang masih memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) harus segera dibuat dan sangat penting. Dia menegaskan keberadaan TKA dapat mengancam SDM pribumi di masa depan.

"TKA itu tidak memihak. Belum lagi soal prosentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan masih jauh dari proporsional. Masih maraknya pergerakan oknum calo, juga harus diawasi maksimal. Ini pekerjaan yang harus mereka (eksekutif dan legislatif) selesaikan tanpa kompromi," tegas Ketua PB Himasi.

Aspirasi LPM Sukabumi tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD terpilih, Yudha Sukmanagara, Yuda yang baru saja dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi untuk masa periode 2019-2024 itu menanggapinya langsung dengan menggelar audiensi.

Dalam audensi bersama ketua DPRD terpilih Mahasiswa menegaskan, tidak ada kompromi terkait aspirasi warga terkait mengenai persoalan tersebut.

Usai melakukan audiensi Eki mengungkapkan, pertemuan dengan ketua DPRD terpilih hanya prolog untuk mengurai lebih dalam berbagai aspirasi warga. Namun demikian, Mahasiswa menganggap jawaban dari ketua DPRD masih jauh dari memuaskan. Audiensi pun akhirnya diisepakati untuk dijadwal ulang minggu depan.

“Nanti kita akan kupas tuntas kinerja anggota dewan yang gagal memenuhi aspirasi warga. Seperti aspirasi mengenai tenaga kerja pribumi dan asing. Harus ada Perda yang jelas mengatur keberpihakan kepada warga kita," tegas Eki.


Pewarta: Azis R
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 18, 2019

Redaksi3

PB HIMASI Desak DLH Tindak Tegas Perusahaan Pencemar Lingkungan

pb himasi
sukabumiNews, PELABUHANRATU - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (HIMASI) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi supaya menindak tegas perusahaan penyumbang pencemaran lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

Desakan dilakukan melalui aksi demo di depan kantor DLH Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajaway, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/07/2019) siang.

Dalam orasinya, Ketua Umum PB HIMASI Eki Rukmansyah menilai, DLH telah lalai dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi khususnya pencemaran lingkungan air sungai yang mendapat aliran limbah dari pabrik-pabrik sekelas perseroan terbatas (PT) yang menyebar di Kecamatan Cibadak dan Parungkuda.

Eki menyebut ada banyak titik lokasi yang rawan tercemar lingkungan, salah satunya di Kecamatan Cikembar. Selain banyak perusahaan besar seperti produsen AMDK, Kosmetik, Sepatu dan lainnya sambung Eki, saat ini di kecamatan Cikembar tengah dibangun kandang ayam skala besar. “Padahal pembangunan proyek ayam diketahui masih berstatus moratorium,” terang Eki Kepada sukabumiNews.

Ketua Umum PB HIMASI menduga , pembangunan tersebut tanpa melalui proses perizinan yang syah dan memanipulasi izin prinsip dari masyarakat setempat.

Dia juga mendesak agar DLH menindak tegas semua perusahaan pencemar lingkungan. “Kami sudah inventarisir data perusahaan tersebut, dan Kecamatan Cikembar hanya sample dari kelalaian DLH yang saat ini membutuhkan penangan serius," tuturnya.

"Kami menilai DLH sepertinya tidak serius dalam melaksanakan fungsi kerjanya. Di Cikembar, masih ada pembangunan proyek ayam padahal statusnya moratorium. Belum lagi masalah TPA Cikadu, semrawut dan tidak jelas!," pungkas Eki Rukmansyah.

Sementara tuntutan dalam aksi yang dilakukan PB HIMASI antara lain sebegai berikut:

1. DLH harus melakukan sidak ke semua perusahaan terkait penanganan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan air sungai.

2. DLH harus segera menindak pabrik-pabrik yg menyalahi mekanisme hukum.

3. DLH secepatnya memberikan sanksi tegas kepada oknum DLH yang terlibat dalam pembangunan TPA Cikadu sekitar 15 Hektar.

Menyikapi aksi demo PB HIMASI yang menilai DLH tidak serius dalam menangani perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Sukabumi, Budi Setiadi mengaku, selama ini pihak DLH sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi.

Bila ada perusahaan yang nakal, jelas dia, pihak DLH pasti akan menindak tegas dan melakukan proses analisis melalui aturan yang ada. "Kami sudah tindak beberapa perusahaan yang melanggar dan terus dilakukan pembinaan. Untuk TPA Cikadu, itu sudah ada izin nya. Bila ada data pelanggaran lain, DLH siap menindak tegas sesuai aturan," tegas Budi Setiadi menjawab konfirmasi sukabumiNews di tempat terpisah.

Aksi berlangsung tertib dan aman. Kendati demikian, puluhan Aparat kepolisian dari Polres Sukabumi diterjunkan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.


Pewarta : Azis. R
Editor : Agus. S
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

PB Himasi Ontrog Kejari Cibadak Pertanyakan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyalahgunaan BPNT

sukabumiNews, CIBADAK - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (HIMASI) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Jum'at (28/6/2019). Mereka mendatangi kantor Kejari yang beralamat di Jln. Karangtengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu untuk meminta kejelasan terkait penyelesaian kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

PB HIMASI berunjuk rasa di luar pagar kantor Kejari Cibadak Sukabumi, Jum'at (28/6). FOTO: dok. Azis R./ sukabumiNews
“Kami menuntut agar Kejaksaan Negeri Kabu Sukabumi segera menyelesaikan kasus BPNT, karena kami rasa Kejari terkesan lamban dalam menyelesaian kasus ini,” ujar Ketua Umum PB Himasi, Eki Rukmansyah kepada Wartawan saat aksi berlangsung di luar pagar halaman kantor Kejari.

PB Himasi juga mempertanyakan status dari dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan.

“Apabila pihak kejaksaan tidak mampu untuk menyelesaikan kasus BPNT ini kami menuntut Kepala Kejari Kabu Sukabumi untuk mundur dari Jabatannya," pinta Eki.

Lebih lanjut Eki menegaskan, Himasi ingin diberi kejelasan sampai sejauh mana kasus ini sudah ditindak lanjuti, lantaran menurunya kasus ini sudah empat kali ditanyakan Himasi. Namun, tutur Eki,  pihak Kejari masih belum bisa menjawab dan memastikan sampai kapan kasus ini akan di usut dan dituntaskan.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara para pengunjuk rasa dengan puluhan aparat yang berjaga-jaga di balik pagar bagian dalam halaman Kantor Kejari Cibadak. Namun suasana itu segera mereda saat perwakilan dari Kejari yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus (Pidus) Iriyanto Marpaung bersedia untuk melakukan dialog dengan para mahasiswa.

Meski begitu, Eki merasa tidak puas lantaran pihak Kejarai tidak menjelaskan secara gamblang sampai mana Kasus BPNT yang ditanganinya. Bhkan kata Eki, Kejari malah melempar bola panas ke Instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempertanyakan Jumlah kerugian Negara. “Dan itu sangatlah tidak wajar, itu lempar bola sembunyi tangan," kata Eki, kesal.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidus) Iriyanto Marpaung mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan tahapan-tahapan dari penyidikan. “Ini kan sudah kita buat, di situ ada audi investigasi terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara karena kita tidak bisa memastikan kalau tidak dihitung. Sementara kita itu kan bukan ahlinya menghitung,” dalihnya.

"Adik-adik mahasiswa ini sepertinya tidak mengerti, seolah-olah pihak Kejari yang memacetkan kasus ini, padahal tidak, karena ada terkait Institusi yang lain yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tidak bisa memaksa untuk segera memeriksanya, dengan pertimbangan karena mereka juga harus memeriksa se-Jawa Barat. Kita tunggu undangan dari mereka lalu kita ekspos,” papar Iriyanto.

Kendati demikian, Iriyanto mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan melayangkan surat ke BPKP. Namun, jelas Iriyanto mereka menginginkan agar kita melayangkan satu surat kepada Kememsos.

“Akan tetapi kita tidak paham surat apa yang mereka maksud, dan Kejari saat ini sudah mengantongi dua tersangka yang satu berinisial (N) dan (Y), tanpa adanya besaran jumlah kerugian Negara,” tuturnya.

Oleh karena itu Kejari meminta kepada PB Himasi untuk bersabar sembari menunggu Surat Jumlah Kerugian Negara dari BPKP, tanpa Kedua Tersangka ini bisa bebas dari Pengadilan.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kopri PMII Kota Bandung Gelar Kegiatan Bertajuk 'Merawat Kembali Nilai-Nilai Nasionisme Pasca Pemilu'

sukabumiNews, BANDUNG – Kops Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Kota Bandung mengadakan kegiatan berupa dialog kebangsaan di aula gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung, Jl. H. Kurdi 1 No.104, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Kegiatan yang bertajuk Merawat Kembali Nilai-Nilai Nasionisme Pasca Pemilu dan dihadiri oleh peserta lintas organisasi se-Kota Bandung ini dilaksanakan dalam rangka halal bihalal pasca Idul Fitri dan pemilu 2019.

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Yosep Yusdiana selaku aktifis Jawa Barat dan Majelis Pembina Daerah (Mabinda), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) jawa barat, Bawaslu Jabar yang diwakili oleh Iji Jaelani (staf), dan Hendra Guntara selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bandung.

“Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya rekonsiliasi sosial di masyarakat. Kerena pemilu merupakan mandat konstitusi yang menjadi bagian dari kita smua, maka jangan sampai demokrasi dan Pemilu menjadi antagonis, kontra produktif,” ujar Ketua Pelaksana Kegiatan, Nurfauzy Abdillah kepada sukabumiNews, Jum’at (21/6/2019).

Oleh karenanya, menurut Nurfauzy, pemuda harus mampu menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik. “Masyarakat harus diarahkan untuk berfikir rasional dalam memaknai paham berbangsa dan bernegara pada konteks demokrasi yang beradab," tuturnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari PMKRI, Alam Jabar, Jaringan Perempuan Membangun Negeri dan wartawan ini dibuka langsung oleh Ketua Kopri Kota Bandung,  Ajeng Sylva.

Dalam sambutannya Ajeng mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Kopri Kota Bandung untuk meredam konflik di masyarakat. Ajeng menghimbau kepada pemuda maupun masyarakat untuk tidak terjebak pada isu-isu hoaks dan mudah terprovokasi.

Kegiatan dialog kebangsaan ini berlangsung selama 4 jam dari mulai pukul 14.30 Wib sampai 18.30 Wib.


Pewarta: Novi Gumilar/DN
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close