Breaking
loading...
Showing posts with label caleg. Show all posts
Showing posts with label caleg. Show all posts

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bagikan Uang di Masa Tenang, Caleg Partai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Salah satu meme tolak politik uang yang disebar Bawaslu Sulsel jelang hari pencoblosan Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang. (Foto: dok. Istimewa)
Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu

sukabumiNews, POLEWALI – Calon anggota Legislatif  atau Caleg Partai Golkar berinisial HSL membagikan uang kepada rakyat di Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar pada masa tenang kampanye. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa tenang kampanye berlangsung 14-16 April 2019.

HSL akan maju menjadi anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan atau dapil Sulbar 2. Dia tertangkap tangan oleh petugas TPS saat sedang membagi-bagikan uang Rp 200.000 kepada warga di salah satu rumah warga di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (15/4/2019).

Pembagian uang oleh HSL yang juga Ketua DPRD Polewali Mandar periode 2004-2009 ini diduga terkait pencalonan dirinya kembali sebagai caleg DPRD Sulbar.

Koordinator Wilayah Panwascam Campalagian, Usman, membenarkan adanya laporan petugas TPS yang memergoki salah satu caleg DPRD provinsi dari Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi dapil Sulbar 2.

Temuan oleh Pengawas TPS ini kemudian di laporkan dan ditindak lanjuti oleh Panwascam Campalagian.

"Kebetulan rumah yang didatangi oknum caleg yang bersangkutan, merupakan keluarga salah satu Pengawas TPS yang memergoki HSL," kata Usman.

Usman mengatakan, upaya pembagian uang ini dilakukan langsung oknum caleg tersebut di rumah salah satu warga. Saat sedang membagikan uang, salah satu pengawas TPS datang dan langsung mengambil foto dan rekaman video.

Sang caleg kaget saat dirinya jadi sorotan kamera ponsel petugas TPS yang merekam aktivitasnya. HSL bahkan sempat merampas HP petugas TPS dan meminta menghapus rekaman video dan foto-foto yang terekam kamera petugas.

"Sedang memberikan uang sebanyak Rp 200.000, masing-masing uang pecahan Rp 100.000 dua lembar. Pengawas TPS datang dan dia tidak tahu kalau itu pengawas TPS," kata Usman.

BACA Juga: Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Oknum caleg tersebut sempat memohon kepada pengawas TPS agar hal ini tidak dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam. Namun, hal ini tidak mempengaruhi tekad pengawas TPS untuk melaporkan ke Panwascam.

Pihak Panwascam Campalagian kemudian bergerak dan melalukan investigasi. Dari lokasi kejadian, Panwascam menyita barang bukti berupa sejumlah uang pecahan Rp 100.000 sebanyak dua lembar. "Kami sudah laporkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten dan sedang dalam pembahasan sentra Gakumdu)," kata dia.

Penjelasan Bawaslu Polewali Mandar

Komisioner Bawaslu Polman Divisi Penyelesaian Sengketa, Suaib Alimuddin, kepada wartawan mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (12/4/2019). Hasil ini merupakan temuan dari Panwascam Campalagian. "Panwas sendiri yang menemukan. Barang bukti sudah diamankan berupa uang," kata Suaib.

Sesuai aturan, jika oknum caleg sendiri yang langsung membagikan uang, maka akan dibatalkan pelantikannya jika caleg tersebut terpilih. Namun, jika tim yang membagi, maka tim yang akan ditangkap dan diproses. Suaib mengimbau kepada masyarakat agar sadar dan menolak segala bentuk money politics, sebab pelakunya akan dikenakan pidana.

"Ancaman pidana minimal 2 tahun, denda Rp 24 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar dia.

Ketua Bawaslu Polman, Saifuddin, yang sedang melakukan rapat dengan tim Gakkumdu terkait kasus dugaan money politik ini mengatakan, bahwa kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Saat ini, pihaknya sedang membahas dugaan laporan money politics tersebut oleh tim sentra Gakumdu.

"Itu masih dugaan ya. Kasusnya sedang kita rapatkan, nanti dihubungi kembali ya," kata Saifuddin. []

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul UPDATE TERKINI: Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu

Thursday, April 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Rumah Caleg Partai Perindo Hangus Terbakar

sukabumiNews, CISAAT - Rumah Deri Heryadi, Calon Anggota Legislatip dari partai Perindo no urut 2 Dapil 4 Kabupaten Sukabumi di Kampung Cicadas, RT 30/06, Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dilalap si jago merah pada Kamis (11/4/19).

Wakil Komandan (Wadan) Pos Damkar Cisaat, Didi Satibi mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 14. 00 wib dan rumah dalam keadaan kosong, karena pemiliknya sedang melakukan masa kampanye 01 di PLUT Cikembang Kabupaten Sukabumi.

"Penyebab kebakaran belum bisa diketahui karena saat itu seluruh penghuni rumah yang berjumlah empat orang tengah melakukan Kampanye," ungkap Didi kepada sukabumiNews.net ditempat kejadian.

“Untuk sementara diduga peristiwa ini diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik, kerugian ditaksir 200 juta," katanya.

Ditambahkan Didi, dalam menangani peristiwa kebakaran ini pihak Damkar Kabupaten Sukabumi setidaknya mengerahkan dua unit kendaraan damkar. Namun untuk mengantisipasi kejadian tidaklah mudah karena terkendala oleh akses jalan.

"Posisi rumah terdapat di dalam sebuah gang dan jalanya cukup sempit sehingga mobil damkar tidak bisa menjangkau. Tapi Alhamdulillah akhirnya api bisa dipadamkan setelah disiasati dengan menyambungkan selang air," terang Didi.

Akibat insiden ini selain rumah, sejumlah barang-barang di dalamnya juga hangus terbakar dan tidak banyak yang bisa diselamatkan termasuk termasuk sepeda motor dan beberapa mesin jahit milik korban.


Pewarta: Azis R.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja Deklarasi Dukung Caleg Partai Golkar, Dewi Asmara dan Asep Mensils

sukabumiNews, SUKARAJA - Ratusan Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Rayon X. 06.01 Sukaraja menggelar Pertemuan Akbar dalam Acara pembangunan Sekretariat bersama H. Asep Sopyan, ST bertempat di Asrama Cibeureum Cimahpar Jl. Raya Sukaraja, Ahad (31/3/19), kemarin.

Pada pertemuan Akbar itu juga sebanyak 300 anggota FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja sekaligus mendeklarasikan diri mendukung Asep Sopyan, ST yang dikenal dengan sebutan Asep Mensil’s maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar.

Asep Mensil’s maju menjadi caleg nomor urut 2 di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja.

Ketua Rayon X.06.01 FKPPI Sukaraja Asep Herdiansyah mengatakan, selain acara silaturahmi ia juga mempunyai rencana untuk pembangunan Sekretariat, yang mana menurutnya sampai saat ini pembangunan secretariat itu baru mencapai 45 persen. “Ini menjadi beban moril bagi kita sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus FKPPI Rayon Sukaraja,” terangnya kepada sukabumiNews.net.

Ketua FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja Asep Herdiansyah (kiri) kuatkan dukungan kepada Caleg DPRRI  dari Wilayah IV Sukabumi Hj. Dewi Asmara (tengah) dan Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil IV, H. Asep Sofyan, ST (kanan).
“Kami selaku pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja juga menyatakan sikap mendukung penuh kepada pengurus senior (FKPPI) H. Asep Sopyan, ST yang mencalonkan dalam Pileg 2019 sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar di Daerah pemilihan 4 dan Caleg DPR RI Hj. Dewi Asmara,” ungkap Asep Herdiansyah.

Semoga, tambah dia, dengan bentuk usaha perjuangannya untuk mendukung dan memilih H. Asep Sopyan pada tanggal 17 April 2019 dapat menjadi bukti atas kemenangan dia sehingga dapat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu H. Asep Sopyan ST mengucapkan terimakasih kepada pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja atas dukungan penuh yang diberikan kepadanya juga kepada Hj. Dewi Asmara untuk maju pada pileg 17 April 2019 mendatang.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Heni Mulyani Bertekad Perjuangkan Hak Kalangan Bawah, Kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Heni Mulyani, caleg DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 dari PDIP daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja siap menduduki kursi DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu 2019.

Pasalnya, sosok perempuan kelahiran Sukabumi 2 Juni 1972 ini selain sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Perpolitikan, ia juga aktip di sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang tentunya tidak lepas dari berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan selama ia mampu membantunya.

FOTO: Heni Mulyani Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dapil IV No 3, dari PDIP saat menyambangi dan menghadiri undangan masyarakat. (Foto: Rudi S/SN).
“Saya maju menjadi caleg karena ingin memperjuangkan dan meningkatkan bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan, untuk masyarakat kalangan bawah kususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan,” ujar Heni Mulyani, ditemui sukabumiNews.net di kediamanya Jalan Pajajaran II, Kampung Gunungguruh, Desa Cikujuang, Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/03/19).


Selain itu kata Heni, dorongan dari keluarga, tokmas, pemuda, ulama dan sahabat-sahabatnya juga mengutkan tekadnya untuk maju agar bisa mengawal semua kebijakan, semua aspirasi masyarakat kalangan bawah.

Heni mengaku, menjadi seorang caleg tidaklah mudah dalam berjuang demi meraih suara, apalagi dihadapkan dengan caleg-caleg lain yang usianya lebih matang dan lebih memiliki pengalaman. Namun dirinya optimis dengan intens mendatangi pendukung siang maupun malam, cita-citanya akan mudah diraih.

"Saya maju dalam pertarungan pileg untuk DPRD Kabupaten Sukabumi karena dipicu oleh kondisi, masih perlunya pengawalan bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat bisa lebih merasakan program Pemerintah sampi ke kalangan bawah, dan merata," aku ibu dua anak ini.

Heni juga mengaku bahwa ketertarikannya di dunia politik dan menjadi caleg ini lantaran ingin berada di garda terdepan untuk memperjuangkan dan membela kalangan bawah, kususnya anak yatim, duafa dan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan.


"Insyallah jika nanti saya terpilih menjadi anggota legislative, saya akan menjalankan amanah tugas sebagai bagian dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapil IV, sesuai dengan fungsinya,” ucap Heni seraya berterimakasih dan mengapresiasi kepada semua relawan yang sampi saat ini masih konsisten berada di sampingnya.


Dengan modal pembekalan dan wawasan mejalankan pungsi sebagai anggota DPRD serta pengalaman di dunia plitik sejak tahun 2002 seiring perjalannya di dunia organisasi, seperti di Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) selaku ketua, kemudian menjadi Ketua Srikandi di organisasi masyarakat (ormas) Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB), juga selaku Anggota Generasi Peduli Narkoba, ia akan terus berjuang untuk meraih suara di pileg April 2019 nanti dengan target suara 8000.

“Saya yakin atas dorongan para ulama dan semua kalangan yang mengharapkan saya ada di DPRD, 5000 suara bisa mewujudkan harapan semua. Dan saya berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih wakil rakyatnya," pungkas Heni.


Heni yang senang menyantuni anak yatim piatu, bahkan saat ini memiliki anak angkat seorang yatim ini juga aktif bersama ibu-ibu lain mengikuti pengajian di lingkungan terdekat dengan rumahnya.
   

Perwarta: Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, March 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Caleg DPRD dari PKB Kabupaten Sukabumi Ini akan Perjuangkan Perda Koperasi Simpan Pinjam Syariah

sukabumiNews, CISAAT – Calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dapil III dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Abdussalam mengaku telah meyampaikan secara langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, untuk memperjuangkan adanya Koperasi Syariah yang berbadan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dan para karyawan pabrik.

Menurut Agus Abdussalam, hal itu telah disampaikannya secara langsung kepada Menaker di sela cara Tour Akbar Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Muara Tunggal (kabupaten Sukabumi) di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (09/03/19), belum lama ini.

Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dapil III, Agus Abdussalam saat berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, di sela cara Tour Akbar Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Muara Tungga Sukabumi, (09/03/19)
Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dapil III, Agus Abdussalam saat berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, di sela cara Tour Akbar Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Muara Tungga Sukabumi, (09/03/19).
"Alhamdulilah pada agenda Tour Akbar, saat itu secara terhormat bisa langsung berbincang dengan Bapak Menaker sambil minum kopi bareng, sambil menyampaikan kondisi banyaknya Rentenir yang mengatasnamakan Koperasi, yang pada kenyataanya keberadaan Koperasi tersebut sangat mencekik para karyawan dengan pinjaman bunga yang sangat tidak wajar," ujar Agus Abdussalam kepada sukabumiNews.net, Selasa (13/03/19).

Maka dari itu, Agus mengaku sangat miris dengan kondisi maraknya Koperasi diluar Management perusahan pabrik yang ada di Sukabumi, yang dinilai sudah menggurita dan seporadis. Untuk itu, dirinya akan terus mendorong adanya satu wadah Koperasi di setiap perusahaan yang berbadan hukum, yang dituangkan dalam Perda. Sehingga ini aturan ini ada di setiap perusahaan kususnya pabrik yang memiliki ratusan hingga ribuan karyawan.

"Saya melihat saat ini, banyak karyawan atau buruh yang terlilit hutang ke rentenir dengan bunga yang sangat pantastis, tak tanggung-tanggung ATM yang jadi transaksi ketika akan menerima upah, itu sudah berada di tanggan para rentenir, dengan dalih jaminan,"  kata Agus.

Caled DPRD dari PKB Kabupaten Sukabumi Dapil III yang meliputi Kecamatan Cicantayan, Caringin, Cikembar,  Nagrak dan Cikidang, Agus Abdussalam itu   berkeinginan agar Pemkab Sukabumi bisa meminimalisir dan menutup liang gerak para pelaku Koperasi yang tidak jelas berada di luar pabrik.

“Untuk itu, dibutuhkan peranan semua pihak dalam memberantas ini semua,” tegas Agus seraya berharap.

"Berangkat dari semangat muda, sya berkeinginan lebih meratakan adanya aturan keberadaan Koperasi Syariah yang dikelola perusahan dan ini bisa berkembang baik melalui aktivitas simpan pinjam dan mengelola kebutuhan  pokok pekerja,” ucapnya.

Agus juga mengucapkan terimakasih kepada Menaker yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada apa yang ia cita-citakan untuk kesejahteraan para buruh atau karyawan.

Tour Akbar saat itu dihadiri oleh Kadiskop UKM Jabar Kusmana Hartaji, Ketua Kopkar PT Muara Tunggal Sudarno Rais dan 5.030 karyawan dan keluarga PT Muara Tunggal dan dilepas Bupati Sukabumi Marwan Hamami.


[Reporter : Rudi Samsidi]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, March 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Reni Marlinawati akan Terus Perjuangkan RUU Pesantren Menjadi UU

sukabumiNews, SUKABUMI – Anggota DPR RI Komisi X Reni Marlinawati akan terus mengawal dan memperjuangkan Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang. Reni menganggap RUU itu saat ini masih perlu di tata dan dibenahi.

"RUU Pesantren itu unsur inisiatif saya sendiri yang saya sampaikan sejaka 2011, kemudian tidak mendapatkan respon diusulkan kembali di 2015, dan baru di bahas kembali di ahir tahun 2018 di badan legislasi, itu baru di sahkan menjadi rancangan undang undang," ujar Reni kepada sukabumiNews di Sukabumi, Senin ( /03/19).

Dijelaskan Reni, Undang Undang tersebut posisinya saat ini masih menjadi RUU. “Tinggal di limpahkan ke Panitia Kusus yang anggotanya gabungan dari berbagai komisi atau di bahas di salah satu komisi saja untuk menjadi UU,” jelasnya.

Dengan adanya RUU menjadi UU tambah Reni, pesantren bakal menjadi salah satu institusi yang secara formal harus mendapatkan berbagai dorongan dan perhatian dari Negara.

Saat ini Reni mengaku miris melihat posisi pendidikan agama, dimana Madrasyah mulai dari MA, MI, MTS, dan Pesantren hanya ada dalam satu Direktorat saja. Sementra Pendidikan Kebudayaan, mulai dari SD, SMP dan SMA mempunyai Direktorat masing-masing.

"Kalau rancangan ini sudah menjadi UU Pesantren, yang pertama harus diperhatikan, pesantren harus sudah memiliki legalitas formal,” jelas Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PPP ini.

Paling penting lanjut Reni, yang juga sekaligus sebagai caleg DPR RI dari Partai PPP Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, ada daya desak secara anggaran dan perhatian anggaran untuk lembaga agama yang saat ini masih sangat minim.

Sebagai Anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan, Reni Marlinawati menambahkan, dalam pengawalan RUU ini harus dijadikan legalitas bagi organisasi tingkat bawah, untuk melaksanakan UU ini.

"Setelah UU ini ada, Pemerintah Provisi maupun Kota/Kabupaten harus mebuat Perda yang sama, denga mengacu kepada UU Pesantren, agar semua berjalan satu beriringan untuk kemajuan lembaga Keagamaan," tandasnya.


[Pewarta: Rudi Samsidi].
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close