Breaking
Showing posts with label bpn. Show all posts
Showing posts with label bpn. Show all posts

Thursday, July 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jubir PA 212 Mengaku Sakit Hati Lantaran Diancam Masuk Bui oleh Kubu 02

jubir pa 212
Jubir PA 212 Novel Bamukmin. (Foto: dok. breaking.co.id)*
sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengakui sakit hati, lantaran mendapat ancaman bakal diadukan ke polisi sehingga dipenjara oleh kubu 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ancaman tersebut didapatkan Nevel dari kubu politiknya sendiri lantaran tidak menuruti imbauan Prabowo supaya tidak menggelar unjuk rasa saat sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Novel menuturkan, dirinya baru akan tunduk kepada komando pentolan FPI Rizieq Shihab.

"Komando saya satu, Habieb Rizieq Shihab. Hari itu saya tanggal 14 Juni menentukan sikap, bahwa saya harus turun," tegas Novel dalam acara diskusi yang digelar di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, seperti dikutip laman suara.com, Kamis (18/7/2019).

Novel kembali menjelaskan bahwa dirinya mendapat ancaman gara-gara tak mematuhi imbauan Prabowo. Bukan dari kubu Jokowi – Maruf atau polisi, namun ancaman itu diakui Novel justru berasal dari kubu Prabowo – Sandiaga Uno sendiri.

"Ini sangat menyakitkan. Kalau waktu itu saya ditangkap, kubu 02 malah menjamin saya bakal dijebloskan ke penjara. Cuma karena saya membangkang,” tukasnya.

Tak hanya itu, Novel juga mengakui dipecat dari keanggotaan Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum BPN Prabowo – Sandiaga.

"Pokoknya saya enggak mau tunjuk hidung, tapi saya merasa terancam keselamatannya. Ada dua tempat saya bernaung, dua-duanya saya dikeluarkan," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul “Tak Patuhi Prabowo, Jubir PA 212: Saya Dipecat BPN dan Diancam Penjara


Pewarta: Suara
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, June 25, 2019

Redaksi sukabumiNews

BPN Sebut Prabowo-Sandi Akan Terima Apapun Keputusan MK

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.

"Kami setelah putuskan, kami akan menerima apapun yang jadi keputusan MK," kata Riza di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Dilansir CNN Indonesia, Riza turut menyatakan bahwa Prabowo-Sandi sendiri sudah meyerahkan sepenuhnya proses konstitusional yang tengah berjalan di MK kepada tim kuasa hukum BPN.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ia menegaskan bahwa Prabowo-Sandi tetap mempercayai kinerja para hakim dan langkah hukum yang kini sedang berjalan di MK.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyampaikan apapun yang diputuskan MK, sekalipun kami sejak awal meragukan ingin maju ke MK," kata dia.

Meski demikian, Riza berharap agar keputusan sembilan hakim MK adil bagi semua pihak, termasuk bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Ia menyarankan agar para hakim MK dapat secara cermat dan teliti menelaah barang bukti yang diserahkan pihaknya ke MK. Ia meminta para hakim turut memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan ketimbang melihat bukti formalistik semata.

"Jangan sekadar melihat bukti-bukti formalistik tapi bukti-bukti lainnya yang sudah kami sampaikan. Kembali pada hati nurani keadilan itu tidak hanya bisa dilihat secara kasat mata tapi sesungguhnya pikiran hati nurani kita bisa membuktikan, bisa menyatakan, bisa melihat bahwa di mana sesungguhnya ada keadilan," kata Riza.

Sebelumnya, Juru bicara MK Fajar Laksono mengimbau semua pihak menghormati apapun putusan sengketa pilpres. Ia meminta agar publik percaya hakim MK mampu memutus perkara dengan cermat dan adil. [CNN]

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres Jadi 27 Juni

sukabumiNews, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.

Sidang sengketa hasil pilpres 2019 di MK (FOTO: dok. Tagarnews)
"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Hakim diketahui telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini untuk menentukan putusan. Dalam RPH dibahas pendapat hukum dari masing-masing hakim.

Pemberitahuan kepada sejumlah pihak juga telah disampaikan baik bagi tim Prabowo-Sandiaga Uno, tim termohon KPU, pihak teekait Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu.

"Sesuai ketentuan minimal tiga hari sebelum pembacaan putusan sudah disampaikan pemberitahuan ke pihak-pihak," katanya.

MK sebelumnya telah menggelar sidang sengketa pilpres yang diajukan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sidang digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej Ahli 01 Cukup Memukau

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej cukup gemilang. Meskipun sempat gagal masuk UGM, ia justru menjadi guru besar dalam usia 37 tahun.

Pentolan tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto (BW), mempertanyakan kapabilitas Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019) lalu. Ahli dari tim kuasa hukum paslon 01 selaku pihak terkait ini ternyata punya sejarah keilmuan yang memukau kendati awalnya sempat gagal masuk UGM.

Profesor Eddy Hiariej dan Bambang Widjojanto (Foto: dok. inisiatifnews.com)
Di persidangan, BW semula menyinggung tentang ahli yang dihadirkan paslon 02, Jaswar Koto, yang kapabilitas keilmuannya dipertanyakan. Kepada Eddy Hiariej, mantan Wakil Ketua KPK ini berbalik menanyakan keahliannya dalam konteks politik, khususnya pemilu.

"Sekarang saya ingin tanya. Saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM [Terstruktur, Sistematis, dan Masif]?" tanya BW.

 "Tunjukkan kepada kami bahwa Anda benar-benar ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis," cecarnya.

BW melanjutkan, "Kalau itu sudah dilakukan, kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B tapi tetap ngomong ahli. Ini, kan, berbahaya."

"Jadi, bagian kedua ini, beri kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak yang khusus sudah mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli?" tambahnya.

Lantas, apa jawaban Eddy Hiariej?

"Saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang harus pertama harus dikuasai itu adalah asas dan teori, karena dengan asas dan teori itu, dia bisa menjawab semua persoalan hukum," bebernya.

Eddy Hiariej mengakui dirinya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu. Namun, "Kalau saudara tanya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV [curriculum vitae]."

"Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional. Silakan. Nanti bisa diperiksa. Kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," tandas Eddy.

Termasuk Profesor Termuda

Profesor Eddy Hiariej (Foto: dok. reqnews.com)
Eddy Hiariej adalah salah satu profesor termuda di Indonesia, ia guru besar ilmu hukum pidana. Hikmahanto Juwana, sebagai perbandingan, menjadi guru besar termuda Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) saat 38 tahun. Sedangkan Eddy meraih gelar sejenis dari UGM setahun lebih muda.

"Saat SK [Surat Keputusan] guru besar saya turun, 1 September 2010, saya berusia 37 tahun. Waktu mengusulkan umur 36," kata Eddy Hiariej dalam wawancara yang dikutip dari portal HukumOnline (10 Agustus 2015).

Sebelumnya, Eddy Hiariej juga menorehkan pencapaian yang tak kalah gemilang. Ia merengkuh gelar doktor hanya dalam waktu 2 tahun.

"Orang biasanya begitu sekolah doktor baru mulai riset, saya tidak. Saya sudah mengumpulkan bahan itu sejak saya short course di Perancis," ungkapnya.

Eddy Hiariej terdaftar sebagai mahasiswa magister hukum UGM sejak 7 Februari 2007. Maret 2008, ia menuntaskan draf disertasi pertamanya tentang penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa bulan berselang, Eddy menjalani ujian terbuka doktoralnya. Dan akhirnya, ia merengkuh gelar doktor di bidang hukum pada 7 Februari 2007 sekaligus mencetak rekor. "2 tahun 20 hari, dan memang Alhamdulillah rekor itu belum terpatahkan," tuturnya.

Kegagalan Jadi Lecutan

Lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973, jalan impian Eddy Hiariej ternyata tidak selalu mulus. Ia bahkan tidak lolos Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di FH UGM pada 1992. Eddy sempat mengalami depresi lantaran kegagalan itu.

"Saya stres enam bulan. [Karena] saya stres, saya liburan ke mana-mana saja sudah," kenangnya.

Namun, Eddy tidak ingin semakin terpuruk. Ia termotivasi pesan mendiang ayah yang melihatnya berbakat di bidang hukum. Ayahnya pernah berkata, "Kalau saya lihat karakteristikmu, cara kamu berbicara, kamu itu cocoknya jadi jaksa."

Menjelang akhir hayat, sang ayah kembali meninggalkan pesan, jika Eddy memang hendak berkuliah di Fakultas Hukum, maka janganlah menjadi pengacara setelah lulus nanti. Eddy mengaku cukup terkejut mendengar wasiat ayahnya itu.

"Mungkin ia tahu kalau saya jadi pengacara, nanti orang yang salah dan saya bela bisa bebas. Itu juga mengapa ia bilang saya untuk jadi jaksa," ucap Eddy mengingat pesan sang ayah yang disampaikan saat ia duduk di bangku SMA.

Kegagalan di kesempatan pertama membuat Eddy semakin terlecut dan akhirnya ia berhasil menjadi mahasiswa hukum di salah perguruan tinggi terbaik di tanah air.

"Saya betul-betul intens belajar sampai UMPTN berikutnya. Barulah kemudian saya lolos, masuk FH UGM," ucapnya.

Eddy Hiariej nantinya memang tidak menjadi pengacara, namun ia juga bukan berprofresi sebagai jaksa. Ia memilih menjadi akademisi atau dosen hukum karena menurutnya, ia dapat berinteraksi dengan banyak orang. Menjadi dosen, kata Eddy, harus terus belajar.

"Katanya, sih, 7 golongan yang masuk surga itu salah satunya adalah golongan yang selalu memberikan ilmunya kepada orang lain," ujar Eddy.

Sebelum menjadi saksi ahli untuk paslon 01 di Sidang MK, Eddy Hiariej menjadi ahli pula bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang terseret dalam kasus dugaan penodaan agama dan disidangkan pada 2017.

Eddy Hiariej juga hadir sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa dalam sidang kasus kopi sianida pada 2016. Perkara yang menjadi sorotan publik itu mendudukkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa atas dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Yang lebih menarik, Eddy Hiariej pernah bakal dihadirkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam perkara pembayaran elektronik untuk pengurusan paspor di keimigrasian pada 2015. Akan tetapi, saat itu Eddy tidak bisa hadir.

Kini, di Sidang MK dalam perkara gugatan sengketa Pilpres 2019, Denny berada di tim kuasa hukum 02 Prabowo-Sandiaga, sedangkan Eddy Hiariej adalah salah satu ahli dari tim kuasa hukum 01 Jokowi-Ma'ruf.

Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan Judul "Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej: Ahli 01, Pernah Gagal Masuk UGM"

BACA JugaSaksi Ahli Profesor Eddy Hiariej Bikin Netizen Kepo,Ternyata Jadi Saksi Ahli di Sidang Kasus Jesicca


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang MK: Saksi Berstatus Tahanan Kota, Bukan Urusan Kuasa Hukum BPN

Sidang gugatan Pilpres 2019 di MK.  
Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

sukabumiNews, JAKARTA – Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya tak punya urusan dengan status tahanan kota salah seorang saksinya, Rahmadsyah Sitompu.

Menurutnya, Rahmadsyah Sitompu dengan sendirinya menawarkan diri menjadi saksi dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dan pihaknya tak tahu menahu terkait statusnya tersebut.

Namun demikian, Nasrullah berharap Rahmadsyah tak ditahan karena memberikan kesaksian untuk paslon 02.

"Ah, itu urusan dia. Dia menawarkan diri jadi saksi. Tapi seharusnya itulah jangan ada ancaman-ancaman seperti itu. Bahwa karena dia datang Jakarta memberikan kesaksian, begitu pulang langsung ditahan. Itu kita akan lihat netralitas aparatur negara," kata Nasrullah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari kabar24.bisnis.com, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya, lanjut Nasrullah, telah melakukan profiling terhadap saksi yang dihadirkan, namun hanya sebatas menggali apakah saksi dapat memberikan keterangan terkait yang diketahuinya atau tidak.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak tahu kalau saksinya berstatus tahanan kota.

"Kalau kita tahu, kita nggak akan menempatkan dia pada posisi terjepit. Itu baru kita tahu di persidangan ini," kata Nasrullah.

"Kami nggak tanya apakah kamu pernah jadi tersangka, emang sampai kepikir kaya gitu?" lanjutnya.

Rahmadsyah Sitompul telah bersaksi untuk pasangan Prabowo-Sandiaga pada sidang Rabu (19/6/2019). Dia adalah terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia juga ternyata menyandang status tahanan kota di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Status Rahmadsyah sebagai tahanan kota diketahui ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menanyakan apakah Rahmadsyah dalam kondisi takut untuk memberikan kesaksian.

"Sedikit, karena hari ini saya terdakwa kasus pelanggaran UU ITE, membongkar kecurangan pemilu," kata Rahmadsyah di sidang sengketa pilpres.

Setelah Rahmadsyah mengungkap statusnya, kuasa hukum pihak terkait yakni Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Teguh Samudra melakukan konfirmasi. Teguh menanyakan apakah kehadiran Rahmadsyah sudah mendapatkan izin dari pengadilan setempat atau belum.

Rahmadsyah mengatakan, dia hanya memberikan surat pemberitahuan kepada kejaksaan. Selain itu, pemberitahuan itu juga tidak berisi soal posisinya sebagai saksi. []

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close