Breaking
loading...
Showing posts with label bandung. Show all posts
Showing posts with label bandung. Show all posts

Sunday, June 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kopri PMII Kota Bandung Gelar Kegiatan Bertajuk 'Merawat Kembali Nilai-Nilai Nasionisme Pasca Pemilu'

sukabumiNews, BANDUNG – Kops Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Kota Bandung mengadakan kegiatan berupa dialog kebangsaan di aula gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung, Jl. H. Kurdi 1 No.104, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Kegiatan yang bertajuk Merawat Kembali Nilai-Nilai Nasionisme Pasca Pemilu dan dihadiri oleh peserta lintas organisasi se-Kota Bandung ini dilaksanakan dalam rangka halal bihalal pasca Idul Fitri dan pemilu 2019.

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Yosep Yusdiana selaku aktifis Jawa Barat dan Majelis Pembina Daerah (Mabinda), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) jawa barat, Bawaslu Jabar yang diwakili oleh Iji Jaelani (staf), dan Hendra Guntara selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bandung.

“Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya rekonsiliasi sosial di masyarakat. Kerena pemilu merupakan mandat konstitusi yang menjadi bagian dari kita smua, maka jangan sampai demokrasi dan Pemilu menjadi antagonis, kontra produktif,” ujar Ketua Pelaksana Kegiatan, Nurfauzy Abdillah kepada sukabumiNews, Jum’at (21/6/2019).

Oleh karenanya, menurut Nurfauzy, pemuda harus mampu menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik. “Masyarakat harus diarahkan untuk berfikir rasional dalam memaknai paham berbangsa dan bernegara pada konteks demokrasi yang beradab," tuturnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari PMKRI, Alam Jabar, Jaringan Perempuan Membangun Negeri dan wartawan ini dibuka langsung oleh Ketua Kopri Kota Bandung,  Ajeng Sylva.

Dalam sambutannya Ajeng mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Kopri Kota Bandung untuk meredam konflik di masyarakat. Ajeng menghimbau kepada pemuda maupun masyarakat untuk tidak terjebak pada isu-isu hoaks dan mudah terprovokasi.

Kegiatan dialog kebangsaan ini berlangsung selama 4 jam dari mulai pukul 14.30 Wib sampai 18.30 Wib.


Pewarta: Novi Gumilar/DN
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Wakil Gubernur Jabar Sebut Ada Sekolah Pungut Biaya Pendaftaran Hingga Puluhan Juta

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Cimahi, Jumat (21-6-2019).  
sukabumiNews, CIMAHI – Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Uu Ruzhanul Ulum mengaku telah menemukan salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat melakukan pungutan pendaftaran siswa baru, hingga puluhan juta rupiah. Meski demikian, Uu enggan menyebut nama SMA tersebut.

“Yang jelas statusnya swasta, di sini ada beberapa pihak lembaga atau yayasan swasta yang memungut pendaftaran cukup besar. Ada yang sampai Rp.50 juta Rp.17 juta dan lainnya,” ungkap Uu di sela kunjungannya meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Cimahi, dikutip dari BandungKita.id, Jumat (21/6/2019).

Padahal menurutnya, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan bantuan biaya, baik sekolah swasta, maupun negeri.

“Sekarang perhitungan 2019, tiap siswa itu mendapat Rp.5 juta per tahun. Kalau pun ada pendaftaran dan lainnya, menurut kami seharusnya tidak terlalu mahal,” ujar Uu.

Uu khawatir, PPDB dengan sistem zonasi kali ini dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Maka dirinya menegaskan, jika biaya pendaftaran tidak wajar, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap realisasi dana tersebut.

“Maka tidak tertutup kemungkinan kita akan mengevaluasi. Kok bisa sebesar itu, peruntukannya untuk apa, realistis gak. Kalau tidak realistis, ya mungkin kita akan mengevaluasi,” kata Uu.

Soal baiaya pendaftaran tersebut, Uu mengatakan, pihaknya belum memberikan teguran. Namun, dalam waktu dekat ini, ia akan konsisten mengingatkan agar tidak memungut uang pendaftaran terlalu mahal.

“Belum ada teguran karena informasi yang kami terima baru beberapa hari ke belakang. Nanti tidak menutup kemungkinan kita akan mengingatkan ‘ulah mahal teuing lah‘ silahkan ada uang pendaftaran tapi jangan terlalu mahal,” pungkasnya.


Pewarta: BK.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gugatan kepada PT SCG Ditolak Hakim, FWSM akan Lakukan Kasasi

sukabumiNews, BANDUNG – Sidang gugatan Forum Warga Sirnaresmi Sukabumi Melawan (FWSM) terhadap PT Semen Jawa Sukabumi – Siam Cement Group (SCG) kembali digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Rabu (19/6/2019).

Pada sidang dengan agenda putusan itu majelis hakim memutuskan menolak sepenuhnya gugatan FWSM.

Sebelumnya, Wakil Ketua FWSM, Eman meyakini bahwa pihaknya akan mendapatkan keadilan melalui gugatan ini. Pasalnya, FWSM menduga, bahwa dokumen yang dimiliki pabrik PT. Semen Ciam Grup bermasalah, lantaran ketika FWSM meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memberikan dokumen izin pabrik, mereka sangat sulit untuk memberikannya.

"Saya berharap Hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sebab bagi saya dan warga sudah jelas meskipun ada sosialisasi tapi warga yang terdampak langsung tidak dilibatkan dan pada sosialisasi juga mereka tidak menyampaikan dampak lingkungan dan dampak sosial tapi nyatanya dampak dari pabrik sangat kami rasakan," ujar Wakil Ketua FWSM Eman kepada sukabumiNews, melalui selulernya.

Sementara itu, Staf Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Wayudi Iwang menjelaskan, Hakim menolak Gugatan FWSM kepada PT. Semen Ciam Group (SCG) lantaran ada 6 alasan yang menjadi pertimbanggan Hakim yakni;

1. Bahwa sosialisasi sudah dilakukan dan warga waktu pada sosialisasi tidak ada yang menolak.

2. Dampak lingkungan di anggap tidak ada karena ada hasil Lab dan masih memenuhi ambang baku mutu.

3. Kemacetan dan kerusakan jalan, Hakim menyampaikan di bantah karena ada surat keterangan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kab.sukabumi tidak ada kemacetan.

4. Dampak kesehatan warga masih sulit dibuktikan dari pabrik Itu pertimbangan Hakim
Sikap warga masih tidak merasa adil salah satunya.

5. Proses dan rencana perijinan mereka di anggap tidak melibatkan warga terdampak secara utuh sesuai UU No. 32 tahun 2009 dan Permen Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat terdampak dan

6. Sosialisasi ada namun bukan ke masyarakat terdampak langsung hanya diwakili oleh tokoh dan itu yang warga anggap tidak partisipatif.

“Meskipun Hakim sudah menolak semua Gugatan, kita akan mempersiapkan untuk melakukan Kasasi ke PTUN Jakarta,” tegas Wahyudi Iwang.

Dia menjelaskan, sebagai upaya terakhir, pihaknya akan menindak lanjuti perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya juga telah diberikan Memori Kasasi selama satu mingggu, apakah mau Kasasi atau tidak.

“Kalau tidak dilanjut, berarti warga menerima hasil keputusan Hakim,” pungkas Wahyudi.

Sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB itu dihadiri oleh puluhan warga yang tergabung dalan FWSM Desa Sirnaresmi yang dalam hal ini selaku pihak penggugat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta tergugat intervensi dari PT. Semen Siam Group (SCG).



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, June 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mulai Hari Ini Penerbangan Jet Komersial Bandung Dialihkan ke Kertajati

sukabumiNews, BANDUNG – Penerbangan komersial pesawat jenis jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, dialihkan ke Bandar Udara Internasional Kertajati-Majalengka (KJT) Jawa Barat. Pengalihkan mulai berlaku pada Sabtu (15/6/2019), hari ini.

Pengumuman atas pengalihan ini telah diinformasikan oleh Kementerian Perhubungan kepada para maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan lain sejak jauh-jauh hari. 

Oleh karena itu, Direktur Jendreal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti meminta kepada semua pihak untuk bergerak cepat supaya penataan itu berjalan optimal.
“Kami telah mengirimkan surat kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terkait untuk bergerak cepat melakukan hal-hal yang bisa memperlancar pengalihan dan penataan tersebut berjalan dengan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

Dalam surat bernomor AV.004/0274/KUM/DRJU/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 itu, ia meminta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat segera menyiapkan fasilitas pokok maupun fasilitas pendukung di bandara sesuai peraturan keselamatan penerbangan.

Ia juga mengimbau keduanya melakukan sosialisasi intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan.

“Untuk maskapai berjadwal agar menyesuaikan seluruh perizinan yang diperlukan dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada penumpang dan calon penumpang terkait pengalihan rute penerbangan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia agar menyiapkan publikasi penataan rute tersebut. Airnav harus segera menyiapkan fasilitas teknis untuk pelayanan navigasi penerbangan internasional bandara bersama dengan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Kertajati.

Selain itu ia meminta Indonesia Airport Slot Management (IASM), supaya mengkoordinasikan perubahan slot dengan maskapai di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara dan bandar udara koneksi (pairing) terkait pertukaran dan pemindahtanganan slot serta penambahan atau pengurangan slot penerbangan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak diresmikan pada Juni 2018 lalu, terdapat lima maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari dan ke Bandara Kertajati yaitu Garuda Indonesia (Kertajati-Balikpapan, Kertajati-Lampung), Citilink (Kertajati-Surabaya, Kertajati-Medan), Transnusa (Kertajati-Lampung, Kertajati-Semarang), Lion Air (Kertajati-Balikapapan, Kertajati-Meddinah), dan Wings Air (Kertajati-Yogyakarta, Kertajati-Halim).

Dengan menelan investasi senilai Rp2,6 triliun, bandara ini memiliki kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun.


Pewarta: Ak/Novi Gumilar
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pemkot Sukabumi Hadiri Halal Bihalal Tingkat Provinsi Jabar

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi Achmad Fahmi didampingi Istri saat Halal bihalal silaturahim Idul Fitri 1440 Hijriiyah tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, (11/6/2019). [Foto: Humpro.sukabumikota.go.id]  
sukabumiNews, BANDUNG – Pada momentum hari kedua masuk kerja setelah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 Hikriyah, ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara silaturahim bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Kegiatan yang bertema "Halal bihalal silaturahim Idul Fitri 1440 Hijriiyah tingkat Provinsi Jawa Barat'' tersebut digelar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa (11/6/2019) kemarin.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Barat dan para pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Momen Syawal ini menjadi sarana agar silaturahmi tersambung lagi dan bertemu lagi dengan wajah sumringah. “Ini kita lihat indahnya saling berjabat tangan di Gedung Sate,'' ujar Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.

Menurut Kang Emil, Hal ini menunjukkan adanya nikmat bernegara dan berkumpul menjadi satu yakni Indonesia.

“Jangan sampai terjadi konflik atau perang-perangan yang belum selesai seperti di negara lain. Kondisi konflik terjadi karena tidak bisa menjaga ukhuwah,” tambahnya.

Emil berharap agar warga tetap menjaga ukhuwah agar nikmat berbangsa dan bernegara tetap terpelihara. Intinya Jabar harus jadi terdepan juara lahir batin.

Sementara, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, momen halal bihalal tingkat Provinsi Jawa Baat ini untuk menjalin silaturahim dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Jabar yang juara lahir dan batin.

''Pemkot Sukabumi berharap halal bihalal ini menjadi sarana saling mengokohkan kebersamaan dalam bingkai percepatan pembangunan dan layanan kepada masyarakat,'' imbuh dia seperti dikutip Humpro.sukabumikota.go.id.

Fahmi menambahkan, momen silaturahmi ini untuk membangkitkan aura positif dan melepaskan aura negatif. Sehingga ke depan para aparatur dan elemen masyarakat akan terjalin sinergitas serta kolaborasi untuk mewujudkan Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera (Renyah).


Pewarta: Novi G./Telly NR
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close