Breaking
Showing posts with label PPP. Show all posts
Showing posts with label PPP. Show all posts

Monday, July 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPR Kecam Tudingan Pendidikan Agama Pemicu Politisasi Agama

Reni Marlinawati
Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati.
sukabumiNews, JAKARTA: Pernyataan praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono yang menyebut pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama direspons keras oleh kalangan DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, pernyataan yang menganggap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang keluar batas.

"Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional," ujar Reni di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, seperti dalam rilis yang diterima sukabumiNews, Senin (8/7/2019)

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengatakan pernyataan tersebut merupakan agitasi dan propaganda yang menyulut polemik di tengah publik. Ia meminta Setyono Djuandi Darmono untuk  mengklarifikasi pernyataan tersebut. "Publik dibuat resah dengan pernyataan tersebut," sebut Reni.

Reni menuturkan dalam UU UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Menurut dia, pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang diterima oleh anak didik.

"Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak  mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," urai Reni.

Reni menyebutkan tudingan pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan tindakan simplifikasi. Menurut dia, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya. "Agama harus menjadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya," cetus Reni.

Reni melanjutkan jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik merupakan perkara yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan dengan  materi pendidikan agama di sekolah. "Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?" tandas Reni.


Pewarta: AM
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Kok Suara PPP dan PBB Di Masohi, Masuk Ke PKS?

sukabumiNews, MASOHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengaku kini tengah mengusut praktek manipulasi dengan mendongkrak perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat.

Tindakan ini dilakukan, menyusul adanya laporan yang disampaikan salah satu caleg  PDI-P  terkait  penggeseran perolehan suara dari caleg Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita telah menerima laporan  adanya kejahatan pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,” kata Ketua Bawaslu Malteng Rizal Sahupala kepada wartawan di kantornya, Senin (29/4/19), seperti dikutip Abadikini.

Menurut Sahupala,  informasi yang  diterima oleh Bawaslu Malteng  tindakan manipulasi dengan cara menggeser suara  PPP dan PBB  ke PKS ini diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas di tingkat kecamatan.

“Laporannya bahwa ada indikasi penyelenggara juga terlibat, tapi nanti kita lihat,” tandas Sahupala.

Sahupala menjelaskan, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Serut Barat,  saksi dari  PDI-P, telah meminta untuk dibuka lagi dokumen C-1 Plano.  Permintaan itu disampaikan untuk beberapa TPS di Negeri Saleman, karena terdapat kejanggalan data dengan meningkatnya perolehan suara PKS.

BACA Juga:
PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

Dan itu terlihat dalam sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota model C-1, serta berkurangnya perolehan suara dari PPP dan PBB.

Ironisnya, kata Sahupala,  permintaan dari saksi PDI-P saat itu tidak di akomodir oleh PPK dan Panwascam.  PPK bahkan tetap menyetujui laporan dari KPPS Negeri Saleman. “Ini yang menjadi indikasi ada  keterlibatan PPK dan Panwas dalam rekapan suara PKS di Negeri Saleman,”katanya.

Selain itu, lanjut Sahupala,  kejanggalan makin terlihat dengan adanya perbedaan tanda tangan C-1, di setiap saksi parpol. “Bawaslu Malteng akan meminta semua C-1 KWK setiap saksi parpol untuk dikumpulkan, dan selanjutnya akan dipelajari C-1 saksi parpol yang tanda tangannya sama dan tidak sama kemudian akan dicocokkan,” jelas Sahupala.

Sebelumnya kata Sahupala, Fungsionaris PDl-P, Zeth Latukarlutu pada tanggal 27 April 2019  telah melaporkan ke Bawaslu terkait kejanggalan yang terjadi di PPK Serut Barat.

“Kami sudah menerima laporan dari PDI-P, tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah data dari saksi PDI-P dan saksi lain benar. Dan  kami belum bisa memastikan data Panwascam juga benar, jadi nanti akan kami sandingkan,” katanya.

Penentuan dari kebenaran  laporan itu ada pada C-1 Plano. Sampai sekarang C-1 Plano belum dibuka. Selain itu, ada juga dua berita acara keberatan saksi yang akan dipelajari oleh Bawaslu Malteng. [Red*/Ak]

BACA Juga:
Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Reni Marlinawati Gelar Bimtek Promosi Pariwisata Sukabumi ke Tingkat Pasar Asia

sukabumiNews, CIKOLE - Dalam rangka memajukan pariwisata di Dalam Negeri khususnya di wilayah Sukabumi, Anggota Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika, di salah satu Hotel di Jln. Surya Kencana, Cikole, Kota Sukabumi, Senin (8/4/2019).

"Bimtek ini merupakan acara Kementrian Pariwisata bersama komisi X dalam upaya mensosialisasikan, mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Kegiatan ini fokus pada sinkronisasi pemasaran regional tiga, yakni Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Timur tengah," jelas Anggota Komisi X DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati kepada sukabumiNews.Net.

Politisi Senayan ini berharap kegiatan tersebut masuk kedalam pengayaan yang baik bagi para peserta sehingga para pelaku wisata bisa mengembangkan segmen wisata yang disasar dalam bimtek.

Dikatakan Reni, secara karakteristik pemasaran Regional tiga itu memiliki kesamaan kecuali Timur Tengah. Apalagi Indonesia menjadi negara yang terbesar di Dunia setelah India.

Ditunjang dengan jumlah penduduk muslim terbanyak tambah Reni, maka hal tersebut bisa menjadi modal  besar ketika wisatawan dunia ingin menikmati berbagai macam kuliner yang halal.
  
"Sedang kaitannya dengan Sukabumi, karena Sukabumi itu kan memiliki potensi wisata yang besar, tentu harus mempersiapkan diri dan mempromosikan. Sehingga wisatawan-wisatawan dari negara regional tiga bisa datang ke Sukabumi," jelasnya.

Reni menilai, potensi wisata Sukabumi, khususnya Kota Sukabumi sangat luar biasa ditunjang dengan insfraruktur, sarana prasarana pariwisata yang memadai, sehingga ketika masyarakat Kabupaten yang ingin berwisata baik dalam hal adventure, alam  pantai dan lainnya, mereka tentunya akan beristirahat di Kota dan itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu sendiri.


"Ya kita berbagi tugas, Saya di tingkat pusat bertugas bagaimana menggiring program dan anggaran agar dikirimkan ke Sukabumi untuk pengembangan pariwisata. Sedang pemerintah daerah sebagai pelaksana berbagai kebijakan dan program maka juga perlu didukung dengan komunitas dan masyarakat untuk pengembangan Karena sinergitas pusat dengan daerah dan masyarakat itu penting," imbuh Reni.



Pewarta : Azis. R
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close