Breaking
Showing posts with label Kemenag. Show all posts
Showing posts with label Kemenag. Show all posts

Wednesday, March 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Rangkap Jabatan Dirinya yang Disoroti, Ini Penjelasan Sekjen Kemenag RI

Saat ini, jabatan Sekjen Kemenag ditempati Nur Kholis Setiawan. Pada saat yang sama, Nur Kholis juga merupakan Plt Irjen Kemenag.
FOTO: Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019)
sukabumiNews, JAKARTA – Rangkap jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan seiring mencuatnya kasus dugaan suap jual-beli jabatan. Posisi Inspektur Jenderal (Irjen) yang ditempati pelaksana tugas (Plt) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dianggap rawan konflik kepentingan.

Saat ini, jabatan Sekjen Kemenag ditempati Nur Kholis Setiawan. Pada saat yang sama, Nur Kholis juga merupakan Plt Irjen Kemenag.

Menyikapi hal tersebut, Nur Kholis Setiawan mengklarifikasi posisinya yang rangkap jabatan sebagai Irjen Kemenag saat ini.

"Rangkap jabatan gimana? Loh begini, aturan di dalam manajemen kepegawaian eselon 1 tidak bisa dijabat plt oleh eselon 2, harus dijabat oleh eselon 1 yang lain," kata Nur usai diperiksa penyidik di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu 27 Maret 2019.

Nur Kholis menuturkan, kekosongan posisi Irjen yang merupakan pejabat eselon 1 tidak bisa dijabat Plt oleh eselon 2.

Dia menjelaskan, aturan di dalam manajemen kepegawaian menyebutkan eselon 1 tidak bisa dijabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh eselon 2. Jabatan itu harus dijabat eselon 1 yang lain.

"Nah, mengapa kemudian saya ditugasi menteri agama sebagai Plt Irjen, karena sejak 5 Oktober 2018 kan saya dikukuhkan jadi Sekjen Kemenag, yang sebelum itu kan saya Irjen," jelas Nur Kholis

Karena dia menjabat Sekjen Kemenag, menurut Nur Kholis, jabatan Irjen menjadi kosong. Padahal, dalam regulasi tidak diperkenankan jabatan Irjen kosong. "Tak boleh ada kekosongan jabatan, sehingga saya dapat surat perintah menteri melaksanakan Plt Irjen Kemenag," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti jabatan Nur Kholis yang dinilai bertentangan. Sebab, selaku pejabat strategis di Kemenag, dia juga sebagai pengawas, karena menjabat Irjen di kementerian yang sama.

Sampai akhirnya tim KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, bersama dua Kepala kanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kantor Kemenag Gresik. (Red*/)

Monday, March 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Ruang Menag Lukman Hakim

sukabumiNews, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dari hasil penggeledahan di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan dokumen-dokumen dan penyitaan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Uang sedang dihitung secara rinci, belum ada info terkait kepemilikan uang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.
KPK sita dokumen dan uang jutaan rupiah dari ruang Menteri Agama Lukman Hakim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Lukman.

Penyidik, kata Febri, juga menggeledah ruang kerja sekjen dan ruang biro kepegawaian Kemenag. Dari ruangan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.

"Ada dokumen-dokumen terkait proses seleksi yang diamankan, baik terkait tahapannya maupun proses hasil seleksi," katanya

Penyidik juga menyita dokumen yang memuat hukuman disiplin salah satu tersangka yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Selain di Kemenag, lanjut Febri, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan kantor pusat DPP PPP. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen kepengurusan DPP PPP.

"Dokumen itu perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami konstruksi kasus, karena ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan secara formil untuk mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag," kata Febri.

KPK menduga ada proses kerja sama antara Romy dengan Kemenag terkait jual beli jabatan. "Ada risiko intervensi oleh aktor-aktor politik terhadap birokrasi. Kami duga ada perbuatan bersama antara tersangka RMY dengan pihak di Kemenag untuk menduduki posisi tersebut," imbuhnya.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan belum mengetahui dokumen apa saja yang diambil oleh penyidik KPK setelah ruangannya disegel KPK sejak Jumat.

"Saya belum mengetahui apa yang diambil karena baru akan masuk," kata Lukman jelang masuk ruang kerjanya seperti dilansir dari Antara.

Romy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3). Ia diduga melakukan jual beli jabatan di Kemenag dengan menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Romy sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri sebelum dipecat PPP pasca penangkapan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Monday, February 4, 2019

Redaksi sukabumiNews

Biaya Haji Tahun Ini Rp 35,2 Juta

sukabumiNews, JAKARTA – Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M sebesar Rp 35,235.602. Dalam mata uang dolar Amerika, rerata BPIH ini setara dengan USD 2,481 (kurs 1USD: 14.200).

Kesepakatan BPIH 1440H/2019M ini ditandatangani Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan. Rumusan kesepakatan ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH 1440H/2019M.

“Kami bersepakat total BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp 35.235.602 atau setara USD 2,481. Besaran rata-rata biaya haji tahun ini sama dengan rerata BPIH tahun 1439H/2018M,” terang Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, dikutip Liputan6.com, Senin (4/2/2019).

“Penyetaraan BPIH dalam mata uang USD relevan mengingat sebagian besar biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dibayarkan dalam mata uang asing, yakni USD dan Saudi Arabian Riyal (SAR),” sambungnya.

Menurutnya, jika dilihat dari kurs rupiah, biaya haji tahun ini sama dengan besaran BPIH tahun lalu, yaitu rata-rata sebesar Rp 35.235.602. Namun, jika dalam kurs dolar, BPIH tahun ini justru lebih rendah USD151. Sebab, rata-rata BPIH tahun 2018 sebesar USD 2.632.

Paling Murah di ASEAN

BPIH Indonesia adalah yang paling murah di antara negara-negara ASEAN yang memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Menurut Menag, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, rata-rata biaya haji Brunei Darussalam berkisar di atas 8.000 US dolar (USD). Persisnya, USD 8.738 (2015), USD 8.788 (2016), USD 8.422 (2017), dan USD 8.980 (2018).

Untuk Singapura, rata-rata di atas 5.000 US dolar, yaitu: $5.176 (2015), USD 5.354 (2016), USD 4.436 (2017), dan USD 5.323 (2018). Sementara Malaysia, rata-rata biaya haji sebesar USD 2.750 (2015), USD2.568 (2016), USD 2.254 (2017), dan USD 2.557 (2018).

Dalam USD, rata-rata BPIH Indonesia pada 2015 sebesar USD 2.717. Sementara tiga tahun berikutnya adalah USD 2.585 di 2016, USD 2.606 di 2017, dan USD 2.632 di 2018.

Sekilas, BPIH Indonesia lebih tinggi dari Malaysia, meski sebenarnya lebih murah. Sebab dari biaya yang dibayarkan jemaah, ada USD 400 atau setara SAR 1.500 yang dikembalikan lagi kepada mereka sebagai biaya hidup di Tanah Suci.

“Saat pelunasan, jemaah membayar BPIH yang di dalamnya termasuk komponen biaya hidup. Komponen biaya tersebut bersifat dana titipan saja. Saat di asrama haji embarkasi, masing-masing jemaah yang akan berangkat akan menerima kembali dana biaya hidup itu sebesar SAR 1.500,” tandasnya.

Saturday, December 29, 2018

Redaksi sukabumiNews

Menyoal HAB Kemenag ke-73, Seretaris PGI Kabupaten Sukabumi: Ada Beberapa Acara yang Perlu Diperbaiki

Sekretaris PGI Kabupaten Sukabumi Asep Saepul Hidayat (tiga dari kanan) beserta Pendidik di lingkungan Kemenag Kabupaten Sukabumi.
[Sekretaris PGI Kabupaten Sukabumi Asep Saepul Hidayat (tiga dari kanan) beserta Pendidik di lingkungan Kemenag Kabupaten Sukabumi].
Selabintana, SUKABUMINEWS.net – Sekretaris Pergerakan Guru Indonesia (PGI) Kabupaten Sukabumi Asep Saepul Hidayat menyoal adanya beberapa kegiatan yang seharusnya diperbaiki pada acara Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-73.

Pada HAB ke-73 itu Kemenag Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Gerak Jalan Sehat yang dilaksanakan di Wisata Alam Salabintana, Kamis (27/12/2018).

Gerak Jalan Sehat di ikuti oleh lebih dari sekitar 5000 peserta yang berasal dari unsur Kementerian Agama se-Kabupaten Sukabumi baik kalangan PNS maupun non PNS dan di lepas oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami.

[Lebih dari sekitar 5000 peserta mengikuti Jalan Sehat pada Hari Amal Bhakti Kemenag ke-73].
Dalam arahannya saat itu, Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa slogan Sukabumi Ngahiji dapat dicapai melalui penguatan berbagai penguatan, diantaranya adalah penguatan aspek agama untuk menuju Sukabumi religi.

Mencermati rangkaian kegiatan, Sekretaris Pergerakan Guru Indonesia (PGI) Kabupaten Sukabumi Asep Saepul Hidayat menyoal adanya beberapa acara yang seharusnya diperbaiki.

"Rangkaian cara seharusnya lebih menonjolkan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan, seperti menitik beratkan kepada penguatan karakteristik, terutama karakter anak didik sebagaimana digemborkan oleh pemerintah dalam program revolusi mental,” kata Asep kepada sukabumiNews, Sabtu (29/12).

"Karakter yang dimaksud lebih menekankan kepada akhlak peserta didik. Soalnya PR besar kita di abad milenial ini adalah bukan hanya cerdas secara intelektual namun perbaikan prilaku dan berpikir kritis." Jelas Asep.

[Pewarta Jaka S.]
Editor: Red.
close
close