![]() |
| Situasi di sekitar Wisma Negeri tampak terkendali setelah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Muhriz Munawir, segera mencabut pengangkatan anggota Dewan Eksekutif Negara. (Foto: BERNAMA) |
SukabumiNews.net, SEREMBAN – Sepuluh mantan anggota Dewan Eksekutif Negeri (EXCO) Negeri Sembilan yang penunjukannya telah dicabut oleh Yang di-Pertuan Besar, Muhriz Munawir, diperintahkan untuk mengembalikan kendaraan dinas mereka.
Mantan anggota EXCO negara bagian yang membidangi Industri, Teknologi, Inovasi, dan Urusan Digital, Datuk Mohd Asna Amin, membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa ia menerima surat terkait masalah itu dari kantor Sekretaris Negara Bagian pada hari ini.
"Saya tidak lagi menggunakan kendaraan dinas sejak pengumuman resmi (gazet) diterbitkan, namun saya memang menerima surat dari kantor Sekretaris Negara Bagian hari ini mengenai instruksi untuk mengembalikannya,” katanya, dikutip Bernama, Senin (28/9).
"Akan tetapi, saya belum sempat membaca surat tersebut," ujarnya kepada para wartawan setelah memberikan keterangan kepada petugas kepolisian dari Bukit Aman di gedung Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) di sini, hari ini,” tambahnya.
Beliau, yang juga merupakan Anggota Dewan Undangan Negeri Lenggeng, mengatakan bahwa timnya akan melaksanakan arahan tersebut.
"Jadi, kita harus menyingkirkan semua barang kita. Tidak peduli apa pun instruksinya," sambungnya.
Mohd Asna menyatakan bahwa ia tidak dapat mengakses kantor EXCO-nya di Wisma Negeri seperti biasa, dan seluruh tugasnya sebagai Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) kini dijalankan di Pusat Layanan ADUN Lenggeng.
"Sebagai wakil rakyat terpilih, kegiatan kami saat ini dipusatkan di daerah pemilihan—khususnya di pusat layanan daerah pemilihan tersebut," ujarnya.
Pekan lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Ismail Lasim, menyatakan—melalui instruksi lisan—bahwa para anggota EXCO dilarang memasuki kantor mereka di Wisma Negeri.
Menanggapi pertemuan yang berlangsung tadi malam di ibu kota antara 25 anggota dewan negara bagian dari Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) dengan Ketua BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Mohd Asna mengatakan bahwa diskusi tersebut berfokus pada situasi politik negara bagian.
Menurutnya, pertemuan itu menitikberatkan pada upaya penyelesaian kebuntuan politik yang sedang terjadi, terutama mengingat Anggaran Negara Bagian untuk tahun 2027 dijadwalkan akan diajukan pada bulan Desember mendatang.
"Waktu pengajuan anggaran negara bagian semakin dekat—tinggal tersisa sekitar dua bulan lagi. Oleh karena itu, pemerintahan harus tetap berjalan. Penanganan dan penyelesaian masalah ini bergantung pada Menteri Besar, sebagaimana disampaikan tadi malam oleh Ketua UMNO Negara Bagian, Datuk Seri Jalaluddin Alias," papar dia.
"Apa pun yang terjadi, kami mengutamakan kepentingan rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Tuanku Muhriz mencabut penunjukan anggota EXCO yang bersangkutan pada tanggal 20 September, setelah pihak istana menyatakan bahwa mereka telah melanggar sumpah setia yang telah mereka ucapkan dan tandatangani.
Pencabutan tersebut menyusul pernyataan kontroversial dari anggota EXCO mengenai kedudukan Sang Penguasa—pernyataan yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Kantor Jaksa Agung—sebelum keputusan pencabutan itu secara resmi diumumkan dalam lembaran negara pada tanggal 24 September.

0تعليقات