DPRD Kabupaten Sukabumi Siap Teruskan Aspirasi HMI ke Pusat Soal MBG hingga KDMP

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali saat menerima audiensi HMI Cabang Sukabumi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (13/7/2026). | Sumber Foto: Dok. DPRD

Palabuhanratu (SUKABUMINEWS.NET) – DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapannya untuk meneruskan aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi yang menyoroti soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali saat menerima audiensi dan penyampaian aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (13/7/2026), sebagaimana dikutip SU.

Dalam audiensi tersebut, HMI menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM non-subsidi, usulan peninjauan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program  Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga permohonan penerbitan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Menanggapi berbagai aspirasi ini, Budi menjelaskan bahwa sebagian besar isu yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter, menentukan harga BBM, maupun melakukan perubahan terhadap undang-undang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran HMI Cabang Sukabumi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bermartabat. Bagi DPRD, setiap aspirasi masyarakat adalah amanah yang wajib kami dengarkan, kami kaji, dan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga," ujar Budi Azhar.

Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan dipelajari dan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai fungsi DPRD di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Kami tidak ingin ada aspirasi masyarakat yang berhenti di ruang audiensi. Semua akan kami pelajari secara objektif dan kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang sah. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun DPR RI, DPRD siap meneruskan aspirasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat di daerah," tegasnya.

Terkait kondisi ekonomi nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pemerintah pusat untuk terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan sektor UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak perlambatan ekonomi dapat diminimalkan.

Sementara itu, terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sukabumi, DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi di lapangan nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan perbaikan kebijakan apabila ditemukan berbagai kendala.

Menanggapi permintaan HMI terkait penerbitan surat rekomendasi dalam waktu 3 x 24 jam, Budi menjelaskan bahwa setiap keputusan yang mengatasnamakan DPRD harus melalui mekanisme administrasi dan tata tertib lembaga agar memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami memahami harapan yang disampaikan HMI. Namun sebagai lembaga negara, setiap keputusan harus melalui prosedur yang berlaku. Kami akan berupaya menindaklanjutinya secepat mungkin tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan," jelasnya.

Budi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan lembaga legislatif sebagai bagian dari penguatan demokrasi.