![]() |
| Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana ( Prim RK/ sukabumiNews.net) |
Kabupaten Sukabumi (SUKABUMINEWS.net) – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mulai memperketat kepatuhan perizinan dan pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh sejumlah badan usaha di daerah.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), DPMPTSP, serta perwakilan perusahaan di Aula SDA DPU Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/5/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, mengatakan, rapat tersebut menempatkan dua isu krusial dalam satu tarikan napas, yaitu evaluasi perpanjangan HGU dan penelusuran kelengkapan dokumen perizinan, termasuk SLR yang menjadi bagian dari kewajiban administratif perusahaan.
“Proses perpanjangan HGU tidak semestinya dipandang sebagai prosedur rutin semata, melainkan harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan,” ujar Andri Hidayana kepada wartawan, usai melakukan rapat koordinasi.
Sayangnya, dari sejumlah perusahaan yang diundang rapat, hanya sebagian yang hadir. Kondisi ini membuat pendalaman terhadap aspek administrasi dan legalitas belum dapat dilakukan secara komprehensif.
Menurut Andri, minimnya kehadiran perusahaan dalam rapat tersebut, tidak lepas dari persoalan teknis penyampaian undangan yang dinilai terlalu singkat. Dalam praktik umum, pemberitahuan agenda rapat setidaknya diberikan tiga hari sebelumnya.
Alasan lain atas ketidak hadiran mereka, tambah Andri, yaitu banyak manajemen perusahaan berada di luar daerah seperti Bandung dan Jakarta. Dengan waktu yang terbatas, mereka kesulitan menyesuaikan agenda.
“Akibatnya, pembahasan dalam rapat tidak maksimal karena kehadiran tidak lengkap. Ini akan kami jadwalkan ulang agar semua pihak dapat memberikan penjelasan secara utuh,” tutur Andri Hidayana.
Komisi I berharap, pada rapat nanti, seluruh pihak hadir tanpa kecuali—bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan untuk menjelaskan secara terbuka sejauh mana kepatuhan administrasi mereka dijalankan.

0Komentar