News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kecewa Dengan Demokrasi Indonesia, Anggota DPD RI Gugat Presidential Threshold ke MK

Kecewa Dengan Demokrasi Indonesia, Anggota DPD RI Gugat Presidential Threshold ke MK

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD, Senin (16/8/2021). (foto: bidik layar video)

sukabumiNews.net, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan mengajukan judicial review, terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencana itu disepakati oleh Anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Jum'at, 18 Februari 2022.

"Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat dengar pendapat, FGD dan kunjungan kerja, maka DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait presidential threshold dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Apakah hari ini dapat kita setujui?" tanya pimpinan sidang, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

"Setuju," jawab Anggota DPD RI yang mengikuti sidang, baik fisik maupun virtual. 

La Nyalla kemudian mengetuk palu sidang tiga kali. Dijelaskan oleh La Nyalla dalam pengantar sidang, bahwa wacana calon presiden dan wakil presiden serta Presidential Threshold bukan gagasan baru.

Namun sudah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003 atau 2004 saat bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu tahun 2009.

Dalam kesempatan itu La Nyalla juga menegaskan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi dukungan. Atas usul calon perseorangan maupun presidential threshold.    

"Pertama kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiga semakin kuatnya dukungan atas ide calon perseorangan dan wacana Presidential Threshold 0 persen," paparnya.

Menyikapi tiga hal ini, lanjutnya, DPD RI telah berupaya untuk memasukkan usulan RUU tentang Pemilihan Umum ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 namun tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah.   

"Oleh karena itu kami mengapresiasi upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke MK. Kami mendukung upaya tersebut," tukasnya seperti dilansir SuaraSulsel.id.


Red*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2022

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas