News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Yusril: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki Uu Cipta Kerja

Yusril: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki Uu Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Bulan Bitang, Yusril Ihza Mahendra. (Ist) 


sukabumiNews.net, JAKARTA – Mantan Menkumham dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra  menanggapi Putusan MK yang menyatakan  UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Menurut Yusril, pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki UU Cipta Kerja pacsa putusan MK hari ini, Kamis 25/11/2021.

“Jika dalam dua tahun UU tersebut tidak diperbaiki, maka UU itu otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen,” ujar Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu lewat keteranga tertulisnya, Kamis.

“MK juga menyatakan, jika dalam dua tahun tidak dioerbaiki, maka semua UU yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja itu otomatis berkaku kembali. Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum, kata Yusril.

Dalam putusan tersebut, lanjut Yusril, MK juga melarang Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Yusril menilai, Putusan MK itu mempunyai dampak yang luas terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini tinggal lebih kurang tiga tahun lagi.

“Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu. Tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil Presiden otomatis terhenti. Ini berpotensi melumpuhkan Pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi,” tegas Yusril.

BACA Juga: Yusril Ajukan Dua Saran untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Menurut Yusril, pemerintah dapat menempuh dua cara mengatasi hal tersebut. Pertama memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja. Kedua, Pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, mensinkronisasi dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.

Yusril menilai, sejak awal UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan cara meniru Omnibus Law di Amerika dan Kanada itu bermasalah.

“Kita mempunyai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur harus tunduk pada UU itu. MK yang berwenang menguji materil dan formil terhadap UU, menggunakan UUD 45 sebagai batu ujinya jika melakukan uji materil. Sementara, jika melakukan uji formil, MK menggunakan UU No 12 Tahun 2011 itu," terang Yusril.

Sebab itu, lanjut dia, ketika UUCipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya Omnibus Law diuji formil dengan UU No 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK. MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur oleh UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu menurut Yusril, tidak heran dan tidak kaget jika MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

“Masih bagus MK hanya menyatakan inkobstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka Pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit,” ucapnya.

Karena itu, Yusril menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun.

BACA Juga: Yusril Kritik Menag Yaqut: Kemenag Bukan Hadiah untuk Siapa Pun

Red/DM
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2021

Tags

Daftar

Website sukabumiNews.net Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita PT SUKABUMINEWS MULTI MEDIA. Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas