Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Thursday, November 19, 2020

Redaksi sukabumiNews

Membandingkan Isi Surat Pemanggilan Anies dan Emil Terkait Kerumunan Rizieq

Habib Rizieq Shihab disambut pendukungnya saat tiba di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)  

sukabumiNews.net, JAKARTA – Sejumlah pihak dipanggil kepolisian terkait kerumunan yang dibuat oleh massa pendukung Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sejak kepulangannya ke Indonesia pada 10 November lalu.

 

Rizieq mendatangi beberapa acara di Jakarta dan Jawa Barat, yang tentunya menimbulkan kerumunan massa dengan jumlah yang tak sedikit. Kerumunan ini melanggar aturan protokol kesehatan yakni larangan berkerumun.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu pihak yang dipanggil kepolisian terkait kerumunan tersebut. Ia dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya pada 17 November, untuk mengklarifikasi kerumunan yang dihadiri oleh Rizieq.

 

Di dalam surat pemanggilan tersebut tertulis Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.


Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Sementara Pasal 216 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

 

Polda Metro Jaya panggil Gubernur DKI Anies Baswedan, Selasa (17/11). (Foto: Dok. Istimewa)  

Anies akhirnya memenuhi pemanggilan tersebut dan diperiksa selama 9,5 jam. Anies dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya seputar kerumunan yang dihadiri Rizieq di Jakarta.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melambaikan tangan setibanya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). (Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO)  

“Alhamdulillah, saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab seusai dengan fakta yang ada, tidak ditambah tidak dikurangi,” ucap Anies usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/11).


BACA: Anies Baswedan Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kerumunan Massa Habib Rizieq

 

Di tempat yang berbeda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dimintai keterangannya oleh Bareskrim Polri. Ia dimintai klarifikasi seputar kerumunan yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi di kawasan Megamendung, Bogor, yang dihadiri Rizieq pada 14 November lalu.

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau penanganan COVID-19 di kantornya, Selasa (21/4). (Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar)  

Dari surat yang didapatkan kumparan, Kamis (19/11), Ridwan Kamil diundang untuk datang memberikan klarifikasi pada Jumat (20/11) di Gedung Bareskrim Polri.
 

 

Pasal yang ingin didalami polisi agak berbeda dengan yang ditujukan untuk Anies.

 

Di dalam surat itu, tertulis Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, lalu Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP.

 

Surat panggilan untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: Dok. Istimewa)  

Tak hanya Emil, sejumlah perangkat daerah setempat juga akan menjalani pemeriksaan yang sama.

 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi A. Chaniago, mengungkapkan, pemeriksaan akan dilakukan oleh dua tim berbeda pada Jumat (20/11) . Tim penyidik pertama dari Polda Jabar melalui Ditreskrimum dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri.

 

"Pemeriksaan beliau itu dilakukan dalam bentuk tim, yaitu dari penyidik Polda Jabar, dari Ditreskrimum Polda Jabar bersama dengan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri," kata Erdi di Mapolda Jabar, Kamis (19/11).


BACA Juga: Pendukung Gibran Berkerumun di Pilkada, PDIP: Tegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu!

 

Sumber: Kumparannews

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close