Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Monday, October 5, 2020

Redaksi sukabumiNews

Mahfud MD: Bagi yang Tidak Setuju dengan RUU Cipta Kerja Bisa ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD (Gambar: Tangkapan layar Youtube/sukabumiNews) 

sukabumiNews.net, JATIM – Menko Polhukam, Mahfud MD meminta publik untuk tidak pesimistis dengan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang berpeluang disahkan menjadi Undang-Undang saat DPR menggelar rapat paripurna mendatang.

 

Hal ini disampaikan Menko Polhukam saat menggelar sarasehan ulama dan tokoh masyarakat se-Madura di Pondok Pesantren Annuqayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim), seperti dikutip sukabumiNews dari KOMPAS.TV pada Selasa (5/10/2020).



Mahfud menambahkan setiap Undang-Undang disahkan, wajar ada penolakan dari publik dan penyelesaian penolakan terhadap Undang-Undang ada jalurnya yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

 

RUU Cipta Kerja telah disetujui di pembahasan tingkat I DPR pada Sabtu malam (03/10/2020).

 

7 dari 9 fraksi menyatakan mendukung terhadap isi RUU Cipta Kerja.

 

Meski menuai kontroversi, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam (03/10/2020).

 

Pembahasan di tingkat I DPR ini menyetujui seluruh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

 

Dari 9 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang memberikan catatan terkait ruu Cipta Kerja, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Kedua fraksi itu masih mempersoalkan sejumlah hal di RUU Cipta Kerja, salah satunya termasuk persoalan Ketenagakerjaan.


BACA Juga: Ini 9 Alasan Serikat Pekerja Tolak RUU Onmibus Law Ciptaker

 

Editor: Red

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close