Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Thursday, October 15, 2020

Red1

Hujan Deras Tak Surutkan Para Pengunjuk Rasa untuk Menolak UU Cipta Kerja


sukabumNews.net, KOTA SUKABUMI  Derasnya hujan tak menyurutkan tekat para pengunjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Omnibus Law di depan kantor DPRD Kota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Ir H. Juanda Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis (15/10/2020).


Informasi yang dihimpun sukabumiNews massa aksi yang menolak UU Ciptaker tersebut terdiri dari beberapa himpunan mahasiswa seperti Organisasi Cipayung plus, SPI, dan Organisasi Kemasyarakatan SAPMA Pemuda Pancasila. 


"Kami konsisten dengan satu tuntuan yang sama untuk mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk membuat surat pernyataan penolakan secara kelembagaan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)," perwakilan aksi Ketua SAPMA PP Kota Sukabumi Gilang Rusmana kepada sukabumiNews melalui WhatsApp. 


Gilang menegaskan, alih-alih mendapatkan surat pernyataan, ia merasa kecewa terhadap DPRD Kota Sukabumi, lantaran Ketua DPRD Kota Sukabumi yang merupakan politisi dari partai Gerindra itu tidak menampakkan diri di hadapan para pengunjuk rasa. 


"Gerakan yang kami lakukan ini murni gerakan rakyat, seharusnya ketua DPRD yang sejatinya adalah representasi dari rakyat bisa berada di tengah-tengah kami," tegas Gilang.



Gilang menilai, persoalan UU Omnibus Law merupakan puncak dari penghianatan pemerintah terhadap rakyat, dimana, sambung dia, ada kongkalingking jahat proses Legislasi yang mengabaikan kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) dan alam.


Dikatakan Gilang bahwa pemerintah hanya berpihak pada ekonomi Kapitalistik yang akan memperparah tatanan kesejahteraan rakyat.


"Kami tegaskan gerakan rakyat ini tidak berhenti begitu saja, selama DPRD Kota Sukabumi belum mewujudkan tuntutan kami." pungkasnya.



Pewarta : Azis Ramdhani 

Editor : Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020

Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Komentari

close